Kerangka Acuan Kegiatan

Forum Nasional X Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia 2020

 Pelatihan Advokasi Kebijakan Kesehatan

Tanggal 8 September 2020

  Latar Belakang

Advokasi kebijakan merupakan kegiatan strategis yang perlu diperhatikan oleh para peneliti dan akademisi. Advokasi ini terkait dengan transfer pengetahuan dari satu pihak ke pihak lain khususnya yang mempunyai wewenang mengambil keputusan. Dalam melakukan advokasi kebijakan ada metode menarik dari Grimshaw dan Lavis et al, yang memiliki lima pertanyaan utama:

1. Pengetahuan apa yang harus ditransfer menjadi kebijakan publik?
2. Kepada siapa (pengambil keputusan yang mana) pengetahuan dari berbagai penelitian akan ditransfer?
3. Oleh siapa pengetahuan penelitian ditransfer ke pengambil keputusan?
4. Bagaimana cara pengetahuan dari penelitian dipindahkan ke proses pengambilan keputusan?
5. Bagaimana cara mengukur efek keberhasilan transfer pengetahuan penelitian?

Pertanyaan ke - 4 merupakan inti dari advokasi kebijakan. Namun advokasi mempunyai aspek politik yang kental. Meriam Webster’s New Collegiate Dictionary mengartikan advokasi sebagai tindakan atau proses untuk membela atau memberi dukungan. Advokasi dapat pula diterjemahkan sebagai tindakan mempengaruhi atau mendukung sesuatu atau seseorang.

Dalam konteks kebijakan publik, advokasi pada hakekatnya suatu pembelaan terhadap hak dan kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi, sebab yang diperjuangkan dalam advokasi adalah hak dan kepentingan kelompok masyarakat (public interest). Advokasi kebijakan publik termasuk pula menyuarakan kepentingan dan mencari dukungan terhadap posisi tertentu berkenaan dengan kebijakan publik tertentu. Posisi ini dapat berupa persetujuan, ataupun usulan perubahan kebijakan yang ada.

Advokasi untuk sektor kesehatan memainkan peran yang penting, karena kesehatan merupakan isu yang merupakan kepentingan masyarakat (public interest) namun faktanya sangat dipengaruhi oleh proses pengambilan kebijakan yang bersifat programatik dan kurang melibatkan partisipasi publik. Oleh karena itu, peneliti kebijakan memiliki peran strategis untuk menyuarakan kepentingan masyarakat melalui bukti - bukti yang mereka miliki. Hasil - hasil penelitian perlu disampaikan kepada para pengambil kebijakan sebagai masukan di dalam proses kebijakan.

Keberhasilan advokasi kebijakan untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik sangat tergantung kepada kualitas aktor atau para aktor yang memainkan peran dalam advokasi kebijakan tersebut yang meliputi kemampuan intelektual, kemampuan mengkomunikasikan ide dan pemikiran, kemampuan untuk menjalin relasi politik dan pengorganisasian kekuatan politik serta kemampuan membangun opini publik.

  Tujuan

1. Memahami dan meningkatkan kemampuan strategi advokasi kebijakan kesehatan bagi akademisi dan peneliti;
2. Memahami penyusunan stakeholders mapping dalam advokasi kebijakan kesehatan bagi akademisi dan peneliti; dan
3. Meningkatkan kemampuan untuk memanfaatkan hasil penelitian sebagai alat advokasi kebijakan.

  Output

1. Tersediannya tools (alat) advokasi kebijakan kesehatan;
2. Tersediannya dokumen stakeholders mapping untuk advokasi kebijakan kesehatan; dan
3. Tersusunya rencana aksi untuk advokasi kebijakan kesehatan.

