Untuk mengawali expert meeting kali ini, materi pertama yang disampaikan oleh Prof. Ascobat Gani membahas tentang strategi komprehensif dalam penguatan pelayanan kesehatan primer untuk mendukung sustainabilitas JKN. Peningkatan defisit pembiayaan JKN setiap tahun dapat direduksi dengan intervensi UKM (promotif & preventif). Menurut Ascobat, tantangan pembiayaan kesehatan dan JKN yaitu cost inflation, aging populatin (peningkatan Penyakit degeneratif), perilaku provider dan peserta sehingga terjadi over utilization, dan faktor eksternal lainnya. Pengendalian biaya dapat dilakukan dengan memperkuat pelayanan kesehatan primer (puskesmas) terutama risk reduction dan FKTP (puskesmas & klinik non-spesialis) terutama dalam hal financial protection & health insurance. Namun, peran UKP pada puskesmas tidak boleh dihilangkan karena berlawanan dengan pasal 47 UU 36 Tahun 2009 maupun konsep akademik, serta dapat menghilangkan legitimasi BPJS untuk menerima dana PBI, disamping itu intervensi UKM & UKP harus komprehensif. Kebijakan afirmatif untuk puskesmas terpencil berupa “Nusantara Sehat” (SDM), pengiriman obat program dari pusat, penyaluran BOK langsung ke puskesmas harus lebih dapat dioptimalkan dengan mempertimbangkan sektor swasta; baik dalam menyusun tupoksi standar, kelembagaan, standarisasi pelayanan, akreditasi, dan lain-lain.

Prof. Laksono menegaskan bahwa kendala yang terjadi saat ini yaitu fragmentasi sistem yankes (makro), pengelolaan sistem insentif BPJS tidak jelas (meso), konflik dokter layanan primer (mikro). Fragmentasi dalam bentuk dua jalur sistem pendanaan yang tidak dikelola secara bersama yaitu sistem yankes/Kemenkes (UU kesehatan, UU RS, terdesentralisasi) dan sistem jamkes/BPJS (UU SJSN, UU BPJS), yang berakibat data BPJS dan dinkes tertama daerah tidak tersinkronisasi, strategic purchasing tidak bejalan baik, tidak adanya pemantaun gatekeeper, sistem tidak efektif, serta pemerataan yankes terabaikan. Sistem pembayaran individu di tingkat fasilitas belum berbasis pada kinerja, BPJS juga tidak memiliki pengaruh dalam menentukan besaran pendapatan nakes, sehingga terjadi ketimpangan pendapatan nakes dan double contract, serta ketidaksesuaian insentif dengan beban kerja. Konflik mengenai penyelenggaraan DLP terjadi di kalangan IDI, Kemenkes, Kemenristekdikri, dan berbagai pihak lain, akibatnya Indonesia kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan klinis dokter di layanan primer dalam era JKN. Menurut Laksono, solusi untuk mengoptimalkan peran pelayanan primer untuk sustainabilitas JKN adalah menghilangkan fragmentasi (jangka pendek: INPRES 8/2017, jangka panjang: revisi UU), menyesuaikan pendapatan dokter & nakes dengan kinerja FKTP (penyesuaian tarif kapitasi dengan adjuster, analisis isu double contract, kebijakan matching grand, BPJS mengetahui nominal pendapatan nakes yang berasal dari kapitasi), melaksanakan DLP & penelitian monitoring kerja.

Untuk menghadapi tantangan pelayanan kesehatan dalam era JKN, maka FKTP berperan penting dalam mewujudkan paradigma sehat melalui upaya promotif, preventif, dan screenning. Menurut Saraswati, FKTP sebagai gatekeeper (penapis rujukan) harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan dan tata laksana penyakit di FKTP serta berbasis pada kompetensi SDM (klinis dan manajerial). Penguatan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia agar sesuai dengan kompetensi faskes dapat dicapai dengan program peningkatan akses (distribusi FKTP & peserta, ketersediaan obat, pemenuhan sarana-prasarana, regionalisasi sistem rujukan, dan pemenuhan SDM) dan mutu (akreditasi puskesmas & RS, pemanfaatan TI, kompetensi SDM) faskes melalui sistem informasi dan regulasi yang tepat. Pemanfaatan TI dapat berupa pelaksanaan SISRUTE, telemedicine, pendaftaran online, SIRANAP, RME, Flying Health Care.

