FORUM NASIONAL V
JARINGAN KEBIJAKAN KESEHATAN

Tema :

"Tantangan Kebijakan Kesehatan dalam Pemerataan Kesehatan di Era Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dan Masih Tingginya Hambatan
dalam Pencapaian MDG 4,5 dan 6"

Sub Tema :

Kelompok Kebijakan HIV/AIDS:
"Mengintegrasikan Upaya Penanggulangan HIV dan AIDS ke dalam Sistem Kesehatan"

Bandung, 24 - 27 September 2014

  PENDAHULUAN

Tahun 2015 merupakan tahun yang sangat strategis bagi penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia. Pertama, tahun depan merupakan awal pemerintahan baru yang memiliki visi dan misi kesehatan yang berbeda dengan pemerintahan yang saat ini. Kedua, tahun ini juga merupakan awal dari pelaksanaan Rencana Strategi dan Aksi Nasional Penanggulangan AIDS 2014-2019. Ketiga, tahun 2015 merupakan tahun awal untuk pelaksanaan model pendanaan program penanggulangan AIDS yang baru. Adanya perubahan-perubahan ini menuntut kita untuk selalu memantau dan mengawal pelaksanaan program penanggulangan AIDS agar semakin mampu untuk merealisasikan tujuan dari penanggulangan AIDS itu sendiri yaitu menurunkan hingga meniadakan infeksi HIV baru; menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS; meniadakan diskriminasi terhadap orang dengan HIV dan AIDS (ODHA); meningkatkan kualitas hidup ODHA; dan mengurangi dampak sosial ekonomi dari HIV dan AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat (Permenkes No. 21 tahun 2013).

Salah satu agenda kebijakan strategis yang ingin dikembangkan dalam upaya penanggulangan AIDS ke depan seperti termuat dalam rancangan SRAN 2015-2019 adalah memperkuat integrasi upaya penanggulangan AIDS ini ke dalam sistem kesehatan. Munculnya agenda ini merupakan bentuk kesadaran akan kenyataan bahwa upaya yang selama ini dilakukan masih mencerminkan pendekatan vertikal dan sangat didominasi oleh pusat baik pemerintah maupun mitra pembangunan internasional. Hal ini bisa terjadi karena sumber pembiayaan utama untuk penanggulangan AIDS masih sangat didiminasi oleh pusat. Pendekatan yang selama ini dilakukan berlum menunjukkan pelaksanaan sistem kesehatan yang terdesentralisasi. Peran daerah masih terbatas pada pelaksana program nasional pada satu sisi dan kebijakan daerah yang telah dibuat belum dilaksanakan secara konsisten pada sisi yang lain.

  TUJUAN

1. Menyajikan hasil penelitian terkait dengan dengan upaya penanggulangan AIDS dan sistem kesehatan
2. Membahas tentang strategi dan format integrasi upaya penanggulangan AIDS ke dalam sistem kesehatan untuk memperkuat pencapaian tujuan penanggulangan AIDS dan menjamin keberlangsungan upaya ini di masa depan.
3. Menyediakan rekomendasi kontekstual dan operasional bagi integrasi upaya penanggulangan AIDS ke dalam sistem kesehatan.
4. Memperkuat jaringan peneliti dan pengamat kebijakan HIV dan AIDS di Indonesia sebagai upaya untuk melakukan monitoring terhadap kinerja implementasi kebijakan AIDS di Indonesia

Waktu Kegiatan

Kegiatan ini akan dilaksanakan bersamaan dengan Forum Nasional V Jaringan Kebijakan Kesehatan pada:
Hari, tanggal : Rabu – Sabtu, 24 – 27 September 2014
Tempat          : Trans Studio Bandung (Hari 1 & 2) dan Malaka Hotel
                        (Hari 3 & 4, to be confirm) Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat

  AGENDA KEGIATAN

Rabu, 24 September 2014

Kamis, 25 September 2014

Jumat, 26 September 2014

Sabtu, 27 September 2014

  PESERTA

Forum ini mengundang para para pengambil kebijakan, akademisi (dosen, staf pengajar), peneliti, praktisi kebijakan kesehatan, atau semua pihak yang tertarik dengan kebijakan HIV/AIDS untuk mengikuti kegiatan ini.

