Setiap orang, di mana pun berhak mendapatkan akses ke pelayanan kesehatan esensial yang berkualitas tanpa mengalami kesulitan keuangan. Hari Cakupan Kesehatan Universal (Universal Health Coverage (UHC) Day) adalah titik kumpul tahunan bagi para akademisi, peneliti dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengangkat suara mereka dan berbagi cerita tentang jutaan orang yang masih menunggu kesehatan, menyerukan para pemimpin untuk melakukan investasi yang lebih cerdas di bidang kesehatan dan mengingatkan dunia tentang pentingnya cakupan kesehatan universal (UHC).

Dalam rangka memperinggati Universal Health Coverage Day (UHC) yang jatuh pada 12 Desember 2021. PKMK FK-KMK UGM dengan dukungan dari KSI telah menyelenggarakan diskusi bertajuk “Tidak Mengabaikan Kesehatan Siapa Pun: Berinvestasi Dalam Sistem Kesehatan Untuk Semua Kelompok Masyarakat" yang diselenggarakan pada Senin, 13 Desember 2021. Diskusi ini bertujuan mendukung pemerintah memperkuat strategi untuk mencapai UHC dan mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkeadilan di Indonesia. Materi dan video diskusi dapat diakses pada link berikut

selengkapnya

Hipertensi merupakan salah satu resiko dari penyakit stroke dan ischemic heart disease yang merupakan penyebab kematian tertinggi di DKI Jakarta. Tingginya kasus penyakit ini menjadi dasar diperlukannya analisa efektivisitas upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Sebuah studi dilakukan melalui analisa statistik deskriptif sederhana melalui pengumpulan data DaSK yang memuat data IHME dan sampel BPJS Kesehatan.

Berdasarkan tiga regulasi mutu, diketahui bahwa (1) regulasi Kendali Mutu Kendali Biaya belum efektif karena total klaim diagnosa hipertensi di provinsi DKI Jakarta pada 2015 hingga 2016 menunjukkan peningkatan; (2) regulasi pencegahan kecurangan efektif berjalan, terlihat dari jumlah kunjungan dan total biaya diagnosa hipertensi esensial terlihat sebanding pada periode 2015 – 2016; (3) Regulasi Kapitasi Berbasis Kinerja telah efektif berjalan terlihat dari rasio peserta sakit diagnosa hipertensi esensial yang dirujuk ke rumah sakit terjadi penurunan pada 2015-2016. Terlihat bahwa kebijakan pencegahan kecurangan dan Kapitasi Berbasis Kinerja telah berjalan dan efektif sementara itu untuk Kendali Mutu Kendali Biaya masih perlu diperbaiki guna meningkatkan layanan mutu kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

selengkapnya

Ketersediaan vaksin beserta intervensi pencegahan kesehatan lainnya telah mampu mengurangi insidensi dan keparahan dari banyak penyakit menular. Namun demikian, reaksi yang langka pada kerentanan individu tertentu hanya dapat dideteksi setelah vaksin diperkenalkan melalui studi observasional. Oleh karena itu penting untuk memantau dan memperbarui profil keamanan vaksin secara terus menerus.

WHO memperbaharui publikasi blueprint Keamanan Vaksin Global 2.0 untuk 2021 – 2023 sebagai dokumentasi strategi untuk membantu mengoptimalkan pemantauan profil keamanan vaksin sepanjang siklus hidupnya. Serupa dengan versi pertama, yakni asas kesetaraan untuk pemanfaatan vaksin yang aman, GBV 2.0 juga sejalan dengan prinsip Agenda Imunisasi 2030 dengan berpusat pada orang, kepemilikan negara, berbasis kemitraan serta berbasis data. GVB 2.0 menekankan perlunya kerangka akuntabilitas dan pengembangannya, termasuk kebutuhan untuk kerangka pemantauan dan evaluasi khusus untuk menganalisis kemajuan dalam setiap area fokus strategis menggunakan proses bertahap.

Selengkapnya

Peta jalan Jaminan Kesehatan Nasional 2014 - 2019 adalah wujud komitmen pemerintah untuk mengintegrasikan perencanaan program pembangunan nasional untuk implementasi jaminan kesehatan dalam rangkap mencapai Universal Health Coverage. Sebuah studi dilakukan dengan melibatkan 24 stakeholder yang diwawancarai dalam aspek kebijakan dan ketanggapan sesuai dengan peran masing - masing.

