Pemerintah telah menetapkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6 – 11 tahun melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/6688/2021. Vaksin yang digunakan untuk program ini adalah vaksin COVID-19 Bio farma dan/atau Coronavac yang telah mendapatkan persetujuan penggunaan masa darurat atau penerbitan Nomor Izin Edar (NIE) dari BPOM. Pemberiannya dilakukan sebanyak 2 kali dengan interval minimal 28 hari melalui suntikan intramuscular di lengan atas dengan dosis 0,5 mL. Skrining wajib dilakukan sebelum pelaksanaan vaksinasi dengan panduan terlampir (pada dokumen regulasi).

Selain dengan 2 vaksin yang disebutkan sebelumnya, vaksinasi pada anak usia 6 - 11 tahun juga dapat menggunakan jenis vaksin lain yang telah disetujui digunakan pada masa darurat atau ada penerbitan NIE dari BPOM dan rekomendasi dari Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional. Pelaksanaanya dapat dilakukan di puskesmas, rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang membuka pos pelayanan vaksin di sekolah, atau satuan pendidikan lain, atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Pelaksanaan vaksinasi ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang ditetapkan pada 13 Desember 2021

selengkapnya

Kementerian Kesehatan RI didukung oleh WHO Indonesia dan FAO ECTAD Indonesia mempiblikasikan Buku Saku Pelacakan Kontak Kasus COVID-19. Buku Saku ini memuat informasi secara ringkas mengenai pelacakan kontak, peran tracer, hal - hal terkait kontak erat dan kasus konfirmasi, hal yang perlu dilakukan saat isolasi mandiri dan karantina, hingga protokol kesehatan terkait penggunaan masker, cuci tangan yang baik dan benar serta pertanyaan lain seputar COVID-19.

Di dalam dokumen ini, juga tersaji bentuk formulir pelacakan kontak, panduan list pertanyaan untuk wawancara saat pelacakan, juga penjelasan singkat penggunaan aplikasi Silacak.

selengkapnya

Strategi Regional Asia Tenggara untuk Pelayanan Kesehatan Primer : 2020 – 2030 bertujuan untuk mempercepat kemajuan di semua negara guna mencapai Universal Health Coverage (UHC), jaminan kesehatan dan tujuan SDGs terkait kesehatan. Melalui dokumen ini, diberikan panduan untuk dapat memfasilitasi pelayanan kesehatan primer melalui identifikasi tujuh nilai dan 12 tindakan strategis, diantaranya melakukan peninjauan kembali kebijakan dan rencana nasional terkait kesehatan agar sesuai dengan orientasi Pelayanan Kesehatan Primer 2022 – 2030;

meningkatkan dan memperbaiki keuangan pelayanan kesehatan primer; menerapkan tata kelola reformasi dan memungkinkan konvergensi multi-sektoral, terutama untuk tindakan pada determinan Sosial Kesehatan; reorganisasi pemberian pelayanan kesehatan primer; bangun budaya sehat untuk promosi kesejahteraan kehidupan; memastikan keterlibatan dan pemberdayaan; memperkuat ketersediaan, kompetensi dan kinerja tim tenaga kerja pelayanan kesehatan primer secara multidisiplin; mempromosikan ketersediaan dan keterjangkauan produk medis penting yang berkualitas; memperkuat pelayanan kesehatan primer; meningkatkan potensi penggunaan teknologi digital untuk memperbaiki akses dan kualitas secara adil; memperkuat sistem informasi kesehatan; dan melembagakan sistem pembelajaran yang berkelanjutan.

Selengkapnya

Setiap orang, di mana pun berhak mendapatkan akses ke pelayanan kesehatan esensial yang berkualitas tanpa mengalami kesulitan keuangan. Hari Cakupan Kesehatan Universal (Universal Health Coverage (UHC) Day) adalah titik kumpul tahunan bagi para akademisi, peneliti dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengangkat suara mereka dan berbagi cerita tentang jutaan orang yang masih menunggu kesehatan, menyerukan para pemimpin untuk melakukan investasi yang lebih cerdas di bidang kesehatan dan mengingatkan dunia tentang pentingnya cakupan kesehatan universal (UHC).

