Deskripsi

Upaya Kesehatan Masyarakat dan Public health essential services membahas program-program kesmas essential yang selama ini menjadi tanggung jawab dinas kesehatan daerah dan UPT puskesmas. Masyarakat praktisi ini ingin mempelajari pasal-pasal UU Kesehatan 2023 yang berkaitan dengan masalah di dinas dan di puskesmas, dan bagaimana pasal-pasal itu diterjemahkan ke dalam kebijakan daerah dan di implementasi di tingkat dinkes, puskesmas, dan komunitas tingkat desa. Akan dibahas kesesuaian antara program-program kesmas selama ini dengan kebutuhan masalah kesmas dalam rangka memperkuat fungsi Upaya Kesehatan Masyarakat (Essential Public Health Services).

  Tujuan

1. Mengkaji kesesuaian antara kebijakan dan implementasinya dalam program-program kesehatan masyarakat di lapangan, yang menjadi roh utama dari pasal undang-undang.
2. Mengusulkan rekomendasi praktis dan kebijakan di tingkat pemda, dinas kesehatan, puskesmas, dan kepala desa.

  Bentuk kegiatan:

1. Pengkajian Pasal Undang-undang yang terkait dengan UKM (diskusi paper UU Kesehatan)
2. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan melalui Penelitian-penelitian
3. Laporan kasus terkait dengan UKM baik di berbagai tingkatan, wawancara dengan praktisi lapangan kemudian pembuat kebijakan di dinas dan ahli kesehatan masyarakat
4. Diskusi kritis artikel jurnal terbaru di bidang UKM
5. Webinar series pembuatan policy brief yang mendukung penguatan essential public health service di puskesmas, dinas kesehatan dan pemerintah daerah sesuai dengan perintah Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
6. Semester meeting dalam “UGM Public Health Symposium” setiap bulan Mei dan November.

  Anggota yang diharapkan:

1. Kepala dinas kesehatan,
2. Kepala puskesmas,
3. Koordinator program kesmas di dinas dan puskesmas,
4. Asosiasi profesi kesehatan masyarakat dan yang terkait,
5. Kepala daerah
6. Kepala desa dan perangkat desa urusan kesehatan dan sosial
7. Aktivis LSM Kesehatan,
8. Perusahaan swasta di unit tanggungjawab sosial lingkungan perusahaan swasta (CSR),
9. Peneliti dan akademisi

  Pengelola

Penanggung jawab : Dr. dr. Mubasysyir Hasanbasri, MA

Bagi yang berminat silahkan mendaftar menjadi anggota masyarakat praktisi Upaya Kesehatan Masyarakat.

Pendaftaran

  Deskripsi

Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 409 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, pendanaan kesehatan dialokasikan sesuai program kesehatan nasional dan kebutuhan kesehatan daerah dengan memperhatikan penganggaran berbasis kinerja yang perlu dituangkan dalam rencana induk bidang kesehatan. Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran bidang Kesehatan yang bersifat adaptif terhadap transformasi kebijakan yang disusun berdasarkan kebutuhan pembangunan Kesehatan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Rencana Induk Bidang Kesehatan ini mempunyai tujuan untuk menjadi alat dalam upaya melakukan harmonisasi target Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja bidang Kesehatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Rencana Induk Kesehatan berperan strategis untuk menggantikan kebijakan mandatory spending.

  Tujuan

1. Mengkaji Pasal-Pasal dalam UU Kesehatan yang mengatur mengenai Rencana Induk Kesehatan (RIK)
2. Mengusulkan rekomendasi praktis dan kebijakan di tingkat pemerintah pusat pemda, dan pemangku kepentingan liannya (sektor lain) untuk aturan turunan UU Kesehatan.
3. Melakukan kegiatan pelatihan dan pendampingan bagi daerah untuk menjalankan RIK di propinsi dan kabupaten-kota
4. Melakukan monitoring pelaksanaan kebijakan RIK dengan menggunakan pendekatan riset implementasi.

