WHO mempublikasikan sebuah makalah yang menjelaskan penerapan teknologi digital yang secara substansial mengubah cara tugas pembiayaan kesehatan Teknologi ini termasuk aplikasi telepon seluler, platform interaksi halaman website, blockchain, analitik big data dan kecerdasan buatan termasuk pembelajaran mesin. Premis utamanya adalah teknologi digital untuk pembiayaan kesehatan harus berkontribusi pada cakupan kesehatan universal (universal health coverage/ UHC). Untuk mencapai kemajuan menuju UHC, teknologi digital harus mendukung pencapaian prinsip -prinsip pembiayaan kesehatan yang disepakati secara luas yaitu sebagian besar mengandalkan keuangan publik, mengurangi pengeluaran sendiri, memperluas pendanaan prabayar dan gabungan, dan membuat pembelian lebih strategis.

Namun demikian, resiko penerapannya tidak lupa diulas, seperti kemungkinan menimbulkan dampak ketidakadilan atau merugikan bagi masyarakat rentan, miskin/kurang beruntung. Dampak teknologi digital untuk pembiayaan kesehatan harus dievaluasi sebagai dasar untuk mengembangkan panduan dan rekomendasi tentang penggunaan dan desain teknologi digital untuk kesehatan pembiayaan untuk mendukung kemajuan menuju cakupan kesehatan universal.

selengkapnya

Ketidakjelasan status residen sebagai mahasiswa atau pekerja melatarbelakangi belum tersedianya standar pola pemberian insentif untuk residen di Indonesia meskipun telah diterbitkan berbagai regulasi untuk mendukung kebijakan tersebut. Sebuah penelitian dengan metode desk review dilakukan untuk benchmark terhadap status hukum, pola pemberian insentif, jam kerja dan waktu istirahat residen di 8 negara serta merumuskan rekomendasi model sebagai bahan penyusunan standar dan kebijakan yang dapat diterapkan di rumah sakit pendidikan di Indonesia. Status hukum residen di berbagai negara adalah sebagai pekerja yang merupakan konsekuensi dari sistem pendidikan yang berbasis rumah sakit. Pembiayaan kegiatan pendidikan dan insentif residen di berbagai negara dapat berasal dari asuransi kesehatan nasional atau anggaran belanja pemerintah. Besaran insentif yang diberikan serupa dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita dari negara tersebut dengan pola yang bersifat progresif.

Berbagai negara memiliki regulasi yang mengacu pada standar dalam pembatasan jam kerja dan waktu istirahat untuk residen. Indonesia dapat mengadopsi pola pemberian insentif residen dengan penyesuaian terhadap struktur dan organisasi yang telah ditetapkan oleh undang - undang. Rumah sakit pendidikan di Indonesia dapat menerapkan pola pemberian insentif untuk residen yang progresif sesuai dengan tahapan pendidikan dengan rerata besaran mengikuti PDB per kapita. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia pada Juli 2021.

selengkapnya

WHO, Bank Dunia, Fasilitas Pembiayaan Global, dan kemitraan P4H di bawah naungan Konektor Sistem Kesehatan ACT-A mempublikasikan sebuah pedoman yang menjabarkan serangkaian analitik dan tindakan yang berurutan untuk mendukung reorientasi pengaturan anggaran guna memfasilitasi kemampuan pemerintah nasional untuk merespons pandemi COVID-19 dengan memberikan layanan terapeutik, diagnostik, dan vaksin. Pedoman ini mengidentifikasi apa yang perlu dibiayai—baik dalam jangka pendek maupun menengah—untuk merespons krisis COVID-19 dan untuk meletakkan fondasi penting bagi kesehatan dan sistem terkait yang dapat dipersiapkan dengan lebih baik dan adaptif terhadap ancaman yang muncul.

Panduan ini juga menilai kemungkinan penyesuaian PFM yang akan diperkenalkan untuk memfasilitasi tanggap darurat yang efektif, serta membahas pemantauan penggunaan sumber daya agar memastikan transparansi dan akuntabilitas. Penjabaran langkah-langkah didalamnya dapat diambil dan diadaptasi di tingkat negara untuk menilai kapasitas pembiayaan, kebutuhan, dan proses untuk memberikan layanan terapi, diagnostik, dan vaksin COVID-19, sembari mengatur ulang pengaturan pembiayaan untuk lebih memenuhi keamanan kesehatan, tentu dengan tujuan pencapaian UHC dalam jangka panjang.

selengkapnya

Kepala BNPB selaku Ketua Satgas Penganganan COVID-19 menetapkan aturan ketentuan perjalanan dalam negri melalui SE Nomor 16 Tahun 2021 pada 26 Juli 2021. Di dalamnya mengatur agar setiap individu yang melaksanakan perjalanan wajin menerapkan protokol 6M. Pengetatan protokol kesehatan perjalanan dengan memastikan penggunaan masker yang sesuai dan menutupi hidung serta mulut, tidak berbicara, dan membatasi makan dan minum selama perjalanan.