Dari perspektif penatalaksanaan tenaga kesehatan, Usman Sumantri menyatakan bahwa puskesmas sebagai andalan utama FKTP yang menyebar di Indonesia memiliki standar sarana-prasarana yang berbeda-beda dikarenakan geografis yang luas, daerah pemekaran, dan keterbatasan kemampuan (anggaran dan komitmen) pemerintah pusat maupun daerah. Kendala dalam pemenuhan nakes: penyediaan nakes (jumlah, mutu, distribusi, infrastruktur), regulasi, kurangnya partisipasi Pemda, tingginya biaya operasional khususnya di daerah dengan geografis sulit. Pada daerah dengan peserta yang padat dan nakes memadai, FKTP hendaknya diarahkan pada klinik sedangkan puskesmas bertahap fokus ke UKM. Untuk persebaran nakes maka perlu dipetakan kebutuhan & formasi FKTP serta dokter per daerah dan redistribusi peserta, serta pendayagunaan nakes di DPTK.

Reporter: Budi Eko Siswoyo, SKM, MPH

Kerangka Acuan Kegiatan

Outlook Sistem Kesehatan 2018

Mencegah Fragmentasi Sistem Kesehatan di era JKN dengan penggunaan data yang lebih baik: Apakah Inpres No. 8/ 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN dapat terlaksana?

  Latar Belakang

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia dari tahun 2014 - 2017 telah banyak menyajikan berbagai bentuk keberhasilan dan kegagalan implementasi di daerah. Namun yang patut disyukuri adanya reformasi sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia. JKN melalui UU SJSN tahun 2004 dan UU BPJS tahun 2011 telah mendorong peningkatan alokasi pembiayaan kesehatan di tingkat pusat dan berpengaruh pada peningkatan alokasi dana di daerah. UU Kesehatan tahun 2009 yang mengamanatkan alokasi dana kesehatan sebesar 5% dari APBN di Pemerintah Pusat telah terjadi pada tahun 2016 dan tahun 2017. Salah satu alokasi terbesar adalah untuk membiayai Penerima Bantuan Iuran (PBI) peserta JKN demi amanat UU 1945 tentang keadilan sosial. Tidak hanya itu alokasi dari Kemenkes juga diberikan kepada daerah untuk membiayai program – program fisik dan non fisik melalui dana alokasi khusus (DAK).

Sebagai hasil peningkatan pembiayaan kesehatan, pemerintah Kabupaten/ Kota dan masyarakatnya menerima sumber dana kesehatan dari berbagai sumber yaitu dari:

1. Kemkeu (APBN) yaitu dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH),
2. Kementerian Kesehatan yaitu dana alokasi khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik),
3. BPJS Kesehatan berupa dana penggantian klaim, dana kapitasi , dan dana non kapitasi, serta dana masyarakat.

Semua dana ini disalurkan kepada daerah dengan tujuan yang sama yaitu meningkatkan status kesehatan masyarakat. Di samping itu, pemerintah Kabupaten/ Kota dan Provinsi menerima dana untuk kesehatan dari Penerimaan Asli Daerah (PAD).

Fragmentasi Sistem Kesehatan

Ada hal menarik tentang sistem kesehatan. Akibat banyaknya sumber dana, terjadi fragmentasi sistem kesehatan di daerah. Beberapa hal yang menjadi penyebab fragmentasi, diantaranya:

• Adanya dua jalur besar dalam sistem pendanaan kesehatan yang tidak dikelola secara bersama. Jalur pertama menggunakan UU Kesehatan, UU Pemerintah Daerah, dan UU Rumah Sakit; sedangkan jalur kedua menggunakan UU SJSN dan UU BPJS.
• Data keuangan kegiatan pelayanan kesehatan yang dipergunakan oleh BPJS Kesehatan tidak dapat dianalisis di daerah; di level provinsi, kabupaten/ kota, dan kecamatan. Sifat manajemen data adalah sentralistik.
• Adanya sistem perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban pembiayaan kesehatan di daerah yang desentralistik.
• Tidak berjalannya perencanaan, monitoring dan evaluasi secara bersama antara aparat kesehatan dengan BPJS. Pembagian peran pun tidak jelas