  Bentuk kegiatan:

1. Pengkajian Pasal Undang-undang yang terkait dengan RIBK (diskusi paper UU Kesehatan)
2. Diskusi program kesehatan yang dibutuhkan menyelesaikan masalah kesehatan di lapangan
3. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan melalui dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Rentra, Renja, DPA)
4. Webinar series penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja untuk mendukung RIBK sesuai dengan perintah Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
5. Melakukan Training ke perencana daerah.
6. Melakukan penelitian-penelitian

  Anggota yang diharapkan:

1. Kementerian Kesehatan
2. Kementerian / Lebaga terkait kesehatan
3. Kepala dinas kesehatan
4. Kepala dinas terkait kesehatan
5. Kepala puskesmas
6. Koordinator program kesehatan di dinas dan puskesmas
7. Asosiasi profesi kesehatan masyarakat dan yang terkait
8. Kepala daerah
9. Kepala desa dan perangkat desa urusan kesehatan dan sosial
10. Aktivis LSM Kesehatan
11. Perusahaan swasta di unit tanggungjawab sosial lingkungan perusahaan swasta (CSR)
12. Peneliti dan akademisi
13. Donor Agencies

Bagi yang berminat silahkan mendaftar menjadi anggota masyarakat praktisi pada link berikut

Pendaftaran

  Deskripsi

Tinggal di wilayah Indonesia, semua unsur dari masyarakat, swasta, hingga pemerintah diharuskan siap dan tanggap menghadapi situasi bencana. Baik bencana alam maupun bencana non alam seperti wabah penyakit menular dapat mengancam sistem kesehatan, fasilitas kesehatan dan masyarakat kita kapan saja. Oleh karena itu, urusan kebencanaan telah diatur dalam peraturan tertinggi yakni undang-undang hingga peraturan turunannya, sampai ke peraturan di tingkat sub nasional.

Sektor kesehatan, tidak luput dalam upaya kesiapsiagaan dan tanggap bencana ini. Sektor kesehatan telah mengatur manajemen bencana dalam Undang-Undang Kesehatan No.36 Tahun 2009 hingga digantikan oleh Undang-Undang Kesehatan No.17 Tahun 2023 baru-baru ini. Terdapat lebih dari 40 kata bencana disebutkan dalam keseluruhan bab dan pasal di UU Kesehatan No.17 tahun 2023. Istilah bencana kesehatan menjadi sebutan dalam undang-undang kesehatan terbaru ini.

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM bekerjasama dengan Pokja Bencana FK-KMK UGM sejak pasca bencana Tsunami Aceh tahun 2004 berfokus pada upaya pengkajian manajemen bencana kesehatan di Indonesia, termasuk melakukan berbagai kegiatan pelatihan dan advokasi manajemen bencana kesehatan. Tim ini juga turut terlibat dalam upaya penanganan baik ditanggap darurat maupun pada masa transisi hingga pemulihan bagi daerah terdampak di Indonesia. Tim ini juga turut mengikuti dan berpartisipasi pada proses perumusan Undang-Undang Kesehatan, khususnya pada hal-hal terkait bencana dan krisis kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut, tim ini mengajak rekan sekalian baik dari pemerhati manajemen bencana kesehatan maupun pemerhati kebijakan dan pemerhati kegiatan kemanusiaan untuk berdiskusi. Diskusi ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk peraturan turunan dari undang-undang kesehatan bagi kepentingan masyarakat yang terdampak akibat bencana khususnya di sektor kesehatan kedepannya.

