Di India sedang terjadi reformasi untuk profesional kesehatan masyarakat (PHP) menuju komponen yang semakin vital dari tenaga kesehatan. Meskipun pertumbuhanya pesat, tetapi penyerapan tenaga kerja oleh siswa tanpa latar belakang medis rendah. Sebuah artikel melaporkan perkiraaan pasokan dasar dan kebutuhan untuk PHP di India pada 2017 dan untuk memperkirakan kemungkinan skenario pasokan kebutuhan hingga 2026. Tanpa intervensi signifikan, India kemungkinan memiliki kekurangan yang signifikan dalam PHP pada 2026. Pembuat kebijakan harus memeriksa masalah seputar rendahnya penyerapan kursi kesehatan masyarakat non medis saat ini dan meninjau kerangka kerja saat ini yang mengatur pelatihan PHP, untuk menanggapi secara memadai persyaratan di masa depan.

Indonesia bisa mengambil pelajaran dalam konteks mempersiapkan tenaga kerja kesehatan untuk mencapai target - target kesehatan dalam SDGs. Artikel ini ditulis oleh Ritika Tiwan, Himanshu Negandhi dan Sanjay Zodpey yang dipublikasikan pada April 2019 di WHO South-East Asia Journal of Public Health.

Selengkapnya

Salah satu Strategi Nasional Program Penanggulangan TB tahun 2016-2020 adalah meningkatkan akses layanan TB yang bermutu dengan prinsip desentralisasi melalui jejaring layanan TB pemerintah dan swasta. Studi inventori 2017 menyebutkan masih terdapat missing cases (underreporting dan unreached) TB di fasilitas layanan kesehatan. Salah satu permasalahan yang ada terkait TB adalah masih banyak kasus TB yang belum terlaporkan di Rumah Sakit.

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM selaku sub award dari CTB KNCV akan melaksanakan pertemuan dengan pimpinan tingkat Rumah sakit untuk bersama-sama berkomitmen untuk melakukan pelayanan TB yang lebih baik di rumah sakit. Acara ini diselenggarakan pada Selasa, 7 Mei 2019 di Jakarta. Harapannya melalui acara ini dapat dibentuk kesepakatan follow up aktifitas penanggulangan TB pada rumah sakit di Jakarta Timur dan Jakarta Pusat. Jadwal dan materi paparan dapat disimak pada link berikut

Selengkapnya

Untuk sistem kesehatan yang efektif, perencanaan sumber daya manusia untuk kesehatan atau Human Resource for Health (HRH) harus diselaraskan dengan kebutuhan sistem kesehatan. Untuk memberikan informasi berbasis bukti dalam rangka mendukung rencana dan kebijakan HRH, harus dikembangkan strategi untuk mengukur kebutuhan dan pasokan tenaga kesehatan. Sebuah artikel memproyeksikan persyaratan HRH untuk sistem pelayanan kesehatan Thailand pada 2026. HRH yang termasuk dalam penelitian ini adalah dokter, dokter gigi, perawat, apoteker, teknisi medis (MTs), fisioterapis, dan praktisi obat tradisional Thailand.

Indonesia bisa mengambil pelajaran dalam konteks mempersiapkan tenaga kerja kesehatan untuk mencapai target - target kesehatan dalam SDGs. Artikel ini ditulis oleh Nonglak Pagaiya, Pudtan Phanthunane, Adun Bambrung, Thinakorn Noree dan Karnwarin Kongweerakul yang dipublikasikan pada Januari 2019 di Human Resources for Health.

