COVID-19 telah menyebar di setiap bagian dunia, menempatkan negara - negara dalam risiko status pandemi, termasuk Indonesia. Vaksin COVID-19 dianggap sebagai salah satu intervensi paling efektif untuk membantu mengurangi penyebaran dan kematian akibat COVID-19. Menyikapi situasi tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan sarana yang diperlukan untuk pengadaan dan pendistribusian vaksin COVID-19; mempertimbangkan konteks negara yang unik, saat ini dikategorikan sebagai negara berpenghasilan menengah dan kepulauan dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta. Artikel ini bertujuan untuk memaparkan tantangan terkait penyebaran vaksin COVID-19 serta rekomendasi untuk memitigasinya guna memastikan program vaksinasi COVID-19 yang tepat waktu dan efektif di Indonesia.

Rekomendasinya antara lain : melakukan pengembangan vaksin guna membentuk kemandirian pasokan vaksin, memperkuat diplomasi vaksin guna mengamankan lebih banyak dosis dari produsen vaksin yang berbeda, mendorong pemerintah provinsi untuk mengalokasikan dana untuk memperbaiki sistem cold chain, terutama di luar Jawa. Agar berhasil, program vaksinasi COVID-19 Indonesia perlu menjawab tantangan terkait sistem cold-chain vaksin, sistem distribusi, serta penerimaan warganya terhadap vaksin. Meskipun beberapa upaya telah dilakukan untuk mengurangi tantangan - tantangan ini, langkah-langkah tambahan diperlukan untuk memastikan program mencapai target 70% cakupan nasional.

selengkapnya

Sebuah studi dilakukan untuk menganalisis hubungan antara demografi dan indikator ketersediaan layanan kesehatan dengan hasil COVID-19 di antara provinsi - provinsi di Indonesia. Studi ekologi digunakan untuk mempelajari korelasi antara demografi, ketersediaan layanan kesehatan, dan indikator COVID-19. Hasilnya, jumlah kasus yang dikonfirmasi dan pertumbuhan kasus secara signifikan berkorelasi dengan indikator demografi, terutama dengan distribusi kelompok umur. Kasus yang dikonfirmasi dan pertumbuhan kasus secara signifikan berkorelasi dengan populasi kepadatan dan proporsi penduduk muda. Insiden dan pertumbuhan insiden berkorelasi dengan rasio dokter umum, rumah sakit, klinik perawatan primer dan tempat tidur rumah sakit per kapita.

Untuk kematian, tingkat kematian kasus (CFR) berkorelasi dengan kepadatan penduduk sedangkan angka kematian berkorelasi dengan rasio tempat tidur rumah sakit. Analisis multivariat menemukan kasus yang dikonfirmasi secara independen terkait dengan kepadatan penduduk dan struktur demografi. Ketimpangan ketersediaan layanan kesehatan yang sudah ada sebelumnya berkorelasi dengan laporan insiden dan tingkat kematian COVID-19 saat ini. Kurangnya ketersediaan layanan kesehatan di beberapa provinsi mungkin mengakibatkan jumlah kasus yang didiagnosis secara artifisial rendah, lebih rendah tuntutan untuk tes COVID-19, dan pada akhirnya menurunkan temuan kasus.

selengkapnya

WHO mempublikasikan mengenai Monitoring Sistem Kesehatan untuk Indonesia pada 14 September 202. Laporan ini dirancang untuk mengumpulkan dan mengatur informasi terkini informasi tentang bagaimana negara - negara merespons wabah penyakit Coronavirus-19 (COVID-19). Sebagai respon, Indonesia membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 pada Maret 2020. Wilayah di dalam negeri dikategorikan menjadi empat zona warna berdasarkan penularan dan penyebaran COVID-19. Zona tersebut digunakan untuk mengkomunikasikan peringatan dan berfungsi sebagai isyarat bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pengujian, penelusuran, dan perawatan. Update COVID-19 disampaikan oleh Juru Bicara Gugus Tugas, informasi langsung diberikan melalui situs resmi. Media arus utama, termasuk media sosial, merupakan sumber informasi penting tentang virus, dan berfungsi sebagai sumber informasi utama bagi masyarakat.

Dua perangkat pembatasan yang mencakup serangkaian tindakan untuk membatasi mobilitas/interaksi masyarakat seperti penutupan sekolah, pembatasan kegiatan keagamaan, sosial budaya, dan lain - lain diterapkan: pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Kriteria klinis ditetapkan untuk memandu tindakan isolasi dan karantina. Fasilitas isolasi diri umum dan rumah sakit didirikan di gedung - gedung publik. Seluruh prosedur medis terkait COVID-19 akan diberikan gratis untuk semua penduduk Indonesia, terlepas dari kebangsaan dan cakupan asuransi mereka. Program vaksinasi bertahap dimulai pada Januari 2021.

