Policy Course on Health System Transformation: Private Sector Engagement for Primary Care Led Integrated Health Care
28 November 2024
Ringkasan Hari ke 2 dan 3
Pada hari keempat kursus kebijakan yang berlangsung pada 26 November 2024, Shita Dewi, selaku Peneliti dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, membuka sesi dengan memberikan ulasan dari pertemuan sebelumnya. Shita mengajak para peserta untuk berdiskusi lebih lanjut tentang topik yang telah dibahas sebelumnya dan menyoroti poin-poin penting yang disampaikan para narasumber.
Sistem Kontrak dalam Pelayanan Primer
Pembicara selanjutnya adalah Prof. Laksono Trisnantoro, Direktur ANHSS dan Profesor Kebijakan serta Manajemen Kesehatan dari Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, Indonesia yang menyampaikan sistem kontrak dalam pelayanan primer. Kerja sama antara sektor publik dan swasta dalam layanan kesehatan menjadi strategi penting untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
Melalui kontrak formal, pemerintah dapat mengatur hubungan dengan penyedia layanan kesehatan swasta, termasuk mengatur cakupan, kualitas, dan kuantitas layanan yang diberikan. Kontrak ini juga menciptakan akuntabilitas melalui mekanisme penghargaan dan penalti, memungkinkan sektor swasta berkontribusi secara signifikan dalam mengisi kekurangan layanan kesehatan, terutama di wilayah yang kurang terlayani. Pendekatan ini mendukung tercapainya cakupan kesehatan universal (UHC), memastikan seluruh masyarakat memiliki akses ke layanan kesehatan tanpa beban finansial yang berat.
Kerja sama ini mendorong efisiensi melalui inovasi pembiayaan, seperti kontrak berbasis kinerja yang menghubungkan pembayaran dengan pencapaian target tertentu. Namun, pelaksanaannya menghadapi tantangan seperti dukungan politik yang terbatas, kendala manajerial di sektor swasta, dan kesulitan dalam menetapkan harga layanan yang tepat. Untuk mengatasinya, pemerintah perlu memperkuat kemampuan dalam menyusun dan mengawasi kontrak, serta membangun kepercayaan dengan mitra swasta. Dengan pengelolaan yang baik, kemitraan ini dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memperbaiki sistem kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
Sistem Kontrak dalam Pelayanan Primer: Studi Kasus Hong Kong
Selanjutnya, pemateri kedua yaitu Research Assistant Professor Kailu Wang dari The Chinese University, Hong Kong yang menyampaikan sistem kontrak dalam pelayanan primer di Hong Kong. Sistem kesehatan Hong Kong merupakan kombinasi sektor publik dan swasta yang berfungsi saling melengkapi. Layanan publik, yang diawasi oleh Biro Kesehatan dan Otoritas Rumah Sakit, menyediakan perawatan primer seperti klinik rawat jalan, klinik spesialis, dan pusat kesehatan ibu serta anak, terutama untuk kelompok rentan seperti lansia, masyarakat berpenghasilan rendah, dan pasien dengan penyakit kronis.
Sementara itu, sektor swasta melayani kasus ringan hingga penyakit kronis sederhana serta mereka yang membutuhkan akses cepat atau layanan khusus. Sebagian penyedia layanan swasta juga berpartisipasi dalam program yang didanai pemerintah. Namun, pada 2019-2020, sebagian besar pendanaan kesehatan primer berasal dari sumber swasta, sementara dana publik lebih banyak dialokasikan untuk kesehatan sekunder dan tersier, menunjukkan rendahnya investasi publik di sektor kesehatan primer.
Berbagai tantangan dihadapi sistem kesehatan primer Hong Kong, seperti minimnya investasi publik di bidang perawatan primer dan preventif, segmentasi antara sektor publik dan swasta, serta ketidakefektifan peran dokter umum swasta sebagai penjaga gerbang perawatan. Masalah ini menyebabkan waktu tunggu panjang untuk layanan spesialis dan membebani sektor publik. Selain itu, rendahnya penggunaan sumber perawatan reguler berakibat pada kurangnya kontinuitas layanan kesehatan. Untuk mengatasi hal ini, Program Perawatan Bersama Penyakit Kronis (CDCC) diluncurkan pada 2023. Program ini dirancang untuk individu berusia 45 tahun ke atas tanpa riwayat diabetes atau hipertensi, dengan dua tahap utama: skrining dan pengobatan. Peserta membayar biaya konsultasi bersama, dan jika terdiagnosis, mereka diarahkan ke layanan tindak lanjut yang mencakup berbagai spesialisasi untuk memastikan perawatan yang komprehensif.
Implementasi, Pemantauan, dan Evaluasi
Pemateri selanjutnya adalah Professor Eng-Kiong Yeoh yang memaparkan terkait implementasi, monitoring dan evaluasi di Hong Kong. Program “Voucher Pelayanan Kesehatan Lansia” pertama kali diperkenalkan pada 1 Januari 2009 dengan skema percontohan yang memberikan lima voucher senilai HK$50 setiap tahun kepada lansia berusia 70 tahun ke atas. Program ini bertujuan melengkapi layanan kesehatan publik dengan memberikan insentif finansial agar lansia dapat memilih layanan kesehatan swasta sesuai kebutuhan mereka, termasuk perawatan preventif.
Selain itu, program ini mendorong lansia untuk membangun hubungan jangka panjang dengan dokter keluarga di sektor swasta. Sejak diluncurkan, program ini mengalami beberapa perubahan, termasuk penurunan usia kelayakan menjadi 65 tahun pada 2017 dan peningkatan nilai voucher tahunan hingga HK$2.500 pada 2023. Voucher yang tidak terpakai dapat diakumulasi hingga batas tertentu, dan cakupan layanan yang dapat diakses juga diperluas, mencakup layanan dari optometrist, audiologis, ahli gizi, psikolog, serta peralatan medis seperti alat bantu dengar.