Pelaku perjalanan dalam negri harus mengikuti ketentuan sesuai dengan pilihan mode transportasi dan kondisi status level PPKM di wilayahnya dengan menyertakan surat ketengan vaksin (minimal dosis pertama) dan hasil negatif RT-PCR atau rapid antigen. Pelaku perjalanan orang dengan usia dibawah 12 tahun dibatasi. Ketentuan ini tentu menyesuaikan kondisi wilayah, termasuk di bagian perbatasan, 3T dan pelayaran terbatas. Kementrian/Lembaga, Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota yang akan memberlakukan kriteria khusus terkait peraturan perjalanan di daerahnya, dapat mengeluarkan instrument hukum lain yang selaras dan tidak bertentangan dengan SE ini.

Selengkapnya

Pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap terganggunya sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, termasuk pelayanan kesehatan bagi ibu hamil. Sebuah studi dilakukan untuk menganalisis dampak pandemi COVID-19 terhadap akses pelayanan kesehatan ibu hamil melalui studi cross-sectional berbasis survey online. Sampel studi ini adalah ibu yang hamil pada masa pandemi COVID-19, yang tinggal di wilayah Jabodetabek. Hasilnya, berdasarkan kelengkapan pemeriksaan kehamilan, sebesar 14,1% ibu hamil tidak lengkap melakukan pemeriksaan kehamilan. Ibu dengan usia lebih dari 30 tahun, kelompok ibu tidak bekerja, merupakan kelompok ibu yang paling banyak proporsi tidak melakukan pemeriksaan secara lengkap. Kesiapan fasilitas kesehatan bagi pemeriksaan kehamilan di masa pandemi COVID-19 menjadi faktor kunci bagi akses ibu hamil terhadap pelayanan kesehatan.

Fungsi pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, terutama puskesmas perlu diefektifkan agar tidak terjadi penumpukan pasien di salah satu fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit. Fasilitas kesehatan juga perlu mengembangkan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil secara online atau telemedicine. Sistem pelayanan online tersebut sangat baik dilaksanakan, agar risiko penularan virus pada petugas kesehatan dan ibu hamil jadi rendah dan secara periodik ibu hamil dapat berkonsultasi mengenai kondisi kehamilannya, tanpa datang langsung ke fasilitas kesehatan.

selengkapnya

SE Nomor 15 Tahun 2021 ini disusun untuk mengatur pelaksanaan pembatasan aktivitas masyarakat selama libur Idul Adha 1442 H serta sebagai pedoman bagi Satgas COVID-19 di daerah sesuai dengan kriteria level dan zonasi daerahnya masing - masing dalam melakukan pengaturan, pengawasan dan evaluasi upaya pengendalian laju penularan COVID-19. Regulasi ini mengatur agar seluruh bentuk perjalanan orang ke luar daerah dibatasi untuk sementara dan hanya dikecualikan bagi pelaku perjalanan untuk pekerjaan esensial dan kritikal dan pelaku perjalanan yang sifatnya mendesak (pasien sakit keras, ibu hamil dengan pendamping 1 orang keluarga, kepentingan persalinan dengan pendamping 2 orang, pengantar jenazah non COVID-19 dengan jumlah maksimal 5 orang.

Pembatasan peribadatan pada hari raya Idul Adha dengan meniadakan sementara kegiatan peribadatan berjamaah bagi daerah yang menerapkan PPKM Darurat, atau membuka kegiatan peribadatan dengan kapasitas Jemaah maksimal 30% bagi daerah lainnya. Pembatasan silaturahmi masyarakat secara virtual dan membatasi penerimaan tamu dari luar daerah serta pembatasan akses kunjungan tempat wisata. Surat Edaran ini berlaku efektif mulai 18 – 25 Juli 2021.

selengkapnya

Kesehatan bukan hanya menyangkut kondisi fisik, melainkan juga kondisi jiwa. Wabah COVID-19 tidak hanya menyerang kesehatan fisik, melainkan juga berdampak pada kesehatan jiwa. Dalam siatuasi darurat ini, masyarakat harus emmatuhi semua peraturan yang diatur pemerintah guna penyelematan dari ancaman terburuk COVID-19. Kondisi ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan yang dapat menimbulkan tekanan bagi masyarakat. Upaya - upaya peningkatan (promotif) dan pencegahan (preventif) merupakan hal penting guna mencegah masalah kesehatan jiwa. Keduanya bisa dilakukan melalui keterlibatan (intervensi) berbasis keluarga. Keluarga sebagai lingkungan terdekat memiliki peranan sangat penting dalam mendidik dan membentuk generasi kuat dan sehat.

Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19 mempublikasikan sebuah panduan untuk memberikan informasi seputar kesehatan jiwa dan peran keluarga yang disajikan dengan bahasa yang sederhana. Buku ini terdiri dari empat bagian, yaitu cara menghadapi seseorang yang mengalami masalah kesehatan jiwa (kuratif/pengobatan), cara menghadapi seseorang yang pulih dari kesehatan jiwa (rehabilitatif/pemulihan), cara menghadapi seseorang yang rentan terhadap kesehatan jiwa (preventif/pencegahan, serta cara menjadi orang yang kuat secara mental dan menjadi promotor bagi kesehatan jiwa pada kondisi COVID-19.

Selengkapnya

Sesuai dengan komitmen WHO bidang Nutrisi pada Laporan Komitmen UHC, fokus dari N4G 2021 adalah integrasi pengarusutamaan pelayanan gizi esensial ke dalam rencana kesehatan dan peta jalan cakupan kesehatan universal. Nutrisi adalah dasar untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat dan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Agar perempuan dan anak - anak, keluarga dan masyarakat menyadari manfaat penuh dari kesehatan dan pembangunan, pemerintah harus berkomitmen untuk setiap tindakan terkait menyusui. Menyusui itu menyelamatkan jiwa, hemat biaya dan merupakan tindakan mendasar untuk membangun dunia yang lebih sehat.

Untuk mendukung upaya ini, diperlukan komitmen pemerintah dan politik; komitmen kebijakan, keuangan dan operasional; serta komitmen pada monitoring, laporan dan penelitian terkait. Terdapat 9 komitmen menyusui yang perlu dilakukan oleh pemerintah dengan komitmen yang kuat, yang diantaranya terkait dengan dukungan proteksi, promosi menyusui 6 bulan hingga 2 tahun; pemberlakuan dan penegakkan regulasi yang mengatur ketentuan internasional kode pemasaran produk pengganti ASI; pemberlakuan cuti hami minimal 18 minggu dengan gaji penuh, termasuk pada sektor informal, dan lainnya.

selengkapnya

Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atau PAPDI menerbitkan Buku Panduan Isolasi Mandiri sebagai panduan bagi masyarakat untuk mengenali syarat dan kondisi yang diperbolehkan untuk melakukan isolasi mandiri. Di samping itu, di dalam panduan ini dijelaskan protokol yang perlu dilakukan selama melakukan isolasi mandiri, mulai dari alat yang perlu disediakan untuk monitoring kondisi, kegiatan harian yang perlu dilakukan selama isolasi mandiri, lama perawatan, disinfeksi ruangan, etika batuk, bersin dan cara cuci tangan, hingga mengenali gejala perburukan yang membutuhkan bantuan lebih/rujukan ke rumah sakit. Buku panduan ini dipublikasikan pada 07 Juli 2021

selengkapnya

Sebuah studi kualitatif dilakukan untuk melihat gambaran kebutuhan dan hambatan badan kelembagaan dalam melakukan knowledge translation (KT) atau translasi pengetahuan khusus bagi lembaga akademik di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Peserta penelitian ini adalah perwakilan dari institusi akademik dan kementerian kesehatan di 6 negara (Bangladesh, Republik Demokratik Kongo, Ethiopia India, Indonesia dan Nigeria). Peneliti melakukan tinjauan literatur (bahkan yang masih abu - abu untuk diterbitkan) serta wawancara pada informan kunci dengan 11 anggota lembaga akademik dan 7 pembuat kebijakan.

Hasilnya, banyak hambatan yang terdokumentasi dengan baik termasuk kurangnya waktu, keterampilan dan dukungan kelembagaan untuk melakukan KT. Peserta merefleksikan masih rendahnya soft skill yang dimiliki peneliti untuk melibatkan pembuat kebijakan. Keterlibatan berkelanjutan dipandang sebagai tantangan mengingat tuntutan waktu yang bersaing (baik peneliti maupun pembuat kebijakan) dan kurangnya insentif kelembagaan untuk melakukan KT. Jaringan yang kuat, baik di dalam maupun antar institusi, penting untuk melakukan KT tetapi sulit untuk dibangun dan dipelihara. Perhatian terhadap tema - tema lintas sektor yang mewakili hambatan dan fasilitator baik untuk individu maupun institusi dapat menginformasikan pengembangan strategi pengembangan kapasitas yang memenuhi kebutuhan kesiapan.

Selengkapnya