Deskripsi Sesi

Sesi ini membahas tantangan mencari sumber daya keuangan untuk menjalankan riset kebijakan. Tantangan ini menarik karena mempunyai cirri seperti "telur dan ayam" dengan tersedianya peneliti. Dalam sesi ini akan diundang pengelola-pengelola program yang terkait dengan penelitian kebijakan. Diharapkan dengan diskusi ini, ada berbagai bayangan tentang sumber anggaran untuk penelitian kebijakan yang dapat dilakukan oleh pusat penelitian di universitas.

  Tujuan Sesi
 

1. Memahami sumber – sumber pembiayaan penelitian kebijakan: Dari Pemerintah Pusat, Daerah, BPJS, Donor Agencies, sampai ke Corporate Social Responsibility.
2. Prospek kegiatan terkait kebijakan kesehatan di masa mendatang (Panel):
   
   
   1. HSS Project dari AusAid : Ria Arief AusAid
   2. Program BalitbangKes : Dr. Soewarta Kosen
   3. Management and Technical Assistance Facility dari Global Fund Pemerintah Pusat dan Daerah : Bambang Hartono
   4. Project HPEQ DIKTI : Dr Arsita

  Isi sesi

Dari Panelis

  Deskripsi Sesi

Unit Penelitian merupakan sebuah kegiatan serius yang membutuhkan system manajemen yang baik. Untuk memulai sebuah lembaga atau mengkaji kemungkinan hidupnya sebuah lembaga diperlukan perencanaan yang menghasilkan rencana strategis dan rencana bisnis. Mengapa perlu melakukan perencanaan bisnis di unit penelitian? Perencanaan ini diperlukan untuk melihat apakah unit penelitian yang ada atau yang akan ada mempunyai prospek ke depan, tumbuh dan berkembang untuk memenuhi harapan penggunanya. Sesi ini membahas secara ringkas kebutuhan dan perbedaan antara rencana strategis dan rencana bisnis. Kegiatan di sesi ini akan dilanjutkan dengan program jarak jauh.

  Tujuan Sesi

1. Membahas unit penelitian dengan pendekatan bisnis
2. Memahami perbedaan antara rencana strategis dan rencana bisnis.
3. Mengawali kegiatan jarak-jauh dalam perencanaan bisnis lembaga penelitian.

  Isi sesi

Andayani P. 2011. Perbedaan antara Rencana Strategis dan Rencana Bisnis. PMPK 

Laksono Trisnantoro - Hand-out .

  Bahan Bacaan

Massachusetts small business development center network. BUSINESS PLAN GUIDE

link: http://www.msbdc.org/semass/pub_files/pdfs/BP%20Guide_rev1-06.pdf

Overto, Rodney. Business planning made simple. 2002. Ina Publikatama, Jakarta

What is the Difference Between a Business Plan and a Strategic Plan?

Link: http://www.cssp.com/strategicplanning/blog/?p=505 
Link: http://mystrategicplan.com/resources/what-is-the-difference-between-a-business-plan-and-a-strategic-plan/ 

  Deskripsi Sesi

Sesi ini membahas perlunya program pengembangan Kelompok Riset Kebijakan Kesehatan di Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Kedokteran. Mengapa di dua fakultas? Sesi ini dimulai dengan membahas dua kasus kebijakan yaitu Kebijakan MDG danKebijakan BPJS yang membutuhkan kerja bersama antara peneliti ilmu kesehatan masyarakat dan ada yang di ilmu biomedik. Dari kasus ini, akan dibahas bagai mana strategi pengembangan kerjasama antara di Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Kedokteran.

  Tujuan Sesi

1. Membahas kasus kebijakan pencapaian MDG4 dan MDG5
2. Membahas kasus kebijakan BPJS
3. Membahas kerjasama antara ilmu kesehatan masyarakat dan ilmu biomedik dalam kebijakan kesehatan.