  Pendaftaran dan Tempat Penyelenggaraan

Wisnu Firmansyah atau Sri Hartuti
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Gedung IKM Sayap Utara Lt. 2, Fakultas Kedokteran UGM
Jl. Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta 55281
Ph. /Fax : (0274) 549425 - hunting
Mobile : 081215182789 (Wisnu) dan 081931734353 (Sri Hartuti)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. atau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : www.kebijakankesehatanindonesia.net  atau www.kebijakanaidsindonesia.net 

KERANGKA ACUAN
Kelompok Pengembangan Kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak di Indonesia

dalam

FORUM NASIONAL V JARINGAN KEBIJAKAN KESEHATAN KERJA SAMA
Jaringan Kebijakan Kesehatan

Tema :

"Tantangan Kebijakan Kesehatan dalam Pemerataan Kesehatan
di Era Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dan Masih Tingginya
Hambatan dalam Pencapaian MDG 4,5 dan 6"

Sub Tema :

Kelompok Kerja Kesehatan Ibu dan Anak (KIA):
"Perumusan Rekomendasi Program dan Kebijakan KIA melalui
Pembelajaran Implementasi Program dan Inisiatif Perencanaan KIA"

Hotel Trans Luxury, Bandung
24- 26 September 2014

 Pendahuluan:

Indonesia menghadapi cukup banyak tantangan dalam mencapai target MDGs (4) dan MDGs (5). Data terakhir menunjukan kenaikan yang drastis pada Angka Kematian Ibu (AKI) yaitu 359 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012). Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) mengalami penurunan yang lambat (SDKI, 2012). Padahal tidak sedikit upaya kebijakan maupun program kesehatan yang telah digagas sebelumnya untuk dapat menyelesaikan permasalahan di bidang Kesehatan Ibu Anak (KIA). Maka evaluasi dan rekomendasi terhadap program KIA dari segi perencanaan hingga implementasinya menjadi fokus utama dalam Fornas ke V JKKI.

Era desentralisasi dan Jaminan Kesehatan Nasional juga menimbulkan tantangan tersendiri. Identifikasi faktor penghambat dan pendukung terhadap proses perumusan, pengembangan dan implementasi kebijakan KIA di era ini penting dilakukan. Minimnya alokasi anggaran pemerintah untuk program KIA dan belum terwujudnya integrasi antar lintas sektoral dan antara pusat – daerah merupakan sebagian dari kebutuhan akan perencanaan dan implementasi yang lebih strategis.

Diperlukan pengkaijan terhadap perencanaan kesehatan berdasarkan bukti serta analisa bottleneck yang telah ada di Indonesia. Peran para akademisi serta praktisi kesehatan saat ini untuk mendukung perbaikan perencanaan kesehatan di Indonesia melalui Investment Case, Sister Hospital, EMaS, Millennium Acceleration Framework (MAF), Microplanning Puskesmas dan ASIA diharapkan dapat menjadi sumber rekomendasi. Akselerasi antara pusat dan daerah dalam strategi menurunkan AKI, AKB dan AKABA di Indonesia harus diwujudkan. Melalui Fornas JKKI ke V ini selain pemaparan akan evaluasi hingga rekomendasi program dan kebijakan KIA diharapkan dapat terbangun jaringan peneliti dan pengamat kebijakan KIA di Indonesia yang mampu saling berkoordinasi.