Sebagai catatan: Perencanaan dan penganggaran di daerah melalui mekanisme APBD yang diawali dengan tahap analisis masalah, program, sasaran, target, dan kerangka pendanaan. Tanpa ada data BPJS dalam proses perencanaan di daerah maka terjadi potensi in-efektivitas dan in-efisiensi perencanaan kesehatan. Walaupun secara hukum tidak ada aturan yang dilanggar, prinsip Good Governance tidak dijalankan dengan baik dalam kebijakan JKN. Dalam hal ini tidak ada tranparansi dan akuntabilitas berbagai keputusan dalam JKN yang sebenarnya dapat diperoleh dari data BPJSK. Akibatnya partisipasi berbagai stakeholder menjadi berkurang yang pada akhirnya akan berimplikasi pada fragmentasi sistem kesehatan yang dapat merugikan masyarakat.

Bagaimana prospek keterbukaan data BPJS di tahun 2018? Apakah Inpres no 8/2017 akan membantu?

Sistem yang dianut oleh BPJS dalam penggunaan data sampai tahun ke empat pelaksanaan masih belum sesuai dengan UU tentang informasi publik. UU No 14/ 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan menjadi sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya yang berakibat pada kepentingan publik.

• setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik (Pasal 2)
• menjamin hak warga negara mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik (Pasal 3)

Sistem data BPJS yang sentralistik mengakibatkan data tidak dapat diakses masyarakat bahkan pemerintah di daerah. Hal ini perlu diperbaiki.

Presiden menyadari adanya masalah dalam JKN sehingga menerbitkan sebuah instruksi. Melalui Inpres No. 8/ 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN; Presiden telah menginstruksikan beberapa Kementerian, Jaksa Agung, Direksi BPJS Kesehatan, Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas pelayanan bagi peserta JKN. Instruksi ini berlaku sampai dengan akhir Desember 2018. Salahsatunya adalah mengenai penggunaan data BPJS dan peran pemerintah daerah dalam JKN. Adanya Inpres ini menjadi salahsatu harapan akan terjadinya penggunaan data BPJS di daerah untuk penguatan perencanaan kesehatan.

Latar belakang di atas menjadi isu utama yang akan dibahas dalam Seminar Outlook Pembiayaan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM.

  TUJUAN

• Membahas kemungkinan penggunaan data BPJS oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi dampak negatif fragmentasi sistem kesehatan.
• Mendiskusikan berbagai keputusan yang diharapkan terjadi dengan penguatan sistem perencanaan di daerah yang menggunakan data secara komprehensif;
• Melihat kemungkinan pelaksanaan Inpres no 8/2017 di tahun 2018 sebagai sebuah Outlook.
  
  

 WAKTU & TEMPAT

Waktu     : Selasa, 30 Januari 2018
Pukul      : 12.00 – 15.00 WIB
Tempat   : Granadi, Jakarta

  PESERTA

1. Kementerian PPN/ Bappenas, Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat
2. Kementerian Kesehatan, Sekretariat Jenderal
3. Kementerian Kesehatan, Biro Perencanaan dan Anggaran
4. Kementerian Kesehatan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
5. Kementerian Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
6. Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran
7. Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah
8. Badan Pusat Statistik, Deputi Bidang Statistik Sosial
9. Kantor Staf Presiden
10. Komisi IX DPR RI
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Deputi Riset dan Pengembangan
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Direktur Teknologi dan Informasi
13. Universitas Indonesia, Prof dr. Ascobat Ghani,
14. CHEPS
15. USAID Indonesia
16. UNICEF Indonesia
17. UNFPA Indonesia
18. World Bank Indonesia
19. WHO Indonesia
20. PKMK FKKMK UGM

  JADWAL KEGIATAN

REPORTASE

  KONTAK PERSON

Pendaftaran dapat dilakukan dengan menghubungi
Maria Lelyana Adelheid : 081329760006
mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  atau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

