Halaman masih dalam proses ...

Dalam siklus kebijakan, agenda setting (fase penetapan agenda) merupakan langkah pertama yang penting. Secara resmi dalam level UU langkah pertama ini adalah memastikan bahwa agendanya berada dalam Prolegnas. Untuk dapat masuk ke dalam Prolegnas juga tidak mudah karena membutuhkan proses politik yang mungkin mempunyai pihak-pihak yang bertentangan.

Dalam konteks penyusunan RUU Kesehatan, ada pihak yang ingin masuk ke Prolegnas dan sebaliknya ada pula yang tidak. Kontroversi lebih kuat karena RUU Kesehatan berupa Omni Bus Law yang mempunyai cara tersendiri dalam menyusunnya. Proses agenda setting UU Kesehatan ini sedang diteliti. 

Webinar Series UU Kesehatan

Berikut undang-undang yang sudah di pecah dalam 20 Bab :

Bab	Judul	Diskusi Pasal	Peraturan Turunan
Bab I	Ketentuan umum	link
Bab II	Hak dan Kewajiban	link Bagian Satu Hak Bagian Dua Kewajiban
Bab III	Tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	link
Bab IV	Penyelenggaraan Kesehatan	link
Bab V	Upaya Kesehatan	link Bab V Bagian Kesatu Umum Bab V Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan Primer Bab V Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan Lanjutan Bab V Bagian Keempat: Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak, Remaja, Dewasa dan Lanjut Usia Bab V Bagian Kelima: Kesehatan Penyandang Disabilitas Bab V Bagian Keenam Kesehatan Reproduksi Bab V Bagian Ketujuh Kesehatan Keluarga Berencana Bab V Bagian Kedelapan Gizi Bab V Bagian Kesembilan Kesehatan Gigi dan Mulut Bab V Bagian Kesepuluh Kesehatan Penglihatan dan Pendengaran Bab V Bagian Kesebelas Kesehatan Jiwa   Bab V Bagian Kedua belas Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular Bab V Bagian Ketiga belas Kesehatan keluarga Bab V Bagian Keempat belas Kesehatan Sekolah Bab V Bagian Kelima belas Kesehatan kerja Bab V Bagian Keenam belas Kesehatan Olahraga Bab V Bagian Ketujuh belas Kesehatan Lingkungan Bab V Bagian Kedelapan belas Kesehatan Matra Bab V Bagian Kesembilan belas Kesehatan bencana Bab V Bagian Keduapuluh Pelayanan Darah Bab V Bagian Keduapuluh satu Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh Bab V Bagian Keduapuluh Dua Pengamanan dan Penggunaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Bab V Bagian Keduapuluh Tiga Pengamanan Makanan dan Minuman Bab V Bagian Keduapuluh Empat Pengamanan Zat Adiktif Bab V Bagian Keduapuluh Lima Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum Bab V Bagian Keduapuluh Enam Pelayanan Kesehatan Tradisional
Bab VI	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	link Bagian Satu Umum Bagian Dua Puskesmas Bagian Tiga Rumahsakit
Bab VII	Sumber Daya Manusia Kesehatan	link Bagian Kesatu Pengelompokan SDM Kesehatan Bagian Kedua Perencanaan Bagian Ketiga Pengadaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Bagian Keempat Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Bab VII Bagian Kelima Pelatihan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam Rangka Penjagaan dan Peningkatan Mutu Bab VII Bagian Keenam Registrasi dan Perizinan Bab VII Bagian Ketujuh Konsil Bab VII Bagian Kedelapan Kolegium Bab VII Bagian Kesembilan Hak dan Kewajiban Bab VII Bagian Kesepuluh Penyelenggaraan Praktik Bab VII Bagian Kesebelas Penegakan Disiplin Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan serta Penyelesaian Perselisihan Bab VII Bagian Keduabelas Organisasi Profesi Bab VII Bagian Ketigabelas Larangan	link
Bab VIII	Perbekalan Kesehatan	link
Bab IX	Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan	link
Bab X	Teknologi Kesehatan	link
Bab XI	Sistem Informasi Kesehatan	link Bagian Satu Umum Bagian Dua Tata Kelola Sistem Informasi Kesehatan
Bab XII	Kejadian Luar Biasa dan Wabah	link Bab XII Bagian Kesatu Kejadian Luar Biasa Bab XII Bagian Kedua Wabah Bab XII Bagian Ketiga Laboratorium Bab XII Bagian Keempat Pengelolaan Limbah Bab XII Bagian Kelima Pelaporan Bab XII Bagian Keenam Sumber Daya Bab XII Bagian Ketujuh Hak, Kewajiban dan Larangan
Bab XIII	Pendanaan Kesehatan	link
Bab XIV	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Sistem Kesehatan	link
Bab XV	Partisipasi Masyarakat	link
Bab XVI	Pembinaan dan pengawasan	link Bagian Satu Pembinaan Bagian Dua Pengawasan
Bab XVII	Penyidikan	link
Bab XVIII	Ketentuan Pidana	link
Bab XIX	Ketentuan Peralihan	link
Bab XX	Ketentuan Penutup	link

