Analisis Kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak:
Bagaimana situasi Kematian Ibu dan Bayi di Indonesia.
Mengapa Terjadi Stagnasi Program? Apa usulan kebijakannya?
 

Penulis:

Tim PKMK FK Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Tim P2K3 Universitas Nusa Cendana Kupang
 

Pembahas :

1. Direktur Bina Kesehatan Ibu Kementerian Kesehatan RI *)
2. Direktur Bina Kesehatan Anak Kementerian Kesehatan RI *)
3. Kadinkes Propinsi Jawa Barat
4. Kadinkes Kab Ende NTT
    

Daftar Isi: Silahkan klik.

 Pengantar

 Analisis Kebijakan

 Pemetaan Intervensi

 Paket Policy Brief

Pengantar

Koordinator Jaringan Kebijakan Kesehatan Nasional
Dalam Forum Nasional IV

Selamat datang di Kupang dalam kegiatan Forum Nasional IV Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, Ph.DTahun 2013 merupakan tahun keempat penyelenggaraan Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan di Indonesia yang bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kebijakan Kesehatan dan Kedokteran Universitas Nusa Cendana Kupang. Tahun pertama penyelenggaraan diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada di Jakarta pada tahun 2010. Tahun ke dua diselenggarakan di Makassar bekerjasama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Pada tahun 2012, diselenggarakan Forum Nasional III bekerjasama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga di Surabaya. Forum nasional ini merupakan kelanjutan dari forum tahunan mengenai desentralisasi kesehatan yang diselenggarakan sejak tahun 2001.

Pada tahun ini, pengembangan Jaringan Kebijakan Kesehatan di Indonesia masuk pada tahap penting. Selama ini, pengelolaan Jaringan Kebijakan Kesehatan dilakukan secara informal dengan sistem yang longgar. Dalam pertemuan ini akan dikembangkan struktur organisasi Jaringan Kebijakan Kesehatan yang lebih baku.

Forum Nasional IV Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia tahun 2013 ini mengangkat tema : Tantangan Kebijakan Kesehatan Di Indonesia Dalam Menghadapi Stagnasi Pencapaian MDG 4 Dan MDG5 dan Semakin Meningkatnya Penyakit Tidak Menular Dan AIDS. Tema ini tentunya terkait dengan pelaksanaan BPJS di tahun 2014. Tahun ini merupakan tahun istimewa karena peserta Forum Nasional IV juga mengikuti Kegiatan KONAS IAKMI ke-12 dengan tema "Politik Membangun Kesehatan Bangsa". Diharapkan kerjasama dengan IAKMI ini memberikan manfaat bersama ke seluruh pihak.

Pada pertemuan nasional tahun ini terdapat tiga topik kebijakan yang dibahas yaitu :

1. Kebijakan KIA yang bertujuan membahas analisis kebijakan dan paket berbagai policy brief sebagai usulan untuk mengatasi stagnasi pencapaian kinerja program. Analisis kebijakan dan policy brief ini berasal dari pengalaman empirik berbagai proyek selama 4 tahun terakhir ini, termasuk kebijakan Revolusi KIA di NTT.
2. Kebijakan AIDS yang bertujuan untuk membicarakan berbagai tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan AIDS selama ini. Diharapkan ddalam pertemuan ini akan mampu mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat sekaligus memungkinkan pengembangan dan implementasi kebijakan AIDS yang lebih baik. Kegiatan ini bekerjasama dengan KPAN dan AusAid.
3. Kebijakan BPJS yang bertujuan untuk membahas kebijakan dan pelaksanaan program BPJS 2014. Kegiatan di pertemuan ini fokus pada penyiapan proposal untuk monitoring pelaksanaan BPJS di tahun 2014 secara multi universitas. Dengan kegiatan ini diharapkan akan terbangun jaringan peneliti, akademisi, organisasi profesi dan pemerhati kesehatan dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan BPJS di Indonesia.

