Sampai saat ini, vaksin COVID-19 telah dikembangkan dan menunjukkan hasil yang baik guna mencegah peningkatan kasus dan perburukan. Sayangnya, ibu hamil selalu diekslusi untuk menerima vaksin baru, dimana ibu hamil menghadapi resiko kematian dan kesakitan yang tinggi. Ibu hamil dieklusi untuk berpartisipasi pada penelitian klinis vaksin terkait isu keamanannya, hal ini menciptakan siklus ekslusi yang mencegah ibu hamil untuk mendapatkan vaksin yang bermanfaat. Sebuah studi dilakukan oleh Muhammad Ilham untuk menunjukkan bukti, data dan alasan mengapa vaksinasi pada ibu hamil perlu dimulai di Indonesia, terutama pada tenaga kesehatan dan ibu hamil dengan penyakit penyerta.

Peneliti memberikan rangkuman pada 3 topik besar yang menjelaskan tentang resiko infeksi COVID-19 pada ibu hamil, Kemanan vaksin COVID-19, dan Efikasi Vaksin COVID-19. Data yang tersedia menunjukkan bukti yang meyakinkan tentang kemungkinan vaksinasi COVID-19 yang aman pada ibu hamil. CDC, ACOG, dan SMFM merekomendasikan vaksinasi COVID-19 untuk kehamilan, mengingat manfaatnya melebihi risikonya. Staf medis kehamilan harus diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Ketika menunggu hasil uji klinis fase 3 di banyak negara, Indonesia dapat memulai melakukan uji coba vaksin yang melibatkan staf medis hamil atau wanita hamil dengan komorbiditas sebelum melakukan studi skala yang lebih besar di populasi. Selain itu, ibu hamil yang ingin mendapatkan vaksin COVID-19 harus didukung setelah persetujuan penuh informasi tentang risiko dan manfaat.

selengkapnya

Pada 17 September 2021, WHO mempublikasikan sebuah dokumen yang bertujuan mendukung tenaga kesehatan yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan primer untuk pencegahan dan pengendalian infeksi. Dokumen ini disarikan dari panduan pencegahan dan pengendalian infeksi yang awalnya dikembangkan untuk fasilitas perawatan kesehatan akut. Selain itu, dokumen ini juga mengekstrak beberapa dokumen yang relevan, menyatukan standar pencegahan dan pengendalian infeksi WHO dengan indikator dan pendekatan implementasi yang difokuskan pada, atau secara langsung yang relevan pada pelayanan kesehatan primer. Dokumen ini terbagi menjadi dua bagian, yakni 1) Standar dan pengukuran untuk pencegahan dan pengendalian infeksi di layanan primer, serta 2) Sumber daya implementasi untuk pencegahan dan pengendalian infeksi di layanan kesehatan primer, dengan fokus pada peningkatan hygiene/kebersihan.

selengkapnya

Pandemi COVID-19 telah mengubah praktik dan kebiasaan belajar yang juga memberikan sejumlah tantangan seperti ketersediaan jaringan internet, kondisi psikososial peserta didik dan guru, disparitas kompetensi guru hingga keterlibatan orangtua/ wali dalam pembelajaran. Sejak Januari 2021, pemerintah telah berulang kali melakukan penyesuaian peraturan mengikuti dinamika pandemi. Melalui SKB No 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021 dan Nomor 440-717 Tahun 2021, yang menggariskan bahwa jika Pemda telah memberikan izin dan satuan pendidikan memenuhi syarat, maka pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Sebagai persiapan penyelenggaraannya, diterbitkan sebuah panduan guna membantu guru dan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pembelajaran di masa pandemi. Orangtua/ wali memiliki peranan untuk memberikan keputusan metode pembelajaran bagi anaknya, yang akan berimplikasi pada pilihan strategi pembelajaran di kelas/mata pelajaran atau pembelajaran campuran. Pemantauan pembelajaran dilakukan dengan melihat tingkat kepatuhan pada protokol kesehatan, tingkat efektivitas pengelolaan pembelajaran dan diskusi untuk menentukan dukungan yang dibutuhkan.

selengkapnya

Perayaan World Patient Safety Day 2021 didedikasikan untuk perawatan ibu dan bayi baru lahir yang aman sebagai pengakuan atas resiko yang besar dari bahaya yang dapat dihindari oleh wanita dan bayi baru lahir akibat perawatan yang tidak aman, utamanya pada waktu persalinan. WHO menyelenggarakan konferensi virtual global untuk mengajak pemangku kepentingan ikut hadir dan terlibat.