Terdapat ageda pelatihan penyusunan policy brief hari ke-3, dengan tujuan menghasilkan policy brief untuk pemerintahan yang baru. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi pemerintahan yang baru agar dapat merumuskan kebijakan dengan landasan yang kuat melalui pertimbangan rekam jejak program maupun kebijakan yang telah atau sedang berlangsung di Indonesia. Penentuan program dan kebijakan baru maupun keberlanjutan dari yang telah terlaksana dilakukan melalui tahap perolehan rekomendasi dari para peneliti dan pemerhati kebijakan KIA sebagai bentuk sumbangsih kepada bangsa. Sehingga diharapkan melalui Fornas V JKKI ini akan tercipta bentuk komunikasi yang terarah dan strategis antara pembuat rekomendasi (peneliti dan pengamat) dengan pemangku kepentingan. Berbagai rekomendasi (program maupun penelitian) dapat teridentifikasi dengan jelas terutama penyusun kebijakan KIA di masa mendatang.

  Tujuan:

1. Membahas pendekatan perencanaan kesehatan berdasarkan bukti serta analisa bottleneck yang telah ada di Indonesia dan bagaimana para akademisi serta praktisi kesehatan dapat mendukung perbaikan perencanaan kesehatan di Indonesia, melalui pemaparan hasil pembelajaran dari:
   1. Penelitian terbaru di bidang kesehatan ibu dan anak di Indonesia
   2. Inisiatif Perencanaan & Penganggaran Berbasis Bukti Sektor KIA (Investment Case) di Provinsi Papua
   3. Program Sister Hospital di NTT
   4. Program Expanding Maternal and Neonatal Survival (EmaS) di Jawa Tengah
   5. Millennium Acceleration Framework (MAF)
   6. Integrated Microplanning (IMP) Puskesmas di Provinsi Papua
   7. Inisiatif Analisis Situasi Ibu dan Anak (ASIA)
   8. District-Team Problem Solving (DPTS) di level nasional dan daerah
   9. Program penguatan kepemimpinan dan tatakelola pemerintahan untuk kesehatan USAID-Kinerja
2. Mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung perumusan, pengembangan dan implementasi kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak di era desentralisasi
3. Menyediakan rekomendasi bagi penyusunan kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak di masa depan
4. Membangun jaringan peneliti dan pengamat kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak di Indonesia sebagai upaya untuk melakukan monitoring terhadap kinerja implementasi program dan kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak

  Waktu Kegiatan

Kegiatan ini akan dilaksanakan bersamaan dengan Forum Nasional V Jaringan Kebijakan Kesehatan.

Hari, tanggal  : Rabu – Jumat, 24 – 26 September 2014
Tempat         : Hotel Trans Luxury, Bandung

Agenda Kegiatan:

  Peserta

Forum ini mengundang para para pengambil kebijakan, akademisi (dosen, staf pengajar), peneliti, praktisi kebijakan kesehatan, atau semua pihak yang tertarik dengan kebijakan Kesehatan Ibu Anak (KIA) untuk mengikuti kegiatan ini.

  Keterangan lebih lanjut:

Wisnu Firmansyah
Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Gedung IKM Sayap Utara Lt. 2, FakultasKedokteran UGM
Jl. Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta 55281
Ph. /Fax : +62274-549425 (hunting)
Mobile :+62 812 15182789
Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
Website : www.kebijakankesehatanindonesia.net  

KERANGKA ACUAN (TOR)
Kelompok Kerja Pembiayaan Kesehatan Indonesia

dalam

FORUM NASIONAL V JARINGAN KEBIJAKAN KESEHATAN KERJA SAMA
Jaringan Kebijakan Kesehatan

Tema :

"Tantangan Kebijakan Kesehatan dalam Pemerataan Kesehatan di Era Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dan Masih Tingginya Hambatan
dalam Pencapaian MDG 4,5 dan 6"

Sub Tema :

Kelompok Kerja Pembiayaan Kesehatan:
"Tantangan Kebijakan Pembiayaan Kesehatan dalam Era JKN"

