Panduan Peta Jalan prioritas penggunaan vaksin COVID-19 pertama kali diterbitkan pada Oktober 2020 dan diperbaharui pada November 2020 dan Juli 2021. Kini, dokumen ini diperbaharui yang dibangun atas Strategi WHO untuk mencapai vaksinasi COVID-19 Global pada pertengahan 2022 dengan menyoroti empat tujuan program vaksinasi, entara lain : 1) meminimalkan kematian, penyakit parah dan beban penyakit secara keseluruhan, 2) mengurangi dampak sistem kesehatan, 3) melanjutkan aktivitas sosial ekonomi secara penuh, dan 4) mengurangi resiko varian baru. Saat ini vaksin COVID-19 yang tersedia memiliki dampak kecil pada pengurangan penularan dalam konteks Varian SARS-CoV-2 dari Concern (VoC), khususnya Omicron. Oleh karena itu, mencegah penyakit parah dan kematian, dan melindungi sistem kesehatan tetap menjadi tujuan utama penggunaan vaksin dalam konteks respons global COVID-19, sekaligus mengurangi morbiditas termasuk kondisi pasca COVID.

Di sebagian besar negara, kelompok dengan risiko penyakit parah dan kematian yang lebih tinggi adalah yang pertama menerima seri vaksin primer. Grup ini yang pertama kali menunjukkan bukti penurunan efektivitas vaksin dari waktu ke waktu, signifikan setelah 6 bulan diberikan vaksin primer. Dalam jangka pendek, dosis ketiga (dosis booster) dapat memulihkan vaksin secara penuh atau sebagian efektivitas. Untuk membantu mengembangkan rekomendasi penggunaan vaksin melawan COVID-19, SAGE mengusulkan Peta Jalan untuk Memprioritaskan Penggunaan Vaksin COVID-19 yang mempertimbangkan populasi prioritas untuk vaksinasi berdasarkan pengaturan epidemiologi dan skenario pasokan vaksin. Panduan ini dibangun di atas kerangka nilai WHO SAGE untuk alokasi dan prioritas vaksinasi COVID-19.

selengkapnya

Pada 26 November 2021, WHO menetapkan varian B.1.1.529 sebagai varian yang menjadi perhatian, yakni Omicron. Omicron adalah varian yang sangat berbeda dengan jumlah mutasi yang tinggi, termasuk 26 - 32 mutasi pada protein spike, beberapa diantaranya terkait dengan potensi pelepasan kekebalan humoral dan transmisibilitas yang lebih tinggi. Ancaman keseluruhan yang ditimbulkan oleh Omicron sangat bergantung pada empat pertanyaan kunci, yakni 1) seberapa menularkan varian tersebut; 2) seberapa baik vaksin dan infeksi sebelumnya melindungi terhadap infeksi, penularan, penyakit klinis dan kematian; 3) seberapa ganas suatu varian dibandingkan dengan varian lain; dan 4) bagaimana populasi memahami dinamika ini, memahami risiko dan mengikuti tindakan pengendalian, termasuk upaya kesehatan masyarakat.

Berdasarkan bukti saat ini, risiko keseluruhan terkait Omicron tetap sangat tinggi. Omicron memiliki keunggulan pertumbuhan yang signifikan dibandingkan Delta, yang mengarah pada penyebaran cepat di komunitas dengan tingkat insiden yang lebih tinggi daripada yang terlihat sebelumnya dalam pandemi ini. Meski risiko penyakit parah dan kematian setelah infeksi lebih rendah daripada varian SARS-CoV-2 sebelumnya, tingkat penularan yang sangat tinggi telah mengakibatkan peningkatan yang signifikan dalam rawat inap, berdampak sistem perawatan kesehatan di sebagian besar negara, dan mungkin menyebabkan morbiditas yang signifikan, terutama pada populasi yang rentan.

selengkapnya

Upaya penanggulangan COVID-19 terus dilakukan secara masif. Pemerintah menetapkan kebijakan vaskinasi COVID-19 sebagai intervensi efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit. Untuk memberi panduan secara teknis dalam pelaksanaannya, telah ditetapkan petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Ruang lingkupnya mencakup perencanaan kebutuhan, sasaran, pendanaan, distribusi serta manajemen vaksin dan logistik, pelaksanaan pelayanan, kerja sama, pencatatan dan pelaporan, strategi komunikasi, pemantauan dan penanggulangan KIPI, serta monitoring dan evaluasi.