Mekanisme program melibatkan beberapa langkah, mulai dari lansia memilih penyedia layanan terdaftar hingga pengurangan saldo voucher melalui sistem eHealth setelah mendapatkan persetujuan pengguna. Data layanan yang diberikan juga dicatat untuk keperluan pelaporan. Selain itu, program ini dinilai melalui evaluasi sosial-ekonomi, teknis, dan yudisial untuk mengukur dampak serta kesesuaian kebijakan dengan standar hukum. Dalam penelitian implementasi, kerangka kerja seperti CFIR digunakan untuk mengidentifikasi faktor keberhasilan implementasi, sedangkan kerangka ERIC menawarkan strategi untuk mengatasi hambatan. Hasil implementasi dievaluasi berdasarkan kerangka Proctor, yang mencakup penerimaan, efektivitas, dan dampak kesehatan seperti kualitas hidup dan status kesehatan peserta.
Kemudian, Yeoh menyatakan jika secara struktural, keberhasilan implementasi program bergantung pada tiga aspek utama. Infrastruktur fisik memastikan fasilitas kesehatan yang memadai dan tata letak yang mendukung efisiensi operasional. Infrastruktur teknologi informasi, seperti sistem rekam medis elektronik, membantu koordinasi kerja dan pengambilan keputusan. Infrastruktur kerja meliputi pembagian tugas dan struktur organisasi yang jelas. Selain itu, koneksi relasional seperti hubungan formal-informal serta jaringan kerja internal dan eksternal turut berperan penting dalam meningkatkan kinerja dan efektivitas program secara keseluruhan.
Diskusi mengenai Tantangan dan Isu dalam Sistem Layanan Kesehatan Terpadu yang Digerakkan oleh Layanan Kesehatan Primer dan Keterlibatan Sektor Swasta dalam Konteks Negara
Setelah istirahat, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan hasil diskusi dari para peserta yang telah dibagi menjadi kelompok berdasarkan negara. Masing-masing kelompok menampilkan paparan mengenai tantangan dalam integrasi pelayanan kesehatan.
Kelompok pertama yaitu Malaysia yang menjelaskan jika sektor swasta memiliki peran penting dalam sistem kesehatan Malaysia. Sektor swasta mengoperasikan 62% dari fasilitas perawatan primer melalui klinik dokter umum swasta, menyediakan 35% dari tempat tidur rumah sakit nasional, dan menangani sekitar 45% dari kunjungan rawat jalan.
Selain itu, sektor swasta juga bermitra dengan pemerintah dalam berbagai bidang, seperti perawatan medis untuk pegawai negeri, outsourcing layanan non-klinis, berbagi peralatan medis khusus, dan program pelatihan bersama untuk tenaga kesehatan. Keterlibatan sektor swasta dalam sistem kesehatan terintegrasi memiliki dampak positif dan negatif.
Dampak positifnya meliputi peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan, pengurangan beban sektor publik, peningkatan inovasi teknologi, dan peningkatan kualitas layanan melalui persaingan. Namun, keterlibatan sektor swasta juga menimbulkan tantangan seperti disparitas biaya antar sektor, fragmentasi informasi kesehatan, variasi standar kualitas, dan distribusi layanan yang tidak merata.
Untuk meningkatkan integrasi sektor swasta dalam sistem kesehatan, diperlukan reformasi kebijakan, termasuk penyelarasan regulasi, standarisasi harga, dan transparansi biaya layanan. Pengembangan sistem terintegrasi melalui platform berbagi data juga penting untuk memastikan kontinuitas perawatan. Insentif terarah, seperti insentif finansial dan kebijakan pendukung, dapat mendorong fasilitas swasta menjangkau daerah terpencil, serta memperluas kemitraan sektor publik-swasta melalui program seperti PEKA B40 dan Skim Perubatan MADANI.
Kelompok kedua adalah Thailand. Sistem asuransi kesehatan di Thailand terdiri dari beberapa skema utama, seperti CSMBS untuk pegawai negeri, SSS untuk pekerja formal di sektor swasta, dan UCS yang mencakup sebagian besar penduduk Thailand. Pengelolaan skema ini berada di bawah National Health Security Office (NHSO) dengan pendanaan berasal dari anggaran primer, anggaran ekstra, dan pendanaan lokal.
Anggaran primer mencakup capitation untuk layanan kesehatan universal (UC) dan non-capitation untuk kebutuhan kesehatan lainnya. Dana tersebut dialokasikan kepada berbagai penyedia layanan, termasuk rumah sakit, klinik, apotek, dan fasilitas kesehatan tradisional, untuk mendukung berbagai jenis layanan, mulai dari perawatan primer hingga perawatan paliatif. Sistem pendanaan yang kompleks ini bertujuan memastikan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
Meskipun sistem ini mencakup banyak aspek, terdapat sejumlah tantangan utama seperti waktu persetujuan yang lama, keterbatasan lokasi layanan, dan ketidakseimbangan beban kerja penyedia. Implementasi layanan terintegrasi juga dapat memicu kendala seperti perubahan proses pembayaran dan kehilangan data pasien. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi komprehensif guna memastikan keberhasilan layanan kesehatan terintegrasi. Di sisi lain, sektor swasta memainkan peran penting dengan menyediakan layanan darurat, promosi kesehatan, inovasi, dan berbagai layanan khusus seperti laboratorium, farmasi, dan fisioterapi. Keterlibatan sektor swasta ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi negara.