Dalam rangka memperinggati Universal Health Coverage Day (UHC) yang jatuh pada 12 Desember 2021. PKMK FK-KMK UGM dengan dukungan dari KSI telah menyelenggarakan diskusi bertajuk “Tidak Mengabaikan Kesehatan Siapa Pun: Berinvestasi Dalam Sistem Kesehatan Untuk Semua Kelompok Masyarakat" yang diselenggarakan pada Senin, 13 Desember 2021. Diskusi ini bertujuan mendukung pemerintah memperkuat strategi untuk mencapai UHC dan mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkeadilan di Indonesia. Materi dan video diskusi dapat diakses pada link berikut

selengkapnya

Hipertensi merupakan salah satu resiko dari penyakit stroke dan ischemic heart disease yang merupakan penyebab kematian tertinggi di DKI Jakarta. Tingginya kasus penyakit ini menjadi dasar diperlukannya analisa efektivisitas upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Sebuah studi dilakukan melalui analisa statistik deskriptif sederhana melalui pengumpulan data DaSK yang memuat data IHME dan sampel BPJS Kesehatan.

Berdasarkan tiga regulasi mutu, diketahui bahwa (1) regulasi Kendali Mutu Kendali Biaya belum efektif karena total klaim diagnosa hipertensi di provinsi DKI Jakarta pada 2015 hingga 2016 menunjukkan peningkatan; (2) regulasi pencegahan kecurangan efektif berjalan, terlihat dari jumlah kunjungan dan total biaya diagnosa hipertensi esensial terlihat sebanding pada periode 2015 – 2016; (3) Regulasi Kapitasi Berbasis Kinerja telah efektif berjalan terlihat dari rasio peserta sakit diagnosa hipertensi esensial yang dirujuk ke rumah sakit terjadi penurunan pada 2015-2016. Terlihat bahwa kebijakan pencegahan kecurangan dan Kapitasi Berbasis Kinerja telah berjalan dan efektif sementara itu untuk Kendali Mutu Kendali Biaya masih perlu diperbaiki guna meningkatkan layanan mutu kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

selengkapnya

Ketersediaan vaksin beserta intervensi pencegahan kesehatan lainnya telah mampu mengurangi insidensi dan keparahan dari banyak penyakit menular. Namun demikian, reaksi yang langka pada kerentanan individu tertentu hanya dapat dideteksi setelah vaksin diperkenalkan melalui studi observasional. Oleh karena itu penting untuk memantau dan memperbarui profil keamanan vaksin secara terus menerus.

WHO memperbaharui publikasi blueprint Keamanan Vaksin Global 2.0 untuk 2021 – 2023 sebagai dokumentasi strategi untuk membantu mengoptimalkan pemantauan profil keamanan vaksin sepanjang siklus hidupnya. Serupa dengan versi pertama, yakni asas kesetaraan untuk pemanfaatan vaksin yang aman, GBV 2.0 juga sejalan dengan prinsip Agenda Imunisasi 2030 dengan berpusat pada orang, kepemilikan negara, berbasis kemitraan serta berbasis data. GVB 2.0 menekankan perlunya kerangka akuntabilitas dan pengembangannya, termasuk kebutuhan untuk kerangka pemantauan dan evaluasi khusus untuk menganalisis kemajuan dalam setiap area fokus strategis menggunakan proses bertahap.

Selengkapnya

Peta jalan Jaminan Kesehatan Nasional 2014 - 2019 adalah wujud komitmen pemerintah untuk mengintegrasikan perencanaan program pembangunan nasional untuk implementasi jaminan kesehatan dalam rangkap mencapai Universal Health Coverage. Sebuah studi dilakukan dengan melibatkan 24 stakeholder yang diwawancarai dalam aspek kebijakan dan ketanggapan sesuai dengan peran masing - masing.

Hasil evaluasi peta jalan di provinsi Kalimantan Timur menunjukkan sasaran tata kelola 1, 5 dan 8 belum sepenuhnya tercapai. Namun, upaya untuk memperbaiki pencapaian tersebut sudah mulai terlihat dari semakin aktifnya koordinasi para stakeholder dengan memanfaatkan keterbukaan akses data BPJS. Perbaikan tata kelola dan dukungan stakeholder program JKN-KIS diperlukan dalam upaya mencapai Universal Health Coverage dan pemerataan kesehatan. Walaupun aturan sinkronisasi yang dihasilkan pemerintah provinsi Kaltim masih sedikit, dengan tingginya ketanggapan Pemda dan terbangunnya kemitraan strategis antara organisasi perangkat daerah Pemda dan BPJS, Pemerintah Provinsi Kaltim akan segera mencapai target Universal Health Coverage.

selengkapnya

Perawatan medis melalui internet telah mengalami peningkatan dan kemajuan. Selama pandemi COVID-19, pengembangan perawatan medis melalui internet di Cina semakin gencar. Sebuah studi dilakukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang terkait dengan penggunaan internet untuk informasi medis, pemeriksaan popularitas dan penerapan perawatan medis dengan strategi yang layak serta promosi pengembangan lebih lanjut. Studi dilakukan dengan melibatkan 408 pasien yang telah menggunakan layanan medis online secara cross-sectional.