Dengan ditetapkannya dokumen petunjuk teknis ini, diharapkan pelaksanaan vaksinasi dapat terselenggara dengan baik sesuai peraturan perundang - undangan. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tidak hanya dilaksanakan melalui Vaksinasi Program, namun dapat juga dilaksanakan melalui Vaksinasi Gotong Royong. Dengan pelaksanaan vaksinasi, diharapkan dapat mengurangi transmisi, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

selengkapnya

Hasil studi menunjukkan terjadinya penurunan antibodi 6 bulan setelah mendapatkan vaksin Covid-19 dosis primer, sehingga dibutuhkan pemberian dosis lanjutan guna meningkatkan proteksi. Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional menganjurkan pemberian booster untuk memperbaiki efektivitas vaksin yang menurun. Beberapa ketentuan dalam pemberiannya antara lain : vaksinasi booster diselenggarakan oleh pemerintah; sasarannya adalah usia 18 tahun ketasa dengan prioritas lansia dan penderita imunokompromais; vaksinasi booster diberikan kepada mereka yang telah mendapatkan vaksinasi primer dosis lengkap minimal 6 bulan sebelumnya;

pemberian dosis lanjutan dilakukan melalui 2 mekanisme, yakni homolog (permberian booster dengan menggunakan jenis vaksin yang sama dengan vaksin primer dosis lengkap yang didapat sebelumnya) dan heterology (pemberian booster dengan menggunakan vaksin yang berbeda dengan vaksin primer dosis lengkap yang didapat sebelumnya); pelaksanaan vaksinasi booster dilakukan di puskesmas, rumah sakit milik pemerintah dan pemda, atau pos pelayanan vaksinasi yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Propinsi atau Kab/Kota. Pencatatan hasil layanan dilakukan dengan menggunakan aplikasi PCare. Regulasi ini ditetapkan pada 12 Januari 2021 oleh Direktur Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI.

selengkapnya

Sistem pangan dan pola makan berubah di mana-mana dan pemantauan kesehatan pola makan di tingkat global dan nasional menjadi semakin penting untuk mendukung pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan program untuk mempromosikan pola makan sehat dan menilai efektivitasnya. Ada kesenjangan kritis dalam pemantauan karakteristik dan tren pola makan secara global, regional, dan nasional. Saat ini, tidak ada metrik yang selaras untuk melacak bagaimana pola makan di seluruh dunia berkembang dan dampak dari perubahan ini terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Untuk mempromosikan peningkatan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi, diselenggarakan pertemuan konsultasi teknis oleh Kelompok Penasihat Ahli Teknis WHO-UNICEF untuk Pemantauan Gizi (TEAM) dan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), dengan dukungan teknis dan logistik dari USAID Advancing Nutrition. 85 peserta ahli yang mewakili berbagai institusi, wilayah geografis, dan peran dalam rantai nilai data, terlibat dalam konsultasi dari 18–20 Mei 2021. Laporan ini memberikan ringkasan presentasi konsultasi, kontribusi kelompok kerja, diskusi dan rekomendasi. Laporan tersebut menyoroti tiga topik menyeluruh yang dibahas selama konsultasi: (1) gambaran umum tentang pemantauan diet global dan prioritas kriteria dan karakteristik metrik; (2) metode, alat dan metrik untuk mengukur diet; dan (3) definisi dan prioritas langkah selanjutnya untuk mengidentifikasi metrik global untuk pemantauan diet sehat.