  Partisipasi

1. Narasumber
   1. Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc.,PhD – Pengamat Kebijakan Kesehatan
   2. Gabriel Lele, Dr.Phil, S.IP., M.Si. - FISIPOL UGM
2. Peserta 
   1. Kementerian Kesehatan 
   2. Badan Perencanaan Daerah 
   3. Akademisi dan Peneliti
   4. Mitra DaSK perguruan tinggi di 17 provinsi di Indonesia

Agenda Acara

Hari, Tanggal : Selasa, 8 September 2020
Waktu   : 10.00 – 12.00 WIB
Tempat : Common Room, Gd Litbang FK-KMK UGM, Jalan Medika

Narahubung 

Kerangka Acuan Kegiatan

Webinar Pelatihan Analisis Kebijakan Angkatan I
Mengidentifikasi Akar Masalah dan Rekomendasi yang Layak untuk JKN, KIA, Stunting dan Kebijakan Kesehatan Lainnya

7 - 28 April 2020

  Latar Belakang

Kondisi kesehatan di Indonesia masih berada dalam ketidakpastian. Beberapa permasalahan yang muncul menghambat pelayanan kesehatan. Untuk menyelesaikan masalah kesehatan, salah satunya diperlukan kebijakan yang dikeluarkan oleh pengambil keputusan. Kebijakan merupakan problem oriented, sebuah kebijakan disusun untuk menyelesaikan suatu masalah publik dan kebijakan (Lasswell, 1970). Maka, penyusunan kebijakan yang layak haruslah sejalan dengan masalah yang sedang terjadi.

Menyusun suatu kebijakan yang layak dapat dilakukan dengan menggunakan analisis kebijakan. Dalam analisis kebijakan, penetapan rekomendasi haruslah sejalan dengan identifikasi dan perumusan masalah. Mencapai kebijakan yang layak membutuhkan beberapa metode yang harus dilalui dalam analisis kebijakan (Dunn, 2004) yaitu: perumusan masalah (problem structuring), prakiraan (forecasting), rekomendasi (recommendation), pemantauan (monitoring), dan penilaian (evaluation). Penerapan metode analisis tersebut sangatlah penting, karena mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Kebijakan yang gagal dalam implementasi adalah kebijakan yang disusun tidak berdasarkan metode analisis yang optimal.

Untuk itu, penelitian kebijakan tidaklah cukup mengubah dan menyelesaikan masalah kesehatan. Namun, data dan hasil penelitian dapat digunakan sebagai evidence based dari penyusunan analisis kebijakan. Dengan demikian, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK - KMK UGM menyelenggarakan pelatihan analsisi kebijakan yang diperuntukan untuk seluruh isu kebijakan kesehatan, seperti JKN, KIA, Stunting, Gizi, dan lainnya.

  Tujuan

1. Mengoptimalkan hasil dan rekomendasi penelitian sebagai rujukan perubahan atau perbaikan kebijakan kesehatan.
2. Memahami masalah kebijakan kesehatan berdasarkan evidence based.
3. Memahami penyusunan rekomendasi kebijakan yang layak (visible) untuk implementasi.
4. Memahami proses penyusunan kebijakan.

  Output

1. Peserta dapat memahami konsep dasar dari analisis kebijakan.
2. Peserta dapat mampu memahami metode analisis kebijakan.
3. Peserta dapat mengaplikasikan metode analisis kebijakan.
4. Peserta mampu merumuskan masalah kebijakan dan dan membedakannya dengan masalah privat.
5. Mampu menyusun argumen dalam merumuskan berbagai alternatif kebijakan.
6. Mampu mendiagnosa dan menentukan alternative kebijakan terbaik.
7. Mampu membuat keputusan yang tepat atas berbagai alternatif kebijakan yang dirumuskan hingga menjadi suatu rekomendasi.