Komplek Trans Studio, Bandung
24- 26 September 2014

  PENDAHULUAN

Jaminan Kesehatan Nasional sebagai amanat UU No 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) telah terselenggara di Indonesia pada awal 1 Januari 2014. Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah menyebabkan reformasi pembiayaan kesehatan di Indonesia. Tujuan JKN yaitu tercapainya keadilan pelayanan kesehatan. Kebijakan JKN ini untuk mendorong terpenuhinya ketidakmerataan di berbagai wilayah di Indonesia terhadap ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan akses pelayanan kesehatan karena kondisi geografis yang berbeda. Di lain pihak, UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan mengatur besaran anggaran kesehatan pusat yaitu 5 persen dari APBN di luar gaji, sedangkan APBD Propinsi dan Kab/Kota adalah 10 persen di luar gaji, dengan peruntukannya 2/3 untuk pelayanan publik. Hal yang menarik adalah anggaran pemerintah pusat dari tahun ke tahun yang rawan akan pemotongan anggaran karena keterbatasan celah fiskal.

Sumber pembiayaan di Indonesia (2005-2011) dari data NHA 2013 (Soewondo et. al. 2013) mengalami dinamika yang menarik. Peningkatan sumber anggaran ini terutama diarahkan untuk biaya pengobatan (kuratif), namun bagaimana dengan anggaran untuk program promotif dan preventif. Penelitian di berbagai propinsi menunjukkan bahwa pembiayaan untuk pelayanan kesehatan preventif dan promotif masih rendah (data dari studi PHCFBS dan PBB). Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah menganggap bahwa pelayanan kesehatan preventif dan promotif di tingkat primer merupakan tanggung jawab pusat. Akibatnya di berbagai daerah, APBD untuk operasional Puskesmas hampir tidak ada.

Dalam situasi pembiayaan kesehatan yang dinamis ini, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia yang dimulai sejak 1 Januari tahun 2014 memberikan andil yang besar terhadap reformasi sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia. JKN diharapkan secara bertahap menjadi tulang punggung untuk mencapai Universal Health Coverage di tahun 2019 sebagaimana diamanatkan Undang-Undang. Beberapa isu penting pada pembiayaan JKN ini yaitu apakah manfaat JKN dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di daerah dan apakah anggaran investasi kesehatan meningkat baik di level k-Kementrian k-Kesehatan maupun di pemerintah daerah. Investasi kesehatan yang dimaksud adalah infrastruktur, peralatan, dan investasi sumber daya manusia. Situasi ini akan dibahas dalam sesi-sesi khusus untuk Monitoring Jaminan Kesehatan Nasional dengan pertanyaan kritis: Apakah JKN akan memperburuk situasi pemerataan pelayanan kesehatan di Indonesia?

Untuk mendukung rekomendasi kebijakan pembiayaan kesehatan dapat disosialisasikan dengan baik, forum JKKI ini juga mengagendakan penyusunan policy brief pada hari ke-3. Tujuan pelatihan ini adalah menghasilkan berbagai policy brief untuk pemerintahan yang baru.

Peran pemerintah, akademisi, peneliti, pemerhati kesehatan, dan masyarakat saat ini sangat dibutuhkan untuk mendukung berjalannya JKN di Indonesia serta membantu penyempurnaan sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia. Akselerasi antara pusat dan daerah dalam strategi pemerataan dan keadilan pelayanan kesehatan di Indonesia harus diwujudkan. Melalui Fornas JKKI ke V ini selain pemaparan evaluasi JKN dan rumusan rekomendasi program dan kebijakan pembiayaan kesehatan, forum ini diharapkan dapat membangun jaringan peneliti dan pengamat kebijakan pembiayaan kesehatan di Indonesia yang saling berkoordinasi.

  TUJUAN

1. Membahas reformasi pembiayaan kesehatan di Indonesia
   1. Hasil-hasil penelitian pembiayaan kesehatan di Indonesia, termasuk NHA dan berbagai studi lainnya.
   2. Monitoring dan Evaluasi JKN: Studi awal Pelaksanaan di awal tahun 2014
2. Mengidentifikasi permasalahan pembiayaan kesehatan di Indonesia
3. Mengusulkan rekomendasi yang bisa dihasilkan untuk penyusun kebijakan pembiayaan kesehatan
4. Membangun jaringan peneliti dan pengamat kebijakan pembiayaan kesehatan di Indonesia sebagai upaya untuk melakukan monitoring kebijakan sistem pembiayaan kesehatan Indonesia.

  WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan ini akan dilaksanakan bersamaan dengan Forum Nasional V Jaringan Kebijakan Kesehatan.

Hari, tanggal :Rabu – Jumat, 24 – 26 September 2014
Tempat         :Komplek Trans Studio, Bandung

  Agenda Kegiatan:

  PESERTA

Forum ini mengundang para para pengambil kebijakan, akademisi (dosen, staf pengajar), peneliti, praktisi kebijakan kesehatan, atau semua pihak yang tertarik dengan kebijakan Pembiayaan Keseghatan di Indonesia untuk mengikuti kegiatan ini.

  Keterangan lebih lanjut:

Wisnu Firmansyah
Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Gedung IKM Sayap Utara Lt. 2, FakultasKedokteran UGM
Jl. Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta 55281
Ph. /Fax : +62274-549425 (hunting)
Mobile :+62 812 15182789
Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
Website : www.kebijakankesehatanindonesia.net  

Buku ini merupakan karya Prof. dr. Moh. Hakimi, Sp.OG(K) PhD. Latar belakang penyusunan buku ini ialah penulis berharap dokter dapat memberikan bukti terbaik untuk pertanyaan klinis atau evidence based. Selain itu, praktisi kesehatan tidak memiliki cukup waktu untuk membahas satu hal. Evidence based ini menggantikan paradigma lama yaitu praktek kedokteran yang didominasi pengalaman atau experience based practice. Awal tahun 80-an, ada paradigma baru yaitu praktek kedokteran harus berbasis bukti, kita tidak lagi menekankan intuisi. Mengapa hal ini penting? Jadi, hal yang kita (dokter-Red) lakukan sudah diteliti dan terbukti bermanfaat. Praktisi kesehatan abad 21 harus memahami kosa kata baru di evidence based practice. Praktek kedokteran merupakan praktek seumur hidup atau selalu baru, ada pengetahuan, tata cara, harapan, jadi kita perlu melakukan yang terbaik untuk pasien, kita perlu dokter yang mengevaluasi diri dan meningkatkan kompetensinya dengan banyak sumber terbaru. Selain itu, dunia kedokteran atau kesehatan kita membutuhkan Kemkes yang mendukung, misalnya dengan berlangganan Cochrane Library seperti yang sudah dilakukan Malaysia. Tidak heran, banyak warga Indonesia yang berobat ke Malaysia berkat perkembangan tersebut.

dr Mubasysyr Hasanbasri, MA sebagai pembahas dalam acara ini menyatakan, praktek kedokteran ialah praktek yang mengobati. Poin pertama yang disampaikan pembahas, FK sendiri ingin dokter berbasis pada science. FK mempromosikan agar ide ini terjadi, namun, banyak juga dokter yang tidak berfokus pada evidence tetapi berfokus pada obat. Poin kedua ialah konteks buku ini di Indonesia, provider pengobatan bukan hanya dokter, malah lebih banyak yang lain. Praktek pengobatan yang tidak berbasis science ini harus diamati, agar lebih berhati-hati. Hal ini diperparah sayangnya masyarakat percaya dengan iklan seperti 'kesembuhan' dari pengobatan alternatif. Jika secara professional, maka pemberi layanan akan disumpah demi kepentingan pasien. Namun sayangnya, Kemkes membiarkan praktek ini, sementara dokter ingin masyarakat lebih peduli dengan praktek pengobatan. Misalnya negara tetangga yaitu Malaysia, standar pengobatannya sudah terbuka. Poin ketiga ialah tanggung jawab perguruan tinggi (PT) bagaimana membangun mahasiswa sebagai professional. Jika ingin mengkaji evidence, kita bisa menengok situs Cochrane. Evidence yang ditemukan Cochrane, lembaga yang mengkaji mana yang paling kuat dari banyak hasil evidence/penelitian.