selengkapnya

Sampai saat ini, vaksin COVID-19 telah dikembangkan dan menunjukkan hasil yang baik guna mencegah peningkatan kasus dan perburukan. Sayangnya, ibu hamil selalu diekslusi untuk menerima vaksin baru, dimana ibu hamil menghadapi resiko kematian dan kesakitan yang tinggi. Ibu hamil dieklusi untuk berpartisipasi pada penelitian klinis vaksin terkait isu keamanannya, hal ini menciptakan siklus ekslusi yang mencegah ibu hamil untuk mendapatkan vaksin yang bermanfaat. Sebuah studi dilakukan oleh Muhammad Ilham untuk menunjukkan bukti, data dan alasan mengapa vaksinasi pada ibu hamil perlu dimulai di Indonesia, terutama pada tenaga kesehatan dan ibu hamil dengan penyakit penyerta.

Peneliti memberikan rangkuman pada 3 topik besar yang menjelaskan tentang resiko infeksi COVID-19 pada ibu hamil, Kemanan vaksin COVID-19, dan Efikasi Vaksin COVID-19. Data yang tersedia menunjukkan bukti yang meyakinkan tentang kemungkinan vaksinasi COVID-19 yang aman pada ibu hamil. CDC, ACOG, dan SMFM merekomendasikan vaksinasi COVID-19 untuk kehamilan, mengingat manfaatnya melebihi risikonya. Staf medis kehamilan harus diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Ketika menunggu hasil uji klinis fase 3 di banyak negara, Indonesia dapat memulai melakukan uji coba vaksin yang melibatkan staf medis hamil atau wanita hamil dengan komorbiditas sebelum melakukan studi skala yang lebih besar di populasi. Selain itu, ibu hamil yang ingin mendapatkan vaksin COVID-19 harus didukung setelah persetujuan penuh informasi tentang risiko dan manfaat.

selengkapnya

Pada 17 September 2021, WHO mempublikasikan sebuah dokumen yang bertujuan mendukung tenaga kesehatan yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan primer untuk pencegahan dan pengendalian infeksi. Dokumen ini disarikan dari panduan pencegahan dan pengendalian infeksi yang awalnya dikembangkan untuk fasilitas perawatan kesehatan akut. Selain itu, dokumen ini juga mengekstrak beberapa dokumen yang relevan, menyatukan standar pencegahan dan pengendalian infeksi WHO dengan indikator dan pendekatan implementasi yang difokuskan pada, atau secara langsung yang relevan pada pelayanan kesehatan primer. Dokumen ini terbagi menjadi dua bagian, yakni 1) Standar dan pengukuran untuk pencegahan dan pengendalian infeksi di layanan primer, serta 2) Sumber daya implementasi untuk pencegahan dan pengendalian infeksi di layanan kesehatan primer, dengan fokus pada peningkatan hygiene/kebersihan.

selengkapnya

Pandemi COVID-19 telah mengubah praktik dan kebiasaan belajar yang juga memberikan sejumlah tantangan seperti ketersediaan jaringan internet, kondisi psikososial peserta didik dan guru, disparitas kompetensi guru hingga keterlibatan orangtua/ wali dalam pembelajaran. Sejak Januari 2021, pemerintah telah berulang kali melakukan penyesuaian peraturan mengikuti dinamika pandemi. Melalui SKB No 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021 dan Nomor 440-717 Tahun 2021, yang menggariskan bahwa jika Pemda telah memberikan izin dan satuan pendidikan memenuhi syarat, maka pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Sebagai persiapan penyelenggaraannya, diterbitkan sebuah panduan guna membantu guru dan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pembelajaran di masa pandemi. Orangtua/ wali memiliki peranan untuk memberikan keputusan metode pembelajaran bagi anaknya, yang akan berimplikasi pada pilihan strategi pembelajaran di kelas/mata pelajaran atau pembelajaran campuran. Pemantauan pembelajaran dilakukan dengan melihat tingkat kepatuhan pada protokol kesehatan, tingkat efektivitas pengelolaan pembelajaran dan diskusi untuk menentukan dukungan yang dibutuhkan.

selengkapnya

Perayaan World Patient Safety Day 2021 didedikasikan untuk perawatan ibu dan bayi baru lahir yang aman sebagai pengakuan atas resiko yang besar dari bahaya yang dapat dihindari oleh wanita dan bayi baru lahir akibat perawatan yang tidak aman, utamanya pada waktu persalinan. WHO menyelenggarakan konferensi virtual global untuk mengajak pemangku kepentingan ikut hadir dan terlibat.

