Berdasarkan technical brief WHO per 23 Desember 2021, disebutkan tingkat penularan Omicron lebih cepat dibandingka varian Delta. Selain itu, varian ini dikhawatirkan dapat menyebabkan penurunan kemampuan kekebalan dan efektivitas vaksin serta bukti awal peningkatan risiko reinfeksi jika dibanding varian lainnya. Surat edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan kerja sama pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, SDM Kesehatan dan para pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kasus COVID-19 varian Omicron.

Beberapa ketentuan pencegahan dan pengendalian kasus COVID-19 varian Omicron diantaranya : 1) Seluruh kasus probable dan konfirmasi varian Omicron baik yang simptomatik atau asimptomatik harus dilakukan isolasi di rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan COVID-19; 2) Setiap kasus probable dan konfirmasi varian Omicron (B.1.1.529.) yang ditemukan harus segera dilakukan pelacakan kontak dalam 1 x 24 jam untuk penemuan kontak erat; 3) dinas kesehatan provinsi dan dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan pencatatan dan pelaporan serta berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian kasus COVID-19 varian Omicron; 4) Pembiayaan isolasi di rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan COVID-19 varian Omicron (B.1.1.529.) dan karantina terpusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan

selengkapnya

Angka kejadian hipertensi di Jawa Barat sejak 2013 hingga 2017 terus meningkat. Hipertensi merupakan salah satu penyakit kronis yang pengobatannya ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Sebuah studi dilakukan menggunakan data tersier sampling BPJS pada 2015-2016 dengan metode stratified random sampling. Sebanyak 80.840 data memenuhi kriteria untuk dianalisis lebih lanjut yang tersebar pada 26 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat dengan penyumbang terbanyak yakni Kota Bandung (16,2%), Kota Bekasi (11,3%) dan Kab. Bekasi (10,3%). Pasien hipertensi yang ditangani di FKTP didominasi oleh perempuan (60,8%). Peserta perempuan lebih banyak yang terdaftar pada premi Kelas II dan proporsi terbesar dari segment PBPU. Kelompok usia terbanyak adalah 55 - 64 tahun.

Dalam tabulasi silang tertimbang kelas premi dengan segmen penderita hipertensi yang mendapat layanan di FKTP Kapitasi Jawa Barat diperoleh pada segment PPU banyak terdaftar di premi Kelas I (20,4%), segmen PBPU banyak terdaftar di premi kelas III (12,8%) dan segmen BP banyak terdaftar di premi kelasi I (12%), sedangkan PBI APBD maupun APBN hanya terdaftar di premi kelas III. Pasien hipertensi yang banyak menggunakan fasilitas kesehatan di FKTP Kapitasi Jawa Barat yaitu segmen PPU dan diikuti oleh PBPU. Seluruh pasien hipertensi yang berobat pada FKTP Kapitasi merupakan pasien rujuk balik dari FKRTL. Diagnosis yang paling banyak ditemukan adalah Hypertension heart disease. Hal ini memperlihatkan perlunya upaya pencegahan komplikasi pada penderita hipertensi yang dapat dikerjakan di FKTP, baik berupa pengobatan yang adekuat, edukasi yang baik maupun penapisan dini. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia pada 4 Desember 2021.

selengkapnya

Alliance dan WHO membuka kesempatan pembiayaan riset untuk 6 kasus negara berpenghasilan rendah dan menengah mengenai studi sistem kesehatan dalam merespon krisis iklim di tingkat nasional dan subnasional. Tujuan dari studi yang diharapkan adalah (1) mampu mengidentifikasi dan mendokumentasikan contoh dimana pembuat kebijakan secara aktif menanggapi perubahan iklim, memitigasi dan mengadaptasi sistem kesehatan dengan kebijakan ketahanan yang lebih luas, dan (2) berbagi pelajaran dari negara - negara di wilayah WHO guna mempersatukan bukti yang berkontribusi pada pengembangan panduan yang lebih baik tentang bagaimana negara dapat mengatasi hambatan yang ada, menanggapi krisis iklim dan bergerak menuju ketahanan iklim dan sistem kesehatan rendah karbon yang berkelanjutan.

Tim peneliti diharapkan menggunakan pendekatan metode campuran yang menggabungkan wawancara semi terstruktur, tinjauan literatur dan analisis situasional. Apabila memungkinkan, peneliti akan diminta untuk mengadakan dialog kebijakan dengan pembuat kebijakan (dengan catatan pengarahan bagi pembuat kebijakan) untuk berbagi temuan dan menerima masukan dan validasi dari pembuat kebijakan. Batas waktu pengumpulan proposal hingga 6 Februari 2022.

selengkapnya

Presiden RI melalui Keputusan Presiden No. 24 Tahun 2021 menetapkan pandemic COVID-19 yang merupakan Global Pandemic sesuai pernyataan WHO secara faktual masih terjadi dan belum berakhir di Indonesia. Pemerintah melaksanakan kebijakan di bidang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan berdasarkan UU No. 2 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemic COVID-19 dan pengaturan APBN untuk alokasi penanganan COVID-19.