Diskusi:

Nurjayati (Perpus UGM), treatment sakit di Belanda yaitu hanya diberi saran untuk beristirahat. Apakah psikologi masyarakat kita yang jika tidak diberi obat, maka akan sembuh sendiri atau sembuh karena sugesti dokternya?

Prof. Hakimi menjawab banyak dokter yang praktek menurut keyakinan masing-masing. "Nah, hal ini yang harus dikurangi melalui praktek berbasis bukti", tambah Hakimi. Jadi kondisinya, sistem pelayanan kesehatan dan praktek kedokteran yang sudah berbeda. Sistem pembayaran di luar negri dibayarkan oleh pihak ketiga. Perilaku dokter harus diatur dalam peraturan yang jelas, namun hal ini belum diatur di Indonesia. Dulu, dokter adalah dewa yang menentukan segala-galanya. Di era ini, dokter harus menjelaskan masalah dan memberi beberapa opsi pemecahannya.

dr. Mubasysyr menyatakan banyak faktor yang mempengaruhi, misalnya ada pihak farmasi yang mensponsori. Lalu keadaan ini diperparah dengan perlindungan konsumen yang masih buruk. Menuruut hemat saya, karena ini menyangkut hak asasi yang kuat, kita perlu membuat dan menegakkan legalitas obat, ungkap Mubasysyyr. Kemudian, Prof. Hakimi menjelaskan bahwa melalui The Cochrane Library, kita bisa cek obat yang kita konsumsi sesuai atau tidak. Harus ada pmberdayaan pasien.

dr. Mubasysyr menambahkan jika ada sistem kesehatan yang baik, pelayanan Negara kita bisa meningkat kualitasnya. Pemberdayaan masyarakat perlu kita lakukan dan ini bersifat kolektif, kita perlu melahirkan public health advocacy. Prof. Hakimi menegaskan perilaku dokter dan pasien yang tidak professional, banyak juga pasien self doctoring dan konsultasi ke dokter google. Watchfull waiting- menunggu tapi waspada, itu yang sebaiknya kita lakukan saat belum memutuskan tindakan medis apa yang diambil untuk kita atau saudara kita. Ada dokter yang terlihat sibuk sendiri-sendiri. Kita harus cari second opinion, dokter spesialis selalu mencari second opinion ke teman sejawatnya. Kita ada catatan RS yang bertanggung jawab itu. Malaysia dan Singapura, mereka lebih update dan ini bukan suatu hal yang aneh jika masayarakat Indonesia banyak yang berobat kesana. Maka, pekerjaan rumah kita ialah kepercayaan masyarakat harus diperbaiki. Belajar dari praktek di negara maju, kita bisa melihat statistik, mana RS yang melakukan operasi tertentu. Jadi kita bisa memilih, poinnya RS itu akuntabel bisa membangun kepercayaan.

Diskusi:

Sinse dan refleksiologi, bagaimana jika dilihat dari kacamata medis?

Prof. Hakimi menyatakan dua hal tersebut sudah diterima di Barat, asal aman, tidak apa-apa.

dr. Mubasysyr, menegaskan masalah dosis itu yang tidak jelas untuk oengobatan alternatif. Saya menganjurkan kita harus tahu obat tersebut dan kontennya. Lembaga pengawasan obat di Amerika, dan jika diteliti maka benaritu berbahaya. Kita harusnya meragukan. Kita ada di lautan pengobatan yang luar biasa, pengawasan obat dan provider layanan tidak jelas/tidak ketat.

Kesimpulan: kita harus mewaspadai praktek pengobatan yang tidak berbasis keilmuan dan kita harus mencari evidence sendiri. Semua harus ada bukti otentiknya.