Format kegiatan ini menunjukkan bahwa salahsatu fungsi Jaringan Kebijakan Kesehatan adalah memberikan dukungan pengetahuan dan ketrampilan ilmu kebijakan untuk kelompok-kelompok yang mengelola masalah kesehatan tertentu. Diharapkan dengan kerjasama ini, efektifitas program untuk mengatasi masalah kesehatan dapat lebih baik lagi. Dalam kegiatan Forum Nasional IV akan dipresentasikan 47 abstrak dan 5 policy brief yang berasal dari Call for Paper disamping paper dari pembicara. Setiap abstrak dan policy brief serta materi – materi dari para pembicara dapat diikuti secara audio live streaming pada website www.kebijakankesehatanindonesia.net  Seluruh abstrak dan powerpoint juga akan dipasang di web sehingga memungkinkan para pemerhati kebijakan kesehatan di Indonesia yang tidak datang ke Kupang dapat mengikutinya.

Sebagai Ketua yang berfungsi sebagai koordinator informal Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia, kami berharap Forum Nasional IV ini dapat memberikan pengembangan untuk aplikasi ilmu kebijakan di sektor kesehatan. Diharapkan Jaringan Kebijakan Kesehatan ini dapat tumbuh menjadi sebuah organisasi independen yang mendukung proses pengembangan dan pelaksanaan kebijakan di sektor kesehatan. Sebagai catatan, pada tahun ini akan diberlakukan pergantian Ketua Jaringan yang akan bertugas untuk menyiapkan pertemuan pada tahun 2014. Dengan demikian diharapkan ada penyegaran pengelolaan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia.

Sebagai penutup, terimakasih kami sampaikan kepada Universitas Nusa Cendana yang telah menjadi penyelenggara Forum Nasional IV ini, pimpinan Dinas Kesehatan Propinsi NTT dan pemerintah propinsi NTT, pimpinan Kementerian Kesehatan, pimpinan AusAid di Jakarta, dan IDRC Canada dan IAKMI yang telah mendukung penyelenggaraannya.

Selamat melakukan workshop dan seminar di Forum ini.

Kupang, September 2013

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, Ph.D
Koordinator Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia

Total of 10 Credits (IDI Accreditation)

International Symposium on Research, Policy & Action
to Reduce the Burden of Non-Communicable Diseases

Faculty of Medicine, Gadjah Mada University,
Yogyakarta, 26-27 September 2013

The burden of non-communicable diseases (NCDs) in low-and middle-income countries (LMICs) is continuosly increasing. Of 52,8 million deaths in 2012, 34,5 million could be attributed to Non-Communicable Diseases (NCDs)—65%. (Lozano et al 2012). In the same year, 54% of disability-adjusted life years worldwide were caused by NCDs, compared with only 43% in 1990.It is anticipated that mortality and morbidity due to NCDs will only increase during the next five to 25 years; in some regions, such as Africa, the Middle East and the Asia-Pacific region (APR), the burden of NCDs will be higher than in others. In East Asia and the Pacific, it is projected that NCDs will account for up to 80 percent of all deaths and 40 per cent of all morbidity by 2030 (WHO 2011).

The need to address this rising burden of disease is increasingly being acknowledged internationally, as reflected by UN General Assembly's 2011 political declaration on the prevention and control of NCDs. In 2012, the World Health Assembly endorsed as animportant new health goal: to reduce avoidablemortality from NCDs by25% by 2025 (the 25 by 25 goal). In 2012, the UN conference on sustainable development,Rio+20, also referred to non-communicable diseases(NCDs) as "one of the major challenges for sustainabledevelopment in the 21st century", emphasising thefundamental link between health and development.

Despite global resolutions and rhetoric , chronic NCDs remain the least recognised group of conditions that threaten the future of human health and wellbeing (Horton 2013).Countries in Southeast Asia for instance have spent very little resources addressing the major health and development issue of chronic non-communicabledisease(Dans et al 2011).Many of these countries, including Indonesia, are still trying to cope with old infectious diseases as well as new and emerging infections. If neglected, however, chronic non-communicable diseases could threaten national development and ultimately jeopardize the capacity of nations to respond to health needs at large. Therefore, acomprehensive and coherent non-communicable disease programme cannot await control of communicable diseases. Both must take place at the same time.

A sustainable and effective national programme for prevention and control of NCDs needs to be championed by well informed leaders (Dans et al 2011). Leadership has to come not only from the health sector, but also from other sectors, including lawmakers and heads of local government. Civil societies should play a major role in holding governments accountable for delivering on non-communicable disease commitments. As epidemiological and scientific understanding of NCDs evolves, it is essential that theresearch community responsible for producing and publishing research findings, work hard to ensurethat their implications are understood and acted upon by policy makers and politicians alike.