Kelompok ketiga adalah Indonesia. Indonesia terbagi menjadi 4 kelompok yang memaparkan topik yang berbeda-beda. Kelompok pertama memaparkan terkait hipertensi. Meskipun sektor swasta memiliki potensi besar dalam mendukung manajemen hipertensi, keterlibatannya dalam layanan kesehatan primer saat ini masih terbatas. Beberapa hambatan yang menghalangi kolaborasi yang efektif antara sektor publik dan swasta meliputi kurangnya strategi keterlibatan yang terstruktur, regulasi yang ketat, dan kendala finansial.
Untuk mendorong peran sektor swasta, diperlukan langkah-langkah strategis seperti meningkatkan program skrining hipertensi di fasilitas kesehatan swasta, memperluas penggunaan aplikasi ASIK di kalangan penyedia layanan kesehatan swasta, menjamin ketersediaan obat-obatan dan peralatan yang dibutuhkan, serta meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan. Dengan mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan mengimplementasikan strategi yang tepat, pengelolaan hipertensi dapat menjadi lebih terintegrasi dan efektif, sehingga berdampak positif pada peningkatan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
Kelompok kedua memaparkan kolaborasi puskesmas dengan klinik swasta. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta menghadapi tantangan seperti komunikasi yang kurang efektif antara puskesmas dan klinik swasta akibat keterbatasan sumber daya, serta sulitnya akses pasokan obat bagi klinik swasta.
Upaya peningkatan kerja sama dilakukan melalui platform digital SATUSEHAT untuk pertukaran data, pertemuan rutin untuk memperkuat kolaborasi, dan pengadaan farmasi terintegrasi guna meningkatkan akses layanan dan efisiensi biaya. Meskipun koordinasi masih menjadi tantangan, teknologi digital menawarkan solusi potensial untuk mengatasinya.
Kelompok ketiga memaparkan keterlibatan sektor swasta dalam promosi kesehatan untuk memperkuat layanan kesehatan primer di Indonesia. Di Indonesia, puskesmas melayani sekitar 30.000-50.000 penduduk dan bertanggung jawab atas pengelolaan program kesehatan seperti imunisasi, gizi, dan sanitasi.
Beberapa tantangan dalam sistem kesehatan primer di Indonesia meliputi meningkatnya beban penyakit tidak menular dan masalah kesehatan mental pada generasi muda, kurangnya sumber daya di fasilitas kesehatan primer, ketidaksesuaian model layanan kesehatan primer dengan kebutuhan masyarakat, dan kurangnya upaya promotif dan preventif di sektor swasta. Oleh karena itu, diperlukan redistribusi keanggotaan asuransi kesehatan untuk mengurangi beban puskesmas dan mengintegrasikan layanan primer dengan rumah sakit dalam hal promotif, preventif, dan rehabilitatif.
Kelompok keempat memaparkan terkait keterlibatan sektor swasta dalam pelayanan KIA. Saat ini, banyak praktik bidan mandiri yang memiliki alat USG, meskipun tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengoperasikannya. Hal ini menimbulkan dilema dalam pelayanan kesehatan, khususnya bagi pasien JKN. Sistem klaim ANC di puskesmas yang mengharuskan kunjungan lengkap (1-6 kali) menciptakan celah bagi kerja sama yang lebih baik antara pemerintah dan bidan mandiri.
Pemerintah, dalam hal ini dinas kesehatan, dapat mengajak kerja sama bidan mandiri untuk memberikan pelayanan USG sebagai bagian dari paket ANC yang lengkap. Dengan demikian, bidan mandiri dapat berperan aktif dalam memastikan setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan yang komprehensif. Sebagai imbalan, pemerintah dapat memberikan pembagian klaim dari BPJS Kesehatan kepada bidan mandiri. Mekanisme pembagian persentase dan bentuk kerja sama yang lebih rinci dapat diatur oleh dinas kesehatan setempat, bahkan melibatkan Bupati/Walikota untuk mengeluarkan Surat Keputusan sebagai payung hukum yang kuat. Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil, sekaligus memberikan manfaat finansial bagi bidan mandiri.
Pemaparan dilanjutkan dengan kelompok selanjutnya yaitu China. Sistem kesehatan di Shanghai dan Hong Kong memiliki perbedaan yang signifikan. Shanghai mengadopsi sistem tiga tingkat, dimana layanan kesehatan primer diberikan oleh pusat kesehatan masyarakat, layanan sekunder oleh rumah sakit tingkat kabupaten, dan layanan tersier oleh rumah sakit besar di perkotaan.
Di sisi lain, Hong Kong memiliki sistem yang lebih terintegrasi dengan layanan primer, sekunder, dan tersier. Dalam hal penyedia layanan, baik Shanghai maupun Hong Kong memiliki fasilitas kesehatan publik dan swasta. Namun, di Shanghai, rumah sakit publik masih mendominasi, sedangkan di Hong Kong, sektor swasta memiliki peran yang lebih besar, terutama dalam menyediakan layanan khusus. Keduanya juga memiliki inisiatif kemitraan publik-swasta (public private partnership/ PPP) untuk meningkatkan akses layanan kesehatan.
Tantangan sistem kesehatan yang dihadapi di Shanghai seperti ketidakseimbangan distribusi sumber daya kesehatan, kapasitas layanan primer yang tidak memadai, kurangnya insentif untuk institusi primer, dan kurangnya integrasi informasi medis. Sedangkan di Hong Kong, tantangannya meliputi beban permintaan yang tinggi pada layanan kesehatan publik, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya kepercayaan pasien terhadap layanan primer. Keduanya juga menghadapi tantangan dalam hal kualitas layanan, akuntabilitas, dan integrasi berbagai komponen sistem kesehatan. Mengatasi tantangan-tantangan ini merupakan kunci untuk membangun sistem kesehatan terpadu yang efektif dan efisien di kedua kota tersebut.