selengkapnya

Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) diselenggarakan dengan tujuan untuk menyediakan pelayanan khusus yang berkualitas untuk remaja agar mampu menghindarkan remaja dari masalah kesehatan. Akan tetapi cakupan pemanfaatan pelayanan PKPR dinilai masih rendah. Sebuah penelitian dilakukan untuk menganalisis faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan PKPR dan melihat cakupan/prevalensi pemanfaatan pelayanan PKPR melalui kajian literatur. Pencarian artikel menggunakan kata kunci “PKPR”, “Adolescent”, “Health Service” pada mesin pencarian Google Scholar dengan kriteria inklusi artikel full teks terindeks minimal sinta 6 atau scopus, artikel bahasa indonesia/inggris yang terbit pada rentang tahun 2014-2020.

Berdasarkan 5 artikel yang didapatkan dan dikaji, variabel yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan PKPR adalah Faktor Predisposing (usia, pengetahuan, sikap, sosial budaya dan akseptabilitas), Faktor Enabling (variabel aksesibilitas, dukungan sekolah, dukungan keluarga, dukungan teman sebaya, peran petugas, tarif, fasilitas), dan Need Factor (Variabel kebutuhan). Cakupan pemanfaatan layanan PKPR di setiap daerah masih < 50% dengan persentase terendah 26,4% dan persentase tertinggi 46,9%. Penelitian lanjutan untuk menggali faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan PKPR, terutama faktor petugas kesehatan dan dukungan sekolah perlu dilakukan, tentu dengan lingkup yang lebih luas. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia pada Desember 2021.

selengkapnya

Pemerintah Kota Semarang menyusun strategi pendampingan ibu hamil selama pandemi dengan 2 pendekatan, yakni pendampingan langsung dan telemedicine sebagai pencagahan terhadap penyebaran kasus COVID-19. Model pendampingan langsung dilakukan seperti kondisi normal dengan menerapkan protokol kesehatan, sementara model telemedicine menggunakan alat bantu handphone dengan aplikasi WhatsApp. Berdasarkan survey pendahuluan, ada beberapa kekurangan dari masing - masing metode. Studi lebih lanjut mengenai kepuasan ibu hamil dilakukan untuk mengevaluasi pelayanan KIA dalam rangka mengendalikan AKI di Kota Semarang. Studi dilakukan secara kuantitatif pada 6 puskesmas dan 110 sampel ibu hamil yang terbagi menjadi 2 kelompok secara merata.

Hasil analisis univariat menunjukkan tingkat kepuasaan yang lebih baik pada dari mereka yang menerima model telemedicine. Sementara analisis bivariat menunjukkan adanya perbedaan tingkat kepuasan antara dua kelompok pada aspek hubungan petugas-ibu hamil, kenyamanan, serta pengetahuan dan kompetensi petugas. Model telemedicine dirasa lebih mudah dan fleksibel untuk dilakukan dengan mengurangi resiko penularan COVID-19. Harapannya, pendampingan ibu hamil melalui telemedicine dan pengembangan teknologi terkait dapat terus dilakukan dengan tentu memprioritaskan kepuasan pelayanan yang diberikan. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia pada 4 Desember 2021.

selengkapnya

Berdasarkan technical brief WHO per 23 Desember 2021, disebutkan tingkat penularan Omicron lebih cepat dibandingka varian Delta. Selain itu, varian ini dikhawatirkan dapat menyebabkan penurunan kemampuan kekebalan dan efektivitas vaksin serta bukti awal peningkatan risiko reinfeksi jika dibanding varian lainnya. Surat edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan kerja sama pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, SDM Kesehatan dan para pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kasus COVID-19 varian Omicron.