Dalam rangka penanganan, pengendalian dan atau pencegahan pandemi COVID-19 beserta dampaknya, khususnya di bidang kesehatan, ekonomi dan sosial, Pemerintah dapat menetapkan bauran kebijakan melalui penetapan skema pendanaan antara Pemerintah dengan badan usaha yang bergerak di bidang pembiayaan pelayanan kesehatan dan skema lainnya.

selengkapnya

Beberapa faktor penting telah memainkan peran penting dalam mekanisme penyebaran COVID-19. Faktor-faktor ini termasuk kasus yang tidak terdeteksi, kasus tanpa gejala, dan beberapa intervensi nonfarmasi. Karena penyebaran COVID-19 yang cepat di seluruh dunia, memahami pentingnya faktor-faktor ini sangat penting dalam menentukan apakah COVID-19 akan diberantas atau bertahan dalam populasi.

Sebuah studi dilakukan untuk membuat model matematika baru untuk memprediksi penyebaran COVID-19 dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Hasilnya, deteksi infeksi dan vaksinasi berpotensi membasmi COVID-19 dari Jakarta. Dari analisis sensitivitas, pengujian cepat sangat penting dalam mengurangi angka reproduksi dasar ketika COVID-19endemik dalam populasi daripada contact tracing. Strategi vaksinasi memiliki potensi untuk melonggarkan aturan jarak sosial, dengan tetap mempertahankan nomor reproduksi dasar seminimal mungkin, dan juga membasmi COVID-19 dari populasi dengan tingkat vaksinasi yang lebih tinggi. Studi ini dipublikasikan oleh BMC Research Note pada April 2021.

selengkapnya

Kemendikbudristek bersama dengan Kemenkes, Kemenag dan Kemendagri mengeluarkan SKB empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19. SKB ini berisi penyesuaian aturan PTM terbatas yang lebih baik dan rinci, dengan tetap mengedepankan kesehatan dan keselamatan warga sekolah sebagai prioritas utama.

Mulai Januari 2022, seluruh satuan pendidikan pada level 1, 2 dan 3 PPKM wajib melaksanakan PTM terbatas. Satuan pendidikan yang mayoritas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) sudah divaksin wajib menyediakan layanan PTM terbatas. PTK yang belum divaksin, disarankan mengajar secara pembelajaran jarak jauh (PJJ). Aspek pemantauan dan evaluasi PTM terbatas kini memanfaatkan penggunaan teknologi dengan integrasi DAPODIK/EMIS dengan PeduliLindungi dan Integrasi dengan aplikasi Bersatu Lawan Covid. Surveilans epidemiologis akan dilakukan bagi satuan pendidikan yang telah melaksanakan PTM terbatas.

selengkapnya

Pada 26 November 2021, WHO menetapkan varian B.1.1.529 sebagai varian yang menjadi perhatian, yakni Omicron. Pada 22 Desember 2021, varian ini telah diidentifikasi muncul di 100 negara di enam wilayah WHO. Ringkasan teknis ini memberikan bukti awal yang diperbaharui terkait dengan aspek kunci Omicron : (1) seberapa menularkan varian tersebut, (2) seberapa baik vaksin dan infeksi sebelumnya melindungi terhadap infeksi, penularan, penyakit klinis dan kematian, (3) seberapa ganas suatu varian dibanding varian lainnya, (4) bagaimana populasi memahami dinamika, resiko, dan tindakan pengendalian. Terdapat bukti konsistensi bahwa Omicron lebih unggul pada pertumbuhan substansial atas Delta. Data keparahan klinis pasien dengan Omicron masih berkembang tetapi masih terbatas, dimana studi sementara data awal di Afrika Selatan, Inggris, dan Denmark menunjukkan penurunan resiko rawat inap untuk Omicron dibanding Delta.

Hingga saat ini, data yang ada masih terbatas, dan tidak ada bukti peer-review tentang kemanjuran atau efektivitas vaksin untuk Omicron. Hasil yang ada di Inggris menunjukkan penurunan yang signifikan dalam efektivitas baksi terhadap penyakit simtomatik untuk Omicron dibanding dengan delta setelah dua dosis vaksin, baik dari Pfizer atau Astra Zeneca. Namun, terdapat efektivitas yang lebih tinggi dua minggu setelah booster Pfizer yang sedikit lebih rendah atau sebanding dengan yang melawan Delta. Keakuratan diagnostik dari tes PCR dan tes diagnostik cepat berbasis antigen (Ag-RDT) yang rutin digunakan tampaknya tidak terpengaruh oleh Omicron.