  Selengkapnya

  Selengkapnya

  Selengkapnya 

  Pengelola

Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM,
Divisi Pengetahuan

Laman ini terbuka gratis untuk seluruh pengguna di dunia, tidak mempunyai password. Sumber dana berasal dari Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan dan PKMK FK-KMK Universitas Gadjah Mada dan pihak-pihak lain yang tertarik dalam program ini, termasuk filantropi kesehatan.

Diharapkan ada organisasi-organisasi yang akan menjadi anggota dalam Knowledge Management system. Dengan menjadi anggota diharapkan organisasi yang ikut akan mempunyai manfaat :

• Mendapatkan informasi terbaru yang dapat dipergunakan mengenai berbagai perkembangan UU Kesehatan.
• Mendapatkan latihan mengenai Knowledge Management untuk lembaga secara periodik.
• Membudayakan Knowledge Management di anggotanya.

Organisasi yang dapat menjadi anggota Knowledge Management adalah:

• Kelompok Regulator: Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten-Kota, BPOM.
• Kelompok Operator: RS, Puskesmas, FKTP swasta
• Kelompok organisasi Pembiayaan
• Organisasi-organisasi Profesi
• Universitas

Penanggung Jawab: Prof. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D.

Resources Person:

1. Dr. Rimawati, S.H., M.Hum.
2. Bu Shita Dewi, MPP

Eurica Stefany Wijaya (Event)
Valentina Lakshmi Prabandari (Event)
Widarti (Referensi)
Yulis Yuhiba (Web Uploader)
Nila Munana (Sekretaris)

Rabu-Kamis, 8 – 9 Maret 2023 dan Jumat, 10 Maret 2023

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

Rangkaian Pelatihan Evidence Based for Health Policy-Making

Maret - Juli 2023

  PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan tidak dapat terlepas dari penggunaan data dan informasi kesehatan. Data kesehatan merupakan angka dan fakta kejadian berupa keterangan dan tanda - tanda, yang secara relatif belum bermakna bagi pembangunan kesehatan. Sedangkan informasi kesehatan merupakan data kesehatan yang sudah diolah dan diproses menjadi bentuk yang bermakna serta bernilai bagi pengetahuan dan pembangunan kesehatan.

Banyak data kesehatan diperoleh baik melalui survey, program surveilans, monitoring, maupun evaluasi yang secara rutin dilakukan oleh otoritas - otoritas kesehatan baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Analisis data kesehatan tersebut memegang peranan krusial dalam mendukung proses perencanaan, penganggaran, pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, maupun perbaikan sistem kesehatan dengan didasarkan pada bukti.

