Menindaklanjuti Surat Edaran No HK.02.02/II/252/2002 tentang Vaksinasi Booster pada 12 Januari 2022, berikut beberapa penyesuaian yang berlaku sejak regulasi ini diperbaharui, yakni per 27 Januari 2022. Pelaksanaan vaksin booster dapat dilaksanakan tanpa menunggu target capaian 70% dan cakupan dosis 1 lansia minimal 60%. Regimen booster yang diberikan pada triwulan pertama pada 2022, yakni (1) untuk sasaran dengan dosis primer Sinovac, akan diberikan vaksin Astra Zeneca 0,25 ml; vaksin Pzifer 0,15 ml; (2) untuk sasaran dengan dosis primer Astra Zeneca, diberikan vaksin Moderna 0,25ml; vaksin Pzifer 0,15 ml; vaksin Astra Zeneca 0,5 ml.

Alokasi vaksin booster akan diutamakan untuk vaksin Astra Zeneca mengingat ketersediaan stok masih cukup banyak. Untuk mempercepat capaian dosis primer, vaksin Astra Zeneca diberikan dengan interval 8 minggu. Tata cara pemberian, pelaksanaan dan pencatatan vaksinasi mengacu pada SE No. HK.02.02/II/252/2002.

selengkapnya

Varian SARS-CoV-2 B.1.1.529 (Omicron) menjadi varian dominan di Amerika Serikat sejak akhir Desember 2021, yang menyebabkan lonjakan kasus COVID-19 dan kunjungan UGD serta keadaan rawat inap terkait kasus tersebut. Meskipun Omicron mengakibatkan jumlah kasus COVID-19 dan rawat inap tertinggi yang dilaporkan selama pandemi, indikator keparahan penyakit, termasuk lama tinggal, masuk ICU, dan kematian, lebih rendah daripada selama puncak pandemi sebelumnya. Implikasi untuk kesehatan masyarakat adalah agar tetap mewaspadai varian Omicron. Meskipun tingkat keparahan penyakit tampak lebih rendah, tingginya volume rawat inap dapat membebani sistem perawatan kesehatan lokal dan rata - rata jumlah kematian harian tetap substansial.

Ini menggarisbawahi pentingnya kesiapsiagaan darurat nasional, khususnya, kapasitas lonjakan rumah sakit dan kemampuan untuk menyediakan staf sistem perawatan kesehatan lokal yang memadai. Selain itu, program vaksinasi dan mengikuti strategi pencegahan lain yang direkomendasikan sangat penting untuk mencegah infeksi, penyakit parah, atau kematian akibat COVID-19. Artikel ini dipublikasikan oleh CDC – Morbidity and Mortality Weekly Report pada 28 Januarii 2022.

selengkapnya

Dalam upaya membangun sistem kesehatan lebih tahan terhadap guncangan dan krisis, sangat penting bagi pemerintah untuk berinvestasi dalam fungsi inti sistem kesehatan seperti pembiayaan, pemberian layanan, dan tata kelola. Pendanaan untuk layanan kesehatan masyarakat, termasuk pencegahan dan pengendalian infeksi, pengawasan, dan sistem informasi, merupakan hal mendasar untuk memastikan sistem kesehatan disiapkan dan merespons keadaan darurat kesehatan.

Pendanaan harus tersedia untuk tanggapan yang cepat dan efektif terhadap keadaan darurat, yang membutuhkan sistem manajemen keuangan publik yang fleksibel dan mendukung. Selain itu, penting untuk mengurangi potensi risiko keruntuhan sistem kesehatan melalui cara - cara inovatif, misalnya, telemedicine, dan memobilisasi penyedia sektor swasta. UHC menjamin tidak ada yang tertinggal. Pemerintah harus memberikan perhatian khusus pada perlindungan populasi yang rentan. Tidak hanya upaya kesehatan, upaya bantuan sosial lainnya perlu dipersiapkan untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi masyarakat rentan. Artikel ini dipublikasikan pada Asian Economic Policy Review, Vol. 17, issue 1 pada 26 Juli 2021.

selengkapnya

Panduan Peta Jalan prioritas penggunaan vaksin COVID-19 pertama kali diterbitkan pada Oktober 2020 dan diperbaharui pada November 2020 dan Juli 2021. Kini, dokumen ini diperbaharui yang dibangun atas Strategi WHO untuk mencapai vaksinasi COVID-19 Global pada pertengahan 2022 dengan menyoroti empat tujuan program vaksinasi, entara lain : 1) meminimalkan kematian, penyakit parah dan beban penyakit secara keseluruhan, 2) mengurangi dampak sistem kesehatan, 3) melanjutkan aktivitas sosial ekonomi secara penuh, dan 4) mengurangi resiko varian baru. Saat ini vaksin COVID-19 yang tersedia memiliki dampak kecil pada pengurangan penularan dalam konteks Varian SARS-CoV-2 dari Concern (VoC), khususnya Omicron. Oleh karena itu, mencegah penyakit parah dan kematian, dan melindungi sistem kesehatan tetap menjadi tujuan utama penggunaan vaksin dalam konteks respons global COVID-19, sekaligus mengurangi morbiditas termasuk kondisi pasca COVID.

