Laporan sesi: Government Financing for Health Care
Richard De Abreu Lourenco (CHERE)
Ada beberapa paper yang disajikan dalam sesi ini, silahkan simak abstrak dan hasil reportasenya di bawah ini:
Plenty amidst scarcity: The case of Samoa, Tonga and Vanuatu
Presenter: Ian Anderson (World Bank. East Asia Human Development)
Abstract:
This presentation will show the significant health financing challenges-especially issues of affordability and allocative efficiency of public expenditure-in Samoa, Tonga and Vanuatu as representative case studies from the Pacific. The Pacific Islands face several health challenges. Communicable diseases are still important: malaria is still a concern and rates of sexually transmitted infections are high and rising. Access to family planning is often poor. Undernutrition, including stunting, is a problem. Yet at the same time Non-Communicable Diseases (NCDs)–especially heart disease and diabetes-are increasingly prevalent accounting for 70 percent or more of all adult deaths. At least one quarter of NCD deaths are premature
Presentasi ini menunjukkan tantangan yang signifikan dalam hal pembiayaan kesehatan-terutama masalah keterjangkauan dan efisiensi alokasi belanja publik-di Samoa, Tonga dan Vanuatu sebagai studi kasus kawasan Pasifik. Kepulauan Pasifik menghadapi beberapa tantangan kesehatan. Penyakit menular masih menjadi penyakit penting: malaria masih menjadi penyakit utama dan tingkat infeksi menular seksual yang tinggi dan selalu meningkat. Akses pelayanan keluarga berencana sangat rendah.
Gizi juga tidak menjadi perhatian utama pemerintah. Namun pada saat yang sama Penyakit Tidak Menular (NCD)-terutama penyakit jantung dan diabetes-yang semakin tinggi prevalensinya, yaitu lebih dari 70 persen penyebab kematian orang dewasa. Penyakit jantung juga merupakan penyebab 25 persen dari kematian usia dibawah 60, di Tonga, Samoa dan Vanuatu. Usia Harapan Hidup sebenarnya turun di Tonga akibat NCD. Dalam empat negara Pasifik tersebut setidaknya setengah populasi orang dewasa mengalami obesitas. Gaya hidup tidak sehat dan penggunaan tembakau juga menjadi faktor pendorong munculnya NCD. Hanya 5 persen orang dewasa di Vanuatu tidak memiliki faktor risiko untuk terkena NCD. Kombinasi dari agenda yang belum selesai antara penyakit menular, gizi ibu dan tantangan dengan munculnya NCD telah memberikan tekanan nyata pada pembiayaan kesehatan.
Meningkatnya anggaran kesehatan juga memiliki implikasi fiskal dan ekonomi makro yang lebih luas. Selama ini Pemerintah Vanuatu, Samoa, dan Tonga, didukung oleh mitra pembangunan mereka, sebesar hampir 90 persen, 87 persen dan 81 persen dari total belanja pada kesehatan masing-masing pada tahun 2010. Selain itu ada keterbatasan ruang lingkup fiskal untuk meningkatkan pengeluaran pembiayaan kesehatan kesehatan. Pertumbuhan ekonomi lamban, atau rentan terhadap guncangan eksternal. Sektor formal yang relatif kecil di pulau membatasi ruang lingkup untuk asuransi kesehatan sosial dan pajak penghasilan. Sektor kesehatan, didukung oleh donor.
Negara-negara memiliki akses yang baik ke mitra pembangunan pembiayaan konsesional bilateral dan multilateral, tetapi ada batas keuangan dan kebijakan untuk mengandalkan itu. Oleh karena itu kunci untuk pembiayaan kesehatan yang terjangkau dan berkelanjutan adalah peningkatan efisiensi teknis dan alokatif: membuat lebih baik menggunakan sumber daya yang ada kesehatan. Investasi lebih dalam pencegahan primer dan sekunder, termasuk di daerah pedesaan dan terpencil, adalah investasi yang sangat sehat.
