Pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk memerangi COVID-19, namun kasus terus berfluktuasi lebih dari satu tahun di masa pandemi. Sebuah penelitian dilakukan untuk meninjau kapasitas sistem perawatan kesehatan Indonesia saat ini untuk merespons COVID-19 berdasarkan empat elemen penting dari kapasitas lonjakan: staf, barang, struktur, dan sistem.

Hasil riset menunjukkan staf medis yang tersedia saat ini tidak cukup untuk menangani permintaan yang berpotensi meningkat karena pandemi menyoroti tantangan sumber daya manusia yang dihadapi sistem pelayanan kesehatan. Pandemi telah mengekspos kerapuhan rantai pasokan medis. Lonjakan jumlah pasien yang membutuhkan rawat inap telah menyebabkan persediaan medis habis. Infrastruktur kesehatan yang ada saat ini masih belum memadai untuk menghadapi peningkatan kasus COVID-19, yang juga menunjukkan keterbatasan kapasitas infrastruktur kesehatan untuk mengelola sampah medis. Pandemi COVID-19 semakin mengekspos kelemahan sistem rujukan pasien dan keterbatasan kapasitas sistem perawatan kesehatan untuk memberikan layanan kesehatan esensial dalam keadaan darurat yang berkepanjangan. Berdasarkan temuan ini, pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kapasitas layanan kesehatan negara. Respons pandemi yang efektif pada akhirnya membutuhkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kapasitas layanan kesehatan dan meratakan kurva secara bersamaan. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Frontiers in Public Health pada Juli 2021.

selengkapnya

Beberapa model epidemiologi telah dibuat untuk menilai potensi dampak gangguan terhadap layanan kesehatan esensial yang disebabkan oleh COVID-19 terhadap morbiditas dan mortalitas dari kondisi selain penyakit COVID-19. Panduan ini menyajikan model - model yang telah digunakan untuk menilai dampak tidak langsung tersebut. WHO bekerjasama dengan UNICEF dan UNFPA mempublikasikan sebuah modul yang bertujuan untuk melihat dampak gangguan kesehatan untuk pelayanan kesehatan esensial di masa pandemi COVID-19.

Pada modul versi 1 ini, mencakup topik tentang seksual, reproduksi, kesehatan ibu, bayi baru lahir, anak dan remaja, dan gizi. Di dalamnya, modul ini memberikan gambaran umum dan deskripsi model dari sudut pandang teknis. Fokusnya adalah pada apa yang dilakukan oleh berbagai model, bagaimana mereka melakukan, apa yang mereka lakukan dan asumsi apa yang mendasari model yang dipakai. Setiap modul akan mengikuti struktur yang sama dan konsisten yang terdiri dari : (1) pengenalan pemodelan untuk gangguan layanan COVID-19; (2) gangguan pelayanan dalam konteks wilayah atau kondisi kesehatan yang diminati; (3) model yang digunakan dalam penyakit tertentu, beserta kekuatan. kelemahan dan penafsirannya; (4) hasil dan penggunaan studi pemodelan hingga saat ini; serta (5) kesimpulan dan rekomendasi penggunaan model dalam penanggulangan COVID-19.

selengkapnya

Sebuah studi dilakukan oleh Edwine Barasa dkk untuk melihat pentingnya aliran dana berganda ke fasilitas kesehatan. Kerangka kerja yang digunakan memiliki hipotesis bahwa ketika penyedia layanan kesehatan menerima banyak aliran pendanaan, mereka mungkin menemukan aliran pendanaan tertentu yang lebih menguntungkan daripada yang lain berdasarkan bagaimana aliran pendanaan ini dibandingkan satu sama lain pada berbagai atribut. Hal ini menciptakan serangkaian insentif, dan akibatnya penyedia layanan kesehatan dapat mengubah perilaku mereka dalam tiga cara: pengalihan sumber daya, pengalihan layanan, dan pengalihan biaya.