Data juga merupakan bagian dari evidence untuk menjadi suatu dasar bukti dalam menyusun dan menetapkan suatu kebijakan. Secara konsep, evidence atau bukti ini dapat diartikan sebagai 'kebijakan berbasis bukti' (Evidence Based Policy) yang sering dianggap sebagai hasil evolusi dari gerakan kedokteran berbasis bukti (Evidence Based Medicine) (Goldenberg 2005; Pawson 2006; Young et al. 2002). Pendekatan ini mengarahkan untuk setiap keputusan diambil untuk menyelesaikan suatu masalah kesehatan telah mempertimbangkan bukti atau evidence yang ada. Permasalahan yang diselesaikan dengan mengambil suatu keputusan atau penetapan kebijakan dari pengambil keputusan tanpa mempertimbangkan evidence dapat mengakibatkan kesalahan tipe III yaitu masalah tidak terselesaikan dan menimbulkan masalah baru lainnya (Dunn, 2003).

Namun, ketika EBP ini tersedia, banyak pengambil keputusan yang tidak memiliki kemampuan untuk membaca dan memahaminya sehingga hasil dari EBP ini diperlukan pula jembatan atau diterjemahkan. Penerjemahan EBP ini dapat disebutkan dengan melakukan Knowledge Translation Product (Produk Penerjemahan Pengetahuan) yang memiliki fungsi untuk mengisi gap antara pengetahuan dan kebutuhan praktik. Ada banyak bentuk Knowledge Translation Product yang menjadi prioritas materi pelatihan, dua diantaranya; policy brief dan briefing notes. Dua produk ini banyak digunakan karena memiliki dampak lintas konteks dan topik. Policy brief dan briefing notes merangkum banyak evidence antara lain; evidence dari sumber global, lokal, dan kontekstual (wawancara informan kunci dengan pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan yang ditargetkan). Policy Brief mengandung beberapa poin utama yang cukup lengkap yaitu pernyataan masalah, opsi atau elemen, dan pertimbangan implementasi. Sedangkan briefing notes lebih singkat, dengan cepat dan efektif memberi saran kepada pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan tentang masalah publik yang mendesak dengan menyatukan bukti penelitian global dan bukti lokal.

  TUJUAN

Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peserta untuk:

1. Memahami tentang data kesehatan
2. Menganalisis dan menggunakan data kesehatan
3. Memahami tentang kebijakan kesehatan
4. Memahami analisis kebijakan kesehatan
5. Memahami policy brief
6. Mampu menyusun policy brief
7. Memahami advokasi kebijakan

  PEMATERI

1. Anis Fuad, S.Ked., DEA – Dosen & Peneliti Departemen Biostatistik, Epidemiologi, dan Kesehatan Populasi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, FK-KMK UGM
2. Fariz Budi Arafat, S. Si., MStat. - Alumni S2 Australian National University
3. Dr. Gabriel Lele, S.IP, M.Si – Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL, UGM
4. Shita Listya Dewi, S.IP., MM, MPP – Kepala Divisi Kebijakan Kesehatan, PKMK FK - KMK, UGM
5. Tri Muhartini, S.IP, MPA – Peneliti Kebijakan Kesehatan, PKMK FK - KMK, UGM

  TARGET PESERTA

1. Akademisi Bidang Kesehatan
2. Peneliti dan Konsultan Bidang Kesehatan
3. Pejabat dan Staf Lembaga Pemerintahan Bidang Kesehatan
4. Jejaring Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) atau/dan Mitra PKMK

  RANGKAIAN KEGIATAN

*Khusus mahasiswa mendapatkan potongan sebesar 50% 

SERTIFIKAT

Peserta yang mengikuti pelatihan akan mendapatkan sertifikat setelah seluruh tahapan pelatihan berakhir.

