Di Indonesia, merokok tembakau merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan yang terus meningkat, dengan prevalensi tertinggi di dunia. Sebuah studi dilakukan untuk menilai efektivitas biaya varenicline yang didanai pemerintah, larangan merokok di tempat umum, dan tambahan pajak tembakau 10% di Indonesia. Pemodelan Markov orang Indonesia berusia 15 hingga 84 tahun dilakukan, dengan simulasi tindak lanjut hingga usia 85 tahun. Data demografi, prevalensi merokok, dan kematian diambil dari Global Burden of Disease Study 2017. Data mengenai kemanjuran dan biaya dari 3 intervensi dikumpulkan dari sumber yang dipublikasikan. Biaya dan manfaat yang diperoleh lebih dari satu tahun didiskontokan sebesar 3% per tahun. Nilai tahun dari data penetapan biaya adalah tahun 2020.

Hasilnya, varenicline yang didanai pemerintah, larangan merokok di tempat umum, dan tambahan pajak tembakau 10% diperkirakan masing-masing akan menyelamatkan 5,5 juta, 1,6 juta, dan 1,7 juta tahun kehidupan (semuanya didiskon). Dalam hal tahun hidup yang disesuaikan dengan kualitas, 3 intervensi tembakau diperkirakan masing-masing memperoleh 11,9 juta, 3,47 juta, dan 3,78 juta dalam tahun hidup yang disesuaikan dengan kualitas. Penghematan biaya perawatan kesehatan terkait merokok masing-masing berjumlah US $313,8 miliar, US $97,5 miliar, dan US $106 miliar. Oleh karena itu, dari perspektif sistem kesehatan, ketiga intervensi tersebut hemat biaya (dominan). Di Indonesia, langkah-langkah pengendalian tembakau cenderung sangat hemat biaya dan bahkan menghemat biaya dari sudut pandang sistem perawatan kesehatan.

selengkapnya

Kematian ibu merupakan salah satu masalah yang masih menimpa negara-negara seperti Indonesia dan lainnya secara global. WHO mencatat negara-negara Asia Tenggara memiliki Maternal Mortality Rate (MMR) yang tinggi. Kematian ibu Indonesia menempati urutan ketiga tertinggi di Asia Tenggara, dengan angka kematian ibu 177 per 100.000 kelahiran hidup pada 2017. Pada 2018, angka kematian ibu mencapai 91,45 per 100.000 kelahiran hidup. Kematian ibu hamil dapat disebabkan oleh perawatan medis yang tidak memadai sesuai dengan seberapa sering mereka melakukan pemeriksaan kehamilan. Sebuah studi dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana pengetahuan, pendidikan, dan mitos mempengaruhi sikap ibu hamil dalam mencari pelayanan kesehatan.

Penelitian ini melibatkan 175 ibu hamil dan nifas yang berkunjung ke 10 puskesmas di dua kota di Jawa Timur dengan cara accidental sampling. Hasilnya, variabel intrapersonal, interpersonal, dan kearifan lokal berpengaruh signifikan baik langsung maupun tidak langsung terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan, dimana pengetahuan merupakan variabel dengan pengaruh terbesar. Hasil studi ini menyimpulkan bahwa mitos dan budaya sebagai kearifan lokal dan faktor intrapersonal berpengaruh signifikan terhadap pola pemanfaatan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, hal tersebut harus dijadikan dasar untuk memberikan pendidikan kesehatan pada ibu hamil untuk menanamkan pesan-pesan budaya.

selengkapnya

Menindaklanjuti perkembangan situasi pengendalian COVID-19 dengan kondisi pesebaran kasus yang semakin terkendali, kekebalan masyarakat tinggi dan relaksasi kebijakan transportasi di beberapa negara serta evaluasi hasil lintas sektor pada pengendalian COVID-19, maka diperlukan penyesuaian mekanisme pengendalian protokol kesehatan di masa transisi endemi. Bagi para pelaku perjalanan, pelaku kegiatan di fasilitas publik, dan pelaku kegiatan berskala besar dianjurkan untuk melakukan vaksinasi COVID-19 sampai booster kedua atau keempat (utamanya bagi yang beresiko tinggi), diperbolehkan tidak menggunakan masker jika dalam keadaan sehat dan tidak beresiko tertular/menularkan COVID-19, dianjurkan tetap membawa hand sanitizer dana tau menggunakan sabun dan air mengalir untuk mencuci tangan secara berkala. Bagi yang sedang tidak sehat dan beresiko tertular atau menularkan COVID-19, dianjurkan untuk menjaga jarak atau menghindari kerumunan.

