Kepala BNPB selaku Ketua Satgas Penganganan COVID-19 menetapkan aturan ketentuan perjalanan dalam negri melalui SE Nomor 16 Tahun 2021 pada 26 Juli 2021. Di dalamnya mengatur agar setiap individu yang melaksanakan perjalanan wajin menerapkan protokol 6M. Pengetatan protokol kesehatan perjalanan dengan memastikan penggunaan masker yang sesuai dan menutupi hidung serta mulut, tidak berbicara, dan membatasi makan dan minum selama perjalanan.

Pelaku perjalanan dalam negri harus mengikuti ketentuan sesuai dengan pilihan mode transportasi dan kondisi status level PPKM di wilayahnya dengan menyertakan surat ketengan vaksin (minimal dosis pertama) dan hasil negatif RT-PCR atau rapid antigen. Pelaku perjalanan orang dengan usia dibawah 12 tahun dibatasi. Ketentuan ini tentu menyesuaikan kondisi wilayah, termasuk di bagian perbatasan, 3T dan pelayaran terbatas. Kementrian/Lembaga, Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota yang akan memberlakukan kriteria khusus terkait peraturan perjalanan di daerahnya, dapat mengeluarkan instrument hukum lain yang selaras dan tidak bertentangan dengan SE ini.

Selengkapnya

Pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap terganggunya sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, termasuk pelayanan kesehatan bagi ibu hamil. Sebuah studi dilakukan untuk menganalisis dampak pandemi COVID-19 terhadap akses pelayanan kesehatan ibu hamil melalui studi cross-sectional berbasis survey online. Sampel studi ini adalah ibu yang hamil pada masa pandemi COVID-19, yang tinggal di wilayah Jabodetabek. Hasilnya, berdasarkan kelengkapan pemeriksaan kehamilan, sebesar 14,1% ibu hamil tidak lengkap melakukan pemeriksaan kehamilan. Ibu dengan usia lebih dari 30 tahun, kelompok ibu tidak bekerja, merupakan kelompok ibu yang paling banyak proporsi tidak melakukan pemeriksaan secara lengkap. Kesiapan fasilitas kesehatan bagi pemeriksaan kehamilan di masa pandemi COVID-19 menjadi faktor kunci bagi akses ibu hamil terhadap pelayanan kesehatan.

Fungsi pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, terutama puskesmas perlu diefektifkan agar tidak terjadi penumpukan pasien di salah satu fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit. Fasilitas kesehatan juga perlu mengembangkan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil secara online atau telemedicine. Sistem pelayanan online tersebut sangat baik dilaksanakan, agar risiko penularan virus pada petugas kesehatan dan ibu hamil jadi rendah dan secara periodik ibu hamil dapat berkonsultasi mengenai kondisi kehamilannya, tanpa datang langsung ke fasilitas kesehatan.

selengkapnya

SE Nomor 15 Tahun 2021 ini disusun untuk mengatur pelaksanaan pembatasan aktivitas masyarakat selama libur Idul Adha 1442 H serta sebagai pedoman bagi Satgas COVID-19 di daerah sesuai dengan kriteria level dan zonasi daerahnya masing - masing dalam melakukan pengaturan, pengawasan dan evaluasi upaya pengendalian laju penularan COVID-19. Regulasi ini mengatur agar seluruh bentuk perjalanan orang ke luar daerah dibatasi untuk sementara dan hanya dikecualikan bagi pelaku perjalanan untuk pekerjaan esensial dan kritikal dan pelaku perjalanan yang sifatnya mendesak (pasien sakit keras, ibu hamil dengan pendamping 1 orang keluarga, kepentingan persalinan dengan pendamping 2 orang, pengantar jenazah non COVID-19 dengan jumlah maksimal 5 orang.

Pembatasan peribadatan pada hari raya Idul Adha dengan meniadakan sementara kegiatan peribadatan berjamaah bagi daerah yang menerapkan PPKM Darurat, atau membuka kegiatan peribadatan dengan kapasitas Jemaah maksimal 30% bagi daerah lainnya. Pembatasan silaturahmi masyarakat secara virtual dan membatasi penerimaan tamu dari luar daerah serta pembatasan akses kunjungan tempat wisata. Surat Edaran ini berlaku efektif mulai 18 – 25 Juli 2021.

selengkapnya

Kesehatan bukan hanya menyangkut kondisi fisik, melainkan juga kondisi jiwa. Wabah COVID-19 tidak hanya menyerang kesehatan fisik, melainkan juga berdampak pada kesehatan jiwa. Dalam siatuasi darurat ini, masyarakat harus emmatuhi semua peraturan yang diatur pemerintah guna penyelematan dari ancaman terburuk COVID-19. Kondisi ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan yang dapat menimbulkan tekanan bagi masyarakat. Upaya - upaya peningkatan (promotif) dan pencegahan (preventif) merupakan hal penting guna mencegah masalah kesehatan jiwa. Keduanya bisa dilakukan melalui keterlibatan (intervensi) berbasis keluarga. Keluarga sebagai lingkungan terdekat memiliki peranan sangat penting dalam mendidik dan membentuk generasi kuat dan sehat.

Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19 mempublikasikan sebuah panduan untuk memberikan informasi seputar kesehatan jiwa dan peran keluarga yang disajikan dengan bahasa yang sederhana. Buku ini terdiri dari empat bagian, yaitu cara menghadapi seseorang yang mengalami masalah kesehatan jiwa (kuratif/pengobatan), cara menghadapi seseorang yang pulih dari kesehatan jiwa (rehabilitatif/pemulihan), cara menghadapi seseorang yang rentan terhadap kesehatan jiwa (preventif/pencegahan, serta cara menjadi orang yang kuat secara mental dan menjadi promotor bagi kesehatan jiwa pada kondisi COVID-19.

Selengkapnya

Sesuai dengan komitmen WHO bidang Nutrisi pada Laporan Komitmen UHC, fokus dari N4G 2021 adalah integrasi pengarusutamaan pelayanan gizi esensial ke dalam rencana kesehatan dan peta jalan cakupan kesehatan universal. Nutrisi adalah dasar untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat dan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Agar perempuan dan anak - anak, keluarga dan masyarakat menyadari manfaat penuh dari kesehatan dan pembangunan, pemerintah harus berkomitmen untuk setiap tindakan terkait menyusui. Menyusui itu menyelamatkan jiwa, hemat biaya dan merupakan tindakan mendasar untuk membangun dunia yang lebih sehat.

Untuk mendukung upaya ini, diperlukan komitmen pemerintah dan politik; komitmen kebijakan, keuangan dan operasional; serta komitmen pada monitoring, laporan dan penelitian terkait. Terdapat 9 komitmen menyusui yang perlu dilakukan oleh pemerintah dengan komitmen yang kuat, yang diantaranya terkait dengan dukungan proteksi, promosi menyusui 6 bulan hingga 2 tahun; pemberlakuan dan penegakkan regulasi yang mengatur ketentuan internasional kode pemasaran produk pengganti ASI; pemberlakuan cuti hami minimal 18 minggu dengan gaji penuh, termasuk pada sektor informal, dan lainnya.

selengkapnya

Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atau PAPDI menerbitkan Buku Panduan Isolasi Mandiri sebagai panduan bagi masyarakat untuk mengenali syarat dan kondisi yang diperbolehkan untuk melakukan isolasi mandiri. Di samping itu, di dalam panduan ini dijelaskan protokol yang perlu dilakukan selama melakukan isolasi mandiri, mulai dari alat yang perlu disediakan untuk monitoring kondisi, kegiatan harian yang perlu dilakukan selama isolasi mandiri, lama perawatan, disinfeksi ruangan, etika batuk, bersin dan cara cuci tangan, hingga mengenali gejala perburukan yang membutuhkan bantuan lebih/rujukan ke rumah sakit. Buku panduan ini dipublikasikan pada 07 Juli 2021

selengkapnya

Sebuah studi kualitatif dilakukan untuk melihat gambaran kebutuhan dan hambatan badan kelembagaan dalam melakukan knowledge translation (KT) atau translasi pengetahuan khusus bagi lembaga akademik di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Peserta penelitian ini adalah perwakilan dari institusi akademik dan kementerian kesehatan di 6 negara (Bangladesh, Republik Demokratik Kongo, Ethiopia India, Indonesia dan Nigeria). Peneliti melakukan tinjauan literatur (bahkan yang masih abu - abu untuk diterbitkan) serta wawancara pada informan kunci dengan 11 anggota lembaga akademik dan 7 pembuat kebijakan.

Hasilnya, banyak hambatan yang terdokumentasi dengan baik termasuk kurangnya waktu, keterampilan dan dukungan kelembagaan untuk melakukan KT. Peserta merefleksikan masih rendahnya soft skill yang dimiliki peneliti untuk melibatkan pembuat kebijakan. Keterlibatan berkelanjutan dipandang sebagai tantangan mengingat tuntutan waktu yang bersaing (baik peneliti maupun pembuat kebijakan) dan kurangnya insentif kelembagaan untuk melakukan KT. Jaringan yang kuat, baik di dalam maupun antar institusi, penting untuk melakukan KT tetapi sulit untuk dibangun dan dipelihara. Perhatian terhadap tema - tema lintas sektor yang mewakili hambatan dan fasilitator baik untuk individu maupun institusi dapat menginformasikan pengembangan strategi pengembangan kapasitas yang memenuhi kebutuhan kesiapan.