NARAHUBUNG

Pelatihan Tahap 1
Sensa Gudya Sauma Syahra
Tlp: +6287839011241
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pelatihan Tahap 2 – Tahap 4
Tri Muhartini
Tlp: +6289693387139
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kepesertaan dan Konfirmasi Pembayaran:
Maria Lelyana (Kepesertaan)
Telp: 0274-549425 / 082134116190
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KERANGKA ACUAN KEGIATAN BLENDED LEARNING

Rangkaian Pelatihan Evidence Based for Health Policy-Making

  Mei - Juli 2024

  LATAR BELAKANG

Secara konsep, evidence atau bukti ini dapat diartikan  sebagai 'kebijakan berbasis bukti' (Evidence Based Policy) yang sering dianggap sebagai hasil evolusi dari gerakan kedokteran berbasis bukti (Evidence Based Medicine / EBP) (Goldenberg 2005; Pawson 2006; Young et al. 2002). Pendekatan ini mengarahkan untuk setiap keputusan diambil untuk menyelesaikan suatu masalah kesehatan telah mempertimbangkan bukti atau evidence yang ada. Permasalahan yang diselesaikan dengan mengambil suatu keputusan atau penetapan kebijakan dari pengambil keputusan tanpa mempertimbangkan evidence dapat mengakibatkan kesalahan tipe III yaitu masalah tidak terselesaikan dan menimbulkan masalah baru lainnya (Dunn, 2003).

Namun, ketika EBP ini tersedia, banyak pengambil keputusan yang tidak memiliki kemampuan untuk membaca dan memahaminya sehingga hasil dari EBP ini diperlukan pula jembatan atau diterjemahkan. Penerjemahan EBP ini dapat disebutkan dengan melakukan Knowledge Translation Product (Produk Penerjemahan Pengetahuan) yang memiliki fungsi untuk mengisi gap antara pengetahuan dan kebutuhan praktik. Ada banyak bentuk Knowledge Translation Product yang menjadi prioritas materi pelatihan, dua diantaranya; policy brief dan briefing notes. Dua produk ini banyak digunakan karena memiliki dampak lintas konteks dan topik. Policy brief dan briefing notes merangkum banyak evidence antara lain; evidence dari sumber global, lokal, dan kontekstual (wawancara informan kunci dengan pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan yang ditargetkan). Policy Brief mengandung beberapa poin utama yang cukup lengkap yaitu pernyataan masalah, opsi atau elemen, dan pertimbangan implementasi. Sedangkan briefing notes lebih singkat, dengan cepat dan efektif memberi saran kepada pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan tentang masalah publik yang mendesak dengan menyatukan bukti penelitian global dan bukti lokal.

  TUJUAN

Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peserta untuk:

1. Memahami tentang kebijakan kesehatan
2. Memahami analisis kebijakan kesehatan
3. Memahami policy brief
4. Mampu menyusun policy brief
5. Memahami advokasi kebijakan

  PEMATERI

1. Dr. Gabriel Lele, S.IP, M.Si – Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL, UGM
2. Shita Listya Dewi, S.IP., MM, MPP – Kepala Divisi Kebijakan Kesehatan, PKMK FK - KMK, UGM
3. Tri Muhartini, S.IP, MPA – Peneliti Kebijakan Kesehatan, PKMK FK - KMK, UGM

  TARGET PESERTA

1. Akademisi Bidang Kesehatan
2. Peneliti dan Konsultan Bidang Kesehatan
3. Pejabat dan Staf Lembaga Pemerintahan Bidang Kesehatan
4. Jejaring Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) atau/dan Mitra PKMK

SERTIFIKAT

Peserta yang mengikuti pelatihan akan mendapatkan sertifikat setelah seluruh tahapan pelatihan berakhir.

BIAYA

Pembayaran peserta dapat dilakukan dengan melalui transfer ke rekening panitia dengan Kode Unik 33, contoh Rp. 1.500.033. No. Rekening sebagai berikut:

No Rekening : 9888807171130003
Nama Pemilik : Online Course/ Blended Learning FK UGM
Nama Bank : BNI
Alamat : Jalan Persatuan, Bulaksumur Yogyakarta 55281

Catatan: pembayaran yang di lakukan dari beda Bank BNI, mohon bisa menggunakan biaya transfer online sebesar Rp. 6.500 tidak bisa menggunakan biaya BI Fast sebesar Rp. 2.500

NARAHUBUNG

Tri Muhartini
Tlp: +6289693387139
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kepesertaan dan Konfirmasi Pembayaran:
Maria Lelyana (Kepesertaan)
Telp: 0274-549425 / 082134116190
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.