International Policy Course

Health System Transformation Private
Sector Engagement for a Primary Care-Led Integrated Health Care System

25 -28 November 2024

Lokasi
The Centre of Excellence for Health Economics, Fakultas Ekonomi
Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

Terdaftar di Plataran Sehat Kementerian Kesehatan RI dan memiliki 10 SKP dan 24.5 JEP

Asia-Pacific Network for Health Systems Strengthening (ANHSS) dengan dukungan Centre of Excellence for Health Economics, Faculty of Economics, Chulalongkorn University akan menyelenggarakan Kursus Kebijakan terkait Transformasi Sistem Kesehatan: Keterlibatan Sektor Swasta untuk Integrasi Sistem Pelayanan Kesehatan Berbasis Layanan Primer. Kegiatan akan berlangsung empat hari di Bangkok, Thailand.

  Pendahuluan

Populasi lansia Asia mengalami peningkatan sehingga berisiko pada meningkatnya prevalensi penyakit kronis dan penyakit tidak menular maupun penyakit menular. Potensi peningkatan prevalensi penyakit ini menimbulkan beban pada pelayanan kesehatan dan dapat mengancam keberlanjutan sistem pelayanan kesehatan. Untuk mengatasi krisis yang akan datang, World Health Organization (WHO) telah merekomendasikan strategi integrasi layanan kesehatan yang berpusat pada masyarakat di layanan primer. Integrasi pelayanan kesehatan di Kawasan Asia Pasifik menjadi tantangan besar karena tumbuhnya sektor swasta dalam sistem pelayanan kesehatan yang masih terfragmentasi.

Kegiatan kursus ini akan mendisikukan tantangan dan strategi dalam pelibatan layanan kesehatan sektor swasta untuk mencapai tujuan kesehatan, instrumen kebijakan dan tata kelola pemerintahan. Kerangka integrasi pelayanan kesehatan dan mekanisme layanan vertikal dan horizontal akan dikenalkan dalam kursus ini untuk mengarahkan implementasi instrumen kebijakan. ANHSS juga menyediakan studi kasus dan praktik dari berbagai negara dalam melibatkan swasta untuk integrasi layanan kesehatan di tingkat primer. Penutupan dari kursus akan dikenalkan faktor-faktor kritis dalam implementasi dan pendekatan monitoring-evaluasi dari intervensi kebijakan

  Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman tentang tantangan dan masalah yang dihadapi sistem perpajakan maupun sistem asuransi sosial kesehatan dalam mencapai integrasi sistem kesehatan melalui layanan primer.
• Meningkatkan kapasitas dalam menerapkan kerangka kerja dan mekanisme untuk integrasi horizontal, vertikal, dan temporal sistem pelayanan kesehatan dalam konteks lokal.
• Strategi pengambilan keputusan instrumen tata kelola untuk merancang dan menerapkan modalitas dan mekanisme dalam integrasi.
• Merumuskan strategi implementasi, pemantauan dan evaluasi untuk intervensi kebijakan.

  Target Peserta

ANHSS memberikan kesempatan kepada:

1. Akademisi (Dosen dan Mahasiswa S2-S3)
2. Peneliti di bidang Kebijakan Kesehatan / Kesehatan Masyarakat
3. Pengambil Keputusan di Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan
4. Tenaga Kesehatan (Dokter/ Perawat/ Bidan)

Untuk berpartisipasi dalam kursus Kebijakan 2024 di Bangkok, Thailand.

FORM PENDAFTARAN

Narahubung:

Nama : Ratri Mahanani
Mobile : 085155172030
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kerangka Acuan Kegiatan

Workshop Perencanaan Program Kesehatan Batch I

Rabu-Kamis, 26-27 Juni 2024 secara online

   Latar Belakang

Perencanaan program kesehatan adalah fondasi dalam menciptakan solusi efektif untuk masalah kesehatan masyarakat. Melalui perencanaan yang cermat, program kesehatan dapat dirancang secara terperinci untuk mengatasi kebutuhan yang belum terpenuhi dan memecahkan masalah kompleks yang dihadapi populasi. Tanpa perencanaan yang matang, program kesehatan berisiko menjadi tidak fokus, tidak efisien, dan gagal mencapai hasil yang diharapkan. Keterbatasan sumber daya dan pendanaan menjadi tantangan nyata yang harus diantisipasi dalam perencanaan, memastikan program tetap berjalan optimal dan berdampak positif.