Reporter:
Monita Destiwi, Ester Febe dan Laksono Trisnantoro (PKMK UGM)
Link Terkait
Pada hari ketiga kursus kebijakan (27/11/2024), para peserta berkesempatan untuk mengikuti kunjungan lapangan ke Siriraj H Solution. Namun, sebelum melakukan kunjungan, para peserta diajak untuk mengenal lebih dalam terkait Siriraj H Solution melalui pemaparan oleh dr. Pochamana Phisalprapa, PhD lulusan Chulalongkorn University, dan sekaligus salah satu Direktur di Siriraj Hospital.
Di RS Siriraj, dikembangkan sebuah unit khusus untuk kelompok kelas menengah ke atas yang merupakan Private Wing dari Siriraj Hospital. Private Wing RS Siriraj merupakan RS yang otonom. Private Wing ini RS Siriraj berupa ditujukan untuk mendapatkan dana bagi FK dan dapat memberi subsidi silang ke RS Siriraj yang menerima pasien universal health coverage (UHC) dan dibangun sekitar 15 tahun yang lalu. Dengan demikian, RS Siriraj melihat peluang pengembangan pasien non-UHC untuk menambah revenue-nya. Private Wing tidak menerima pasien-pasien UHC. Private Wing ini dirancang untuk memenuhi permintaan masyarakat Thailand yang mempunyai dana. Mempunyai pasar yang sama dengan RS-RS swasta seperti Burungrad Hospital.
Untuk memperkuat ekosistem kesehatan yang lebih luas, Rumah Sakit Siriraj mengembangkan Siriraj H Solutions yang merupakan klinik milik RS di tempat terpisah.
Siriraj H Solutions menargetkan pelanggan dengan berbagai usia, baik yang ingin menjaga kesehatan secara preventif maupun mereka yang memiliki penyakit non-komunikabel (NCD). Pelayanan yang ditawarkan meliputi pemeriksaan inovatif, pengobatan preventif, keseimbangan pikiran dan tubuh, serta terapi revitalisasi dan anti-aging. Seluruh layanan ini didukung oleh tim dokter berpengalaman, teknologi medis inovatif, dan pendekatan yang berpusat pada pelanggan.
Konsep pelayanan ini bertujuan untuk mendeteksi penyakit lebih awal, melakukan intervensi proaktif, dan memberikan solusi perawatan yang cerdas. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa Siriraj H Solutions adalah perwujudan dari komitmen RS Siriraj untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih lengkap dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, yaitu layanan yang tidak hanya fokus pada pengobatan, tetapi juga pada pencegahan dan peningkatan kualitas hidup
Salah satu fokus utama Siriraj H Solutions pada kesehatan preventif dan keseimbangan hidup. Hal ini tercermin dalam berbagai fasilitas dan layanan yang tersedia.
Walaupun berstatus sebuah klinik, Siriraj H Solutions menyediakan fasilitas diagnostik yang sangat bagus. Saat ini semakin banyak masyarakat Thailand yang mengunakan pendekatan proaktif dan teknologi modern untuk aktif dalam mengelola perjalanan kesehatan pribadi mereka menuju kesejahteraan. Rumah Sakit Siriraj telah membuat visi masa depan dimana kesehatan proaktif menjadi pusat perhatian. Rumah Sakit Siriraj menganut gagasan bahwa individu sebaiknya berdaya, yang dipersenjatai dengan pengetahuan dan alat-alat mutakhir. Menariknya di klinik ini tersedia berbagai peralatan diagnostik mutakhir seperti CT Scan 400 slice, X Ray, sampai ke Breast Cancer diagnostic facilities.
Pada hari kedua kursus kebijakan yang berlangsung pada 26 November 2024, Shita Dewi, selaku Peneliti dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, membuka sesi dengan memberikan ulasan dari pertemuan sebelumnya. Dalam ulasannya, pihaknya menyoroti poin-poin penting yang disampaikan para narasumber dan mengundang peserta untuk berdiskusi lebih lanjut tentang topik yang telah dibahas sebelumnya.
Pembicara selanjutnya adalah Professor Laksono Trisnantoro, Direktur ANHSS dan Profesor Kebijakan serta Manajemen Kesehatan dari Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, Indonesia yang memaparkan terkait belanja kesehatan strategis atau strategic health purchasing. Laksono membahas pentingnya strategic purchasing dalam sistem kesehatan untuk memastikan efisiensi, keadilan, dan kualitas layanan. Pendekatan ini melibatkan pengambilan keputusan strategis tentang layanan yang dibeli, seleksi penyedia, dan mekanisme pembayaran. Di Indonesia, BPJS Kesehatan memainkan peran kunci sebagai pembeli utama layanan kesehatan, menghadapi tantangan seperti distribusi fasilitas yang tidak merata, lemahnya pengawasan kualitas, serta risiko fraud dalam kontrak. Salah satu langkah penting adalah menerapkan sistem insentif berbasis kinerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan, misalnya dalam pengelolaan diabetes, yang bertujuan menurunkan komplikasi dan meningkatkan hasil pengobatan.
Pemateri pertama adalah Professor Ying Yao Chen dari School of Public Health, Fudan University dari China. Sejak 2009, China telah mencatat kemajuan besar dalam reformasi sistem kesehatannya, dengan hampir seluruh penduduknya kini tercakup dalam sistem asuransi kesehatan sosial dan paket layanan kesehatan publik dasar. Langkah ini telah mengurangi kebutuhan kesehatan yang tidak terpenuhi dan memperkecil kesenjangan dalam akses layanan. Namun demikian, reformasi lebih lanjut tetap diperlukan, terutama untuk meningkatkan kualitas layanan rumah sakit publik, memanfaatkan sumber daya kesehatan secara optimal, serta mengintegrasikan sistem pelayanan dan pembiayaan kesehatan.