Determinants of Health Care Spending Growth in a Government-Funded Medical Assistance Program: Evidence from South Korea
Presenter: Hyun-Woung Shin (Korea Institute for Health and Social Affairs. Health Security Research Division)
Abstract:
Medical Aid program of South Korea has played a pivotal role in providing medical assistance to the nation's extremely vulnerable populations for more than three decades. Recently, however, Medical Aid expenditures doubled between 2002 and 2006. In 2010, Medical Aid budget crunches led to unreimbursed claims. The unpaid charges are expected to accrue further in future years. Study Aims: To empirically examine recent trends in potential cost drivers and their impacts on the growth of Medical Aid expenditures. Methods: Our data contain observations for 32 quarters from 2003 to 2010 for all 16 geographical regions in South Korea (N=512). We examine region-specific quarterly per-capita Medical Aid spending, separately for inpatient services, outpatient services, and prescription drugs. Potential determinants of health expenditures are grouped into two categories. Demand-side cost drivers include changes in profiles of age, sex and disease types as well as effective population size. Supply-side factors consist of per-capita stocks of hospitals, clinics and pharmacies as well as doctors and pharmacists. We include per-capita income to capture income effects on health services use driven by either consumers or providers. We estimate a time-series cross-section data model to determine whether, and to what extent, each of the potential cost drivers has a statistically and economically significant effect on the program's health expenditures. We estimate two-way fixed-effect models, in which region and year-quarter fixed-effects are included to control for region heterogeneity and unspecified temporal effects, respectively. Seasonal effects are modeled by quarter dummies. All models are adjusted for panel heteroskedasticity, contemporaneous correlation, and first-order autoregressive process, all of which are present in our data. Results: Findings on inpatient spending show that 13.6 percent increase in the proportion of disabled enrollees from the first quarter of 2003 to the last quarter of 2010 explains 19.3percent increases in Medical Aid spending increases over the same period. The 7.6 percent increase in the proportion of mentally-ill enrollees led to 26.6 percent spending increase, the largest contribution to spending growth. Increases in the per-capita supply of general hospitals and clinics increased inpatient spending by 2.6 percent and 6.6 percent, respectively. Regarding outpatient expenditures, increased ratios of the disabled and the elderly led to spending increases by 10.5 percent and 2.7 percent, respectively. In terms of drug spending, increases in elderly and disabled enrollees led to the growth of drug spending by 5.2percent and 15.8 percent, respectively. A greater supply of pharmacies is responsible for 1.4 percent spending increase. Conclusions: Increases in the proportion of persons with disabilities, mental illness and seniors significantly increased health spending in South Korea's medical assistance program for financially needy families and individuals. The positive relationship between the stock of providers and health spending implies the potential role of provider-induced demand in South Korea. This result requires further investigation.
Program bantuan medis di Korea Selatan telah memainkan peran penting dalam memberikan bantuan medis untuk populasi sangat rentan selama lebih dari tiga dekade. Baru-baru ini pengeluaran bantuan medis bertambah menjadi dua kali lipat antara 2002 dan 2006. Pada tahun 2010, anggaran bantuan medis dikecilkan sehingga menyebabkan banyak klaim tidak terbayar. Tujuan studi: Untuk menguji secara empiris tren terbaru dalam potensi pemicu biaya dan dampaknya terhadap pertumbuhan pengeluaran bantuan medis. Metode: Data berisi pengamatan untuk tahun 2003-2010 untuk semua 16 wilayah geografis di Korea Selatan (N=512). Studi ini meneliti suatu wilayah tertentu pengeluaran triwulanan Medis-Aid per kapita, secara terpisah untuk layanan rawat inap, pelayanan rawat jalan, dan obat resep.
Hal yang menentukan pengeluaran kesehatan dikelompokkan menjadi dua kategori. Biaya dari sisi permintaan termasuk perubahan dalam profil usia, jenis kelamin dan jenis penyakit serta ukuran populasi yang efektif. Faktor-faktor dari supply-side terdiri dari saham per-kapita rumah sakit, klinik dan apotek serta dokter dan apoteker. Kami menyertakan pendapatan per kapita untuk menangkap efek pendapatan pada layanan kesehatan menggunakan didorong oleh salah satu konsumen atau penyedia. Kami memperkirakan waktu-series penampang model data untuk menentukan apakah, dan sejauh mana, masing-masing driver biaya potensial memiliki efek statistik dan ekonomis yang signifikan pada pengeluaran kesehatan program.
Kami memperkirakan dua arah model fixed-effect, di mana wilayah dan tahun-kuartal fixed-efek yang termasuk untuk mengendalikan wilayah heterogenitas dan efek temporal yang ditentukan, masing-masing. Efek musiman dimodelkan oleh dummies kuartal. Semua model yang disesuaikan dengan heteroskedastisitas panel, korelasi kontemporer, dan proses autoregressive orde pertama. Hasil: Temuan pada rawat inap pengeluaran menunjukkan bahwa kenaikan 13,6 persen dalam proporsi pendaftar cacat dari kuartal pertama 2003 sampai kuartal terakhir tahun 2010 menjelaskan 19,3 persen peningkatan Medis kenaikan pengeluaran Aid selama periode yang sama.