Hasilnya, perbedaan pengaruh dari frekuensi penggunaan layanan medis online terhadap niat perilaku berbeda signifikan pada responden. Faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya kecenderungan kepercayaan pribadi, kredibilitas situs website, kredibilitas rumah sakit, kredibilitas dokter dan kepercayaan pasien online berkolerasi positif dengan perilaku pasien. Meningkatkan kredibilitas website, rumah sakit, dan dokter dapat meningkatkan kepercayaan pasien melalui layanan medis online. Hasil penelitian ini dapat memberikan ide bagi para pekerja medis untuk mempromosikan pengembangan perawatan medis online/internet dan memberikan referensi strategi untuk pengembangan layanan medis dan kesehatan online. Studi ini dipublikasikan pada Jurnal BMC Health Services Research, pada 24 November 2021.

selengkapnya

Menindaklanjuti dinamika perkembangan varian baru COVID-19 B.1.1.529 (Omicron) di berbagai wilayah di luar negri, Direktur Jendral Imigrasi menerbitkan surat edaran yang mengatur pembatasan sementara orang asing yang pernah tinggal dan/atau mengunjungi wilayah beberapa negara tertentu untuk masuk wilayah Indonesia dalam rangka pencegahan penyebaran varian baru COVID-19 B.1.1.529. Tujuannya untuk meningkatkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya imported cases varian baru COVID-19 B.1.1.529.

Regulasi ini berisi: (1) penolakan masuk sementara ke wilayah Indonesia bagi orang asing yang pernah tinggal dan/atau mengunjungi wilayah Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini dan Nigeria dalam kurun waktu 14 hari sebelum masuk ke Indonesia; (2) Penangguhan sementara pemberian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas bagi warga negara Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini dan Nigeria. Ketentuan pada poin (1) dan (2) dikecualikan terhadap orang asing yang akan mengikuti pertemuan terkait Presidensi Indonesia dalam G20. Kepala kantor Imigrasi yang membawahi tempat pemeriksaan imigrasi juga diminta untuk menolak masuk sementara orang asing yang pernah tinggal dan/atau mengunjungi wilayah Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini dan Nigeria. Surat edaran ini berlaku pada 29 november 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai perkembangan terbaru.

selengkapnya

Resistensi obat HIV (HIVDR) dapat membahayakan efektivitas terapi antiretroviral (ART) dalam mengurangi kejadian HIV dan morbiditas dan mortalitas terkait HIV. Meminimalkan penyebaran HIVDR adalah aspek penting dari tanggapan global yang lebih luas terhadap resistensi antimikroba. WHO merekomendasikan agar negara-negara secara rutin melaksanakan survei HIVDR yang representatif secara nasional. Laporan resistensi obat HIV WHO 2021 menunjukkan kemajuan substansial dalam pelaksanaan surveilans HIVDR. Antara 2014 dan 2021, 56 negara menerapkan survei HIVDR menggunakan metode yang direkomendasikan WHO. Laporan resistensi obat HIV 2021 merangkum temuan dari 38 negara yang telah menyelesaikan survei pada saat laporan ini dibuat dan berbagi data dengan WHO. HIVDR pra pengobatan terhadap penghambat transkriptase balik non-nukleosida (NNRTI) dapat mempengaruhi lebih dari 10% orang dewasa yang memulai terapi dan ditemukan hingga 3 kali lebih sering pada orang yang sebelumnya pernah terpapar obat antiretroviral.

Selain itu, hampir separuh bayi yang baru didiagnosis dengan HIV memiliki HIVDR ke NNRTI sebelum memulai pengobatan. Tingginya tingkat HIVDR pra-perawatan NNRTI yang diamati di antara mereka menekankan perlunya mempercepat transisi ke ART berbasis dolutegravir yang direkomendasikan WHO. Diantara orang dewasa yang gagal ART lini pertama berbasis NNRTI, tingkat resistensi terhadap obat ini berkisar antara 50% hingga 97%. Tingginya tingkat HIVDR di antara individu dengan kegagalan pengobatan, menekankan perlunya meningkatkan tes viral load dan meningkatkan konseling kepatuhan.

Selengkapnya