Beberapa agenda yang akan dibahas diantaranya pidato utama dari pemimpin dan pendukung keselamatan pasien, lanskap global dan cerita tentang keselamatan ibu dan bayi baru lahir, diskusi panel tentang prioritas keselamatan dalam perawatan ibu an bayi baru lahir guna mencapai universal health coverage, serta pengenalan tujuan hari keselamatan pasien sedunia 2021. Agenda ini akan dilaksanakan pada 17 September 2021.

selengkapnya

Pandemi COVID-19 telah mengganggu layanan imunisasi yang penting dilakukan guna mencegah penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi/vaksinasi pada banyak negara berpenghasilan rendah di dunia. Pemberian layanan ini perlu dimodifikasi untuk meminimalisir penularan dan memastikan keselamatan tenaga kesehatan dan masyarakat. Sebuah studi dilakukan menggunakan analisis pemodelan sederhana untuk memperkirakan kebutuhan sumber daya tambahan terkait dengan modifikasi kegiatan imunisasi tambahan (kampanye) dan layanan imunisasi rutin berdasarkan lokasi tetap sesuai jangkauan target 2020 dalam nominal USD.

Peneliti mempertimbangkan empat kategori biaya berikut: (1) alat pelindung diri (APD) & tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) untuk sesi imunisasi; (2) physical distancing dan penyaringan selama sesi imunisasi; (3) perubahan strategi penyampaian, seperti perubahan ukuran dan frekuensi sesi; dan (4) kenaikan biaya operasional lainnya, termasuk mobilisasi sosial tambahan, pelatihan, dan pembayaran bahaya sebagai kompensasi tenaga kesehatan. Hasilnya, untuk menerapkan berbagai tindakan guna melindungi petugas kesehatan dan masyarakat dari penularan COVID-19 dapat mengakibatkan biaya awal fasilitas sebesar $466–799 untuk pengiriman rutin di lokasi tetap, $12–220 untuk pengiriman penjangkauan rutin, dan $12–108 per lokasi kampanye imunisasi. Biaya bulanan berulang sebesar $137–1.024 untuk pengiriman lokasi tetap, $152– 848 untuk kemudahan penjangkauan rutin, dan peningkatan biaya per dosis sebesar $0,32–0,85 selama kampanye. Dengan menggambarkan potensi implikasi biaya dari penyediaan layanan imunisasi melalui berbagai strategi dengan cara yang aman, perkiraan ini dapat memberikan tolok ukur bagi pengelola program dan pembuat kebijakan mengenai tambahan anggaran yang dibutuhkan.

selengkapnya

Seiring dengan bertambahnya jumlah vaksin yang diberikan kepada masyarakat, pemberitaan kasus dugaan Kejadian lkutan Pasca Vaksinasi COVID-19 mulai bermunculan di berbagai media dan dikhawatirkan akan berdampak pada minat masyarakat untuk mengikuti vaksinasi. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya media training dan briefing guna mencegah pemberian kasus KIPI yang tidak akurat, tidak valid dan justru menimbulkan persepsi yang misleading terhadap program vasksinasi. Surat edaran ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan Pemerintah Daerah dalam melakukan mitigasi dampak pemberitaan negatif terkait kasus dugaan KIPI COVID-19.

Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota diharapkan dapat melakukan persiapan dan koordinasi internal serta bekerja sama dengan media massa. Adapun detail arahan mengenai pernyataan yang perlu dikemukakan secara komprehensif beserta contoh format siaran pers yang dapat diikuti tercantum pada dokumen regulasi berikut.

selengkapnya

Seperti yang terjadi di Negara lain, mengukur penyebaran COVID-19 di Indonesia masih menjadi tantangan karena pengujian keterbatasan. Di Jawa, intervensi nonfarmasi (NPI) dilaksanakan sepanjang tahun 2020. Namun, seiring peluncuran program vaksinasi, kasus dan kematian meningkat di seluruh pulau. Sebuah studi dilakukan dengan menggunakan pemodelan untuk mengeksplorasi sejauh mana data pemakaman di Jakarta yang menggunakan protokol ketat COVID-19 memberikan wawasan tambahan tentang penularan penyakit, lintasan epidemi, dan dampak dari NPI. Hasilnya, data pemakaman COVID--19 di Jakarta menunjukkan jumlah pasien meninggal sekitar 3,3 kali lebih tinggi dari yang dilaporkan. Penularan perkiraan yang menggunakan data ini menunjukkan dampak NPI yang lebih awal, lebih besar, dan lebih berkelanjutan. Langkah - langkah untuk mengurangi penyebaran subnasional, terutama selama Ramadhan, secara substansial mengurangi penyebaran ke daerah pedesaan yang lebih rentan. Transmisi mencapai puncaknya pada awal 2021 di Jakarta jika tingkat kontrol saat ini dipertahankan.

Kesimpulannya, pengukuran sindrom kematian memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang tingkat keparahan COVID-19 dimana menjadi dasar pengambilan keputusan. Tingginya potensi dampak vaksin di Jawa disebabkan oleh pengurangan transmisi sampai saat ini dan tergantung pada sejauh mana mengurangan transmisi dipertahankan. Peningkatan kendali dalam jangka waktu yang relatif pendek kemungkinan besar akan menghasilkan peningkatan yang besar dan sinergis dalam dampak vaksin.

selengkapnya