Hasil analisis menggarisbawahi kebutuhan untuk menyelaraskan insentif yang dihasilkan oleh berbagai aliran pendanaan. Dalam mencapai hal tersebut, peneliti mengusulkan tiga strategi kebijakan yang terkait dengan tata kelola pembelian layanan kesehatan, yakni: mengurangi fragmentasi pengaturan pembiayaan kesehatan untuk mengurangi jumlah pengaturan pembeli ganda dan aliran dana; menyelaraskan sinyal dari berbagai aliran pendanaan; dan membatasi penyedia untuk menanggapi insentif yang tidak diinginkan. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Health Policy and Planning pada 5 Mei 2021

selengkapnya

Instuksi Mentri Dalam Negri Nomor 15 Tahun 2021 mengarahkan kepada gubernur dan bupati/walikota untuk menindaklanjuti arahan Presiden RI dalam melaksanakan PPKM Darurat di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi serta mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian dan penyebaran COVID-19. Pelaksanaan PPKM Darurat pada kabupaten dan kota yang masuk level 3 dan 4 meliputi : pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan pelatihan secara daring, kegiatan sektor non esensial 100% WFH, kegiatan esensial diberlakukan 50% WFO dan esensial pada sektor pemerintah pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% dengan protokol kesehatan ketat, apotek dan toko obat diperbolehkan buka 24 jam, sementara supermarket, pasar dan toko kebutuhan sehari - hari dibatasi sampai pukul 20.00 dengan kapasitas pengunjung 50%, tempat ibadah, fasilitas umum, kegiatan seni budaya, sosial kemasyarakatan ditutup sementara, pelayanan makanan hanya menerima delivery/take away, tidak untuk dine-in.

Gubernur berhak mengalihkan alokasi kebutuhan vaksin ke lokasi yang masih kekurangan alokasi vaksin dengan upaya percepatan vaksinasi sebanyak mungkin. Tidak lupa, mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD.

selengkapnya

Indonesia telah melaksanakan vaksinasi tahap 1 bagi SDM Kesehatan dan tahap 2 bagi kelompok lanjut usia dan petugas pelayanan publik. Hingga 29 Juni 2021 pukul 18.00 WIB, lebih dari 28 juta orang telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis pertama dan lebih dari 13 juta orang telah mendapat dua dosis lengkap. Pada Juli 2021, dimulai vaksinasi tahap 3 bagi masyarakat kelompok rentan dan lainnya yang berusia 18 tahun keatas. Sesuai dengan asupan dari Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional dan persetujuan penggunaan Vaksin COVID-19 produksi PT Biofarma (Sinovac) untuk kelompok usia >= 12 tahun yang dikeluarkan BPOM per tanggal 27 Juni 2021, maka vaksin juga sudah bisa diberikan untuk kelompok usia 12 - 17 tahun.

Vaksinasi Anak usia 12 - 17 tahun dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau sekolah/madrasah/pesantren dengan berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan kanwil kemenag untuk mempermudah pendataan dan monitoring. Peserta harus membawa KK atau dokumen lain yang mencantumkan NIK Anak dan dilakukan pencatatan pada aplikasi P-Care pada kelompok remaja. Dosis yang diberikan adalah 0.6 ml dengan 2 kali pemberian berjarak minimal 28 hari.

Selengkapnya

Pada 25 Juni 2021, WHO mempublikasikan sebuah Interim Guidance rekomendasi strategi pengujian dan kapasitas diagnostiK nasional COVID-19. Hal ini merupakan komponen penting untuk keseluruhan strategi pencegahan dan pengendalian COVID-19. Setiap negara harus memiliki strategi pengujian nasional dengan tujuan yang jelas yang dapat disesuaikan dengan perubahan epidemiologi, sumber daya dan alat yang tersedia, serta konteks khusus kenegaraan. Semua individu yang memenuhi definisi kasus dugaan COVID-19 harus diuji, terlepas dari status vaksinasi atau riwayat penyakit yang dimiliki. Tes amplifikasi asam nukleat (NAAT) adalah standar referensi untuk diagnosis infeksi SARS-CoV-2 akut.

Pengujian individu tanpa gejala dengan NAAT atau Ag-RDT saat ini direkomendasikan hanya untuk kelompok tertentu, seperti mereka yang kontak dengan kasus COVID-19 yang dikonfirmasi atau kemungkinan dan kelompok yang sering terpapar seperti petugas kesehatan dan pekerja fasilitas perawatan jangka panjang. Jaringan fasilitas pengujian SARS-CoV-2 harus memanfaatkan dan membangun kapasitas dan kapabilitas yang ada, mampu untuk mengintegrasikan teknologi diagnostik baru dan menyesuaikan kapasitas sesuai dengan situasi epidemiologis, tersedia, sumber daya dan konteks khusus negara.