  Isi sesi

Trisnantoro L. 2012. Hand-out. Kerjasama peneliti kesehatan masyarakat dan biomedik. Kasus: MDG4 dan MDG5, serta BPJS. PMPK

  Bahan Bacaan

Kebijakan KIA di www.kebijakankesehatanindonesia.net

UU SJSN dan UU BPJS

  Deskripsi Sesi

Lembaga yang meneliti kebijakan kesehatan secara independen belum banyak jumlahnya di Indonesia. Sebagian besar berada di universitas dan lembaga penelitian di pulau Jawa. Akibat yang terjadi adalah kemajuan perkembangan penelitian kebijakan kesehatan masih lambat. Jumlah peneliti kebijakan kesehatan masih terbatas di berbagai universitas. Sementara itu banyak universitas yang tidak mempunyai peneliti dan staf pendukung penelitian yang professional serta jaringan kerja. Sesi ini membahas mengenai tata kelola dan struktur lembaga penelitian serta apa yang dimaksud dengan sifat independen.

  Tujuan Sesi
 

1. Memahami tata kelola dan struktur lembaga penelitian di universitas
2. Memahami hubungan antara peneliti dengan lembaga penelitian
3. Memahami independensi peneliti dan lembaga penelitian

  Isi sesi

Trisnantoro L. 2012. Hand-out. Tata Kelola Unit Penelitian Kebijakan dan Independensinya. PMPK

  Bahan Bacaan

Bennett S, Corluka A, Doherty A and Tangcharoensathien V. 2012.Approaches to developing the capacity of health policy analysis institutes: a comparative case study. Health Research Policy and Systems 2012, 10:7 http://www.health-policy-systems.com/content/10/1/7

Jennifer Stephens J, Levine R, Burling A, Russ-EftD . 2011. An Organizational Guide to Building Health Services Research Capacity. Agency for Healthcare Research and Quality Rockville, MD.American Institutes for Research Washington, DC 

White F. 2002. Capacity-building for health research in developing countries: a manager's approach. Rev PanamSaludPublica/Pan Am J Public Health 12(3), 2002 

  Deskripsi Sesi

Sesi ini dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan organisasi dan institusi dalam usaha mengembangkan kecakapan penelitian pelayanan kesehatan mereka, baik institusi sektor publik maupun swasta. Sesi ini dapat berfungsi sebagai sumber inspirasi bagi organisasi dengan pengalaman terbatas ataupun yang sudah berpengalaman tapi menginginkan pengembangan yang lebih jauh atau yang ingin memperkuat infrastruktur mereka. Secara khusus, sesi ini dapat berfungsi sebagai sebuah sumber untuk:

• Pengurus dan direktur organisasi yang ingin mengembangkan program penelitian pelayanan kesehatan mereka.
• Pimpinan jurusan dan direktur program dengan pengalaman riset yang terbatas, yang tertarik untuk membuat atau mengembangkan program penelitian pelayanan kesehatan untuk mahasiswa dan staf mereka.
• Peneliti perorangan yang ingin membuat sebuah program atau kelompok kerja bagi para peneliti pelayanan kesehatan.

Bahan referensi yang disarankan dalam sesi ini memberikan pendekatan yang mudah dan runut untuk merencanakan, menerapkan, dan memelihara infrastruktur penelitian. Langkah- langkah berikut ini tidak harus dilaksanakan secara berurutan.

Terdapat enam langkah untuk membangun sebuah infrastruktur penelitian yang efektif dan berkesinambungan, yaitu:

1. Melaksanakan asesmen
2. Mengusahakan budaya yang mendukung untuk penelitian
3. Merencanakan dukungan infrastruktur.
4. Berkomunikasi dengan penyandang dana (funding agencies), peneliti lain dan berbagi temuan
5. Mengevaluasi infrastruktur
6. Merencanakan kesinambungan

Asesmen diperlukan untuk menentukan prakarsa yang berhasil. Agar dapat menentukan tujuan, harus didasarkan pada informasi terkini yang memperlihatkan apa yang kita perlukan untuk membangun sebuah infrastuktur penelitian pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, sesi ini secara khusus akan membantu peserta melakukan self-assessment terhadap institusi penelitian tempat mereka bekerja.