Symposium Programme

Kerangka Acuan Kelompok BPJS

FORUM NASIONAL IV JARINGAN KEBIJAKAN KESEHATAN

Kelompok Kerja Kesehatan Ibu dan Anak (KIA): Perencanaan,
Pelaksanaan dan Lesson Learn dari Berbagai Intervensi KIA di Indonesia

Grand Mutiara Ballroom and Converence & Hotel On The Rock Kupang

Kupang, 4-7 September 2013

  Pendahuluan

Pada pertengahan tahun lalu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa Ban Ki-moon menunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama PM Inggris David Cameron dan Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf menjadi pimpinan panel tingkat tinggi untuk merumuskan kerangka kerja baru pasca millenium development goals (MDGs) yang akan berakhir pada 2015. Kerangka kerja baru tersebut sementara ini dinamai sustainable development goals (SDGs).

Upaya menyusun SDGs diperlukan suatu suatu evaluasi obyektif, mengingat banyak negara tidak bisa mencapai sasaran yang ditetapkan dalam MDGs. Di Indonesia MDG nomor 4 yaitu penurunan angka kematian bayi (AKB) dan MDG nomor 5 yaitu penurunan angka kematian ibu (AKI) kemungkinan besar gagal tercapai.

Bila kita mencermati penyebab kematian ibu dan bayi serta akar masalah penyebab kematian tersebut, maka tidak ada penyebab/masalah baru sejak MDGs ditetapkan, bahkan sejak puluhan tahun lalu sebelumnya. Sehingga muncul pertanyaan mengapa kita sulit sekali mencapai MDG 4 dan 5?

Berbagai bukti ilmiah telah tersedia untuk memecahkan berbagai masalah tersebut dan dapat menjadi pedoman penyusunan rencana dan anggaran program KIA yang strategis. Berbagai intervensi tersebut juga sudah diterapkan di Indonesia. Sehingga pertanyaan yang perlu dijawab adalah mengapa intervensi tersebut belum berjalan dengan baik di Indonesia? Di mana letak permasalahan dalam penyusunan dan pelaksanaan intervensi KIA di Indonesia? Bagaimana membuat berbagai intervensi tersebut tidak dilakukan secara terpisah, tapi merupakan kesatuan sistem kesehatan dan lebih lanjut bagaimana intervensi yang dinilai berhasil dapat menjadi sebuah kebijakan yang menjamin keberlangsungan upaya interbensi tersebut.

  Tujuan

Forum Nasional Kebijakan Kesehatan dalam Kelompok Kerja KIA ini secara umum bertujuan untuk membahas perencanaan, pelaksanaan dan usulan kebijakan dari berbagai intervensi KIA yang telah atau sedang dilaksanakan di Indonesia. Secara khusus Kelompok Kerja KIA ini bertujuan untuk:

1. Membahas pendekatan perencanaan kesehatan berdasarkan bukti serta analisa bottleneck yang telah ada di Indonesia dan bagaimana para akademisi serta praktisi kesehatan dapat mendukung perbaikan perencanaan kesehatan di Indonesia, melalui pemaparan:
   1. Pendekatan Millennium Acceleration Framework di tingkat provinsi yang digunakan di Provinsi Jawa Tengah
   2. Inisiatif Perencanaan Berbasis Bukti di tingkat kabupaten yang digunakan di Provinsi Papua
       
2. Membahas berbagai intervensi besar pada pelayanan KIA di Indonesia, melalui pemaparan:
   1. Kegiatan "Revolusi KIA" di Provinsi NTT;
   2. Program "Expanding Maternal and Neonatal Survival" (EMAS) di tingkat Nasional;
   3. Penelitian "Health Seeking Behavior di 2 Provinsi
   4. Penggunaan Surveilans Respon dan Angka Absolut di Provinsi DIY
       