Selengkapnya

Pusat Kesehatan Reproduksi, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, UGM bersama dengan Rutgers Indonesia dan di dukung oleh Konsorsium menginisiasi Pertemuan Ilmiah Nasional Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dengan tema “Memperkuat Kebijakan dan Strategi Implementasi Program KB-KR Berdasarkan Data dan Kajian Ilmiah”. Bahasan dan diskusi akan difokuskan pada hasil studi/kajian ilmiah, kegiatan monitoring dan evaluasi program, serta model implementasi lapangan yang pernah dilakukan para mitradi bidang KB-KR dan implikasinya pada kebijakan KB-KR kedepan.

Agenda ini akan dilaksanakan secara daring pada 28 – 30 Juni 2021. Panitia akan mengundang lembaga/organisasi baik anggota konsorsium maupun mitra lainnya untuk berpartisipasi sebagai pembicara dan menyampaikan kajian ilmiah yang mereka miliki. Peserta akan bersifat terbuka namun pada sesi-sesi tertentu peserta akan bersifat terbatas. Pertemuan ini juga akan dilakukan bersamaan dengan pameran, worskhop/pelatihan maupun sesi-sesi khusus (satelite). Materi dan video dapat di simak pada link berikut

KLIK DISINI

Pada 23 Juni 2021, The New England Journal of Medicine mempublikasikan hasil risetnya yang menyelidiki apakah vaksinasi akan mengurangi penularan di lingkungan rumah tangga dalam konteks infeksi pasca vaksinasi. Peneliti membandingkan risiko infeksi sekunder diantara kontak rumah tangga pada kelompok yang tidak divaksinasi dan kelompok yang setidaknya telah mendapatkan dosis pertama vaksin Pzifer (BNT162b2) dan Oxford-Astrazeneca (ChAdOx1 nCoV-19) selama lebih dari 21 hari.

Hasil analisis menunjukkan secara keseluruhan, kemungkinan penularan di rumah tangga sekitar 40 - 50% lebih rendah pada kelompok yang telah mendapatkan vaksinasi 21 hari/lebih dibandingkan dengan kelompok yang belum divaksinasi pada kedua jenis vaksin (Pzifer dan Astrazeneca). Sebagian besar pasien yang terlibat dalam sampel penelitian bahkan baru mendapatkan dosis pertama vaksin (93%). Penilaian risiko infeksi di antara kontak serumah menurut waktu vaksinasi menunjukkan efek perlindungan ketika vaksin telah diberikan setidaknya 14 hari sebelum akhirnya tes positif COVID-19.

selengkapnya

Pada 2020, Elizabeth Pisani, Relmbuss Biljers Fanda, Aksari Dewi, Yunita Nugrahani, Amalia Hasnida dan Rahmi Mawaddati melakukan penelitian yang didanai oleh the Global Health Supply Chain Conference dan menggabungkan data dan wawasan dari para peneliti yang dukung oleh Australia's National Health, Medical Research Council dan United States Pharmacopeia Quality Institute.

Penelitian dilakukan untuk menginvestigasi keterlibatan aktor yang berbeda dalam rantai pasokan obat (dari produsen hingga pasien) menanggapi insentif pasar, dan bagaimana insentif tersebut dapat memengaruhi ketersediaan obat dan kualitasnya. Pelaksanaan penelitian dilakukan di Provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur melalui metode literatur review, scoping interview, pengumpulan data kuantiatif, dan kualitatif.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat banyak pelaku, motivasi, regulasi dan penyimpangan praktik yang diatur dalam rantai pasokan farmasi Indonesia untuk memungkinkan kita menggolongkan setiap jalur, diskon, distribusi, atau margin keuntungan sebagai 'tipikal'.

selengkapnya

Kementerian Kesehatan RI menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dalam aturan tersebut, individu lain terkait dalam keluarga diatur sebagai individu yang tinggal bersama atau bekerja dengan keluarga yang bersangkutan. Badan hukum/badan usaha dapat melaporkan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan badan hukum/badan usaha sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan untuk diikutsertakan dalam pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong kepada Menteri melalui PT Bio Farma (Persero).

Pembaruan lainnya adalah adanya aturan yang menyebutkan bahwa warga negara asing yang sedang berada di Indonesia dapat mengikuti pelaksanaan Vaksinasi Program atau Vaksinasi Gotong Royong dengan ketentuan memiliki nomor register, izin tinggal, Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS)/Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), dan nomor paspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Perubahan lainnya adalah berkenaan dengan ketentuan pelayanan kesehatan pada kejadian ikutan pasca vaksinasi, khususnya yang mengatur pada anggota kepesertaan JKN yang tidak aktif dan tidak terdaftar.

selengkapnya