Selengkapnya

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk memerangi COVID-19, namun kasus terus berfluktuasi lebih dari satu tahun di masa pandemi. Sebuah penelitian dilakukan untuk meninjau kapasitas sistem perawatan kesehatan Indonesia saat ini untuk merespons COVID-19 berdasarkan empat elemen penting dari kapasitas lonjakan: staf, barang, struktur, dan sistem.

Hasil riset menunjukkan staf medis yang tersedia saat ini tidak cukup untuk menangani permintaan yang berpotensi meningkat karena pandemi menyoroti tantangan sumber daya manusia yang dihadapi sistem pelayanan kesehatan. Pandemi telah mengekspos kerapuhan rantai pasokan medis. Lonjakan jumlah pasien yang membutuhkan rawat inap telah menyebabkan persediaan medis habis. Infrastruktur kesehatan yang ada saat ini masih belum memadai untuk menghadapi peningkatan kasus COVID-19, yang juga menunjukkan keterbatasan kapasitas infrastruktur kesehatan untuk mengelola sampah medis. Pandemi COVID-19 semakin mengekspos kelemahan sistem rujukan pasien dan keterbatasan kapasitas sistem perawatan kesehatan untuk memberikan layanan kesehatan esensial dalam keadaan darurat yang berkepanjangan. Berdasarkan temuan ini, pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kapasitas layanan kesehatan negara. Respons pandemi yang efektif pada akhirnya membutuhkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kapasitas layanan kesehatan dan meratakan kurva secara bersamaan. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Frontiers in Public Health pada Juli 2021.

selengkapnya

Beberapa model epidemiologi telah dibuat untuk menilai potensi dampak gangguan terhadap layanan kesehatan esensial yang disebabkan oleh COVID-19 terhadap morbiditas dan mortalitas dari kondisi selain penyakit COVID-19. Panduan ini menyajikan model - model yang telah digunakan untuk menilai dampak tidak langsung tersebut. WHO bekerjasama dengan UNICEF dan UNFPA mempublikasikan sebuah modul yang bertujuan untuk melihat dampak gangguan kesehatan untuk pelayanan kesehatan esensial di masa pandemi COVID-19.

Pada modul versi 1 ini, mencakup topik tentang seksual, reproduksi, kesehatan ibu, bayi baru lahir, anak dan remaja, dan gizi. Di dalamnya, modul ini memberikan gambaran umum dan deskripsi model dari sudut pandang teknis. Fokusnya adalah pada apa yang dilakukan oleh berbagai model, bagaimana mereka melakukan, apa yang mereka lakukan dan asumsi apa yang mendasari model yang dipakai. Setiap modul akan mengikuti struktur yang sama dan konsisten yang terdiri dari : (1) pengenalan pemodelan untuk gangguan layanan COVID-19; (2) gangguan pelayanan dalam konteks wilayah atau kondisi kesehatan yang diminati; (3) model yang digunakan dalam penyakit tertentu, beserta kekuatan. kelemahan dan penafsirannya; (4) hasil dan penggunaan studi pemodelan hingga saat ini; serta (5) kesimpulan dan rekomendasi penggunaan model dalam penanggulangan COVID-19.

selengkapnya

Sebuah studi dilakukan oleh Edwine Barasa dkk untuk melihat pentingnya aliran dana berganda ke fasilitas kesehatan. Kerangka kerja yang digunakan memiliki hipotesis bahwa ketika penyedia layanan kesehatan menerima banyak aliran pendanaan, mereka mungkin menemukan aliran pendanaan tertentu yang lebih menguntungkan daripada yang lain berdasarkan bagaimana aliran pendanaan ini dibandingkan satu sama lain pada berbagai atribut. Hal ini menciptakan serangkaian insentif, dan akibatnya penyedia layanan kesehatan dapat mengubah perilaku mereka dalam tiga cara: pengalihan sumber daya, pengalihan layanan, dan pengalihan biaya.

Hasil analisis menggarisbawahi kebutuhan untuk menyelaraskan insentif yang dihasilkan oleh berbagai aliran pendanaan. Dalam mencapai hal tersebut, peneliti mengusulkan tiga strategi kebijakan yang terkait dengan tata kelola pembelian layanan kesehatan, yakni: mengurangi fragmentasi pengaturan pembiayaan kesehatan untuk mengurangi jumlah pengaturan pembeli ganda dan aliran dana; menyelaraskan sinyal dari berbagai aliran pendanaan; dan membatasi penyedia untuk menanggapi insentif yang tidak diinginkan. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Health Policy and Planning pada 5 Mei 2021

selengkapnya