  Narasumber

1. Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc.,PhD – Pengamat Kebijakan Kesehatan
2. Prof. Erwan Agus Purwanto, M.Si., PhD – FISIPOL UGM
3. Prof. Muhadjir Darwin, M.P.A., Ph.D – Guru Besar Fisipol UGM
4. Gabriel Lele, Dr.Phil, S.IP., M.Si. - Fisipol UGM

  Peserta

1. Kementerian Kesehatan
2. Badan Perencanaan Daerah
3. Akademisi
4. Mitra DaSK Perguruan Tinggi di 17 Provinsi di Indonesia

  Waktu dan Tempat

Tanggal : 7 -  28 April 2020
Pukul    : 10.00 – 12.30 WIB
Tempat : Common Room Litbang FK-KMK UGM Lt.1

Catatan

Hasil analisis kebijakan kesehatan dapat menjadi suatu rujukan penulisan policy brief yang akan dipresentasikan dalam Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia dan berbagai Pertemuan Nasional yang akan diselenggarakan di bulan Oktober 2020.

  Referensi

Lembaga Apartur Negara (LAN). 2015. Modul IV: Analisis Kebijakan Publik.
Dunn, William. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (terjemahan). Yogyakarta: Gajah Mada University Press
Bardach, E, 2012. A Practical Guide For Policy Analysis The Eight Fold Path To More Effective Problem Solving (4th edition). Sage. Washington DC
Patton V dan Sawicki D, 1993. Basic Methods of Policy Analysis and Planning. Prentice Hall.

  Informasi dan Pendaftaran 

Pembayaran peserta dapat dilakukan dengan melalui transfer ke rekening panitia:

No Rekening : 9888807171130003
Nama Pemilik : Online Course/ Blended Learning FK UGM
Nama Bank : BNI
Alamat : Jalan Persatuan, Bulaksumur Yogyakarta 55281

Bukti transfer pembayaran tersebut di kirim melalui (pilih salah satu) dengan diberi nama lengkap peserta

• Email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• Whatsapp Messenger ke No. 08111019077

Kerangka Acuan Kegiatan

Forum Nasional X Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia 2020

Pelatihan Penulisan Policy Brief Angkatan I
Mendokumentasikan Saran Kebijakan untuk Pengambil Keputusan

Sebagai persiapan untuk presentasi di Seminar Nasional di Yogyakarta

Tanggal 11 & 18 Agustus 2020

  Latar Belakang

Pada pertemuan sebelumnya, PKMK FK - KMK UGM mengadakan pelatihan analisis kebijakan yang bertujuan mengidentifikasi alternatif dan rekomendasi untuk pengambil keputusan. Dalam analisis kebijakan juga memerlukan kemampuan mendokumentasikan proses rumusan kebijakan agar dapat dimanfaatkan. Maka, dalam sesi ini memberikan pelatihan terkait penulisan policy brief serta memahami berbagai bentuk dokumen saran kebijakan lainnya.

Policy brief merupakan suatu dokumen ringkasan bersifat netral dengan fokus pada satu isu tertentu yang memerlukan perhatian dari stakeholders atau pemerintah. Melalui policy brief informasi (evidence based) dapat disebarkan ke pemerintah. Terdapat perbedaan antara penelitian dan anlisis kebijakan dengan policy brief yaitu dari struktur penulisan. Penulisan policy brief menggunakan bahasa non teknis dan tidak lagi membahas suatu teori tertentu.

  Tujuan

1. Memberikan pemahaman tentang dokuemn saran kebijakan.
2. Meningkatkan kapasitas penulisan policy brief.
3. Memanfaatkan hasil penelitian dan analisis kebijakan untuk policy brief yang ditujukan ke pemerintah.

  Hasil yang diharapkan

1. Peserta dapat menyusun policy brief atau dokumen saran kebijakan lainnya.
2. Peserta dapat menggunakan policy brief sebagai alat advokasi kebijakan.
3. Peserta dapat mempublikasikan policy brief ke dalam DaSK .

  Agenda

*Dalam Konfirmasi

  Catatan

Hasil berupa Policy Brief akan dipresentasikan dalam Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia dan berbagai Pertemuan Nasional yang akan diselenggarakan di bulan November 2020.

