Telah dilaksanakan diskusi Refleksi 2016 dan Outlook Kebijakan dan Manajemen Kesehatan 2017, sesi ini merupakan panel ke-3 yang dimoderatori oleh dr Bella Donna, M.Kes. Bertindak sebagai Pembahas yakni dr. Arida Oetami, M.Kes. Sesi ini memotret penjelasan yang sudah disampaikan oleh dr Nurcholis yang mengangkat tema KB dan Isu care pathway yang disampaikan oleh dr Shinta Prawitasari, SpOG. Menurut dr.Arida apa yang sudah dijelaskan oleh panelis merupakan kegiatan yang saling terkait antara satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan.

Jika melihat permasalahan KB dan KIA maka tidak lepas dari komponen keluarga, misalnya apa yang terjadi di Yogyakarta pada 2016 saja sudah lebih dari 60 kelahiran usia remaja dan hal ini tidak lepas dari komponen keluarga. Menurut Arida ,harus ada pengendalian penduduk baik terkait kualitas maupun kuantitasnya. Kualitas mencakup kualitas hidup termasuk umur harapan hidup), kuantitas yakni dengan pendewaasaan usia pernikahan. Untuk mengatur pertambahan penduduk secara kuantitas maka beberapa hal harus dilakukan dengan pengaturan kehamilan yang diinginkan, pembinaan kepesertaan KB, penggunaan alat obat KB, peningkatan pendidikan, akses layanan KB, penurunan kematian ibu pasca melahirkan dan kematian bayi dan anak. Atau bisa disebut pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas.

Menurut ibu yang pernah menjabat sebagai kepala Dinkes DIY ini, rencananya tahun depan pihak-pihak terkait akan merancang PERDA tentang ketahanan keluarga. Hal ini dilakukan untuk memastikan ibu hamil setelah melahirkan telah menjadi peserta KB baru. Dijelaskan juga bahwa perlu menguatkan sistem mulai dari pemerintah sampai dengan pelayanan KIA, tidak bisa yang diperbaiki hanya sistemnya saja, tapi sistem dalam komunitas itu juga harus dikerjakan. Maka, langkah selanjutnya ialah perlu membentuk konselor keluarga.

Sesi diskusi pada isu prioritas ke-3 berlangsung dengan baik, beberapa pertanyaan disampaikan sebagai bentuk mempertegas kembali terkait dengan kondisi terkini keterlibatan KB dan KIA dalam situasi kesehatan nasional saat ini. Beberapa permasalahan mengemuka terkait permasalahan kematian ibu dan anak, salah satu penyebab diantaranya adalah karena faktor budaya, mutu pelayanan kesehatan yang rendah, meskipun pada permasalahan akses bukan menjadi kendala. Jika dilihat dari program yang dilaksanakan terlihat bahwa masing-masing komponen sepertinya memeiliki agenda sendiri-sendiri padahal tujuannya sama sehingga ke depan diharapkan berhasil dalam mensinegrikan kebijakan antara Kemkes dan BKKBN. (Reporter: Andriani)

Mengawali Pertemuan Refleksi 2016 dan Outlook Kebijakan dan Manajemen Kesehatan 2017 PKMK FK UGM, dr. Yodi Mahendradhatta, MSc, PhD mengisi sesi pertama Pengantar Umum mengangkat tema kesehatan global yang di tahun 2017 yang akan mengusung topik Resilient Health System. Resilient Health System digadang-gadang akan menjadi revolusi besar di sektor kesehatan 2017, karena kata resilient atau resiliensi sendiri secara harfiah dapat diartikan ketahanan dari kejatuhan dan untuk bangkit. Konsep ini sebetulnya bukan konsep kesehatan secara murni, namun diadopsi mengingat banyaknya kejadian dan krisis yang terjadi pada tahun 2016 di berbagai sektor kehidupan yang turut mengancam ketahanan sistem kesehatan global sehingga relevan untuk diterapkan. Menurut jurnal Lancet, 2016 merupakan tahun kegelapan dengan banyaknya krisis yang terjadi termasuk di bidang kesehatan, diantaranya merebaknya Zika Virus yang bahkan dinyatakan oleh WHO sebagai global health emergency.