  Tujuan Sesi

Sesi ini bertujuan untuk melakukan self-assessment dengan menggunakan tools yang tersedia. Setelah mengikuti sesi ini, peserta akan dapat:

1. Melakukan self-assessment terhadap institusi penelitian tempatnya bekerja dalam hal pengembangan kapasitas lembaga
2. Mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yg dapat dilakukan institusi penelitian tempatnya bekerja sebagai hasil dari self-assessment yang dilakukannya

  Isi sesi
 

Shita Dewi - Hand-out

1. Peserta diberi lembar evaluasi / self assessment
2. Peserta diberi waktu 30 menit untuk mengisi lembar evaluasi / self-assessment
3. Fasilitator mendiskusikan 1-2 point hasil isian peserta untuk membantu peserta mengidentifikasi langkah-langkah pengembangan institusi penelitiannya

  Bahan Bacaan

Jennifer Stephens J, Levine R, Burling A, Russ-EftD . 2011. An Organizational Guide to Building Health Services Research Capacity. Agency for Healthcare Research and Quality Rockville, MD. American Institutes for Research Washington, DC. Telah diterjemahkan secara tidak resmi menjadi: "Sebuah Panduan Organisasional untuk Membentuk Kecakapan Dalam Penelitian Pelayanan Kesehatan. " (Dokumen terjemahan tidak resmi). 

  Deskripsi Sesi

Dalam pengantar pertemuan ditekankan bahwa system kesehatan yang terdesentralisasi di Indonesia, kebutuhan untuk melakukan penelitian kebijakan semakin besar. Sebagai gambaran berbagai kebijakan kesehatan tidak hanya diputuskan di level nasional, namun juga ada di propinsi dan kabupaten/kota. Di dalam UU BPJS Pasal 39 ayat 3 menyatakan kebutuhan untuk lembaga pengawas independen yang tentunya membutuhkan dukungan penelitian kebijakan. Kebutuhan ini akan dibahas dalam sesi ini. Dalam konteks kebutuhan ini pertanyaan pentingnya adalah apakah perguruan tinggi mampu untuk menjawab kebutuhan ini. Sebagai gambaran spesifik; apakah perguruan tinggi di Indonesia dapat menjadi memonitor pelaksanaan kebijakan BPJS, khususnya untuk mutu pelayanan klinis dalam konteks INA-CBG.

  Tujuan Sesi :

1. Memahami Penelitian Kesehatan dan Penelitian Kebijakan Kesehatan;
2. Memahami kebutuhan akan penelitian kebijakan kesehatan;
3. Memahami beda konsultan, dosen, dan peneliti;
4. Mengetahui kesiapan perguruan tinggi dalam penelitian kebijakan kesehatan.

  Isi sesi

Trisnantoro L. 2012. Hand-out. Kebutuhan penelitian kebijakan kesehatan dan kemampuan perguruan tinggi. PMPK

  Bahan Bacaan

Bennett S, Corluka A, Doherty A and Tangcharoensathien V. 2012.Approaches to developing the capacity of health policy analysis institutes: a comparative case study. Health Research Policy and Systems 2012, 10:7 http://www.health-policy-systems.com/content/10/1/7

Implementation research evidence uptake and use for policy-making (Health Research Policy and Systems 2012, 10:20) 

Jennifer Stephens J, Levine R, Burling A, Russ-EftD . 2011. An Organizational Guide to Building Health Services Research Capacity. Agency for Healthcare Research and Quality Rockville, MD.American Institutes for Research Washington, DC 

White F. 2002. Capacity-building for health research in developing countries: a manager's approach. Rev PanamSaludPublica/Pan Am J Public Health 12(3), 2002 

Yes, research can inform health policy; but can we bridge the 'Do-Knowing It's Been Done' gap? (Health Research Policy and Systems 2011, 9:23)