Beberapa agenda yang akan dibahas diantaranya pidato utama dari pemimpin dan pendukung keselamatan pasien, lanskap global dan cerita tentang keselamatan ibu dan bayi baru lahir, diskusi panel tentang prioritas keselamatan dalam perawatan ibu an bayi baru lahir guna mencapai universal health coverage, serta pengenalan tujuan hari keselamatan pasien sedunia 2021. Agenda ini akan dilaksanakan pada 17 September 2021.

selengkapnya

Pandemi COVID-19 telah mengganggu layanan imunisasi yang penting dilakukan guna mencegah penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi/vaksinasi pada banyak negara berpenghasilan rendah di dunia. Pemberian layanan ini perlu dimodifikasi untuk meminimalisir penularan dan memastikan keselamatan tenaga kesehatan dan masyarakat. Sebuah studi dilakukan menggunakan analisis pemodelan sederhana untuk memperkirakan kebutuhan sumber daya tambahan terkait dengan modifikasi kegiatan imunisasi tambahan (kampanye) dan layanan imunisasi rutin berdasarkan lokasi tetap sesuai jangkauan target 2020 dalam nominal USD.

Peneliti mempertimbangkan empat kategori biaya berikut: (1) alat pelindung diri (APD) & tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) untuk sesi imunisasi; (2) physical distancing dan penyaringan selama sesi imunisasi; (3) perubahan strategi penyampaian, seperti perubahan ukuran dan frekuensi sesi; dan (4) kenaikan biaya operasional lainnya, termasuk mobilisasi sosial tambahan, pelatihan, dan pembayaran bahaya sebagai kompensasi tenaga kesehatan. Hasilnya, untuk menerapkan berbagai tindakan guna melindungi petugas kesehatan dan masyarakat dari penularan COVID-19 dapat mengakibatkan biaya awal fasilitas sebesar $466–799 untuk pengiriman rutin di lokasi tetap, $12–220 untuk pengiriman penjangkauan rutin, dan $12–108 per lokasi kampanye imunisasi. Biaya bulanan berulang sebesar $137–1.024 untuk pengiriman lokasi tetap, $152– 848 untuk kemudahan penjangkauan rutin, dan peningkatan biaya per dosis sebesar $0,32–0,85 selama kampanye. Dengan menggambarkan potensi implikasi biaya dari penyediaan layanan imunisasi melalui berbagai strategi dengan cara yang aman, perkiraan ini dapat memberikan tolok ukur bagi pengelola program dan pembuat kebijakan mengenai tambahan anggaran yang dibutuhkan.

selengkapnya

Seiring dengan bertambahnya jumlah vaksin yang diberikan kepada masyarakat, pemberitaan kasus dugaan Kejadian lkutan Pasca Vaksinasi COVID-19 mulai bermunculan di berbagai media dan dikhawatirkan akan berdampak pada minat masyarakat untuk mengikuti vaksinasi. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya media training dan briefing guna mencegah pemberian kasus KIPI yang tidak akurat, tidak valid dan justru menimbulkan persepsi yang misleading terhadap program vasksinasi. Surat edaran ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan Pemerintah Daerah dalam melakukan mitigasi dampak pemberitaan negatif terkait kasus dugaan KIPI COVID-19.

Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota diharapkan dapat melakukan persiapan dan koordinasi internal serta bekerja sama dengan media massa. Adapun detail arahan mengenai pernyataan yang perlu dikemukakan secara komprehensif beserta contoh format siaran pers yang dapat diikuti tercantum pada dokumen regulasi berikut.

selengkapnya

Seperti yang terjadi di Negara lain, mengukur penyebaran COVID-19 di Indonesia masih menjadi tantangan karena pengujian keterbatasan. Di Jawa, intervensi nonfarmasi (NPI) dilaksanakan sepanjang tahun 2020. Namun, seiring peluncuran program vaksinasi, kasus dan kematian meningkat di seluruh pulau. Sebuah studi dilakukan dengan menggunakan pemodelan untuk mengeksplorasi sejauh mana data pemakaman di Jakarta yang menggunakan protokol ketat COVID-19 memberikan wawasan tambahan tentang penularan penyakit, lintasan epidemi, dan dampak dari NPI. Hasilnya, data pemakaman COVID--19 di Jakarta menunjukkan jumlah pasien meninggal sekitar 3,3 kali lebih tinggi dari yang dilaporkan. Penularan perkiraan yang menggunakan data ini menunjukkan dampak NPI yang lebih awal, lebih besar, dan lebih berkelanjutan. Langkah - langkah untuk mengurangi penyebaran subnasional, terutama selama Ramadhan, secara substansial mengurangi penyebaran ke daerah pedesaan yang lebih rentan. Transmisi mencapai puncaknya pada awal 2021 di Jakarta jika tingkat kontrol saat ini dipertahankan.