Selain itu, perencanaan program kesehatan harus adaptif terhadap berbagai setting layanan. Kondisi geografis, demografis, dan sosial yang beragam menuntut fleksibilitas dalam desain program agar sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah dan populasi. Paket layanan yang adekuat dan manajemen yang efektif juga menjadi kunci keberhasilan program. Dengan komponen layanan yang jelas dan manajemen yang profesional, program kesehatan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan mencapai hasil yang optimal.

Urgensi perencanaan program kesehatan yang komprehensif semakin nyata ketika berhadapan dengan masalah kesehatan kompleks seperti Diabetes Mellitus (DM). DM bukan hanya penyakit individu, melainkan masalah kesehatan masyarakat yang berdampak luas pada kualitas hidup dan beban ekonomi. Jumlah penderita DM yang terus meningkat menuntut perhatian serius dan solusi yang efektif. Kompleksitas DM, yang dipengaruhi oleh faktor genetik, gaya hidup, dan lingkungan, memerlukan program penanggulangan yang mencakup berbagai aspek, mulai dari pencegahan hingga manajemen jangka panjang.

Dalam pelayanan DM, sejak kegiatan promotif, preventif sampai kuratif dan rehabilatitif banyak pihak yang melakukan kegiatannya antara lain DInas Kesehatan Propinsi/Kab/Kota, BPJS. RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, LSM-LSM, sampai ke perguruan tinggi. Dalam studi awal di kota Balikpapan, berbagai pelaku ini tidak pernah melakukan perencanaan bersama. Setiap lembaga melakukan perencanaan sendiri-sendiri, tanpa terkorrdinasi, Dengan demikian pelaksanaan juga terpisah-pisah kurang terintegrasi, dan tidak ada laporan bersama.

Provinsi Kalimantan Timur, dengan prevalensi diabetes melitus tertinggi ketiga di Indonesia, menjadi pusat perhatian dalam upaya pengendalian penyakit ini. Peningkatan prevalensi di semua kelompok usia, terutama lanjut usia, menuntut strategi pencegahan dan pengelolaan yang lebih efektif. Melalui workshop ini, diharapkan dapat tercipta pemahaman mendalam tentang situasi diabetes melitus di Kalimantan Timur, serta terumuskannya strategi perencanaan program yang inovatif, adaptif terhadap kondisi lokal, dan berdampak signifikan pada kesehatan masyarakat.

   Tujuan 

Workshop ini merupakan pembelajaran organisasi untuk mengatasi masalah DM di sebuah Propinsi. Peserta WS adalah berbagai lembaga yang terkait DM dan berusaha untuk mencapai tujuan bersama dengan cara memperbaiki sistem perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasinya.

Setelah mengikuti workshop ini, peserta dari berbagai organisasi (pemerintah dan swasta) mampu menyusun rencana implementasi program Diabetes Melitus yang komprehensif dan terintegrasi.

  Kompetensi

Setelah mengikuti workshop ini, peserta mampu:

1. Memahami model logika program dan penguatan sistem kesehatan berdasarkan kebijakan Transformasi Kesehatan dan UU no 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. dengan studi kasus Diabetes Melitus (DM).
2. Mengevaluasi program pengendalian DM dari aspek Perencanaan, dan menggunakan hasil evaluasi untuk meningkatkan program.
3. Mengembangkan program pengendalian DM sesuai kebutuhan dan wewenang DinKes Propinsi dan Kabupaten/Kota.
4. Memilih paket layanan dan mode pengiriman yang tepat untuk program pengendalian DM sesuai kebutuhan spesifik populasi.
5. Membangun ekosistem pendukung program pengendalian DM yang komprehensif, termasuk sistem rujukan, pemantauan, pendanaan, pengembangan SDM, dan evaluasi.
6. Memahami struktur dan fungsi organisasi pelaksanaan program pegendalian Diabetes Melitus

Sasaran Profesi

Workshop ini bertujuan meningkatkan kinerja ekosistem pelayanan kesehatan DM di Kalimantan Timur. Oleh karena itu akan diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, penyedia layanan kesehatan, organisasi masyarakat, dan pasien Diabetes Melitus, untuk mencapai tujuan program kesehatan yang telah ditetapkan.