Di sebagian besar negara, kelompok dengan risiko penyakit parah dan kematian yang lebih tinggi adalah yang pertama menerima seri vaksin primer. Grup ini yang pertama kali menunjukkan bukti penurunan efektivitas vaksin dari waktu ke waktu, signifikan setelah 6 bulan diberikan vaksin primer. Dalam jangka pendek, dosis ketiga (dosis booster) dapat memulihkan vaksin secara penuh atau sebagian efektivitas. Untuk membantu mengembangkan rekomendasi penggunaan vaksin melawan COVID-19, SAGE mengusulkan Peta Jalan untuk Memprioritaskan Penggunaan Vaksin COVID-19 yang mempertimbangkan populasi prioritas untuk vaksinasi berdasarkan pengaturan epidemiologi dan skenario pasokan vaksin. Panduan ini dibangun di atas kerangka nilai WHO SAGE untuk alokasi dan prioritas vaksinasi COVID-19.

selengkapnya

Pada 26 November 2021, WHO menetapkan varian B.1.1.529 sebagai varian yang menjadi perhatian, yakni Omicron. Omicron adalah varian yang sangat berbeda dengan jumlah mutasi yang tinggi, termasuk 26 - 32 mutasi pada protein spike, beberapa diantaranya terkait dengan potensi pelepasan kekebalan humoral dan transmisibilitas yang lebih tinggi. Ancaman keseluruhan yang ditimbulkan oleh Omicron sangat bergantung pada empat pertanyaan kunci, yakni 1) seberapa menularkan varian tersebut; 2) seberapa baik vaksin dan infeksi sebelumnya melindungi terhadap infeksi, penularan, penyakit klinis dan kematian; 3) seberapa ganas suatu varian dibandingkan dengan varian lain; dan 4) bagaimana populasi memahami dinamika ini, memahami risiko dan mengikuti tindakan pengendalian, termasuk upaya kesehatan masyarakat.

Berdasarkan bukti saat ini, risiko keseluruhan terkait Omicron tetap sangat tinggi. Omicron memiliki keunggulan pertumbuhan yang signifikan dibandingkan Delta, yang mengarah pada penyebaran cepat di komunitas dengan tingkat insiden yang lebih tinggi daripada yang terlihat sebelumnya dalam pandemi ini. Meski risiko penyakit parah dan kematian setelah infeksi lebih rendah daripada varian SARS-CoV-2 sebelumnya, tingkat penularan yang sangat tinggi telah mengakibatkan peningkatan yang signifikan dalam rawat inap, berdampak sistem perawatan kesehatan di sebagian besar negara, dan mungkin menyebabkan morbiditas yang signifikan, terutama pada populasi yang rentan.

selengkapnya

Upaya penanggulangan COVID-19 terus dilakukan secara masif. Pemerintah menetapkan kebijakan vaskinasi COVID-19 sebagai intervensi efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit. Untuk memberi panduan secara teknis dalam pelaksanaannya, telah ditetapkan petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Ruang lingkupnya mencakup perencanaan kebutuhan, sasaran, pendanaan, distribusi serta manajemen vaksin dan logistik, pelaksanaan pelayanan, kerja sama, pencatatan dan pelaporan, strategi komunikasi, pemantauan dan penanggulangan KIPI, serta monitoring dan evaluasi.

Dengan ditetapkannya dokumen petunjuk teknis ini, diharapkan pelaksanaan vaksinasi dapat terselenggara dengan baik sesuai peraturan perundang - undangan. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tidak hanya dilaksanakan melalui Vaksinasi Program, namun dapat juga dilaksanakan melalui Vaksinasi Gotong Royong. Dengan pelaksanaan vaksinasi, diharapkan dapat mengurangi transmisi, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

selengkapnya

Hasil studi menunjukkan terjadinya penurunan antibodi 6 bulan setelah mendapatkan vaksin Covid-19 dosis primer, sehingga dibutuhkan pemberian dosis lanjutan guna meningkatkan proteksi. Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional menganjurkan pemberian booster untuk memperbaiki efektivitas vaksin yang menurun. Beberapa ketentuan dalam pemberiannya antara lain : vaksinasi booster diselenggarakan oleh pemerintah; sasarannya adalah usia 18 tahun ketasa dengan prioritas lansia dan penderita imunokompromais; vaksinasi booster diberikan kepada mereka yang telah mendapatkan vaksinasi primer dosis lengkap minimal 6 bulan sebelumnya;

pemberian dosis lanjutan dilakukan melalui 2 mekanisme, yakni homolog (permberian booster dengan menggunakan jenis vaksin yang sama dengan vaksin primer dosis lengkap yang didapat sebelumnya) dan heterology (pemberian booster dengan menggunakan vaksin yang berbeda dengan vaksin primer dosis lengkap yang didapat sebelumnya); pelaksanaan vaksinasi booster dilakukan di puskesmas, rumah sakit milik pemerintah dan pemda, atau pos pelayanan vaksinasi yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Propinsi atau Kab/Kota. Pencatatan hasil layanan dilakukan dengan menggunakan aplikasi PCare. Regulasi ini ditetapkan pada 12 Januari 2021 oleh Direktur Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI.