  Video Rekaman

SESI I PART I

SESI I PART 2

SESI II PART 1

SESI II PART 2

{jcomments on}

PKMK kembali menggelar Diskusi Bulanan untuk para peneliti dan konsultannya. Kali ini, diskusi yang diangkat terkait dengan upaya pembelajaran online dan program KB. Diskusi diawali dengan sedikit gambaran dari dr. Rossi Sanusi, MPA, PhD. Pertemuan kedua, KM ialah cara menyampaikan info yang tepat pada waktu yang tepat. Supaya mempunyai daya saing yang lebih unggul. Melalui pelatihan, mentoring, wawancara untuk menggali orang yang lebih tahu.

Banyak langkah yang dilakukan untuk menyebarluaskan KM ini. Beberapa diantaranya: Mekanisme sederhana (lokakarya, magang dan sebagainya), melalui teknologi informasi (TI), process mapping dan conceptual frameworks serta communities of practices (COP). Apa yang dimaksud dengan COP? Seperti dijelaskan oleh Jean Lave dan Etiene Wanger, komunitas ini merupakan kelompok yang bekerja dalam suatu keahlian. Kemudian secara alami mereka tumbuh karena minat yang sama, atau khusus dibentuk untuk menambah pengetahuan, melalui berbagi informasi, dan pengalaman bersama.

Ini merupakan contoh best practice yang didanai USAID di bidang nurses, nursing dan mid wivery. dra. Retna Siwi Padmawati, MA kemudian memaparkan, program untuk pendidikan pekerja kesehatan yang fokus pada pengetahuan, bergantung pada resources dan pada materi yang tidak mudah diterapkan.

Poin penting yang digali oleh tema ini antara lain,

1. Apa kompetensi family training dan kompetensi?
2. Stratistik struktur grup.
3. Pergantian dan tantangan yang ada hubungannya dengan family planning.

Retna Siwi menyatakan usulan untuk pengembangan tema ini, tema family planning terlalu sederhana, maka harus diintegrasikan pada yang lebih besar dan agar tujuan pembelajaran yang terukur. Analisis selanjutnya, dunia kedokteran masih membutuhkan kompetensi non klinik misalnya: supply, logistik, manajemen dan lain-lain. Lalu diperlukan integrasi antar subjek dan tahun penelitian. Kadang apa yang disiapkan saat belajar tidak sesuai dengan kebutuhan saat kerja.

Preview penelitian ini 273 individu dan 65%-nya dari Asia, Afrika dan Amerika Tengah. Hampir pada seluruh kasus HIV/AIDS, tidak ada hubungan antara teori dan praktek, banyak instructor yang tidak menyediakan clinical services. Karena keterbatasan akses, kita bisa gunakan gateaway/internet.

Diskusi:

Trisasi (MMR UGM) menanyakan KB masih dipersepsikan berbeda, edukasinya: caranya bagaimana? Artikel ini 49 negara dengan 273 individu: partisipan ini sedikit, apakah ini mewakili keberhasilan program KB di negara masing-masing? KB ini banyak menyangkut faktor social agama yang mempengaruhi. Masalah sosial apa yang dihadapi para educator di beda benua.
Retna Siwi menjelaskan, jadi yang diteliti atau educator disini seperti mendaftar secara volunteer. Mereka tertarik dengan tema pendidikan online family planning. Riset ini mengikuti John Hopkins, karena terjadi ilmiah, maka siapapun bisa berkomentar. Educators nya juga belum jelas. Maka, ketika dicermati, penelitian ini untuk sharing (perilaku, cara berkomunikasi dan lain-lain) atau training (dari pengajar). Lebih jauh dalam artikel dikatakan bahwa penelitian ini lebih banyak ke sharing hasil diberlakukannya family planning.
Selengkapnya, silakan simak di sini:

Sharing best practices through online communities of practice: a case studyAnnamma Thomas, Grace P Fried, Peter Johnson, Barbara J Stilwell Human Resources for Health 2010, 8:25 (12 November 2010) Abstract | Full text | PDF