KERANGKA ACUAN

Rangkaian Webinar dan Seminar
Masyarakat Praktisi (Community of Practice) Aplikasi Sistem Kontrak dalam Sektor Kesehatan

Jumat, 19 Januari 2018

Tema Bulan ke-3: Sistem Kontrak dalam Program Nusantara Sehat, Studi Kasus di Kabupaten Asmat

PENDAHULUAN

Sejak di-launching pada 2014 dan dimulai pada 2015, Program Nusantara Sehat telah mencapai berbagai keberhasilan. Hasil evaluasi 2 tahun pertama pelaksanaan program yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI misalmya, menunjukkan bahwa tim Nusantara Sehat mampu menjadi agent of change, membuat pelayanan puskesmas lebih baik di dalam maupun di luar gedung, dan menjadikan kinerja puskesmas secara keseluruhan lebih baik.

Program Nusantara Sehat dilakukan guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dengan kriteria terpencil atau sangat terpencil terutama di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK). Mulai 2017, program ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga.

Dari aspek sistem kontrak SDM Kesehatan, selama perjalanannya telah terjadi perubahan pendekatan. Awalnya, pendekatan kontrak yang diterapkan adalah kontrak berbasis tim (team-based contracting) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2015. Selanjutnya, pada tahun 2017, selain pendekatan kontrak berbasis tim juga dilakukan kontrak individu berdasarkan Permenkes No. 16 Tahun 2017. Yang menarik, baik kontrak berbasis tim maupun kontrak individu, semua diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan RI.

Terlepas dari berbagai keberhasilan yang telah dicapai, Program Nusantara Sehat tidak terlepas dari berbagai masalah. Setidaknya ada 3 agenda yang bisa diidentifikasi dan akan dibahas dalam rangkaian kegiatan webinar dan seminar ini yaitu: (a) permasalahan kecemburuan yang ditimbulkan di daerah terkait besaran insentif, fasilitas, dan perhatian pemerintah pusat; (b) rendahnya minat dokter umum untuk mengikuti program tersebut; dan (c) permasalahan dari pendekatan kontrak yang diterapkan dengan rentang kendali yang terlalu luas.

Rangkaian webinar dan seminar ini bertujuan untuk membahas berbagai kendala tersebut dan mencoba mencari solusi agar program Nusantara Sehat ini bisa lebih baik. Rangkaian kegiatan ini merupakan salah satu agenda dari Masyarakat Praktis (Community of Practice) Aplikasi Sistem Kontrak di Sektor Kesehatan yang digagas sejak 2-3 tahun yang lalu.

Dalam beberapa waktu terakhir, dunia kesehatan di Indonesia dikejutkan dengan munculnya “bencana kesehatan”(istilah yang digunakan Kompas) di Kabupaten Asmat dengan banyaknya balita yang kurang gizi, menderita penyakit, dan akhirnya meninggal dunia. Salah satu penyebabnya adalah kurang tersedianya atau kurang meratanya distribusi tenaga kesehatan di pelosok Kabupaten Asmat.

Dengan konteks aktual demikian, webinar bulan ke-3 ini akan mengangkat isu tersebut dalam perspektif Sistem Kontrak dalam Program Nusantara Sehat untuk menjangkau daerah sulit seperti Kabupaten Asmat, sekaligus untuk mencari solusinya. Dalam perspektif tersebut, mungkinkah Program Nusantara Sehat diserahkan kepada pihak ketiga yang terpercaya sehingga bencana kesehatan seperti di Asmat tidak terulang lagi?

TUJUAN

Seminar dan Webinar bulan ke-3 ini bertujuan:

1. Mendiskusikan penyebab terjadinya bencana kesehatan di Kabupaten Asmat
2. Mendiskusikan sistem kontrak yang diterapkan dalam Program Nusantara Sehat, dan mencari solusinya.
3. Mendiskusikan peluang organisasi profesi seperti IAKMI untuk menjadi pihak ketiga dalam Program Nusantara Sehat di daerah sulit.
   