Kenaikan 7,6 persen pada proporsi pendaftar sakit jiwa menyebabkan 26,6 persen meningkatkan pengeluaran, kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan belanja. Peningkatan pasokan per kapita rumah sakit umum dan klinik rawat inap meningkatkan pengeluaran sebesar 2,6 persen dan 6,6 persen, masing-masing. Mengenai pengeluaran rawat jalan, meningkatkan rasio penyandang cacat dan lanjut usia menyebabkan pengeluaran meningkat sebesar 10,5 persen dan 2,7 persen, masing-masing. Dalam hal pengeluaran obat, peningkatan pendaftar tua dan cacat menyebabkan pertumbuhan belanja obat sebesar 5,2 persen dan 15,8 persen, masing-masing.
Sebuah pasokan yang lebih besar dari apotek bertanggung jawab atas 1,4 persen kenaikan pengeluaran. Kesimpulan: Peningkatan proporsi penyandang cacat, penyakit mental dan senior secara signifikan meningkatkan pengeluaran kesehatan dalam program bantuan medis Korea Selatan bagi keluarga miskin secara finansial dan individu. Hubungan positif antara saham penyedia dan pengeluaran kesehatan menyiratkan peran potensial provider-induced demand di Korea Selatan. Hasil ini memerlukan investigasi lebih lanjut.
Primary Health Care Reform in New Zealand: What Next?
Presenter: Jacqueline Cumming (Victoria University of Wellington. School of Government)
Abstract:
In the 2000s, New Zealand introduced major reforms to the funding and organisation of primary health care services, with a view to reducing the charges patients pay when they use services, expanding the delivery of primary health care services, and reducing hospitalisations. The reforms resulted in a reduction in patient charges, increases in the use of primary health care services, the development of new Primary Health Organisations as networks to oversee primary health care service delivery, and some changes in health services delivery. By 2008, there were concerns that insufficient change in service delivery had, however, resulted from the reforms and a newly elected government identified further change in service delivery as a major policy priority - including more services delivered closer to home and more integrated care. In this paper, I critically examine how far New Zealand has come in delivering a stronger primary health care service and in providing more integrated care. I draw on existing published material (including from my own empirical research) and more recent research examining progress with primary health care reforms. The paper also explores whether there is a need to revisit the funding of primary health care services as patient fees continue to rise unabated, potentially reducing access to services to those who most need them.
Pada tahun 2000-an, Selandia Baru memperkenalkan reformasi utama untuk pendanaan dan organisasi pelayanan kesehatan primer, dengan maksud untuk mengurangi biaya pasien membayar ketika mereka menggunakan layanan, memperluas pemberian pelayanan perawatan kesehatan primer, dan mengurangi rawat inap. Reformasi menghasilkan pengurangan dalam biaya pasien, peningkatan penggunaan layanan perawatan kesehatan primer, pengembangan Organisasi Kesehatan Primer baru sebagai jaringan untuk mengawasi pelayanan perawatan kesehatan primer, dan beberapa perubahan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
Pada tahun 2008, ada kekhawatiran bahwa perubahan tidak cukup dalam pemberian layanan telah, bagaimanapun, hasil dari reformasi dan pemerintah yang baru terpilih diidentifikasi perubahan lebih lanjut dalam penyediaan layanan sebagai prioritas kebijakan utama - termasuk jasa lainnya disampaikan lebih dekat ke rumah dan perawatan yang lebih terintegrasi. Dalam tulisan ini, saya memeriksa seberapa jauh Selandia Baru telah datang dalam memberikan pelayanan kesehatan primer kuat dan dalam memberikan perawatan yang lebih terintegrasi.
Saya menarik materi yang dipublikasikan yang ada (termasuk dari penelitian empiris saya sendiri) dan penelitian yang lebih baru yang menganalisis kemajuan reformasi pelayanan kesehatan primer dengan reformasi perawatan kesehatan primer. Makalah ini juga menjajaki apakah ada kebutuhan untuk meninjau kembali dana pelayanan kesehatan primer sebagai biaya pasien terus meningkat dan berlanjut yang berpotensi mengurangi akses ke layanan kepada mereka yang paling membutuhkannya.
