Engaging power and politics in promoting health
and public value

Reporter: Shita Dewi

  Pengantar

Sesi ini merupakan sesi panel dimana para pembicara menjelaskan beberapa pendekatan dan perspektif yang mereka gunakan dalam penelitian yang mereka lakukan terkait 'power' dalam sistem kesehatan. Sesi ini sangat dipengaruhi oleh konsep-konsep ilmu sosial dan politik.

Judul: Analyzing power and politics in health policy and systems research: theories, methods and issues

(Radhika Gore, Arina Mishra, Katerini Storeng, Robert Marten, Kelley Lee)

Pada sesi ini para peneliti menyoroti aspek 'power' dalam sistem kesehatan pada berbagai level: makro, meso dan mikro. Pada level makro misalnya dibahas 'power' dari pemerintah, pada level 'meso' misalnya dibahas 'power' yang dimiliki industri, sementara pada level 'mikro' misalnya dibahas 'power' dari para penyembuh tradisional.
Pada level makro, 'power' dapat dilihat dari perspektif compulsory, institusional, struktural ataupun produktif (Barnett dan Duvall) yang merupakan kerangka teori yang umum digunakan dalam ilmu hubungan internasional. Dalam kasus penetapan program prioritas menurut Sustainable Development Goals (SDGs) misalnya, dibahas bagaimana proses penetapannya berlangsung sangat inklusif karena melibatkan panel, task team, konsultasi ke negara-negara, negosiasi antar pemerintah dan seterusnya. Dalam presentasinya, pembicara mengambil contoh kasus Indonesia dan Jepang. Indonesia, misalnya, dianggap menarik karena 'power' pada tatanan struktural, institusional dan produktif sangat terasa didorong oleh keinginan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (saat itu atau 2009-2014) untuk memastikan bahwa tantangan-tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mencapai MDGs direfleksikan dalam program kesehatan global. Sementara Jepang juga dianggap menarik karena sangat terlibat dalam penentuan arah program kesehatan global melalui pendanaan yang kuat, arah strategik dan perspektif khas Jepang dalam memandang 'kesehatan' yang ditekankan dalam berbagai program kesehatan global.

Pada level meso, pembicara menyoroti 'power' yang dimiliki oleh industry rokok dan bagaimana mereka dapat menantang dan, dalam beberapa kasus, mengalahkan otonomi pemerintah dalam regulasi kesehatan. Kasus-kasus yang diangkat misalnya kasus Philip Morris vs Australia (terkait aturan pemerintah Australia tentang packaging rokok yang polos, tanpa memunculkan nama produsennya), kasus Philip Morris vs Uruguay (terkait aturan pelarangan iklan), dan beberapa kasus lain dimana perusahaan rokok menggugat pemerintah terkait aturan pajak khusus untuk impor rokok. Gugat-menggugat juga dapat dilakukan oleh produsen rokok di negara berkembang terhadap pemerintah negara maju. Misalnya, sejumlah produsen rokok Indonesia menggugat pemerintah AS terkait larangan impor rokok kretek beraroma masuk ke AS. Berbeda dengan sumber 'power' yang dimiliki pemerintah , 'power' yang dimiliki industri biasanya bersumber dari perjanjian-perjanjian bilateral atau multilateral (misalnya Trans Pacific Partnership) dan lembaga kerjasama dunia (misalnya WTO) yang menjamin perdagangan bebas, sehingga mereka dapat menggugat pemerintah yang mengeluarkan regulasi yang dianggap "menghambat" perdagangan bebas (misalnya batasan iklan, pajak khusus, dan lain-lain). Menariknya, penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan regresi dengan melihat variabel-variabel indeks globalisasi KOF (Konjunkturforschung) yang dikeluarkan ETH Zurich, prediksi prevalensi merokok, GDP, dan sebagainya.

Pada level mikro, dibahas bagaimana posisi para penyembuh tradisional terkesan selalu dilucuti "power-nya", misalnya dengan menyebut para penyembuh tradisional sebagai "tidak terlatih", "tidak terampil", "tidak terdidik secara khusus", "tidak teregistrasi", "tidak diatur dengan baik", "tidak terorganisir" dan sebagainya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan etnografi melalui participant observation and interpretative analysis. Penelitian menunjukkan bagaimana penyembuh tradisional tetap mendapat tempat khusus di kalangan masyarakat walaupun power-nya "dikurangi" oleh otoritas yang ada di negara tersebut. Bahkan banyak pasiennya adalah pejabat, yang mengakui bahwa meskipun mereka tidak dapat mengakui legalitas para penyembuh tradisional ini, namun mereka juga tidak akan bertindak jauh dengan misalnya melarang keberadaan para penyembuh tradisional.

Reportase Terkait