Pemateri kedua adalah Professor Dr Sharifa Ezat Wan Puteh selaku Professor of Public Health, Department of Community Health, National University of Malaysia. Sistem kesehatan Malaysia menghadapi tantangan kompleks, mulai dari biaya kesehatan yang tinggi hingga meningkatnya masalah obesitas dan diabetes, yang membebani masyarakat, terutama kelompok tanpa penghasilan tetap atau tanpa asuransi. Meskipun sektor swasta memainkan peran penting dengan kualitas layanan yang dianggap lebih baik, hal ini menciptakan ketimpangan akses bagi masyarakat kurang mampu. Selain itu, pengadaan sumber daya kesehatan masih terganjal oleh kurangnya transparansi, keterbatasan anggaran untuk penelitian, serta peraturan yang kaku, khususnya di rumah sakit pendidikan. Pemerintah memiliki peran sentral dalam mengatasi tantangan ini dengan langkah-langkah seperti memperkuat sistem rujukan, meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan di daerah terpencil, memperluas aksesibilitas layanan kesehatan, dan mengintegrasikan sistem informasi kesehatan.
Pemateri ketiga adalah Waraporn Suwanwela selaku Deputy Secretary-General, National Health Security Office, Thailand. Thailand memiliki berbagai skema asuransi kesehatan publik untuk memastikan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, termasuk CSMBS untuk pegawai negeri dan keluarganya sejak 1963 (mencakup 8% populasi), SSS untuk pekerja sektor swasta sejak 1990 (18%), UCS sebagai skema terbesar sejak 2002 (72%), dan skema khusus untuk pegawai pemerintah tertentu (2%).
Setelah istirahat, pemaparan materi dilanjutkan Associate Professor Chantal Herberholz selaku Director Centre of Excellence for Health Economics, Faculty of Economics, Chulalongkorn University yang memaparkan mekanisme infrastruktur untuk integrasi pelayanan berdasarkan pengalaman global. Kemitraan pub
Kemudian topik ini dilanjutkan oleh Professor Siripen Supakankunti selaku Professor, Centre of Excellence for Health Economics, Faculty of Economics, Chulalongkorn University yang menjelaskan pengalaman Thailand dalam mengimplementasikan PPP. Dalam sesi ini dipaparkan pula terkait reformasi sistem kesehatan yang telah dilakukan, tantangan yang dihadapi, serta bagaimana cara memperkuat dan melibatkan sektor swasta dalam sistem tersebut.
Pembicara selanjutnya adalah Research Assistant Professor April Yushan Wu dari Centre for Health Systems and Policy Research, JC School of Public Health and Primary Care, Faculty of Medicine, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong. April menjelaskan jika pemerintah menggunakan berbagai instrumen kebijakan dengan tingkat pemaksaan yang bervariasi untuk mencapai tujuan tertentu. Tingkat paling ringan adalah dorongan (exhortasi) melalui persuasi dan penyebaran informasi. Tingkat kedua melibatkan pajak untuk memengaruhi perilaku melalui insentif fiskal, sedangkan tingkat ketiga mencakup pengeluaran pemerintah berupa distribusi dana atau barang untuk mendukung kebijakan. Regulasi pada tingkat keempat menetapkan aturan dengan sanksi, dan tingkat terakhir, yang paling memaksa, adalah pemilikan publik, di mana pemerintah langsung mengelola layanan terkait. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana kebijakan pemerintah berkisar dari persuasi hingga kontrol penuh.
Pembicara terakhir dari kursus kebijakan hari ini (26/11/2024) adalah Professor Adi Utarini dari Departemen Kebijakan dan Manajemen FK-KMK UGM yang memaparkan terkait penjaminan mutu dan akreditasi eksternal untuk memastikan bahwa penyedia layanan memenuhi standar perawatan yang ditetapkan. Akreditasi juga membantu memastikan bahwa penyedia layanan swasta selaras dengan tujuan sistem kesehatan yang berbasis pelayanan kesehatan primer. Meskipun demikian, implementasi akreditasi dapat menghadapi tantangan, terutama di lingkungan dengan keterbatasan sumber daya, seperti dalam perawatan primer. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan inovasi, pengembangan kapasitas, dan strategi yang disesuaikan.
Abimbola sebagai panelis pertama menjelaskan empat poin agenda komunitas HSR, yakni transparansi, non-ekstraktif, demokratisasi, dan transformasi. Transparansi adalah hal yang penting dalam suatu penelitian karena memproduksi pengetahuan berarti menciptakan sebuah sistem kesehatan yang adil. Non-ekstraktif artinya penelitian tidak boleh bersifat eksploitatif.
Watego sebagai panelis kedua membuka paparan dengan menceritakan kegelisahannya sebagai bagian dari komunitas Aboriginal and Torres Strait Islander (ATSI), masyarakat asli di Australia. Watego mengkritik bahwasanya komunitas ATSI sering dipandang sebagai komunitas yang “bermasalah” secara kesehatan dan “kurang manusiawi”. Pandangan ini menciptakan konsekuensi material yang nyata.
Panelis ketiga, yakni Matache, memaparkan tentang rasisme dalam sistem kesehatan dan penelitian. Baginya, penelitian yang membandingkan kelompok-kelompok tertentu atau menggunakan sampel genetik kecil sering kali menyebabkan segregasi komunitas. Selain itu, pendekatan perilaku dan intervensi kesehatan sering mengasumsikan bahwa individu memiliki gaya hidup yang homogen, sehingga mem-perpetuasi deskripsi rasial yang bermuatan diskriminasi.