  Tujuan

1. Mendiskusikan perubahan-perubahan yang terjadi pada bidang bencana kesehatan yang terdapat di Undang-Undang Kesehatan
2. Memberikan usulan untuk peraturan turunan dari Undang-Undang Kesehatan terkait urusan bencana kesehatan

Diskusi / Webinar Terkait

Urusan Bencana Kesehatan dalam Undang-Undang Kesehatan No.17 Th 2023

Narasumber Madelina Ariani, MPH (Peneliti dari PKMK FK-KMK UGM)

selengkapnya

Pengelola:

1. Madelina Ariani, MPH
2. Ns. Maryami Yuliana Kosim, S.Kep., M.Kep., Ph.D
3. dr. Alif Indira Larasati 

Klik lebih lanjut:

• Jadwal dan topik pembahasan bencana kesehatan
• Bahan bacaan

  Deskripsi

Ditetapkannya Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2023 Kesehatan turut mereformasi proses pendidikan profesi dokter spesialis (PPDS) diIndonesia. UU tersebut memberikan ruang bagi keberadaan dua model pendidikan dokter spesialis, yaitu pendidikan dokter spesialis oleh Perguruan Tinggi (university-administered) dan pendidikan dokter spesialis oleh Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan (college-administered). Perkembangan pendidikan dokter spesialis dari satu menjadi dua model tersebut perlu untuk dilihat dalam dua cara pandang:

1. Cara pandang retrospektif: Bagaimana sebenarnya implementasi kebijakan pendidikan profesi dokter spesialis sebelum UU 17/2023, sehingga mendorong Pemerintah Pusat (melalui Kementerian Kesehatan) memutuskan untuk menambah pendidikan PPDS oleh Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan dalam pemenuhan dokter spesialis?
2. Cara pandang prospektif: Bagaimana agar implementasi kedua model tersebut dapat menghasilkan dokter spesialis dengan kualitas yang sama baiknya dan mampu memenuhi kebutuhan dokter spesialis di seluruh pelosok Indonesia?

Masyarakat Praktisi Kebijakan Pendidikan Dokter Spesialis ini dibentuk sebagai sarana yang secara komprehensif memahami, mendiskusikan, dan mengusulkan berbagai kebijakan terkait pendidikan dokter spesialis dari beragam perspektif stakeholders. Masyarakat Praktisi ini dilaksanakan dengan mengedepankan analisis IPO (input-process-output) dalam mengkaji suatu fenomena yang terjadi pada pendidikan dokter spesialis. Sehingga, rekomendasi yang dihasilkan oleh Masyarakat Praktisi ini harapannya dapat akurat (sesuai dengan konteks terkini), operasional, solutif, dan dapat diterima oleh seluruh stakeholders terkait.

  Tujuan

1. Menyediakan forum diskusi yang sistematis dan komprehensif dalam menggambarkan pendidikan dokter spesialis di Indonesia pra- dan paska-terbitnya UU 17/2023;
2. Menyediakan rekomendasi (baik verbal, visual, dan tertulis) dalam mengimplementasikan pendidikan dokter spesialis berdasarkan UU 17/2023.
   
   

  Bentuk kegiatan:

Kegiatan yang diselenggarakan Masyarakat Praktisi Kebijakan Pendidikan Dokter Spesialis dikategorikan berbasis pada subjek. Terdapat tiga subjek utama dalam Masyarakat Praktisi ini, yaitu: (1) Residen, (2) Tenaga pengajar, dan (3) Wahana Pendidikan. Kajian dan diskusi pada masing-masing subyek akan dirinci secara runtut dan mendalam, serta dibahas secara multi-perspektif (akademisi, praktisi, payer, dan regulator).

Beberapa isu yang diusulkan sebagai topik pembahasan Masyarakat Praktisi ini tertuang pada tabel di bawah ini:

Bentuk kegiatan yang diselenggarakan dalam Masyarakat Praktisi ini diantaranya:

1. Literature review (termasuk di dalamnya adalah review artikel ilmiah, regulasi maupun standar);
2. Sharing best practices yang telah diupayakan dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan dokter spesialis;
3. Webinar series dan focus group discussion dalam mengkaji dan mengembangkan rekomendasi terhadap berbagai topik yang teridentifikasi, dengan melibatkan lintas stakeholders;
4. Seminar Nasional untuk diseminasi hasil diskusi Masyarakat Praktisi Kebijakan Pendidikan Dokter Spesialis.
   