Hasil evaluasi peta jalan di provinsi Kalimantan Timur menunjukkan sasaran tata kelola 1, 5 dan 8 belum sepenuhnya tercapai. Namun, upaya untuk memperbaiki pencapaian tersebut sudah mulai terlihat dari semakin aktifnya koordinasi para stakeholder dengan memanfaatkan keterbukaan akses data BPJS. Perbaikan tata kelola dan dukungan stakeholder program JKN-KIS diperlukan dalam upaya mencapai Universal Health Coverage dan pemerataan kesehatan. Walaupun aturan sinkronisasi yang dihasilkan pemerintah provinsi Kaltim masih sedikit, dengan tingginya ketanggapan Pemda dan terbangunnya kemitraan strategis antara organisasi perangkat daerah Pemda dan BPJS, Pemerintah Provinsi Kaltim akan segera mencapai target Universal Health Coverage.

selengkapnya

Perawatan medis melalui internet telah mengalami peningkatan dan kemajuan. Selama pandemi COVID-19, pengembangan perawatan medis melalui internet di Cina semakin gencar. Sebuah studi dilakukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang terkait dengan penggunaan internet untuk informasi medis, pemeriksaan popularitas dan penerapan perawatan medis dengan strategi yang layak serta promosi pengembangan lebih lanjut. Studi dilakukan dengan melibatkan 408 pasien yang telah menggunakan layanan medis online secara cross-sectional.

Hasilnya, perbedaan pengaruh dari frekuensi penggunaan layanan medis online terhadap niat perilaku berbeda signifikan pada responden. Faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya kecenderungan kepercayaan pribadi, kredibilitas situs website, kredibilitas rumah sakit, kredibilitas dokter dan kepercayaan pasien online berkolerasi positif dengan perilaku pasien. Meningkatkan kredibilitas website, rumah sakit, dan dokter dapat meningkatkan kepercayaan pasien melalui layanan medis online. Hasil penelitian ini dapat memberikan ide bagi para pekerja medis untuk mempromosikan pengembangan perawatan medis online/internet dan memberikan referensi strategi untuk pengembangan layanan medis dan kesehatan online. Studi ini dipublikasikan pada Jurnal BMC Health Services Research, pada 24 November 2021.

selengkapnya

Menindaklanjuti dinamika perkembangan varian baru COVID-19 B.1.1.529 (Omicron) di berbagai wilayah di luar negri, Direktur Jendral Imigrasi menerbitkan surat edaran yang mengatur pembatasan sementara orang asing yang pernah tinggal dan/atau mengunjungi wilayah beberapa negara tertentu untuk masuk wilayah Indonesia dalam rangka pencegahan penyebaran varian baru COVID-19 B.1.1.529. Tujuannya untuk meningkatkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya imported cases varian baru COVID-19 B.1.1.529.

Regulasi ini berisi: (1) penolakan masuk sementara ke wilayah Indonesia bagi orang asing yang pernah tinggal dan/atau mengunjungi wilayah Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini dan Nigeria dalam kurun waktu 14 hari sebelum masuk ke Indonesia; (2) Penangguhan sementara pemberian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas bagi warga negara Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini dan Nigeria. Ketentuan pada poin (1) dan (2) dikecualikan terhadap orang asing yang akan mengikuti pertemuan terkait Presidensi Indonesia dalam G20. Kepala kantor Imigrasi yang membawahi tempat pemeriksaan imigrasi juga diminta untuk menolak masuk sementara orang asing yang pernah tinggal dan/atau mengunjungi wilayah Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini dan Nigeria. Surat edaran ini berlaku pada 29 november 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai perkembangan terbaru.

selengkapnya

Resistensi obat HIV (HIVDR) dapat membahayakan efektivitas terapi antiretroviral (ART) dalam mengurangi kejadian HIV dan morbiditas dan mortalitas terkait HIV. Meminimalkan penyebaran HIVDR adalah aspek penting dari tanggapan global yang lebih luas terhadap resistensi antimikroba. WHO merekomendasikan agar negara-negara secara rutin melaksanakan survei HIVDR yang representatif secara nasional. Laporan resistensi obat HIV WHO 2021 menunjukkan kemajuan substansial dalam pelaksanaan surveilans HIVDR. Antara 2014 dan 2021, 56 negara menerapkan survei HIVDR menggunakan metode yang direkomendasikan WHO. Laporan resistensi obat HIV 2021 merangkum temuan dari 38 negara yang telah menyelesaikan survei pada saat laporan ini dibuat dan berbagi data dengan WHO. HIVDR pra pengobatan terhadap penghambat transkriptase balik non-nukleosida (NNRTI) dapat mempengaruhi lebih dari 10% orang dewasa yang memulai terapi dan ditemukan hingga 3 kali lebih sering pada orang yang sebelumnya pernah terpapar obat antiretroviral.

Selain itu, hampir separuh bayi yang baru didiagnosis dengan HIV memiliki HIVDR ke NNRTI sebelum memulai pengobatan. Tingginya tingkat HIVDR pra-perawatan NNRTI yang diamati di antara mereka menekankan perlunya mempercepat transisi ke ART berbasis dolutegravir yang direkomendasikan WHO. Diantara orang dewasa yang gagal ART lini pertama berbasis NNRTI, tingkat resistensi terhadap obat ini berkisar antara 50% hingga 97%. Tingginya tingkat HIVDR di antara individu dengan kegagalan pengobatan, menekankan perlunya meningkatkan tes viral load dan meningkatkan konseling kepatuhan.