Selengkapnya

Beberapa alat telah dikembangkan untuk mengumpulkan informasi tentang kesiapan fasilitas kesehatan untuk menyediakan layanan respons kekerasan seksual. Namun, sedikit panduan tentang bagaimana informasi ini dapat digunakan untuk lebih memahami fungsi yang dapat dilakukan oleh fasilitas kesehatan. Sebuah artikel berisi usulan serangkaian kerangka kerja untuk memantau ketersediaan layanan bagi korban kekerasan seksual. Kerangka kerja ini telah digunakan untuk menganalisis data dari sensus fasilitas kesehatan di Zambia. Temuan di Zambia menunjukkan perlunya mengembangkan strategi yang jelas untuk desentralisasi layanan kekerasan seksual untuk memaksimalkan cakupan dan memastikan kesetaraan dalam akses.

Artikel ini ditulis oleh Mardieh L Dennis, Onikepe O Owolabi, dkk yang dipublikasikan pada Februari 2019 di jurnal Health Policy and Planning.

selengkapnya

Hukum merupakan faktor keberhasilan strategi negara dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular (PTM). Namun, peran penting hukum dalam pembangunan kesehatan global sering kurang dipahami, dan dikalahkan oleh disiplin ilmu lain seperti obat, kesehatan masyarakat dan ekonomi. Sebuah artikel mengidentifikasi hubungan antara hukum dan penyakit tidak menular, dimulai dengan peran hukum sebagai alat untuk menerapkan kebijakan PTM.

Artikel ini ditulis oleh Roger S Magnusson, Benn McGrady, Lawrence Gostin, David Patterson dan Hala Abou Taleb yang dipublikasikan pada November 2018 di Bulletin of World Health Organization. Indonesia dapat mengambil pelajaran untuk mencontoh negara - negara lain yang telah melakukan inovasi legislasi dan regulasi seputar kebijakan pengendalian PTM.

Selengkapnya

Pada 2016, negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi nasional penyakit tidak menular sejalan dengan rencana aksi global untuk pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular (2013 - 2020). Sebuah artikel memberikan laporan penilaian status implementasi dari intervensi penyakit tidak menular pada 2018 di tujuh negara Asia yaitu: Bhutan, Kamboja, Indonesia, Filipina, Sri Lanka, Thailand, dan Vietnam.

Para peneliti mengumpulkan data dari berbagai publikasi laporan dan langsung dari kementerian kesehatan, berupa intervensi yang membahas penggunaan tembakau dan alkohol, fisik yang tidak memadai aktivitas dan asupan garam yang tinggi, serta respons sistem kesehatan. Kemajuan tidak merata di seluruh negara. Kesenjangan implementasi sebagian besar disebabkan oleh pendanaan yang tidak memadai, kapasitas kelembagaan yang terbatas, tindakan yang tidak memadai di berbagai sektor di dalam dan di luar sistem kesehatan, serta kurangnya standar mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk menginformasikan kebijakan. Artikel ini ditulis oleh Titiporn Tuangratananon, Retna Siwi Padmawati, Maria Elizabeth, Laksono Trisnantoro, dan tim yang dipublikasikan pada Desember 2019 di Bulletin of World Health Organization.

link webinar

Industri skala besar memiliki dampak yang nyata pada kesehatan dan planet, salah satu yang sering diabaikan dalam memerangi penyakit tidak menular adalah industri kelapa sawit. Dominasi minyak kelapa sawit di industri pengolahan makanan menjadikannya minyak nabati yang paling banyak diproduksi di dunia. Sebuah artikel menyoroti hubungan industri yang saling menguntungkan dengan industri makanan olahan dan dampaknya terhadap manusia dan kesehatan planet, termasuk praktik budi daya yang merusak yang terkait dengan penyakit pernapasan, penggundulan hutan, hilangnya keanekaragaman hayati dan polusi. Analisis menggambarkan banyak kesamaan dengan sifat praktik yang diperebutkan yang diadopsi oleh industri alkohol dan tembakau. Dapat menjadi pelajaran bagi Indonesia untuk mulai mengatasi dan memitigasi dampak negatif dari industri minyak sawit pada kesehatan manusia dan planet.

Artikel ini ditulis oleh Sowmya Kadandale, Robert Marten dan Richard Smith yang dipublikasikan pada Januari 2018 di Bulletin of World Health Organization.