Para peserta ini berasal dari berbagai instansi pemerintah dan swasta, antara lain:

1. Pemerintah/Regulator:
   
   1. Kemenkes
   2. Pemerintah Daerah: DinKes Propinsi dan DInkes Kab/kota.
2. Operator
   1. RS Pemerintah
   2. RS Swasta
3. Penyandang dana
   1. BPJS Kesehatan
   2. Askes Komersial
4. LSM
   1. Persadia
   2. Perkeni
5. Akademisi
   1. Perguruan Tinggi
   2. Poltekkes
   3. Mahasiswa

Pelatihan ini bersifat transdisiplin yang melibatkan banyak profesi, antara lain: Dokter, Dokter Umum, Perawat, Bidan, Nutrisionis, Tenaga Kesehatan Masyarakat, Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku, sampai Tenaga Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan.

Materi Workshop dapat dipergunakan untuk peningkatan Praktek Pelayanan sehingga peserta yang mengikuti ujian dan lulus dapat memperoleh SKP dari Kemenkes sebanyak 4 SKP.

   Waktu Kegiatan

Pelatihan ini akan dilaksanakan secara online pada Rabu-Kamis, 26-27 Juni 2024 secara daring

Biaya

Biaya ujian untuk mendapatkan sertifikat Rp. 100.000,-
Link pendaftaran: bit.ly/Health_Program1 

   Agenda

Narahubung

Candra, MPH | 081337336736
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pembelajaran Kelembagaan

Latar Belakang

Selama lebih dari 20 tahun terakhir, terdapat ekspansi besar-besaran dalam literatur akademik yang membahas tentang kebijakan kesehatan maupun area lain terkait kesehatan dan pengobatan dalam konteks ilmu sosial. Kebijakan kesehatan bahkan tidak hanya dibahas oleh kalangan akademisi maupun professional kesehatan dan medis, tapi juga oleh para politisi, kelompok masyarakat, serta media dan umum. Hal ini disebabkan karena pelayanan kesehatan semakin berkembang menjadi suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia, di saat pertumbuhan dan perkembangan yang banyak menimbulkan ketidakpastian; merupakan dasar yang penting untuk perdebatan dalam politik (the basis of important policy debates).

Apa itu Kebijakan Kesehatan?

Health policy embraces courses of action that affect the set of institutions, organizations, services, and funding arrangements of the health care system. It goes beyond health services, however, it includes actions or intended actions by public, private, and voluntary organizations that have an impact on health ( Walt, 1994).

Secara sederhana, kebijakan kesehatan dipahami persis sebagai kebijakan publik yang berlaku untuk bidang kesehatan. Pemahaman tentang arti kebijakan kesehatan dilengkapi oleh Janovsky & Cassels (1996), sebagai : “ The networks of interrelated decisions which together form an approach or strategy in relation to practical issues concerning health care delivery”. Atas dasar itu ia membagi kebijakan kesehatan dalam Kebijakan teknis (technical policies) atau kebijakan operasional (operational policies) yang cenderung bernuansa pelaksanaan kegiatan dan Kebijakan institusional (institutional policies) atau kebijakan strategis (strategic policies) yang cenderung bernuansa strategis.

Oleh karena itu, ada yang melihat kebijakan kesehatan sebagai kebijakan publik karena memang merupakan kebijakan publik yang berlaku untuk bidang kesehatan.