Selain itu, aplikasi SATUSEHAT tetap digunakan untuk memantau kesehatan pribadi. Bagi seluruh pengelola dan operator fasilitas transportasi, fasilitas publik dan kegiatan skala besar bersama dengan pemerintah daerah setempat dianjurkan untuk tetap melakukan perlindungan kepada masyarakat melalui upaya promotif dan preventif dan tetap melakukan pengawasan, pembinaan, penertiban, dan penindakan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan untuk pengendalian penularan COVID-19.

selengkapnya

Saat ini masih terdapat keterbatasan informasi dan bukti pendukung pada proses asuhan layanan kesehatan ibu, khususnya pada negara berpenghasilan rendah dan menengah saat pandemi berlangsung. Sebuah studi dilakukan untuk mengadopsi rekomendasi internasional untuk mengembangkan model asuhan dengan konteks setting Indonesia. Studi ini dilakukan di Yogyakarta dari Juli – November 2021 dengan peserta terdiri dari dokter umum, bidan, perawat, pasien dan dokter kandungan.

Hasilnya, rekomendasi kunci yang disepakati dalam lokakarya tersebut adalah skrining kesehatan, mempertahankan perawatan menyusui antenatal-postnatal, membatasi pengunjung, menggunakan telemedicine, dan membentuk tim multidisiplin untuk memberikan perawatan. Hambatan yang teridentifikasi untuk implementasi rekomendasi, diantaranya sumber daya klinis yang tersedia dan menegosiasikan otoritas penyedia dalam praktik. Rekomendasi dan model asuhan untuk peningkatan asuhan kebidanan di Indonesia dapat bermanfaat diterapkan di layanan primer Indonesia selama pandemi COVID-19. Penelitian lebih lanjut termasuk studi percontohan untuk mengeksplorasi penerimaan model dan implementasi rekomendasi dalam praktek. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal BMC Pregnancy and Childbirth.

selengkapnya

Pada 15 Mei 2023, WHO mempublikasikan sebuah pedoman yang memberikan panduan berdasarkan bukti terkini tentang penggunaan pemanis non-gula untuk mengurangi risiko kenaikan berat badan yang tidak sehat dan penyakit tidak menular terkait diet pada orang dewasa dan anak-anak. Pedoman dalam pedoman ini tidak didasarkan pada penilaian toksikologi keamanan pemanis non-gula individu dan oleh karena itu tidak dimaksudkan untuk memperbarui atau menggantikan pedoman tentang tingkat asupan yang aman atau maksimal yang ditetapkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa ( FAO)/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) atau badan otoritatif lainnya.

Pedoman ini mencakup rekomendasi penggunaan pemanis non-gula yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan dan pengelola program untuk mengatasi penggunaan pemanis non-gula dalam populasi mereka melalui berbagai tindakan kebijakan dan intervensi kesehatan masyarakat. Dalam penggunaannya, perlu dipertimbangkan dalam konteks pedoman WHO lainnya tentang diet sehat.

selengkapnya

Masyarakat miskin perkotaan merupakan kelompok rentan yang membutuhkan dukungan pembiayaan pemerintah untuk mengakses pelayanan kesehatan. Begitu mereka sakit, mereka akan semakin jatuh miskin. Sebuah studi dilakukan untuk menganalisis efektivitas asuransi yang dikelola pemerintah dalam pemanfaatan rumah sakit pada masyarakat miskin perkotaan di Indonesia. Studi ini menganalisis data Survei Kesehatan Dasar Indonesia 2018 melalui stratifikasi dan multistage random sampling dari 75.970 peserta. Pemanfaatan rumah sakit dikategorikan sebagai variabel hasil, sementara kepemilikan asuransi kesehatan sebagai variabel eksposur. Seseorang dengan asuransi yang dikelola pemerintah memiliki kemungkinan 4,261 kali lebih besar daripada yang tidak memiliki asuransi dalam memanfaatkan rumah sakit. Seseorang dengan asuransi swasta 4,866 kali lebih mungkin menggunakan rumah sakit daripada tidak diasuransikan. Seseorang dengan asuransi yang dikelola pemerintah dan swasta memiliki kemungkinan 11,974 kali lebih besar daripada yang tidak diasuransikan untuk menggunakan rumah sakit.

Dari hasil studi, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan rumah sakit yang paling efektif adalah menggabungkan jenis kepemilikan asuransi kesehatan (dikelola pemerintah dan dikelola swasta).

selengkapnya

Upaya multisektoral untuk mempengaruhi perilaku seputar pola makan sehat dan olahraga, meskipun penting, tidak cukup untuk menghentikan peningkatan prevalensi obesitas. Meskipun upaya ini harus terus berlanjut dan meningkat, saat ini juga penting untuk memberikan respons sistem kesehatan yang sesuai yang memastikan bahwa layanan untuk mencegah, mengobati, dan mengelola penyakit tersedia secara universal, dapat diakses, terjangkau, dan berkelanjutan.

