KAK  WEBINAR

Pembelajaran untuk Penurunan Unmet Need KB dari Provinsi DI Yogyakarta Pada Masa Pandemi COVID-19

24 Februari 2022

   Pengantar

Salah satu sasaran pembangunan kependudukan dan keluarga berencana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah menurunkan unmet need terhadap keluarga berencana 10.60% berdasarkan Survei DI (SDKI) tahun 2017 menjadi 7.4% di tahun 2024. Penurunan angka unmet need KB menjadi salah satu sasaran pembangunan karena menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), tingginya angka unmet need KB menjadi alasan dari banyak kematian ibu di dunia termasuk di Indonesia, juga a mengakibatkan naiknya laju pertumbuhan populasi. Hal ini didukung oleh studi yang dilakukan oleh Ahmed, dkk (2012) yang menyatakan bahwa identifikasi terhadap strategi penurunan unmet need KB dapat menurunkan kematian ibu secara global sebanyak 29%. Lebih lanjut dikatakan juga oleh studi lainnya bahwa wanita di negara berkembang yang ingin untuk mencegah kehamilan menggunakan metode kontrasepsi yang efektif, maka kematian ibu dapat diturunkan sebanyak 30% dengan menjawab kebutuhan terhadap alat dan layanan kontrasepsi.

Sebagaimana dengan Total Fertility Rate (TFR) di Indonesia, angka unmet need KB juga mengalami kecenderungan menurun, walau sempat mengalami stagnasi selama satu dekade. Di tahun 1991, TFR dan unmet need KB di Indonesia adalah 3.0 dan 17%, sedangkan dari hasil survei SDKI 2017, TFR dan unmet need KB saat ini mencapai 2.4 dan 10.6%. Angka unmet need KB bervariasi antar provinsi di Indonesia. Angka Unmet Need tertinggi ada di Papua Barat yaitu 23.6%, sedangkan tiga provinsi yang memiliki Unmet Need yang rendah adalah: Bangka Belitung, D.I Yogyakarta, dan Kalimantan tengah (IDHS, 2017).

Unmet need dapat dipahami dalam dua perspektif, yaitu dari sisi penyedia layanan dan dari sisi klien. Pemerintah sebagai penyedia layanan bertanggung jawab dan berupaya menyediakan alat kontrasepsi yang dibutuhkan masyarakat sebagai klien. Selain alat dan obat kontrasepsi, pemerintah juga bertanggung jawab memastikan layanan keluarga berencana yang berkualitas dan dapat diakses oleh yang membutuhkan. Dari segi klien, pada umumnya alasan utama perempuan dengan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi namun tidak menggunakan alat kontrasepsi adalah kurangnya pemahaman terhadap resiko kehamilah, ketakutan akan efek samping metode kontrasepsi terhadap kesehatan, kurang terekspos terhadap resiko kehamilan, pelarangan kontraseptif karena ketidaksetujuan dari suami atau pemuka agama dan juga karena biaya yang akan dikeluarkan, alasan kesibukan juga pengalaman pribadi bahwa tanpa kontrasepsi juga bisa untuk tidak hamil.

   Tujuan Kegiatan

1. Peserta dapat mengetahui tantangan dan kendala untuk implementasi program dan pelayanan KB di masa pandemi COVID-19
2. Peserta dapat mempelajari strategi dan pendekatan yang dilakukan oleh DI Yogyakarta dalam menurunkan unmet Need KB
3. Peserta dapat mendengarkan pengalaman dari tantangan maupun kesempatan dari Provinsi lain dalam melakukan implementasi program dan pelayanan KB di masa pandemi COVID-19

Target Partisipan

1. Dinas Kesehatan
2. BKKBN
3. Praktisi Keluarga Berencana
4. Peneliti Bidang Kesehatan
5. Akademisi

   Agenda Kegiatan

Hari, tanggal : kamis, 24 Februari 2022
Pukul           : 10.00 – 11.45 WIB

   Detail Kegiatan

REPORTASE KEGIATAN

Informasi Pembayaran Ujian

1. Ujian dilakukan untuk mendapatkan sertifikat ber-SKP IAKMI & IBI
2. Ujian dipungut biaya sebesar Rp 200.000/orang
3. Ujian dilakukan secara daring pada 1 - 4 Maret 2022

Link pendaftaran ujian

10 – 12 Juni 2013

Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Bab VIII. Sertifikasi

Akan ada beberapa sertifikat dalam pengembangan ini:

1. Sertifikat mengikuti pelatihan Jarak Jauh I selama 1.5 bulan (bagi 108 peserta jarak jauh).
2. Sertifikat mengikuti pelatihan tatap muka selama 2 hari (bagi 20 orang peserta tatap muka).
3. Sertifikat mengikuti pelatihan Jarak Jauh II selama beberapa bulan (bagi 5 peserta yang terpilih dan peserta yang menndaftar aktif)
4. Sertifikat mengikuti Forum Kebijakan Kesehatan Nasional ke IV (Bagi peserta yang presentasi).