Selengkapnya

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM bekerja sama dengan UNICEF Indonesia melakukan studi untuk mengetahui kebutuhan imunisasi rutin anak pada masyarakat di daerah kumuh kota Makassar. Hasil dari studi ini, dengan merancang intervensi yang tepat untuk meningkatkan cakupan imunisasi di daerah tersebut.

Studi ini dimulai dari survei baseline pada akhir 2019 di dua kecamatan kumuh Kota Makassar, yaitu Mariso dan Tallo. Penilaian awal menunjukkan bahwa walaupun penerimaan masyarakat terhadap vaksin sudah cukup tinggi, akan tetapi hampir setengah dari anak - anak usia kurang dari satu tahun belum melakukan imunisasi tepat pada waktunya. Selain itu, diketahui bahwa kesadaran masyarakat mengenai imunisasi juga cukup baik. Namun, masih ada kesenjangan antara pengetahuan dan informasi yang diterima oleh masyarakat untuk mempraktikkan imunisasi lengkap pada anak.

Kegiatan selanjutnya adalah merancang intervensi untuk meningkatkan cakupan imunisasi dengan pendekatan Human-Centered Design. Pelaksanaan intervensi ini berlangsung sepanjang 2020, dan diakhiri dengan survei evaluasi (awal 2021). Laporan ini melibatkan 3 mitra lokal yaitu Unicef Makassar, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan serta Dinas Kesehatan Kota Makassar. Untuk membaca laporan penelitian, silakan klik link berikut.

selengkapnya

Pandemi COVID-19 tiba dalam konteks epidemiologi yang berkembang dimana beberapa negara mengalami penurunan positif HIV secara progresif dalam program pengujian mereka karena mereka semakin mendekati target pertama. Implementasi proses yang mampu membedakan perubahan dalam layanan tes HIV karena pandemi COVID-19 dari perubahan yang dihasilkan dari strategi tes HIV yang berkembang sangat penting untuk mengadaptasi layanan dan membantu negara - negara menentukan campuran strategis pilihan pengujian mereka ke depan.

WHO bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan melakukan analisis mendalam terhadap layanan tes HIV dan inisiasi terapi antiretroviral (ART) sebelum dan selama pandemi COVID-19 yang dilaporkan. Data Global Fund dan data PEPFAR tambahan yang tersedia untuk umum juga ditinjau dan dianalisis. Analisis dan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan yang dilakukan mampu mengidentifikasi adaptasi pemberian layanan utama yang digunakan selama gangguan pada masa pandemi COVID-19 berlangsung, dimana hasilnya menjadi dasar panduan strategis ini. Dokumen ini berfokus pada kebutuhan negara saat ini, serta rencana prioritas dan potensi lonjakan kebutuhan dukungan jika terjadi gangguan di masa mendatang. Meskipun data dan implikasinya khusus untuk Afrika sub-Sahara, prinsip dan pelajaran utama dapat diterapkan di tempat lain.

selengkapnya

Banyak negara mengembangkan aplikasi pelacakan COVID-19 yang membantu individu melacak dan mendeteksi "orang" yang kemungkinan melakukan kontak dengan pasien yang dikonfirmasi. Namun, tingkat adopsinya tetap rendah. Sebuah studi dilakukan untuk menyelidiki perilaku adopsi dan penggunaan aplikasi COVID-19 di Korea Selatan yang mendeteksi "tempat" dimana orang - orang menular ditemukan dan memperingatkan orang - orang dalam jarak 100 meter di zona berbahaya. Fokusnya pada dampak aplikasi tersebut pada berbagai aspek kehidupan manusia. Peneliti menganalisis data penggunaan aplikasi seluler dari 5.940 panelis pada awal pandemi di Korea Selatan dan setelah gelombang besar pertama (6 Januari - 2 Agustus 2020).

Hasilnya menunjukkan bahwa individu berpenghasilan tinggi dan lebih berpendidikan lebih mungkin mengadopsi aplikasi COVID-19 lebih awal, dan pria dan orang berpenghasilan rendah cenderung lebih sering menggunakan aplikasi pelacakan COVID-19. Penelitian ini memberikan bukti empiris tentang perilaku perlindungan kesehatan, seperti mengemudi, berbelanja online, memesan makanan secara online, dan menghindari perjalanan dan transportasi umum, serta mendukung copying sosial dan agama bagi orang yang menggunakan aplikasi COVID-19. Implikasi studi ini sangat berharga bagi pembuat kebijakan untuk menerapkan kebijakan digital untuk memotivasi orang agar secara sukarela terlibat dalam perilaku melindungi diri dan mengatasi melalui aplikasi COVID-19. Studi ini dipublikasikan pada Jurnal Health Policy pada November 2021.

selengkapnya