 Narahubung:

Maria Lelyana (Kepesertaan)
Telp: 0274-549425 / 08111019077
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tri Muhartini (informasi konten)
HP: 089693387139
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Kerangka Acuan Kegiatan

Webinar
Pelatihan Penulisan Penelitian Kebijakan Kesehatan Angkatan I

10 - 18 Maret 2020

  Latar Belakang

Akademisi dan peneliti kesehatan sering kali menggunakan penelitian merupakan kegiatan penting untuk mengembangkan pengetahuan dan pembuktian teori. Akan tetapi, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM melihat bahwa penelitian kebijakan kesehatan juga perlu dilakukan. Penelitian kebijakan memiliki perbedaan penelitian teori atau konsep pada umumnya.

Hal pokok yang dibutuhkan dari penelitian kebijakan adalah dokumen kebijakan yang bermasalah beserta evidence based. Akademisi dan peneliti dapat berperan untuk memonitor dan mengevaluasi kebijakan kesehatan yang sedang diselenggarakan oleh pemerintah. Penelitian kebijakan juga menjadi tahapan awal dari proses untuk peneliti atau akademisi untuk melakukan perubahan atau perbaikan kebijakan kesehatan. Namun, dalam bidang kesehatan, penelitian kebijakan masih jarang dilakukan dan dipahami.

Oleh karena itu, PKMK FK-KMK UGM menyelenggarakan pelatihan penelitian kebijakan kesehatan untuk akademisi dan peneliti bidang kesehatan. Dengan pelatihan ini, diharapkan pula peserta dapat memanfaatkan data yang ada di Dasboard Sistem Kesehatan (DaSK).

  Tujuan

1. Mengembangkan kemampuan akademisi dan peneliti bidang kesehatan dalam penelitian kebijakan.
2. Mengarahkan akademisi dan peneliti bidang kesehatan untuk terlibat memonitoring pelaksanaan kebijakan kesehatan.
3. Memanfaatkan data yang telah tersedia dalam DaSK PKMK FK-KMK UGM.

  Hasil yang diharapkan

1. Peserta mampu memahami penelitian kebijakan kesehatan.
2. Peserta mampu menuliskan penelitian kebijakan kesehatan.
3. Peserta mampu memanfaatkan DaSK sebagai evidence based penelitian kebijakan.
4. Peserta dapat berpartisipasi dalam proses kebijakan, khususnya dalam perbaikan situasi kesehatan.

  Narasumber

1. Shita Listyadewi – Peneliti kebijakan Kesehatan
2. Dr. Ambar Widaningrum, M.A. – Fisipol UGM
3. Dr. Dra. Retna Siwi Padmawati, MA - FK-KMK UGM*

  Peserta

1. Kementerian Kesehatan
2. Badan Perencanaan Daerah
3. Akademisi
4. Mitra DaSK Perguruan Tinggi di 17 Provinsi di Indonesia

  Waktu dan Tempat

Tanggal : 10 - 18 Maret 2020
Pukul    : 10.00 – 12.45 WIB
Tempat : Common Room Litbang FK-KMK UGM Lt.1

  Referensi

Lembaga Apartur Negara (LAN). 2015. Modul III: Motodelogi Riset Kebijakan Positivist dan Non-Positivist.
Creswell, John, W. (1994). Research Design: Qulitative and Quantitative Approaches. London: Sage Publication.
Creswell, John, W. (2007). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. London: Sage Publication.

  Informasi dan Pendaftaran 

Pembayaran peserta dapat dilakukan dengan melalui transfer ke rekening panitia:

No Rekening : 9888807171130003
Nama Pemilik : Online Course/ Blended Learning FK UGM
Nama Bank : BNI
Alamat : Jalan Persatuan, Bulaksumur Yogyakarta 55281

Bukti transfer pembayaran tersebut di kirim melalui (pilih salah satu) dengan diberi nama lengkap peserta

• Email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• Whatsapp Messenger ke No. 08111019077
  
  

Narahubung:

Maria Lelyana (Kepesertaan)
Telp: 0274-549425 / 08111019077
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tri Muhartini (informasi konten)
HP: 089693387139
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KERANGKA ACUAN SEMINAR