   

NARASUMBER

• Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Kemenkes RI
• IAKMI
• Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD

PESERTA

• Peserta individu atau berkelompok, baik hadir langsung maupun melalui webinar.
• Peserta berasal dari:
  • Kemenkes RI
  • Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran program Nusantara Sehat
  • Donor Agency
  • IAKMI
  • JKKI
  • FKM
  • FK
  • Poltekkes
  • Stikes
  • LSM Kesehatan
  • Yayasan keagamaan
  • Lembaga konsultasi kesehatan.
  • CoP Aplikasi Sistem Kontrak di Sektor Kesehatan
  • Peminat lainnya

WAKTU DAN TEMPAT

• Hari: Jumat 19 Januari 2018; Jam 09.00 – 11.00 WIB.
• Tempat: Kampus FK UGM
  
  

METODE

Webinar, dan seminar.
Kegiatan ini dapat diakses melalui webinar:

Registration URL: https://attendee.gotowebinar.com/register/3908545420620260609 
Webinar ID: 684-493-987

AGENDA

Bulan III : Jumat 19 Januari 2018
Tema     : Sistem Kontrak dalam Program Nusantara Sehat (Studi Kasus di Kabupaten Asmat)

PENDAFTARAN

Peserta yang berminat dapat mendaftar ke:

Maria Adelheid Lelyana
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
HP: 08132970006

EXPERT MEETING

Strategi Penguatan Pelayanan Primer Untuk Mendukung Sustainabilitas Program JKN

  Latar Belakang

Beban biaya kesehatan yang diselenggarakan melalui program JKN dari tahun ke tahun semakin besar bahkan ketidakseimbangan (gap) antara penerimaan iuran dengan biaya pelayanan peserta BPJS Kesehatan cenderung meningkat. Pada 2014 defisit anggaran mencapai Rp 3,3 triliun, bertambah menjadi Rp 5,7 triliun 2015 dan Rp9,7 triliun pada 2016. Pada semester pertama 2017, defisit BPJS Kesehatan telah mencapai Rp 5,8 triliun dan diperkirakan akan bertambah menjadi sekitar Rp 9 triliun pada akhir tahun. Bila kondisi ini tidak segera diatasi maka peningkatan beban kuratif tersebut akan berdampak tidak tercapainya sustainabilitas program JKN.

Untuk mengatasi hal tersebut antara lain perlu dilakukan kajian secara komprehensif seluruh mata rantai pelayanan kesehatan mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif baik dalam lingkup Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) maupun Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah adanya keseimbangan antara upaya promotif/preventif dan kuratif/rehabilitatif.

Sistem pembayaran secara kapitasi yang saat ini dilaksanakan di tingkat fasilitas kesehatan primer, yang semula diharapkan akan meningkatkan upaya promotif/preventif di masyarakat, masih ada kecenderungan mengedepankan aspek upaya kuratif.

Dihadapkan pada kondisi tersebut di atas muncul beberapa isu penting terkait dengan pelayanan primer dalam hubungannya dengan sustainabilitas program JKN sebagai berikut:

• Data menunjukan bahwa tingkat severity masyarakat pada umumnya 70% - 80% di tingkat severity I dan II yang seharusnya sebagian besar diantaranya dapat ditangani di tingkat pelayanan primer, namun dirujuk ke rumah sakit sehingga berdampak kepada tingginya biaya pelayanan kesehatan.
• Tingkat rujukan dari pelayanan primer ke rumah sakit yang masih relatif tinggi antara lain disebabkan oleh:
  • terbatasnya kemampuan sarana prasarana pelayanan primer;
  • belum optimalnya tingkat kompetensi tenaga medis untuk mencapai 155 kompetensi dokter layanan primer;
  • sikap masyarakat yang masih cenderung memilih berobat/dirujuk ke rumah sakit/dokter spesialis.
  • Dengan makin tingginya tingkat pelayanan peserta BPJS Kesehatan di pelayanan primer (khususnya puskesmas) maka beban pelayanan kuratif semakin tinggi dan dikhawatirkan kurang optimalnya pelaksanaan program promotif/preventif di kesehatan masyarakat.
  • Sejauh mana pemanfaatan dan optimalisasi anggaran untuk program UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) di pelayanan primer berdampak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
  • Analisa biaya tentang pengaruh penguatan pelayanan primer terhadap penurunan beban biaya pelayanan kesehatan

Dengan adanya berbagai isu penting di atas khususnya yang terkait dengan strategi penguatan pelayanan primer untuk mendukung sustanabilitas JKN, maka diperlukan kajian yang mendalam dan strategis untuk mencari solusi yang melibatkan seluruh stakeholders kesehatan. Forum expert meeting/temu pakar yang diselenggarakan oleh IndoHCF ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dalam penguatan pelayanan primer di Indonesia.