3. Membahas analisa kebijakan dan penyusunan policy brief yang berdasarkan lesson learn dari intervensi pelayanan KIA, melalui pemaparan:
   1. Analisis Kebijakan KIA tentang penggunaan data kematian dan terjadinya stagnasi program di berbagai daerah
   2. Policy Brief Strategi Penurunan Jumlah Kematian Bayi berdasarkan program Sister Hospital NTT
   3. Policy Brief Manual Rujukan KIA berdasarkan pengalaman Provinsi DIY
       

 Waktu Kegiatan

Kegiatan ini akan dilaksanakan bersamaan dengan KONAS IAKMI pada :

Hari, tanggal  : Rabu – Sabtu, 4 – 7 September 2013
Tempat          : Hotel On The Rock Kupang dan Grand Mutiara Ballroom and Converence
                       Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

 Peserta

Forum ini mengundang para para pengambil kebijakan, akademisi (dosen, staf pengajar), peneliti, praktisi kebijakan kesehatan, di bidang kesehatan terutama kesehatan ibu dan anak. Forum ini juga mengharapkan partisipasi dari sektor terkait kesehatan lainnya, termasuk pimpinan daerah, Bappeda, balai pelatihan kesehatan daerah, serta lembaga mitra untuk bidang kesehatan seperti NGO lokal dan internasional.

 Keterangan lebih lanjut:

Angelina Yusridar / Hendriana Anggi

Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Gedung IKM Sayap Utara Lt. 2, Fakultas Kedokteran UGM
Jl. Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta 55281
Ph. /Fax : +62274-549425 (hunting)
Mobile : +628111409442 / +6281227938882
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : www.kebijakankesehatanindonesia.net 

Term of Reference
Winter School in Yogyakarta – Indonesia 2013
Social Determinants of Health in relation with Post-MDGs agenda

17 – 27 September 2013

Objectives of winter school

• To provide students and alumni of health-related study programmes with up-to-date knowledge on the key SE Asian International Health issues as part of their specific professional qualification.
• To provide continuous learning opportunities to alumni of German health-related study programmes.
• To provide opportunities for German-South East Asian consortium and for regional professional networking.
• To initiate contact and to provide support for networking between students from Germany and alumni presently working in SE Asia
   

Content

Topics: Social Determinants of Health in Relation with Post-MDGs Agenda
 

Objectives: Translating research evidences on SDH into public health policy and action

1. Conceptualizing SDH issues
2. Understanding pathways from social determinants to health outcomes
3. Collecting and analyzing data on SDH
4. Developing case studies based on the existing
5. Presenting research findings in the context of existing political structures in order to advocate for evidence-based SDH policy and action
    

Goals

• Understanding of SDH and ways to support the research and action
• Understanding knowledge transfer: turning research into action
   

Topics to be covered

1. Modul I: Social Determinant of Health
   1. Overview of SDH& Pasca 2015
   2. How do social determinants influence health?
   3. Gender and Health
   4. Geospatial differences. The role of social and environmental place
   5. Social networks and exclusion
   6. Multilevel perspectives to understanding health
       
2. Modul II: Cross Country
   1. Country Case and Sharing Experience in SDH
       
3. Modul III: Study Visit for understanding SDH
4. Modul IV: Research related to SDH and Acter 2015
   1. Research method: Quantitative and qualitativeImplementation of quantitative and qualitative research
   2. Social epidemiology
   3. Case study building (research question, data accessing, data interpretation and data presenting)
       
5. Modul V: Policy making related to SDH
   1. Communicating with policy makers and stakeholders: brief policy and advocacy
   2. Setting an agenda: Lobbying and negotiating
   3. Research into policy
   4. Policy and evaluation
       
6. Modul VI Communication for presenting research to policy makers
   1. Technique of Presentation
       
7. Modul VII: Seminar International of SDH and NCD
    

Learning Methods

The winter school will be composed of lectures, seminars, field trip, presentations, tutorials, group work and self-directed learning. A participatory approach to learning will be followed with preparation of case studies based on alumni's experiences.
 

Language

Course will be conducted in English
 

Facilitators

Senior lecturers from Germany and from the hosting countries - Indonesia
 

Certification

All participants will receive a certificate jointly signed by the participating institutions.
 

Course Fee

The course cost is Rp. 2,500,000 includes seminar kit, module and meals.