Kerjasama Pemerintah dengan Organisasi Non Pemerintah di Sektor Kesehatan
Berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018:

Peluang, Tantangan, dan Rencana Implementasi Mulai 2020 

  LATAR BELAKANG

Swakelola sebagai salah satu cara pengadaan barang/jasa pemerintah sudah lama dilakukan, tetapi tipe swakelola dengan melibatkan organisasi masyarakat belum banyak dilakukan sebelumnya. Padahal organisasi masyarakat memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan pemerintah maupun pelaku usaha atau penyedia swasta, khususnya dalam pendekatan terhadap masyarakat dan kegiatan - kegiatan lain yang tidak diminati pelaku usaha.

Keluarnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi solusi sekaligus menjadi dasar hukum kebijakan swakelola tersebut (Catatan: dalam Perpres tersebut disebut Swakelola Tipe III). Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) kemudian mengeluarkan pedoman swakelola melalui Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018. Dengan demikian, seharusnya kebijakan tersebut sudah bisa diimplementasikan, termasuk di bidang kesehatan.

Permasalahannya, Kementerian/Lembaga termasuk Kementerian Kesehatan RI belum selesai merumuskan Petunjuk Teknis atau Petunjuk Pelaksanaan kebijakan Swakelola Tipe III tersebut. Padahal adanya Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tersebut memberikan peluang bagi Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan mitra baru yang potensial dalam implementasi berbagai program kesehatan. Di sisi lain, Organisasi Masyarakat sebagai calon mitra potensial belum sepenuhnya mengetahui atau memahami peluang yang diberikan oleh Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

Oleh karena itu, sembari menanti proses penyiapan ketentuan pelaksanaan implementasi kebijakan Swakelola Tipe III di bidang kesehatan oleh Kementerian Kesehatan, para calon mitra potensial (Organisasi Masyarakat) perlu diberikan sosialisasi dan pemahaman sekaligus bersama - sama mengidentifikasi factor - faktor pendorong, dan penghambat dibukanya kemungkinan/peluang untuk bekerja sama dengan pemerintah. Langkah ini penting sekali karena berdasarkan hal tersebut dapat dilakukan identifikasi kegiatan pada 2020.

Berdasarkan latar belakang tersebut, seminar Kerjasama Pemerintah dengan Yayasan/Perkumpulan dalam Bentuk Kontrak Berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 ini perlu diselenggarakan.

  TUJUAN

Seminar ini bertujuan untuk:

1. Memahami kebijakan pemerintah tentang Swakelola Tipe III berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagai sebuah inovasi di manajemen publik;
2. Memahami mekanisme kerjasama pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan pada sektor kesehatan di Indonesia
3. Memahami rencana implementasi kebijakan Swakelola Tipe III berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 pada Kementerian Kesehatan.
4. Melakukan identifikasi kegiatan berbagai stakeholder dalam Sistem Swakelola Tipe III untuk 2020 dan tahun - tahun berikutnya.

  NARASUMBER

• Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
• Direktorat P2PML Kementerian Kesehatan
• The World Bank
• Departeman HPM (Minat KMPK) FK-KMK UGM

  PESERTA

• Kementerian Kesehatan RI
• Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
• Organisasi Masyarakat keagamaan yang bergerak di bidang kesehatan
• LSM di bidang kesehatan
• Organisasi profesi
• Mahasiswa S2 IKM
• Peneliti
• Konsultan
• Peminat lainnya.