  Tujuan

1. Melakukan identifikasi terhadap berbagai permasalahan aspek pelayanan kesehatan primerdalam kaitan sustanibilitas program JKN
2. Mencari solusi strategis tentang peran pelayanan primer dalam meningkatkan sustainabilitas program JKN
   
   

Keluaran

Rekomendasi tentang upaya yang perlu dilakukan oleh para stakeholder dalam upaya penguatan pelayanan primer untuk mendukung sustainabilitas JKN.

Peserta Kegiatan

Temu pakar ini diikuti oleh para pakar dan stakeholder dari masing-masing bidang, di antaranya:

1. Regulator
2. Akademisi
3. Jajaran Dinas Kesehatan & penyelenggara pelayanan primer
4. Asosiasi Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Primer, Profesi
5. Praktisi dan pemerhati kesehatan khususnya tentang pelayanan primer
6. Stakeholders pelayanan primer lainnya yang terkait.
   
   

  Tempat & Waktu

Hari / tanggal : Sabtu / 27 Januari 2018
Waktu            : 08.00 – 13.00
Tempat          : Djakarta Room, Raffles Hotel Jakarta, lantai 2, Ciputra World 1,
                       Jalan Prof. Dr. Satrio Kav 3 - 5, Jakarta Selatan

  Agenda Kegiatan

Reportase kegiatan

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM

Refleksi Kebijakan Kesehatan Tahun 2017:
Apakah Fragmentasi Sistem Kesehatan Bertambah?

Setelah merenungkan berbagai hal dan perkembangan yang terjadi pada tahun 2017, ada pemikiran mendalam (refleksi) mengenai fragmentasi di sistem kesehatan. Kasus yang diamati pada awal 2017 mengenai implementasi JKN menyimpulkan ada 2 jalur dalam sistem kesehatan yang kurang “berkomunikasi”. Silahkan klik untuk membaca slide sesi 1: Perkembangan situasi di tahun 2017.
Dua jalur tersebut adalah yang mengikuti Kelompok UU pertama di sektor jaminan kesehatan yang tersentralisasi (UU SJSN dan UU BPJS), dan Kelompok kedua yang mengikuti UU Pemerintahan daerah dan berbagai UU di sektor kesehatan yang menggunakan prinsip desentralisasi.

  Apa yang Terjadi?

Dua jalur UU ini menjadi asal dari fragmentasi sistem kesehatan. Penyebab utama fragmentasi di lapangan adalah terpisahnya penggunaan data untuk keputusan di 2 jalur tesebut. Data yang ada di BPJS dikelola secara sentralistik dengan tidak dilakukan analisis bersama otoritas kesehatan di level kecamatan, kabupaten, propinsi, dan nasional. Dengan demikian keputusan-keputusan di sektor kesehatan di pemerintah pusat dan propinsi/kabupaten selama 4 tahun ini tidak menggunakan data BPJS. Kasus yang dibahas dalam Refleksi ini adalah pelayanan TB, dan pelayanan RS.