Selengkapnya

Indonesia telah menjalani 5 tahun pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Berbagai hasil telah dicapai selama implementasi tersebut. Pencapaian positif yang telah dicapai tetap masih menyisakan berbagai persoalan baik di tingkat kebijakan maupun implementasi teknis di lapangan. Tantangan yang dihadapi seperti masih belum tercapainya target jaminan kesehatan semesta dikarenakan masih banyak sektor informal yang belum tergabung di JKN, trend pertumbuhan peserta yang semakin lambat dan cenderung stagnan, belum meratanya faskes di daerah sehingga masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan akses, defisit JKN di setiap tahun yang terus merangkak naik, kepuasan peserta, provider kesehatan maupun tenaga kesehatan terhadap program JKN, out of pocket yang masih cukup tinggi (48%) maupun potensi fraud yang belum terungkap dan teratasi dengan sistematik.

Di satu sisi, para peneliti telah melakukan berbagai upaya penelitian terkait Implementasi JKN di Indonesia. Berbagai penelitian tersebut perlu disajikan untuk bersama-sama memproyeksikan apa yang perlu dirancang untuk menyakikan perbaikan penting dan mendasar implementasi JKN di pemerintahan Presiden terpilih pasca dilaksanakan proses pemilihan presiden.

Oleh karena itu, Pusat KPMAK FKKMK didukung oleh program NUFFIC, melaksanakan seminar untuk mempertemukan pengambil kebijakan dengan peneliti untuk mendorong perbaikan program JKN ke depan berdasarkan bukti-bukti yang disediakan oleh peneliti pada 24 April di Hotel Alana Yogyakarta. simak reportasenya pada link berikut

Reportase

Buku ini membahas perspektif baru dalam menganalisis Pendanaan Kesehatan Global. Perspektif baru ini terkait dengan berbagai hal penting antara lain perkembangan ekonomi dalam ukuran GDP, kapasitas fiskal negara, dan mengapa perlu pengembangan data pembiayaan kesehatan dengan standar global.

Buku tersebut dapat di akses pada link di bawah ini dan kami telah merangkumnya ke dalam bahasa indonesia poin-poin menarik dari buku:

• Link Buku secara keseluruhan (dalam bahasa Inggris)
• Pesan-pesan Utama (dalam bahasa Indonesia)
• Kesimpulan (dalam bahasa Indonesia)

Secara global, volume data digital pribadi telah meningkat secara besar - besaran, disertai dengan ekspansi yang cepat dalam pembuatan dan penggunaan data kesehatan digital. Kemajuan teknologi ini menjanjikan peningkatan peluang untuk desain, manajemen, dan penilaian program kesehatan berbasis data dan berbasis bukti; tetapi juga meningkatkan risiko penyalahgunaan data atau pelanggaran data data pribadi sensitif, terutama mengingat betapa mudahnya data digital dapat diakses, disalin, dan ditransfer pada platform elektronik.

Sebuah artikel menyajikan kerangka kerja tata kelola data untuk mengurangi risiko pelanggaran data kesehatan atau penyalahgunaan dalam program kesehatan digital di LMICS. Artikel ini mendefinisikan dan mendeskripsikan empat domain utama untuk tata kelola data dan penatagunaan data yang tepat, yang meliputi pengawasan etika dan proses persetujuan informasi, perlindungan data melalui kontrol akses data, keberlanjutan data etis penggunaan dan penerapan Undang - Undang yang relevan. Artikel ini ditulis oleh Nicki Tiffin, Asha George dan Amnesty Elizabeth LeFevre yang dipublikasikan di BMJ Global Health pada Februari 2019. Indonesia dapat mengambil pelajaran dimana banyak yang mengakses layanan kesehatan merupakan populasi rentan yang berada pada posisi kurang menguntungkan dalam menegosiasikan privasi digital dan kerahasiaan.

selengkapnya