Bab VII. Monitoring dan Evaluasi Pelatihan

Pengembangan ini membutuhkan waktu cukup panjang, sekitar satu setengah tahun. Oleh karena itu dilakukan proses monitoring dan evaluasi sebagai berikut:

1. Dalam pembelajaran Modul Jarak Jauh 1, para peserta akan didampingi oleh fasilitator. Tugas fasilitator adalah memastikan bahwa para peserta tepat waktu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan (fungsi monitoring).
2. Para peserta akan dievaluasi pertama kali dalam menyusun proposal. Evaluasi ini akan menghasilkan 20 peserta yang dinilai mempunyai kemampuan dan minat dengan didukung oleh institusi yang mengirim.
3. Pada saat tatap muka, 20 peserta yang terpilih akan menyajikan proposalnya pada sebuah panel penilai. Para peserta akan dinilai isi proposal dan kemampuan untuk menyajikan materi secara oral dan poster.
4. Akan dipilih 5 peserta untuk mendapatkan insentif dana penelitian masing-masing sebesar Rp 10 juta rupiah. Bagi yang tidak terpilih, diharapkan untuk mencari sumber dana. Dalam hal ini penyelenggara akan memfasilitasi ke berbagai sumber dana.
5. Para peserta yang 5 orang akan meneruskan ke Modul Jarak Jauh II dengan monitoring saat pelaksanaan. Para peserta yang tidak terpilih dapat mengikuti kegiatan secara pasif melalui internet, atau dapat pula aktif dengan membayar biaya.
6. Para peserta yang 5 orang akan didanai untuk menyajikan hasil kegiatannya di forum Kebijakan Kesehatan Nasional ke IV. Dalam forum ini akan ada penilaian terakhir mengenai hasil dan kemampuan menyajikan hasil.

Disamping itu, aka nada monitoring dan evaluasi program pengembangan ini dengan metode Kickpatrick.

Bab VI. Proses Pengembangan

• Kurikulum dan Metode Pembelajaran
• Proses Pembelajaran

Kurikulum dan Metode Pembelajaran

Ruang lingkup materi yang akan disampaikan dalam pelatihan ini meliputi beberapa modul:

1. Modul Jarak Jauh I;
2. Modul Tatap Muka selama 2 hari;
3. Modul Jarak Jauh II yang meliputi:
   1. Modul Pelaksanaan Penelitian;
   2. Modul Pelaksanaan Advokasi; dan
   3. Modul Presentasi Hasil Pelaksanaan dan Advokasi

A. Modul Jarak-Jauh

Modul Jarak jauh tersusun atas 3 modul: 
Modul 1. Memahami Ilmu Kebijakan dan Isi Kebijakan;
Modul 2. Metode Riset untuk Kebijakan
Modul 3. Melakukan translasi hasil-hasil riset kebijakan ke pengambil keputusan

Dalam mempelajari modul jarak jauh, para peserta diharapkan mengalokasikan waktu tiap harinya secara efektif. Waktu tersebut digunakan untuk membaca berbagai sumber belajar dan menuliskan tugas. Para peserta diharuskan mengirimkan tugas berdasarkan jadual kegiatan yang ada di setiap modul.

Sumber belajar:

Program pengembangan ini bersifat digital. Sumber belajar diusahakan semaksimal mungkin dapat diakses melalui internet. Sumber belajar dapat berupa situs web yang terkait, laporan workshop, pelatihan, sampai ke berbagai artikel ilmiah yang bersifat open-access.
Pintu utama untuk mencari referensi adalah pada: www.kebijakankesehatanindonesia.net . Pintu utama ini akan membuka banyak jalur ke sumber belajar dalam negeri ataupun luar negeri.

Sebagian bahan belajar akan diberikan alamat aksesnya, namun para peserta diharapkan mencari sendiri berbagai sumber bacaan lain, termasuk yang harus membayar dengan dana sendiri (bukan open-access). Dengan model belajar ini para peserta akan mendapatkan kepustakaan terbaru yang ada di dunia pengetahuan, dan komputer yang ada menjadi perpustakaan pribadi di manapun berada.

Apabila menggunakan buku cetak, diusahakan agar buku tersebut dapat dibeli di toko buku setempat atau dipesan melalui internet. Salahsatu anjuran adalah para peserta diharapkan mempunyai buku-buku tentang ilmu kebijakan dan penelitian kebijakan yang berasald dari ilmu-ilmu sosial. Contoh pengarang yang terkenal adalah William Dunn yang bukunya sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan dapat dibeli di berbagai toko buku dan melalui toko buku on-line.