selengkapnya

Sistem pangan dan pola makan berubah di mana-mana dan pemantauan kesehatan pola makan di tingkat global dan nasional menjadi semakin penting untuk mendukung pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan program untuk mempromosikan pola makan sehat dan menilai efektivitasnya. Ada kesenjangan kritis dalam pemantauan karakteristik dan tren pola makan secara global, regional, dan nasional. Saat ini, tidak ada metrik yang selaras untuk melacak bagaimana pola makan di seluruh dunia berkembang dan dampak dari perubahan ini terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Untuk mempromosikan peningkatan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi, diselenggarakan pertemuan konsultasi teknis oleh Kelompok Penasihat Ahli Teknis WHO-UNICEF untuk Pemantauan Gizi (TEAM) dan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), dengan dukungan teknis dan logistik dari USAID Advancing Nutrition. 85 peserta ahli yang mewakili berbagai institusi, wilayah geografis, dan peran dalam rantai nilai data, terlibat dalam konsultasi dari 18–20 Mei 2021. Laporan ini memberikan ringkasan presentasi konsultasi, kontribusi kelompok kerja, diskusi dan rekomendasi. Laporan tersebut menyoroti tiga topik menyeluruh yang dibahas selama konsultasi: (1) gambaran umum tentang pemantauan diet global dan prioritas kriteria dan karakteristik metrik; (2) metode, alat dan metrik untuk mengukur diet; dan (3) definisi dan prioritas langkah selanjutnya untuk mengidentifikasi metrik global untuk pemantauan diet sehat.

selengkapnya

Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) diselenggarakan dengan tujuan untuk menyediakan pelayanan khusus yang berkualitas untuk remaja agar mampu menghindarkan remaja dari masalah kesehatan. Akan tetapi cakupan pemanfaatan pelayanan PKPR dinilai masih rendah. Sebuah penelitian dilakukan untuk menganalisis faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan PKPR dan melihat cakupan/prevalensi pemanfaatan pelayanan PKPR melalui kajian literatur. Pencarian artikel menggunakan kata kunci “PKPR”, “Adolescent”, “Health Service” pada mesin pencarian Google Scholar dengan kriteria inklusi artikel full teks terindeks minimal sinta 6 atau scopus, artikel bahasa indonesia/inggris yang terbit pada rentang tahun 2014-2020.

Berdasarkan 5 artikel yang didapatkan dan dikaji, variabel yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan PKPR adalah Faktor Predisposing (usia, pengetahuan, sikap, sosial budaya dan akseptabilitas), Faktor Enabling (variabel aksesibilitas, dukungan sekolah, dukungan keluarga, dukungan teman sebaya, peran petugas, tarif, fasilitas), dan Need Factor (Variabel kebutuhan). Cakupan pemanfaatan layanan PKPR di setiap daerah masih < 50% dengan persentase terendah 26,4% dan persentase tertinggi 46,9%. Penelitian lanjutan untuk menggali faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan PKPR, terutama faktor petugas kesehatan dan dukungan sekolah perlu dilakukan, tentu dengan lingkup yang lebih luas. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia pada Desember 2021.

selengkapnya

Pemerintah Kota Semarang menyusun strategi pendampingan ibu hamil selama pandemi dengan 2 pendekatan, yakni pendampingan langsung dan telemedicine sebagai pencagahan terhadap penyebaran kasus COVID-19. Model pendampingan langsung dilakukan seperti kondisi normal dengan menerapkan protokol kesehatan, sementara model telemedicine menggunakan alat bantu handphone dengan aplikasi WhatsApp. Berdasarkan survey pendahuluan, ada beberapa kekurangan dari masing - masing metode. Studi lebih lanjut mengenai kepuasan ibu hamil dilakukan untuk mengevaluasi pelayanan KIA dalam rangka mengendalikan AKI di Kota Semarang. Studi dilakukan secara kuantitatif pada 6 puskesmas dan 110 sampel ibu hamil yang terbagi menjadi 2 kelompok secara merata.

Hasil analisis univariat menunjukkan tingkat kepuasaan yang lebih baik pada dari mereka yang menerima model telemedicine. Sementara analisis bivariat menunjukkan adanya perbedaan tingkat kepuasan antara dua kelompok pada aspek hubungan petugas-ibu hamil, kenyamanan, serta pengetahuan dan kompetensi petugas. Model telemedicine dirasa lebih mudah dan fleksibel untuk dilakukan dengan mengurangi resiko penularan COVID-19. Harapannya, pendampingan ibu hamil melalui telemedicine dan pengembangan teknologi terkait dapat terus dilakukan dengan tentu memprioritaskan kepuasan pelayanan yang diberikan. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia pada 4 Desember 2021.

selengkapnya