Long-run economic growth and health systems: alternative scenarios for the future of economic growth and their likely consequences for health and health care
Presenter: Martin Hensher (Department of Health & Human Services, Tasmania. Director of Strategic Planning)
Abstract:
A large body of work has, over several decades, established strong international evidence of a positive income elasticity of demand for health care expenditure. More recently, increasing attention has focused on the contribution of health itself to economic growth and development. There is less consensus on the policy implications of these relationships, but – implicitly or explicitly-most thinking about the health sector in both developed and developing countries has been predicated on the assumption of continuing, long-term economic growth. The financial and economic crisis of recent years has clearly reduced economic growth significantly in many countries, and considerable discussion of the possible effects of economic crisis on health and health care has taken place. However, a number of quite different schools of thought may cast doubt on whether a return to more "normal" economic growth rates can be taken as a given. Such viewpoints include models which suggest prolonged recession over many years in developed economies due to debt-deflation and/or austerity policies; models which posit a long-term downwards adjustment to productivity growth (and hence economic growth) in developed economies; the return of "limits to growth" models which suggest that the negative effects of natural resource depletion, pollution and environmental degradation may already be starting to constrain growth; and "steady state" economic models which actively advocate constraining growth in order to avert more catastrophic ecological, economic and human costs arising from environmental degradation. With such evidence potentially calling into question the assumption of continuing long-term economic growth, what might this mean for health care systems and markets worldwide? This presentation draws upon the existing literature on the relationships between health and health care with economic growth and economic crises to examine possible implications for the health sector. The presentation will examine possible solutions to mitigate or manage such effects, including an assessment of the extent to which traditional responses to economic downturn and cost containment concerns would be applicable in scenarios in which a return to historic economic growth trends may not be a given. The potential for a broader set of responses will also be examined, in particular drawing upon the experience of developing countries in delivering effective health care and health outcomes under significant resource constraints. The key focus of the presentation will be to consider how best health systems might prepare themselves to respond to negative long-term changes in economic growth rates. This discussion will recognise potential paradoxes and barriers, especially the potential costs of reconfiguring health systems and priorities; the risks of over-reaction (an excessive policy response) versus failure to respond; and the likelihood that public, political and industry stakeholders alike will display a deep reluctance to contemplate such changes before point of crisis is reached. This presentation is intended to open a discussion on how health economics might assist health policy makers and planners to understand better how to prepare health systems for a potentially prolonged period of economic uncertainty, during which a return to historic rates of economic growth cannot be guaranteed.
Sebuah tubuh besar pekerjaan telah, selama beberapa dekade, didirikan bukti internasional yang kuat dari elastisitas pendapatan yang positif dari permintaan pengeluaran perawatan kesehatan. Baru-baru ini, meningkatkan perhatian telah difokuskan pada kontribusi kesehatan itu sendiri terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Ada sedikit konsensus tentang implikasi kebijakan dari hubungan ini, namun-secara implisit maupun eksplisit-kebanyakan berpikir tentang sektor kesehatan di kedua negara maju dan berkembang telah didasarkan pada asumsi melanjutkan, pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Krisis keuangan dan ekonomi beberapa tahun terakhir telah jelas berkurang pertumbuhan ekonomi secara signifikan di banyak negara, dan diskusi tentang kemungkinan efek krisis ekonomi terhadap kesehatan dan perawatan kesehatan telah terjadi. Namun, sejumlah sekolah sangat berbeda pemikiran mungkin meragukan apakah kembali ke tingkat pertumbuhan yang lebih "normal" ekonomi dapat diambil sebagai yang diberikan. Sudut pandang tersebut termasuk model yang menunjukkan resesi berkepanjangan selama bertahun-tahun di negara maju karena deflasi utang dan atau kebijakan penghematan, model yang menempatkan sebuah bawah jangka panjang penyesuaian pertumbuhan produktivitas (dan karenanya pertumbuhan ekonomi) di negara maju, kembalinya "membatasi pertumbuhan" model yang menunjukkan bahwa efek negatif dari penipisan sumber daya alam, polusi dan degradasi lingkungan sudah dapat mulai menghambat pertumbuhan, dan "steady state" model ekonomi yang secara aktif menganjurkan menghambat pertumbuhan dalam rangka untuk mencegah bencana lebih ekologi, ekonomi dan biaya manusia yang timbul dari kerusakan lingkungan.