Kesimpulannya, pengukuran sindrom kematian memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang tingkat keparahan COVID-19 dimana menjadi dasar pengambilan keputusan. Tingginya potensi dampak vaksin di Jawa disebabkan oleh pengurangan transmisi sampai saat ini dan tergantung pada sejauh mana mengurangan transmisi dipertahankan. Peningkatan kendali dalam jangka waktu yang relatif pendek kemungkinan besar akan menghasilkan peningkatan yang besar dan sinergis dalam dampak vaksin.

selengkapnya

Dalam rangka meningkatkan testing kasus COVID-19 guna memutus mata rantai penularan COVID-19, Pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap Batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan RDT-Ag. Hal ini diatur pada Surat Nomor HK.02.02/I/3065/2021. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah ditetapkan sebagai standar tarif pemeriksaan RDT-Ag dengan mempertimbangkan komponen jasa pelayanan, komponen bahan habis pakai dan reagen, komponen biaya administrasi, dan komponen biaya lainnya. Standar tarf ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi seluruh pihakyang membutuhkan pemeriksaan RDT-Ag. Batas tarif tertinggi untuk pemeriksaan RDT-Ag di Pulau Jawa dan Bali sebesar Rp. 99.000 serta di luar Pulau Jawa dan Bali sebesar Rp. 109.000.

Batas tarif ini berlaku bagi masyarakat yang melakukan pemeriksaan mandiri. Batas tarif tertinggi ini tidak berlaku untuk kegiatan penelusuran kontak (contact tracing) atau rujukan kasus COVID-19 ke rumah sakit yang penyelenggaraannya mendapatkan bantuan pemeriksaan RDT-Ag dari pemerintah atau merupakan bagian dari penjaminan pembiayaan pasien COVID-19. Pemerintah akan melakukan evaluasi secara periodic terhadap ketentuan batas tarif tertinggi pada surat edaran ini yang mulai berlaku sejak 1 September 2021.

selengkapnya

Tracing dan testing merupakan dua dari tiga kunci dalam penanganan COVID-19. Di tengah beban puskesmas yang meningkat, BNPB bersama Kemenkes, Kemendikbudristek, Pemprov Bali dan beberapa perguruan tinggi menginisiasi modelling pelibatan mahasiswa melalui KKNT untuk mendukung upaya tracing dan testing COVID-19. Mahasiswa yang mengikuti KKNT berasal dari 4 perguruan tinggi di Bali, yaitu Universitas Udayana, STIKES Buleleng, STIKES KESDAM IX / Udayana, dan STIKES Bina Usada. Mahasiswa mendaftarkan diri sebagai tracer dan swabber untuk ditempatkan pada Puskesmas terdekat sesuai domisili tinggalnya di bawah pengawasan Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi yang terlibat melakukan implementasi MBKM dengan memilih mata kuliah yang dapat berhubungan dengan kegiatan penanganan COVID-19 seperti KKNT, Kuliah Kerja Nyata – Inter Professional Collaboration (KKN-IPC), Inter professional Education (IPE), dan mata kuliah lain yang dapat berkaitan.

Berdasarkan temuan yang ada, pelibatan perguruan tinggi dan mahasiswa dapat menjawab tantangan kebutuhan sumber daya di lapangan serta mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan teknis baik tracing maupun testing di Puskesmas. Berdasarkan survei evaluasi, mahasiswa pun merasa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi proses pembelajaran sebagai mahasiswa kesehatan. Meskipun demikian, dibutuhkan peran dan komitmen kuat dari masing - masing pemangku kebijakan termasuk Perguruan Tinggi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dan Dinas Kesehatan serta Puskesmas setempat dalam pelaksanaan dan pengawasannya.

selengkapnya

Manajemen Klinis Tata Laksana COVID-19 merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan lain dalam menegakkan diagnosis, melaksanakan tata laksana pengobatan dan tindakan terhadap pasien COVID-19 sesuai indikasi medis. Hal ini digunakan sebagai acuan bagi pemerintah pusat, propinsi, kota/ kabupaten, dokter, tenaga kesehatan lain, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait dalam penanganan pasien COVID-19.

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang mengatur mengenai manajemen klinis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ruang lingkup manajemen klinis meliputi tata laksana klinis pasien COVID-19 pada dewasa, neonatus, anak dan remaja, serta ibu hamil sesuai dengan derajat gejala; serta penetapan kriteria rujukan, kesembuhan dan pulang.

selengkapnya