Guleid sebagai panelis keempat sekaligus mewakili fellowship emerging voices for global health, mengatakan bahwa translasi bukti penelitian selalu berputar di pertanyaan yang sama, yakni “Bagaimana pembuat kebijakan menggunakan hasil penelitian?” Guleid mengajak komunitas peneliti untuk merefleksi, apakah dengan pertanyaan ini, peneliti telah menangani isu yang penting dan menciptakan dampak nyata.
Dr. Athaporn Limpanylers memberikan gambaran komprehensif tentang evolusi kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam penyediaan layanan kesehatan primer di Thailand, khususnya dalam konteks program Universal Coverage Scheme (UCS), mulai dari awal kerja sama pada 2003 hingga inovasi terbaru pada 2024. Kemitraan ini berawal dengan melibatkan rumah sakit swasta sebagai mitra pemerintah dalam pelayanan primer.
Selanjutnya adalah pemaparan dari Dr. Watchai Charunwatthana yang menjelaskan jika sistem kesehatan di Thailand telah mengalami evolusi signifikan sejak 1970-an. Dekade-dekade awal merupakan pembentukan struktur dasar seperti komunitas kesehatan nasional dan pergeseran menuju inisiatif kesehatan berbasis komunitas. Dekade-dekade berikutnya berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, peningkatan akses layanan kesehatan, dan desentralisasi manajemen kesehatan. Tonggak penting termasuk pengenalan program Sukarelawan Kesehatan Desa (VHV), perluasan cakupan asuransi kesehatan, dan pembentukan sistem kesehatan distrik.
Pembicara tamu berikutnya ialah Dr Eduardo P. Banzon dari Asian Development Bank yang menyampaikan terkait Hambatan dalam Optimalisasi Sektor Kesehatan Swasta. Pemerintah menghadapi beberapa kendala utama dalam memanfaatkan sektor kesehatan swasta. Dua diantaranya ialah kapasitas regulasi dan pembelian pemerintah yang masih lemah. Selain itu, ekspektasi sektor swasta sering kali tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah, khususnya terkait paket manfaat dan mekanisme pembayaran. Klinik pelayanan primer swasta yang berskala kecil dan beroperasi secara independen juga menjadi tantangan, mengingat keterbatasan kapasitas manajemen dan kurangnya integrasi atau koordinasi dengan rumah sakit.
Setelah sesi diskusi panel, kegiatan berlanjut dengan sesi pemaparan oleh Professor Eng-kiong Yeoh selaku Direktur Pusat Penelitian Sistem dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Hong Kong. Prof Eng-Kiong Yeoh memaparkan terkait kerangka konseptual dan struktur program serta instrumen kebijakan, modalitas, dan mekanisme layanan kesehatan terpadu. Saat ini, peningkatan jumlah populasi lansia di seluruh dunia akan berdampak pada meningkatnya prevalensi penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Meningkatnya jumlah penderita penyakit kronis membuat sistem kesehatan semakin terbebani. Hal ini karena perawatan penyakit kronis membutuhkan biaya dan sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan penyakit akut.
Selanjutnya adalah pemaparan dari Professor Siripen Supakankunti selaku Profesor, Pusat Keunggulan Ekonomi Kesehatan, Fakultas Ekonomi, Universitas Chulalongkorn, Bangkok, Thailand mengenai Peran Sektor Swasta di Kawasan Asia-Pasifik. Sektor kesehatan di Asia-Pasifik menghadapi berbagai tantangan, termasuk perubahan profil epidemiologi, munculnya penyakit baru, dan kesenjangan dalam penyampaian layanan kesehatan. Kualitas layanan kesehatan sering kali dipengaruhi oleh aksesibilitas, kontinuitas, dan koordinasi antara sektor publik dan swasta.
Pada sesi siang hari kursus kebijakan, peserta mendapatkan materi terkait instrumen kebijakan oleh Profesor Laksono Trisnantoro selaku Guru Besar Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. Laksono mengaitkannya pada kerangka WHO Building Blocks. Ia menjelaskan bagaimana kebijakan di tingkat makro, meso, dan mikro saling memengaruhi. Kebijakan tingkat makro, seperti regulasi nasional dan pengelolaan dana, berdampak pada sistem kesehatan secara keseluruhan, sedangkan tingkat meso berfokus pada integrasi layanan kesehatan yang dipimpin oleh primary care. Integrasi ini menghubungkan berbagai elemen, seperti rumah sakit dan klinik, serta memengaruhi kebijakan makro dan praktik klinis di tingkat mikro. Tata kelola yang baik membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah, penyedia layanan, serta masyarakat dan organisasi non-pemerintah (NGO) untuk menciptakan sistem yang efisien dan inklusif. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, kewenangan pemerintah dalam sektor kesehatan lebih kecil, sehingga sektor swasta memainkan peran dominan, yang juga memengaruhi kualitas layanan di tingkat klinis.