WAKTU & TEMPAT

• Waktu: Senin, 3 Februari 2020
• Jam: 08.30 – 12.00 Wib
• Gedung Thahir Lt. 1 Kampus FK-KMK UGM
• Kementerian Kesehatan RI (via webinar)

METODE

• Seminar
• Webinar

  AGENDA

PEMBIAYAAN

Kegiatan ini dibiayai oleh Departemen HPM FK-KMK UGM dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

CONTACT PERSON

Henny Rohmi
HP / WA: +62 815-7936-822

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan dan Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM

Kerangka Acuan Kegiatan

Workshop Penggunaan Dashboard Sistem Kesehatan (DASK)
untuk Perbaikan Kebijakan Kesehatan
Studi Kasus: Penyakit Kardiovaskuler

diselenggarakan oleh 

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM

bekerjasama dengan
Knowledge Sector Initiative (KSI) dan 
Indonesian Health Economics Association (InaHEA)

  Latar Belakang

Sistem Kesehatan Indonesia sangat bervariasi. Situasi di Jawa Tengah dan NTT sangat berbeda, demikian pula antara DKI, DIY, dengan Papua. Dalam konteks situasi yang berbeda - beda itu, kebijakan kesehatan cenderung bersifat sama untuk berbagai daerah yang berbeda. Sebagai gambaran kebijakan JKN di Jawa Tengan dan NTT sama, termasuk premi yang dibayarkan. Situasi ini akan menghambat usaha peningkatan status kesehatan masyarakat.

Dalam usaha memperbaiki kebijakan kesehatan agar sesuai dengan situasi daerah, dikembangkan DASK yang merupakan singkatan dari Dashboard Sistem Kesehatan (https://kebijakankesehatanindonesia.net/datakesehatan/).
DASK berusaha mengumpulkan berbagai data dari berbagai sumber sehingga dapat berada di satu tempat untuk memudahkan:

1. Para peneliti kebijakan melakukan penelitian;
2. Para analis kebijakan melakukan kegiatan memberikan masukan kebijakan ke pengambil keputusan.

Diharapkan dengan adanya DASK, proses pengambilan kebijakan kesehatan di berbagai topik, termasuk penyakit kardiovaskuler dapat dilakukan dengan lebih tepat di berbagai provinsi.

  Tujuan

1. Memperkenalkan Dashboard Sistem Kesehatan (DASK) nasional dan provinsi
2. Membahas penggunaan DASK untuk analisis kebijakan dengan studi kasus penyakit - penyakit kardiovaskuler.
3. Membahas pendanaan DASK melalui Crowdfunding
   
   

  Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada
Hari, Tanggal  : Selasa, 5 November 2019
Waktu            : 08.30 – 12.00 WITA
Tempat          : Hotel Nusa Dua Convention Center , Kawasan Pariwisata Nusa Dua Lot NW/1, Benoa, Bali

Link webinar https://attendee.gotowebinar.com/register/1977326929356004611

  Agenda

  Partisipasi

• Kementerian Kesehatan RI
  Badan Litbang, Unit Sosial Determinan, Biro Perencanaan
• BPJS
• WHO
• Bappenas

Daerah Bali:

• Kepala Bappeda
• Dinas Kesehatan Propinsi Bali,
• RSUP Sanglah
• FK Universitas Udayana
• PB PERSI Bali

Tempat Yogyakarta

• Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DI Yogyakarta
• RSUP dr. Sardjito Yogyakarta
• PB PERSI Yogyakarta

Partisipasi jarak jauh

• 13 Perguruan tinggi Mitra

   Informasi dan pendaftaran

Biaya Registrasi Peserta umum : Rp.600.000

Pembayaran peserta dapat dilakukan dengan melalui transfer ke rekening panitia:

No Rekening : 9888807171130003
Nama Pemilik : Online Course/ Blended Learning FK UGM
Nama Bank : BNI
Alamat : Jalan Persatuan, Bulaksumur Yogyakarta 55281

Bukti transfer pembayaran tersebut di kirim melalui (pilih salah satu) dengan diberi nama lengkap peserta

• Email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• Whatsapp Messenger ke No. 08111019077

website http://kebijakankesehatanindonesia.net/ 

   Contact person:

Maria Lelyana (Kepesertaan)
Telp: 0274-549425 / 08111019077
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Relmbuss Biljer Fanda (Informasi Konten)
HP: 08113828812
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.