Beberapa ketentuan pencegahan dan pengendalian kasus COVID-19 varian Omicron diantaranya : 1) Seluruh kasus probable dan konfirmasi varian Omicron baik yang simptomatik atau asimptomatik harus dilakukan isolasi di rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan COVID-19; 2) Setiap kasus probable dan konfirmasi varian Omicron (B.1.1.529.) yang ditemukan harus segera dilakukan pelacakan kontak dalam 1 x 24 jam untuk penemuan kontak erat; 3) dinas kesehatan provinsi dan dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan pencatatan dan pelaporan serta berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian kasus COVID-19 varian Omicron; 4) Pembiayaan isolasi di rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan COVID-19 varian Omicron (B.1.1.529.) dan karantina terpusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan

selengkapnya

Angka kejadian hipertensi di Jawa Barat sejak 2013 hingga 2017 terus meningkat. Hipertensi merupakan salah satu penyakit kronis yang pengobatannya ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Sebuah studi dilakukan menggunakan data tersier sampling BPJS pada 2015-2016 dengan metode stratified random sampling. Sebanyak 80.840 data memenuhi kriteria untuk dianalisis lebih lanjut yang tersebar pada 26 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat dengan penyumbang terbanyak yakni Kota Bandung (16,2%), Kota Bekasi (11,3%) dan Kab. Bekasi (10,3%). Pasien hipertensi yang ditangani di FKTP didominasi oleh perempuan (60,8%). Peserta perempuan lebih banyak yang terdaftar pada premi Kelas II dan proporsi terbesar dari segment PBPU. Kelompok usia terbanyak adalah 55 - 64 tahun.

Dalam tabulasi silang tertimbang kelas premi dengan segmen penderita hipertensi yang mendapat layanan di FKTP Kapitasi Jawa Barat diperoleh pada segment PPU banyak terdaftar di premi Kelas I (20,4%), segmen PBPU banyak terdaftar di premi kelas III (12,8%) dan segmen BP banyak terdaftar di premi kelasi I (12%), sedangkan PBI APBD maupun APBN hanya terdaftar di premi kelas III. Pasien hipertensi yang banyak menggunakan fasilitas kesehatan di FKTP Kapitasi Jawa Barat yaitu segmen PPU dan diikuti oleh PBPU. Seluruh pasien hipertensi yang berobat pada FKTP Kapitasi merupakan pasien rujuk balik dari FKRTL. Diagnosis yang paling banyak ditemukan adalah Hypertension heart disease. Hal ini memperlihatkan perlunya upaya pencegahan komplikasi pada penderita hipertensi yang dapat dikerjakan di FKTP, baik berupa pengobatan yang adekuat, edukasi yang baik maupun penapisan dini. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia pada 4 Desember 2021.

selengkapnya

Alliance dan WHO membuka kesempatan pembiayaan riset untuk 6 kasus negara berpenghasilan rendah dan menengah mengenai studi sistem kesehatan dalam merespon krisis iklim di tingkat nasional dan subnasional. Tujuan dari studi yang diharapkan adalah (1) mampu mengidentifikasi dan mendokumentasikan contoh dimana pembuat kebijakan secara aktif menanggapi perubahan iklim, memitigasi dan mengadaptasi sistem kesehatan dengan kebijakan ketahanan yang lebih luas, dan (2) berbagi pelajaran dari negara - negara di wilayah WHO guna mempersatukan bukti yang berkontribusi pada pengembangan panduan yang lebih baik tentang bagaimana negara dapat mengatasi hambatan yang ada, menanggapi krisis iklim dan bergerak menuju ketahanan iklim dan sistem kesehatan rendah karbon yang berkelanjutan.

Tim peneliti diharapkan menggunakan pendekatan metode campuran yang menggabungkan wawancara semi terstruktur, tinjauan literatur dan analisis situasional. Apabila memungkinkan, peneliti akan diminta untuk mengadakan dialog kebijakan dengan pembuat kebijakan (dengan catatan pengarahan bagi pembuat kebijakan) untuk berbagi temuan dan menerima masukan dan validasi dari pembuat kebijakan. Batas waktu pengumpulan proposal hingga 6 Februari 2022.

selengkapnya