Registration and Information

Contact Person  : Emilia Sri Wulandari
Secretariat of Public Health Postgraduate Program
Faculty of Medicine, Universitas Gadjah Mada
Jalan Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta, Indonesia
Telephone (+62274) 547915, Facsimile (+62274) 547869
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Desentralisasi dan Hak Kesehatan
di Kabupaten Sukabumi, Jabar

Nama penulis  : Priscilla Magrath
Instituti          : Universitas di Arizona, US.
Kata kunci      : desentralisasi, bertanggung jawab, akuntabilitas, hak kesehatan, dilema

  Latar Belakang:

Beberapa peneliti mengusulkan bahwa desentralisasi pelayanan kesehatan di Indonesia belum mencapai tujuannya untuk meningkatkan mutu, kesesuaian dan akses pelayanan kesehatan. Kritik desentralisasi termasuk kekurangan transparansi dan akuntabilitas, kekurangan koordinasi, keturunan upaya preventif dan promotif dan kenaikan peran swasta, supaya kesehatan menjadi 'private good'. Tetapi sampai sekarang belum ada penelitian yang menggali perspektif pelaksana desentralisasi di tingkat kabupaten, walaupun hasil desentralisasi sangat tergantung motivasi dan upaya mereka.

  Metode dan Tujuan

Penelitian ini pakai pendekatan antropologi untuk mengerti bagaimana "desentralisasi" diinterpretasikan dan dilaksanakan di suatu kabupaten di Jabar. Berdasarkan 9 bulan 'partisipasi-observasi', termasuk 190 wawancara semi-struktur dan 9 kelompok terarah, saya memeriksa perspektif dan pengalaman petugas dan ahli kesehatan di dinas kesehatan, kabupaten Sukabumi, serta di beberapa puskesmas, praktek swasta dan desa terpilih. Pertanyaan saya termasuk: (i) pendapat responden, apa yang mungkin sekarang yang tidak mungkin sebelum desentralisasi? (ii) bagaimana petugas kesehatan mengerti bertanggung jawab pemerintah dalam sektor kesehatan sekarang dan di masa depan? (iii) apa maksudnya "hak kesehatan masyarakat" dan apa implikasinya untuk bertangung jawab pemerintah?

  Hasil

Dari perspektif petugas dinas kesehatan Sukabumi, perubahan dengan desentralisasi sangat signifikan dan positif, walaupun desentralisasi belum lengkap. Di sisi lain, di tingkat puskesmas baru mulai mengalami dampak desentralisasi. Jadi merupakan bahwa desentralisasi bertahap, dan derajat desentralisasi bervariasi dengan program. Jaminan kesehatan dipilih oleh responden sebagai contoh program yang belum desentralisasikan. Apalagi muncul suatu dilema bahwa jaminan kesehatan dari pusat bisa mengurangi kemandirian masyarakat yang diupayakan oleh pemerintah daerah/kabupaten.

Pendapat responden pemerintah seharusnya masih dominan dalam sektor kesehatan di Indonesia karena kebanyakan masyarakat belum mampu bayar praktek swasta. Bertanggung jawab pemerintah tergantung interpretasi 'hak kesehatan masyarakat'. Petugas kesehatan di Sukabumi mengutamakan wajib pemerintah untuk melindungi masyarakat, dan menginformasikan mereka tentang 'safe practices'. Tetapi ada yang menilai juga hak masyarakat untuk memilih pelayanan kesehatan sendiri, yang bisa bertentangan dengan pilihan yang dihitung paling selamat.

  Kesimpulan

Hasil penelitian ini tidak cocok dengan hasil penelitian lain tentang desentralisasi. Rupanya bahwa desentralisasi sudah menaikan motivasi dan upaya petugas dinas kesehatan di kabupaten Sukaubumi untuk melindungi hak kesehatan masyarakat dan mencapai target.

Saran

Dengan keadaan desentralisasi ada kecenderungan kenaikan variasi antara kabupaten/kota. Diusulkan bahwa 'case study' tentang dampak desentralisasi dilaksanakan di daerah lain di Indonesia untuk membandingkan dengan penelitian ini. Keperluan 'case study approach' sudah diidentifikasikan oleh beberapa peneliti 'health systems' untuk mengerti lebih kedalam proses implementasi reformasi di sektor kesehatan.