Kebijakan Transformasi Kesehatan di Indonesia

Pada tahun 2023, Kementerian Kesehatan melakukan kebijakan transformasi kesehatan dengan menempatkan layanan primer sebagai hal penting. Berbagai kebijakan publik di layanan primer sampai rujukan dilakukan dengan dukungan berbagai kebijakan pendanaan, SDM, logistik obat, dan teknologi kesehatan. Berbagai kebijakan besar antara lain: kebijakan penurunan stunting, kebijakan penyebaran alat USG ke puskesmas, penyebaran alat antropometeri, pengembangan ketahanan industri obat dan alat kesehatan, pemerataan SDM kesehatan dan berbagai hal lainnya. Berbagai kebijakan tersebut diperkuat dengan adanya UU no 17 tahun 2023 yang bersifat Omnibus Law mengenai Kesehatan.

Mengapa pelaksanaan kebijakan perlu diteliti?

Dalam hal ini ada pertanyaan penting mengenai apa impact kebijakan tersebut ke proses pembangunan kesehatan dan juga status kesehatan masyarakat. Berbagai kebijakan tersebut perlu diteliti dengan pendekatan riset kebijakan untuk memonitor dan mengevaluasi kebijakan. Dalam hal ini ada pertanyaan, siapa yang akan memonitor dan mengevaluasi kebijakan ini?

Penelitian kebijakan kesehatan merupakan salah satu cabang ilmu yang baru berkembang. Pemahaman kalangan akademis yang membidangi masalah kebijakan kesehatan mengenai bagaimana melaksanakan penelitian kebijakan masih sangat terbatas. Hal ini menjadi kendala yang menyebabkan hasil analisis dan riset kebijakan yang dikembangkan oleh peneliti kebijakan kesehatan belum dapat menjelaskan berbagai kesenjangan atau permasalahan yang melatarbelakangi belum efektifnya pengelolaan kebijakan yang dilaksanakan.

Oleh karena itu perlu diadakan peningkatan kapasitas peneliti kebijakan. Salah satunya melalui pelatihan metode penelitian kebijakan kesehatan untuk para peneliti yang tergabung dalam jaringan kebijakan kesehatan di Indonesia.

Seri Webinar ini merupakan pengantar bagi para dosen Poltekkes di Indonesia untuk memahami penelitian kebijakan untuk monitoring implementasi dan evaluasi. Dari webinar ini diharapkan para dosen Poltekes tertarik untuk mengikuti pelatihan riset implementasi.

Tujuan

Kegiatan series webinar ini bertujuan untuk:

1. Memahami penelitian kebijakan untuk para peneliti kebijakan kesehatan di Indonesia
2. Memahami penelitian implementasi kebijakan
3. Memahami peran advokasi dan policy brief
4. Memulai penulisan proposal.

Setelah melaksanakan rangkaian webinar series, kegiatan dilanjutkan dengan beberapa pelatihan, sebagai berikut:

1. Pelatihan terstruktur untuk menguasai metode riset kebijakan dan riset implementasi
2. Pelatihan terstruktur untuk menulis policy brief
3. Pelatihan untuk melakukan advokasi kebijakan.

  Metode

Pelatihan ini akan dilaksanakan dengan menggunakan metode Webinar dengan Ujian. Webinar gratis, sementara ujian diselenggarakan untuk menguji 4 topik sekaligus untuk mendapatkan sertifikat pelatihan

Target Peserta

Dosen-dosen Poltekkes di Indonesia

Link Pendaftaran

Sertifikat Peserta

Sertifikat akan didapatkan dengan cara mengikuti ujian pada 11 - 14 Maret 2024 secara online/daring melalui Plataran Sehat.

Biaya ujian

• Institusi/kelompok: Rp 500.000,- (maksimal 3 orang per kelompok per institusi, jika lebih dari 3 yang akan mengikuti dikenakan biaya kelipatan)
• Individu/perorangan : Rp. 200.000,-

Link pendaftaran ujian https://bit.ly/Reg-UjianPoltekkes 

Sidang Perkara Nomor 130/PUU-XXI/2023. Kamis, 7 Desember 2023

Sidang Perkara Nomor 130/PUU-XXI/2023. Senin, 18 Desember 2023