1. Di program TB, tersedia sistem pengelolaan program di level Kabupaten/Kota. Akan tetapi sistem yang mempunyai tenaga ahli TB ini ini tidak dimanfaatkan oleh BPJS untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Pengelola TB tidak dapat mengakses ke BPJS yang seharusnya bisa dianalisis. Pada tahun keempat, pengelola TB semakin sulit mengukur efisiensi dan akuntabilitas program TB. Silahkan klik untuk membaca analisis detilnya, Materi sesi 2: Fragmentasi pelayanan TB
   
   
2. Di dalam sektor RS, pemerintah daerah tidak mempunyai gambaran mengenai penggunaan dana klaim untuk respons. Pembangunan rumah sakit dan pelayanan yang cenderung ada di Jawa tanpa ada dana kompensasi. Bagaimana dampak terhadap klaim INA-CBG?. Di dalam konteks RS, tidak ada transparansi mengenai mengapa terjadi defisit di BPJS. Penyebab defisit selama 4 tahun ini tidak pernah dibahas dengan jelas. Analisis ini sebenarnya menyangkut peran Pemda dalam mengurangi defisit dan peningkatan efisiensi. Silahkan klik untuk analisis detilnya, Materi sesi 3: Fragmentasi di pelayanan Rumah sakit

  Apa Akibatnya?

Terjadi fragmentasi sistem kesehatan antara jalur BPJS dan jalur sistem kesehatan. Akibatnya fragmentasi ini menghambat tercapainya tujuan sistem kesehatan dalam hal pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan. Dua kasus yang dibahas hanya merupakan contoh. Masih banyak kasus yang dapat dibahas antara lain pelayanan penyakit jantung, pelayanan kanker, sampai ke pelayanan hemodialiasis.

  Apa yang Menarik dari Aspek Hukum?

Situasi penggunaan data yang terpisah ini ternyata dibenarkan oleh UU di masing-masing jalur. Pasal-pasal dalam UU SJSN dan UU BPJS tidak ada yang dilanggar oleh cara penggunaan data BPJS saat ini. Selama 4 tahun pertama (2014- 2017) BPJS tidak mempunyai kesalahan dalam hal penggunaan data dari perspektif UU SJSN dan UU BPJS. Hal ini juga terkait dengan fakta bahwa UU SJSN dan UU BPJS menyatakan bahwa BPJS bertanggung-jawab langsung ke Presiden, sehingga tidak perlu ada kewajiban menyerahkan data ke Kementerian Kesehatan. Baru pada akhir tahun 2017, ada Inpres mengenai penyerahan data secara berkala ke Kementerian Kesehatan.

  Prinsip Apa yang Dilanggar dalam Fragmentasi Ini?

Walaupun secara hukum tidak ada aturan yang dilanggar, prinsip Good Governance tidak dijalankan dengan baik dalam kebijakan JKN. Dalam hal ini tidak ada tranparansi dan akuntabilitas berbagai keputusan dalam JKN yang sebenarnya dapat diperoleh dari data BPJS. Akibatnya partisipasi berbagai stakeholder berkurang dalam membuat keputusan penting untuk mengatasi defisit BPJS . Salah satu contoh, keahlian dari para pakar TB dan sistem pelayanan TB dapat dipergunakan untuk mengurangi cost pelayanan TB yang dibayar oleh BPJS. Contoh partisipasi lain, andaikata data BPJS dapat dianalisis, provinsi dan kabupaten yang membelanjakan dana BPJS lebih besar dari penerimaan BPJS, perlu untuk share kekurangannya. Tarif premi PBI yang dibayar pemerintah daerah dapat bervariasi sesuai dengan ketersediaan fasilitas kesehatan sehingga pemimpin daerah di tempat yang sulit aktif membayar premi.

  Apa yang Sebaiknya Dilakukan Di Masa Depan?

Situasi fragmentasi sistem kesehatan seperti ini tidak dapat dibiarkan terus menerus. Data BPJS (termasuk data keuangan) perlu dianalisis di berbagai level pemerintahan untuk dasar membuat keputusan untuk mengatasi berbagai permasalahan pelaksanaan JKN, keuangan BPJS, pemerataan, dan mutu pelayanan kesehatan. Dalam jangka pendek berdasarkan Inpres No 8 Tahun 2017, data BPJS diharapkan dapat diserahkan ke Kementerian Kesehatan secara berkala. Berbasis data yang ada, diharapkan Kemenkes dapat membuat keputusan yang lebih baik. Di samping itu diharapkan dengan kekuatan UU Pemerintah daerah, seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota dapat akses ke data BPJS.