Dengan bukti-bukti tersebut berpotensi mempertanyakan asumsi melanjutkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, apa artinya hal ini untuk sistem perawatan kesehatan dan pasar di seluruh dunia? Presentasi ini mengacu pada literatur yang ada pada hubungan antara kesehatan dan perawatan kesehatan dengan pertumbuhan ekonomi dan krisis ekonomi untuk memeriksa implikasi yang mungkin untuk sektor kesehatan. Presentasi akan memeriksa kemungkinan solusi untuk mengurangi atau mengelola dampak tersebut, termasuk penilaian sejauh mana respon tradisional untuk krisis ekonomi dan biaya keprihatinan penahanan akan berlaku dalam skenario di mana kembali ke tren pertumbuhan ekonomi bersejarah tidak mungkin diberikan. Potensi untuk satu set yang lebih luas tanggapan juga akan diperiksa, khususnya dalam menggambar pada pengalaman negara-negara berkembang dalam memberikan pelayanan kesehatan yang efektif dan hasil kesehatan di bawah kendala sumber daya yang signifikan.
Fokus utama dari presentasi akan mempertimbangkan bagaimana sistem kesehatan terbaik mungkin mempersiapkan diri untuk merespon perubahan jangka panjang negatif pada tingkat pertumbuhan ekonomi. Diskusi ini akan mengenali paradoks potensi dan hambatan, terutama potensi biaya konfigurasi ulang sistem kesehatan dan prioritas; risiko over-reaksi (respon kebijakan yang berlebihan) terhadap kegagalan untuk merespon, dan kemungkinan bahwa pemangku kepentingan publik, politik dan industri sama akan menampilkan keengganan yang mendalam untuk merenungkan perubahan tersebut sebelum titik krisis tercapai. Presentasi ini dimaksudkan untuk membuka diskusi tentang bagaimana ekonomi kesehatan mungkin membantu para pembuat kebijakan kesehatan dan perencana untuk memahami lebih baik bagaimana mempersiapkan sistem kesehatan untuk jangka waktu yang berpotensi berkepanjangan ketidakpastian ekonomi, di mana kembali ke tingkat bersejarah pertumbuhan ekonomi tidak dapat dijamin.
Evolving health care financing issues in East Asia and the Pacific
Presenter: Jackie Mundy (AusAID Health Resource Facility)
Abstract:
This is a time of rapid and significant change in health in East Asia and the Pacific. Changes in the region's burden of disease, the 'graduation' of countries from low to middle income status, and the shifting geography of poverty and health needs of the poor all have implications for country health systems and health care financing. This paper explores these trends and will discuss the key emerging health systems and health care financing issues for governments and donors in the region. Specifically, the paper will examine the impact of the changing burden of disease in the region on health financing; current and medium term trends in domestic and international financing for health; the changing configuration of aid providers in the region including the future role of BRICS and other new development partners; any lessons learned from countries responding to changes in donor financing for health. In undertaking this analysis, the paper will discuss changes to the quantity of resources available to countries (the total resource envelope available to countries in the region, relative to expected requirements), and the quality of resources (the current and changing nature of donor engagement including from the Global Fund, GAVI and the World Bank). The findings of the paper will be based on a desk based literature review and key informant interviews. The paper will cover countries representative of the following groups: small Pacific island nations, low and middle income countries, post conflict/fragile states.
Ini adalah masa perubahan yang cepat dan signifikan dalam kesehatan di Asia Timur dan Pasifik. Perubahan beban daerah penyakit, yang 'lulus' dari negara-negara dari rendah status berpenghasilan menengah, dan geografi pergeseran kemiskinan dan kebutuhan kesehatan masyarakat miskin semua memiliki implikasi bagi sistem kesehatan negara dan pembiayaan perawatan kesehatan. Makalah ini mengeksplorasi tren ini dan akan membahas sistem kesehatan utama yang muncul dan masalah pembiayaan layanan kesehatan bagi pemerintah dan donor di wilayah tersebut. Secara khusus, makalah ini akan mengkaji dampak perubahan beban penyakit di wilayah ini pada pembiayaan kesehatan, tren saat ini dan jangka menengah dalam pembiayaan domestik dan internasional untuk kesehatan, konfigurasi perubahan pemberi bantuan di wilayah tersebut termasuk peran masa depan dan BRICS mitra pembangunan lainnya yang baru, setiap pelajaran dari negara-negara menanggapi perubahan dalam pembiayaan donor untuk kesehatan.