Sesi pemaparan instrument kebijakan selanjutnya disampaikan oleh Profesor Adi Utarini. Adi Utarini membahas pentingnya sektor kesehatan swasta dalam sistem kesehatan global, sebagaimana yang diakui oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Sektor ini mencakup entitas formal dan informal, baik yang bersifat mencari keuntungan maupun nirlaba, serta melibatkan penyedia layanan domestik dan internasional. Berbagai institusi, seperti klinik, rumah sakit swasta, apotek, hingga penyedia layanan kesehatan tradisional, merupakan bagian dari sektor ini. Secara global, lebih dari separuh layanan kesehatan disuplai oleh sektor swasta, dengan kontribusi yang sangat besar di wilayah seperti Asia Tenggara dan Mediterania Timur. Utarini menekankan bahwa regulasi adalah elemen kunci untuk memastikan kualitas dan keamanan layanan yang diberikan sektor ini. Regulasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, melindungi konsumen, mengurangi asimetri informasi, dan memastikan perilaku penyedia layanan sesuai standar melalui aturan yang dilengkapi insentif dan sanksi.
Sebagai pembicara pertama, Lee memberikan gambaran umum tentang tantangan sistem kesehatan di tengah kemajuan teknologi, serta perubahan politik dan pasar. Lee menjelaskan bagaimana determinan komersial yang didorong oleh internasionalisasi perdagangan dan kapital, ekspansi korporasi, dan adanya demand untuk pertumbuhan ekonomi dapat memengaruhi kesehatan dan lingkungan. Di samping itu, partisipasi masyarakat dalam pemerintahan juga penting bagi tata kelola sistem kesehatan.
Panelis kedua, yakni Wibulpolprasert menjelaskan beberapa prinsip tata kelola yang baik (good governance), yakni partisipatoris, transparan, akuntabel, adil, dipimpin oleh hukum, dan efisien. Untuk mencapai keenam prinsip ini, diperlukan komitmen dari semua pihak yang terlibat dalam mekanisme tata kelola, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil (OMS), sektor swasta, dan komunitas. Selain itu, semua pihak perlu bekerja secara kolaboratif.
Selanjutnya, Maceira memberikan penjelasan dan pandangannya tentang kolaborasi antar sektor dalam sistem kesehatan. Pada dasarnya, kolaborasi antar sektor dapat dibagi menjadi kolaborasi vertikal dan horizontal. Maceira mengambil tiga negara di Amerika Latin sebagai studi kasus. Maceira menjelaskan bahwa kawasan Amerika Latin memiliki karakteristik distribusi pendapatan yang tidak merata dan hal ini memengaruhi bentuk sistem kesehatannya. Pembiayaan dan tata kelola sistem kesehatan di kawasan tersebut juga melibatkan berbagai aktor yang menciptakan sebuah dinamika yang kompleks.
Panelis terakhir adalah Uwaliraye yang menjelaskan tentang peran pasar dan transformasi digital untuk sistem kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan. Menurutnya, salah satu tantangan utama sistem kesehatan adalah keengganan sektor swasta untuk berinvestasi pada riset dasar. Uwaliraye juga menyoroti bahwa transformasi digital kesehatan sering kali dipandang sebagai program spesifik, bukan sebagai pendorong sistem kesehatan secara keseluruhan dan mengarah pada pendanaan vertikal.
Akihiro sebagai pembicara pertama menceritakan pengalamannya ketika melakukan kunjungan ke Gaza, Palestina sebanyak tiga kali. Akihiro menyaksikan bagaimana situasi dapat berubah dengan sangat cepat dan menyebabkan terganggunya sistem kesehatan. Namun, di tengah kekacuan tersebut, ia menyaksikan sebuah momen harapan.
Sebagai pembicara kedua, Reid memaparkan tentang kekerasan sistemik terkait kolonisasi. Kolonisasi menyebabkan terjadinya perbudakan, dehumanisasi, dan pengklaiman sumber daya masyarakat asli, sebagaimana yang dialami oleh bangsa Maori di Selandia Baru dan orang-orang asli di Australia.
Selanjutnya, Flores dari Guatemala mengajak seluruh peserta untuk merenungkan kembali sebuah pertanyaan mendasar, yakni, “Siapa yang menentukan bahwa sesuatu disebut konflik atau perdamaian? Untuk siapa perdamaian ditujukan?” Flores mengatakan bahwa kekerasan dapat muncul dari kurangnya akses terhadap kebutuhan dasar, seperti keamanan dan air bersih.
Pembicara keempat, Mburu, membuka paparannya dengan sebuah pertanyaan perenungan,”hard-to-reach groups or hard-to-reach services?” Kelompok-kelompok yang dianggap sebagai hard-to-reach sering dikecualikan dari riset. Selain itu, sistem kesehatan juga dapat berkontribusi pada peningkatan ketimpangan sosial.
Sesi ini dibuka oleh Dr Nima Asgari, direktur Asia Pacific Observatory (APO). Dalam pemaparannya, Asgari memperkenalkan APO sebagai suatu kemitraan yang mendukung evidence-informed health system policy di tingkat kawasan maupun nasional. Lebih jauh lagi, Asgari menjelaskan lima klaster tematik APO, yakni (1) Primary Health Care (PHC) untuk mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC); (2) ketahanan sistem kesehatan; (3) kesehatan digital (memanfaatkan teknologi dan data untuk meningkatkan hasil kesehatan); (4) Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK), yang dirancang untuk kebutuhan kini dan nanti; serta (5) ketimpangan dalam kesehatan (aspek gender dan inklusi sosial dan aspek hard-to-reach). Untuk memperkuat kolaborasi, APO mendorong keterlibatan organik berbagai pihak melalui penyelenggaraan acara dan prakarsa, termasuk pembentukan local chapters yang melibatkan peneliti, organisasi kebijakan kesehatan, lembaga penelitian, pekerja kesehatan, pembuat kebijakan lokal, dan pemerintah.