selengkapnya

Pendaftaran pasien pada penyedia layanan kesehatan primer mendukung kesinambungan dalam hubungan pasien dan penyedia pelayanan kesehatan. Studi ini mengembangkan kerangka kerja untuk menganalisis karakteristik pendaftaran pasien lintas negara, untuk kemudian diterapkan ke berbagai negara dan mengidentifikasi tantangan serta upaya reformasi yang sedang berlangsung. 12 yuridiksi dari Denmark, Perancis, Jerman, Irlandia, Israel, Italia, Belanda, Norwegia, Kanada, Swedia, Swiss dan Inggris Raya dipilih untuk dianalisis. Informasi dikumpulkan oleh peneliti nasional yang meninjau literatur yang relevan dan dokumen kebijakan untuk melaporkan pendirian dan evolusi pendaftaran pasien, persyaratan dan manfaat bagi pasien, penyedia dan pembayar, dan hubungannya dengan reformasi perawatan primer. Pendaftaran pasien muncul sebagai bagian dari reformasi kesehatan tingkat makro yang terkait dengan pengenalan UHC.

Reformasi baru - baru ini memperkenalkan pendaftaran dengan tujuan meningkatkan kualitas melalui koordinasi dan efisiensi yang lebih baik melalui pengurangan rujukan yang tidak perlu. Pendaftaran pasien hanya wajib di tiga negara. Beberapa negara mencapai tingkat pendaftaran yang tinggi dengan menggunakan insentif yang kuat untuk pasien dan dokter (pembayaran kapitasi). Pendaftaran pasien memiliki arti yang berbeda di berbagai negara dan pembuat kebijakan serta peneliti perlu mempertimbangkan: sejarah dan karakteristik sistem pendaftaran; penggunaan insentif untuk pasien dan penyedia; dan potensi penggunaan yang lebih eksplisit dari perjanjian pasien - penyedia sebagai kebijakan untuk mencapai perawatan yang lebih tepat waktu, tepat, berkelanjutan dan terintegrasi.

Selengkapnya

HIV masih menjadi masalah kesehatan masyarakat secara global. Orang dengan HIV/AIDS lebih rentan terhadap infeksi oportunistik seperti TB. Oleh sebab itu, penting keterlibatan berbagai peran untuk membantu memantau orang dengan HIV/AIDS. Sebuah studi dilakukan untuk menganalisis pendekatan keluarga terpadu dengan model dukungan lokal untuk mendeteksi kasus TB pada ODHA. Studi ini dilakukan di NTT, menggunakan studi kasus kontrol di kota Kupang dengan 100 partisipan menggunakan total random sampling.

Hasilnya, setelah mengontrol variabel lain, durasi HIV/AIDS yang lama, status pekerjaan keluarga ODHA, dukungan keluarga, dan pengetahuan keluarga tentang TB berhubungan dengan penemuan kasus TB pada ODHA. Hasil studi ini menyoroti pentingnya pendidikan kesehatan diantara keluarga ODHA karena hal ini dapat membantu deteksi dini TB pada ODHA. Selain itu, studi ini juga menyoroti peran keluarga dan dukungan lokal untuk mendukung ODHA. Sehingga, Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan peran keluarga dan dukungan lokal dalam program yang dibuat untuk mendeteksi TB pada ODHA. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional pada 29 November 2021.

selengkapnya

Infection Prevention and Control (IPC) atau tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan jika terjadi lonjakan atau kebangkitan kasus COVID-19 merupakan perangkat prioritas yang menyediakan serangkaian langkah dan tindakan yang harus diimplementasikan saat terjadi lonjakan kasus COVID-19. Dokumen yang dipublikasikan oleh WHO ini memberikan kerangka kerja untuk langkah - langkah tindakan yang harus diikuti dalam 2 - 4 minggu setelah identifikasi lonjakan atau kebangkitan kasus, dan disertai dengan referensi ke sumber daya WHO yang tersedia untuk membantu mengelola setiap langkah yang diambil.

Dokumen ini ditujukan untuk petugas pusat operasi darurat untuk fasilitas kesehatan, manajer insiden, manajer dan administrator layanan kesehatan, dan petugas pencegahan dan pengendalian infeksi. Terdapat 7 langkah utama yang perlu dilakukan, antara lain koordinasi insiden dengan command group untuk aksi langsung dan komunikasi; pengelolaan flow yang aman bagi staf dan pasien; memastikan lingkungan pelayanan yang aman dan selalu diperbaiki kualitasnya jika dibutuhkan; memastikan ketersediaan alat pelindung diri, cara penggunaan yang tepat dan digunakan oleh seluruh komponen yang terlibat; meningkatkan aktif skrining, testing, pembatasan jarak dan vaksinasi bagi tenaga kesehatan, dan lain - lain.

selengkapnya