Dalam melakukan analisis ini, kertas akan membahas perubahan kuantitas sumber daya yang tersedia untuk negara-negara (amplop sumber daya total yang tersedia untuk negara-negara di kawasan itu, relatif terhadap persyaratan yang diharapkan), dan kualitas sumber daya (alam saat ini dan berubah keterlibatan donor termasuk dari global Fund, GAVI dan Bank Dunia). Temuan kertas akan didasarkan pada meja berbasis literatur dan wawancara informan kunci. Makalah ini akan mencakup perwakilan negara dari kelompok berikut: negara-negara pulau kecil Pasifik, negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, pasca konflik / negara rapuh.
Which policy protects Indonesians from catastrophic health expenditure: demand-side or supply-side subsidies? A multilevel logistic analysis
Presenter: Citra Jaya (PT Askes (Persero). Research and Development)
Abstract:
This study analyses the impact of demand-side and supply-side subsidies on the risk of catastrophic household health expenditure in Indonesia. Demand-side subsidies are in the form of social health insurance for civil servants (Askes) and for the poor (Askeskin). Supply-side subsidy is district governments' health spending, underlying the increased role of district government in decentralised Indonesia. Household health expenditure is considered catastrophic when it exceeds 40percent of household's non-food spending. Multilevel logistic regression is applied to examine the association between catastrophic health expenditure with household and district characteristics. Household data are from 2008 National Socioeconomic Survey (SUSENAS), while district government data are from 2008 Village Census, and the Ministry of Finance's district finance system. The sample includes 189,163 households living in 456 districts. The finding shows that compared to those without health insurance, Askes beneficiaries are protected from the risk of catastrophic health expenditure. Conversely, Askeskin beneficiaries are exposed to catastrophic health expenditure. Furthermore, district health spending also increases the risk of catastrophic health expenditure. Counter-intuitive findings from Askeskin and district health spending may be caused by the features of Askeskin and the problems surrounding decentralisation. These results are consistent after being controlled with various household and district characteristics, and after performing sensitivity analyses.
Studi ini menganalisis dampak dari sisi permintaan dan subsidi sisi penawaran terhadap risiko katastropik pengeluaran kesehatan rumah tangga di Indonesia. Subsidi sisi permintaan dalam bentuk asuransi kesehatan sosial bagi pegawai negeri sipil (Askes) dan untuk masyarakat miskin (Askeskin). Subsidi sisi penawaran adalah pengeluaran kesehatan pemerintah daerah, yang mendasari peningkatan peran pemerintah daerah dalam era desentralisasi Indonesia.
Belanja kesehatan rumah tangga dianggap katastropik ketika melebihi 40 persen dari pengeluaran non pangan rumah tangga. Multi level regression diterapkan untuk meneliti hubungan antara pengeluaran katastropik kesehatan dengan karakteristik rumah tangga dan kabupaten. Data rumah tangga dari tahun 2008, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), sementara data pemerintah kabupaten dari 2008 Sensu Potensi Desa dan Departemen Keuangan. Sampel meliputi 189.163 rumah tangga yang tinggal di 456 kabupaten. Temuan ini menunjukkan bahwa dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki asuransi kesehatan, pemilik Askes dan Askeskin lebih dilindungi dari resiko pengeluaran kesehatan bencana.
Selain itu, pengeluaran kesehatan kabupaten juga meningkatkan risiko pengeluaran katastropik kesehatan. Temuan kontra-intuitif dari pengeluaran kesehatan Askeskin dan kabupaten dapat disebabkan oleh fitur Askeskin dan masalah seputar desentralisasi. Hasil ini konsisten setelah dikontrol dengan berbagai karakteristik rumah tangga dan kabupaten, dan setelah melakukan analisis sensitivitas.
Relevansi Untuk Indonesia
Kajian yang sangat menarik, bahwa penyakit tidak menular (NCD), bencana alam, dan gizi merupakan ancaman baru dalam hal pelayanan kesehatan. Disadari atau tidak oleh pengambil kebijakan, bahwa prioritas kepada resiko-resiko gangguan tersebut akan menyebabkan guncangan dalam sistem kesehatan terutama pembiayaan kesehatan. Pemerintah perlu bertindak strategies untuk melihat potensi bahaya ekonomi (katastropik) yang muncul dari adanya gangguan-gangguan baru kesehatan tersebut. Perlu ada model perlindungan terhadap bahaya ekonomi di sektor kesehatan tersebut.
Penulis: Deni Harbianto