   

  Anggota yang diharapkan:

1. Perangkat Daerah (Pimpinan Daerah, Pengelola Bidang Perencanaan, Pengelola Bidang Kesehatan, Pengelola Bidang Kepegawaian, Inspektorat)
2. Unsur Kementerian (Kemendikbudristek, Kemenkes, Kemendagri, KemenPAN-RB)
3. BPJS Kesehatan
4. Pengelola Perguruan Tinggi
5. Kolegium
6. Asosiasi Profesi terkait
7. Pengelola rumah sakit/wahana pendidikan
8. Pengelola fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas, Klinik Pratama, Klinik Utama, RS)
9. Ahli Pendidikan Kedokteran
10. Ahli Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
11. Peneliti
12. Filantropis
13. Masyarakat yang tertarik dengan isu kebijakan pendidikan dokter spesialis

Bagi yang berminat silahkan mendaftar menjadi anggota masyarakat praktisi Kebijakan Pendidikan Dokter Spesialis

Pendaftaran 

Pelatihan Internal untuk Para Peneliti-Konsultan PKMK FK-KMK UGM
UU Kesehatan dan Penyusunan Penulisan Aturan Turunan

Tahap 1: tanggal 8 Agustus 2023 – 26 Agustus 2023
tahap 2: tanggal 28 Agustus 2023 – 8 Oktober 2023

LAMPIRAN

A. Materi Dasar

1. Pedoman Analisis dan Evaluasi (ANEV)

Materi yang perlu diketahui oleh pelaku analisis dan evaluasi perundang-undangan akan diambilkan dari Pedoman Analisis dan Evaluasi (ANEV) yang telah dibuat oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) (Kemenkumham BPHN, 2019). Pada materi ANEV tersebut memuat setidaknya langkah-langkah yang perlu dilaksanakan untuk mendapatkan hasil ANEV yang baik:

1. Inventarisasi bahan

Bahan yang dimaksud antara lain adalah peraturan perundang-undangan yang akan dilakukan analisisi dan evaluasi, terutama yang berkaitan dengan isu yang akan diangkat. Ketentuan peraturan yang akan diinventaris tidak terikat pada Undang-Undang saja, tetapi juga bisa peraturan-peraturan turunannya. Kemudian, juga terdapat data pendukung seperti:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hasil pengujian Undang-Undang
2. Putusan Mahkamah Agung mengenai hasil pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang
3. perjanjian Internasional yang terkait
4. Hasil penelitian hukum dan/atau non hukum
5. Hasil kajian hukum dan/atau nonhukum
6. Kebijakan Pemerintah
7. Masukan masyarakat yang antara lain berasal dari hasil seminar, lokakarya, focus group discussion, diskusi publik, serta media massa baik cetak atau elektronik

2. Analisis

Proses analisis jika merujuk pada metode yang digunakan BPHN terdapat 6 Dimensi. Dimensi ini digunakan sebagai variabel penilaian, yang terdiri dari:

1. Dimensi Pancasila, variabel Pancasila digunakan untuk menilai sejauh mana sebuah peraturan perundang-undangan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila.
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan, berarti variabel yang melihat pada jenis dan hierarki. Perjenjangan berdasarkan hierarki perlu dicermati supaya tidak ada yang bertentangan dengan peraturan yang lain, berdasarkan asas hukum bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
3. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan
4. Dimensi Kejelasan Rumusan
5. Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

2. Pasal-Pasal dalam Undang-Undang no 17 2023 tentang Kesehatan. klik pada link berikut
3. OBL dan Reformasi Kesehatan

  Silahkan diskusikan pada kolom komentar dibawah

{jcomments on}

  Silahkan diskusikan pada kolom komentar dibawah

{jcomments on}