Pembicara pertama pada sesi ini adalah Manoj Jhalani, direktur Health Systems Development, WHO SEARO. Jhalani membuka paparannya dengan menggambarkan pelajaran penting dari pandemi COVID-19, yakni bahwa investasi awal dalam fondasi PHC untuk kesiapsiagaan dan respons adalah hal yang penting. Pandemi juga menegaskan pentingnya efisiensi PHC dalam mencapai UHC, keterlibatan komunitas, serta kolaborasi multisektoral. Komitmen politik terhadap PHC sebagai dasar UHC telah mendapat momentum, dimulai dari deklarasi Menteri Kesehatan Asia Tenggara pada bulan September 2021, yang menyebut pandemi sebagai pendorong transformasi sistem kesehatan berbasis PHC. Deklarasi ini diperkuat dalam pertemuan UNGA 2023, KTT G20, hingga Delhi Declaration pada Oktober 2023 yang menegaskan PHC sebagai elemen kunci UHC. Berbagai negara di kawasan Asia Tenggara juga telah memprioritaskan PHC dan menerbitkan kebijakan pendukung. Selain itu, Forum PHC, seperti yang baru-baru ini digelar di Jakarta, memfasilitasi pertukaran praktik baik antarnegara, memperkuat budaya sistem kesehatan yang terus belajar dan berinovasi sesuai konteks lokal.
Sesi dilanjutkan dengan pemaparan dari Lluis Vinyals Torres, direktur Health Systems and Services WHO WPRO. Torres mengawali paparannya dengan menekankan kebutuhan terhadap PHC. Model pelayanan kesehatan yang ada saat ini tidak mampu menangani volume perawatan yang timbul terkait dengan tingginya beban penyakit tidak menular (PTM) dan ageing population. Isu perawatan jangka panjang, yang membutuhkan tenaga kerja dan model layanan yang memadai, juga perlu menjadi perhatian utama dalam konteks populasi yang menua. Torres juga mengatakan bahwa dengan ekonomi Asia Tenggara yang tumbuh pesat dan masyarakat yang semakin sadar akan kesehatan, PHC harus lebih responsif dan mampu membangun hubungan saling percaya yang berkelanjutan antara pasien dengan penyedia layanan kesehatan. Perubahan-perubahan ini menuntut pendekatan baru dalam mengorganisasi PHC untuk memastikan kebutuhan kesehatan terpenuhi secara efektif.
Pembicara terakhir dalam sesi ini adalah Dr Jasper Tromp dari National University of Singapore School of Public Health. Tromp memaparkan hasil kajiannya tentang lanskap penelitian PHC di Asia Tenggara (SEAR) dan Pasifik Barat (WPR) dan potensi menutup kesenjangan antara produksi pengetahuan dengan implementasi. Studi ini menggunakan metode systematic mapping artikel ilmiah yang dipublikasi dalam 10 tahun terakhir dalam bahasa Inggris atau Cina, diikuti dengan presentasi hasil awal dan workshop untuk mendiskusikan hasil tersebut.
Sebagai pembicara pertama, Clark mengatakan bahwa perubahan iklim sebagai ancaman serius kesehatan global telah diakui oleh WHO dan didokumentasikan dalam berbagai laporan. Selain itu, ancaman pandemi telah membuat jutaan orang menjadi rentan secara ekonomi. Kegagalan kebijakan, ketimpangan, dan ketidakadilan dalam menghadapi perubahan iklim harus menjadi perhatian utama. Kajian sistem kesehatan perlu meliputi peran pemerintah dan siapa yang seharusnya mengambil keputusan untuk menjaga keberlanjutan kesehatan iklim, termasuk mengeksplorasi upaya untuk mengurangi jejak karbon. Clark menutup pemaparannya dengan menekankan kolaborasi lintas sektor dan perlunya peran komunitas health policy and systems research (HPSR) harus mengambil peran aktif dalam membawa perubahan, memperbaiki komunikasi kesehatan dan sains kepada publik, serta melawan narasi anti-kesehatan dan anti-sains.
Selanjutnya, Narayan memantik dengan penekanan bahwa dunia saat ini menghadapi triple planetary crisis yang terdiri atas perubahan iklim, polusi (udara, air, dan tanah), serta hilangnya keanekaragaman hayati. Krisis iklim sudah terjadi sejak sekarang. Salah satu aspek yang dianggap paling merugikan adalah polusi udara akibat penggunaan bahan bakar fosil, dengan perkiraan biaya hingga 6% dari pendapatan domestik bruto (PDB) global. Narayan juga menyayangkan bahwa negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, yang memiliki kontribusi paling kecil dalam menyebabkan masalah ini, justru menjadi paling rentan terhadap dampaknya.
Melanjutkan pemaparan Narayan, Mayhew menjelaskan bahwa upaya mitigasi krisis iklim belum banyak berfokus pada sistem kesehatan. Mayhew juga menggunakan contoh Pandemi COVID-19 untuk membandingkan responsivitas pemerintahan di berbagai belahan dunia. COVID-19 ditanggapi dengan sangat cepat, namun banyak pemerintahan lambat menanggapi isu perubahan iklim. Selain itu, penurunan emisi yang terjadi di masa pandemi akibat restriksi mobilisasi sulit untuk dipertahankan tanpa perubahan paradigma ekonomi yang saat ini masih sangat bergantung pada teknologi berbasis fosil. Untuk mengatasi ini dan mencapai keadilan ekologi, Global Green New Deal diluncurkan. Mayhew menutup paparannya dengan menekankan bahwa sistem kesehatan yang tangguh, berkelanjutan, dan adil memerlukan langkah-langkah seperti memperluas visi dan kemitraan, berkontribusi pada tata kelola lintas sektor, penelitian yang lebih inklusif, pembiayaan inovatif ex ante, komitmen donor, model kepemimpinan baru, serta platform baru untuk produksi bukti (evidence) maupun memfasilitasi tindakan.