Dalam jangka panjang, setelah pemilihan umum 2019, diharapkan ada revisi UU SJSN dan UU BPJS agar lebih cocok dengan UU Pemerintahan Daerah dan berbagai UU yang ada di sektor kesehatan. Sifat sentralistik dari UU SJSN dan UU BPJS perlu disesuaikan dengan kebijakan desentralisasi kesehatan yang telah mewarnai sektor kesehatan di Indonesia.

Bahan lengkap Kaleidoskop dan Refleksi Kebijakan Kesehatan tahun 2017 dapat di klik pada link berikut

kaleidoskop

Penulis: Laksono Trisnantoro (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Di akhir tahun 2017, PKMK FK UGM menyelenggarakan pertemuan yang membahas mengenai kaleidoskop 2017 dan refleksinya. Topik kunci refleksi tahun ini adalah fragmentasi sistem pelayanan kesehatan yang terlihat semakin membesar. Sebagai pembukaan, Shita Listyadewi, PhD (moderator) mempersilahkan Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD memaparkan situasi sistem kesehatan di tahun 2017. Beliau menjelaskan ada 2 jalur dalam sistem pendanaan kesehatan yang tidak dikelola secara bersama, yaitu jalur 1 (UU Kesehatan, UU RS, UU Pemda) dan jalur 2 (UU SJSN dan UU BPJS). Di lain sisi, sistem sentralistik (BPJS Kesehatan) dan sistem desentralisasi (Kemenkes) justru menjadikan sistem kesehatan terfragmentasi. Beberapa contoh fragmentasi di pelayanan TB dan rumah sakit ternyata juga terkait dengan belum meratanya supply side, mismatch JKN, dan belum optimalnya peran Pemda. Penggunaan data untuk pengambilan keputusan juga belum ada koordinasi antara BPJS Kesehatan dan Dinkes di daerah.

Fragmentasi pelayanan TB dijelaskan lebih detail oleh Prof. Tjandra Yoga Aditama dan Prof. Adi Utarini dari aspek dinamika regulasi, revenue collection, pooling, dan purchasing. Prof Tjandra menyatakan bahwa fragmentasi dalam pelayanan TB bahkan sudah terjadi sebelum era JKN dan saat ini akhirnya semakin besar. Salah satu akibat dari fragmentasi yang ditekankan adalah inefisiensi pembiayaan, masih dijumpai out of pocket, belum optimalnya sistem rujukan dan mutu layanan TB. Dijumpainya kasus tidak semua pasien TB ditanggulangi dengan program saat ini bukan sekedar permasalahan koordinasi, melainkan juga belum terlibatnya sektor swasta dalam penanganan kasus TB. Di lain sisi, akses data JKN sangat terbatas dan tidak ada koordinasi antar 2-pool baik dari sistem pembiayaan maupun sistem pencatatan dan pelaporan. Dalam sesi diskusi juga muncul isu menarik bahwa fragmentasi juga dapat terjadi antara isu manajemen dan isu pelayanan.

Terkait dengan fragmentasi di pelayanan rumah sakit, Prof. Laksono menjelaskan bahwa isu pemerataan dan ketidakadilan masih menonjol. Salah satunya terlihat dari kesenjangan tingkat pemanfaatan klaim INA-CBG di rumah sakit antar daerah dan perkembangan rumah sakit yang masih terpusat di Jawa. Pada akhirnya akan berdampak pada masalah equity dan mutu pelayanan di rumah sakit. Bapak Anung dan tim provinsi DIY juga menekankan bahwa kesulitan mendapatkan data JKN tetap terjadi sampai saat ini. Keterbatasan data ini cukup menyulitkan pengambil keputusan untuk mengidentifikasi daerah mana yang paling berkontribusi terhadap mismatch JKN dan menentukan formula pembagian peran pusat dan daerah. Selaku Bupati Kulon Progo; dr. Hasto Wardoyo Sp.OG(K) juga menegaskan bahwa adanya fragmentasi seperti saat ini menjadi constraint dalam pemberian pelayanan. Situasi unlimited dalam pembiayaan kesehatan juga patut untuk dikaji kembali sampai tataran di perbaikan kebijakan yang menambahkan komponen peran dari Pemda.

Reporter : Budi Eko Siswoyo

 {jcomments on}