Kerangka pikir WHO “Health service delivery framework for prevention and management of obesity” menawarkan integrasi respons sistem kesehatan dan sosial yang dapat diadaptasi menurut negara, konteks, keadaan, dan kebutuhan. Ini menguraikan peluang untuk mengintegrasikan dan mengaktifkan intervensi obesitas dalam jalur perawatan yang sudah ada, guna menghindari kebutuhan untuk merancang dan memberikan model baru dan berbeda dalam upaya memaksimalkan efisiensi sistem kesehatan termasuk meminimalkan tekanan tambahan pada tenaga kesehatan. Kerangka ini juga terkait dengan intervensi tambahan yang diusulkan dalam paket prioritas Rencana Percepatan WHO untuk STOP Obesity. Kerangka ini didasarkan pada prinsip-prinsip perawatan kesehatan primer, mengikuti pendekatan perawatan kronis, dan didukung oleh integrasi pencegahan dan pengelolaan obesitas ke dalam kerangka pemberian layanan yang ada di seluruh sistem perawatan kesehatan, termasuk komunitas dan rumah.

selengkapnya

Indonesia telah berkomitmen memberikan cakupan kesehatan universal pada 2024. Reformasi sistem pembiayaan kesehatan adalah kunci mencapai komitmen ini. Sebuah studi dilakukan guna mengevaluasi bagaimana manfaat dan beban pembiayaan kesehatan didistribusikan ke seluruh kelompok pendapatan dan sejauh mana Indonesia telah mencapai ekuitas dalam pendanaan dan pemberian pelayanan kesehatan setelah reformasi pembiayaan. Metodenya menggunakan analisis insiden manfaat (BIA) dan analisis insiden pembiayaan (FIA). Ada 31.864 peserta dalam survei ENHANCE pada 2018 dibandingkan dengan 31.215 pada 2019. Distribusi manfaat layanan kesehatan di sektor publik sangat sedikit;

Masyarakat berpenghasilan rendah menerima proporsi manfaat yang lebih besar dari pelayanan kesehatan dibandingkan masyarakat berpenghasilan tinggi. Insiden manfaat di sektor kesehatan swasta secara signifikan berpihak pada orang kaya pada 2018. Insiden pembiayaan kesehatan berubah dari progresif sedang pada 2018 hingga sedikit regresif pada 2019. Meskipun Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam memperluas cakupan layanan kesehatan, masih banyak hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan pemerataan pembiayaan dan belanja. Meningkatkan kelengkapan manfaat akan mengurangi pengeluaran di luar anggaran dan mengalokasikan lebih banyak dana bagi perawatan primer akan meningkatkan akses ke layanan perawatan kesehatan masyarakat berpenghasilan rendah.

selengkapnya

WHO pertama kali menetapkan COVID-19 sebagai keadaan darurat lebih dari tiga tahun silam. Pada 5 Mei 2023 lalu, WHO mengatakan bahwa COVID-19 tidak lagi memenuhi syarat untuk dianggap sebagai darurat global. Para pejabat badan kesehatan PBB itu mengatakan, meskipun tahap darurat telah berakhir, hal serupa belum terjadi untuk pandemi, sembari mengingatkan lonjakan kasus belakangan ini di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Pandemi telah menunjukkan tren penurunan selama lebih dari satu tahun dan sebagian besar negara telah kembali ke kehidupan sebelum pandemi COVID-19.

Direktur Jendral WHO, Tedros Ghebreyesus menyatakan agar negara-negara tidak menggunakan pengumuman tersebut sebagai alasan untuk lengah, membubarkan sistem kesehatan yang telah dibangun, atau menyampaikan kepada orang-orang bahwa COVID-19 tidak perlu dikhawatirkan. Deklarasi ini mengartikan bahwa sudah waktunya bagi negara-negara untuk beralih dari mode darurat ke penanganan COVID-19 seperti pada penyakit menular lainnya.

selengkapnya

Terdapat 2,2 juta penderita stroke di Indonesia, dan stroke iskemik mewakili 87% dari seluruh stroke. Stroke iskemik merupakan salah satu penyakit yang ditanggung (INA-CBGs) dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, stroke menghabiskan 1% dari anggaran tahunan. Sebuah studi dilakukan untuk membandingkan luaran klinis dan pola pengobatan sebelum dan selama era JKN. Studi analitik cross-sectional terhadap rekam medis stroke iskemik yang dirawat di RS Hasan Sadikin pada 2013 dan 2015 sebagai perwakilan sebelum dan selama era JKN.

Hasilnya, terdapat 164 pasien stroke iskemik dirawat, 75 sebelum pelaksanaan program JKN dan 89 setelah pelaksanaan program JKN. Ada perbedaan yang bermakna antara pola pengobatan (agen neuroprotektor) dan luaran klinis (mortalitas) pasien stroke iskemik sebelum dan sesudah pelaksanaan JKN. Setelah pelaksanaan program JKN, angka kematian pasien stroke iskemik mengalami penurunan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan pelayanan pasien stroke merupakan upaya yang tidak kalah pentingnya. Dokter ahli saraf lebih tersebar di seluruh pulau di Indonesia. Pembaruan pengetahuan tentang protokol atau pedoman manajemen stroke adalah wajib melalui Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia (PERDOSSI). Program ini telah meningkatkan outcome klinis terkait tujuan program JKN untuk memberikan perlindungan sosial dan kesejahteraan di bidang kesehatan dan hasil jaminan kesehatan nasional dalam penjatahan layanan perawatan stroke.

selengkapnya