Kemudian terkait pendanaan kesehatan baik di skala nasional maupun global, berbagai konflik dan isu politis dunia turut berpengaruh terhadap pendanaan kesehatan. Misal akibat konflik Syiria, menyebabkan gelombang imigrasi besar-besaran di berbagai negara Eropa yang mengakibatkan negara-negara Eropa harus mengatur ulang pendanaan kesehatan nasionalnya untuk menangani pengungsi. Sedangkan di sisi lain, negara-negara Eropa memegang peran penting dalam pendanaan kesehatan global sehingga menyebabkan pemotongan kucuran-kucuran dana bagi negara berkembang dan tertinggal. Tidak terkecuali dengan kejadian Brexit atau keluarnya Inggris dari Eropa, yang turut mempengaruhi pendanaan kesehatan global karena Inggris juga merupakan salah satu penyumbang terbesar. Ditambah lagi dengan kondisi politik Amerika pasca terpilihnya Donald Trump menjadi Presiden Amerika, pendanaan kesehatan dunia dalam ketidakpastian sedangkan Amerika merupakan penyumbang terbesar di WHO. Menurut dr. Yodi, dilatarbelakangi kondisi-kondisi inilah maka sistem kesehatan di 2017 agak sulit untuk diprediksi. Maka dalam Simposium Global Health Ke-4 di Vancouver beberapa waktu lalu, ditetapkanlah konsep Resilient Health System ini untuk Sistem Kesehatan 2017. Elemen-elemen dari Resilient System Sistem Kesehatan Global ini adalah :

• kapasitas mendeteksi ancaman kesehatan sebelum terjadi (detect health system before they strike)
• seberapa jauh sistem kesehatan komprehensif dan menjangkau masyarakat (melalui JKN)
• kapasitas sistem mencegah disrupsi
• seberapa cepat sistem memobilisasi sumber daya di luar kesehatan
• sistem cepat bangkit ketika terguncang

Refleksi Sektor Kesehatan Secara Umum di Indonesia

Masih dalam sesi Pengantar Umum, pembahasan kedua mengangkat tema Refleksi Sektor Kesehatan Secara Umum di Indonesia, oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro. Dalam presentasinya Prof. Laksono mencoba merefleksikan kembali kondisi sistem kesehatan di Indonesia di tahun 2016 yang ternyata masih banyak masalah. Pertama dari sisi pembiayaan kesehatan, di tahun ke-3 pelaksanaan JKN Presiden Joko Widodo menyatakan, pemerintah mengalami kerugian mencapai 7 trilyun rupiah akibat defisit dana BPJS karena dana PBI digunakan oleh PBPU sehingga tidak tepat sasaran. Kedua, dari sisi hubungan antar lembaga, masih terjadi disharmonisasi antara BPJS dengan daerah karena sistem BPJS tidak match dengan sistem desentralisasi. Ketiga dari sisi supply side, yang menjadi keprihatinan adalah pertumbuhan rumah sakit swasta profit yang semakin agresif dibandingkan jenis rumah sakit lainnya, kemudian untuk penyebaran dokter spesialis kurang merata dan masih terpusat di Jawa. Keempat, dari sisi Promosi Kesehatan juga masih memprihatinkan, karena meski dananya sudah ada namun programnya tidak juga berjalan karena tenaga ahlinya masih kurang. Kelim,a dari sisi Alokasi Anggaran 2016 masih banyak klaim dana yang tertunda di BPJS, serta kasus fraud juga belum tertangani dengan baik. Melihat berbagai permasalahan ini maka kita patut pesimis bahwa UHC 2019 dapat tercapai di Indonesia, mengingat upaya pemerataan kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan sebagai goal UHC masih jauh dari harapan. Sehingga solusi di tahun 2017 adalah fokus pada pembiayaan kesehatan dan evaluasi kebijakan pembiayaan kesehatan (UU SJSN tahun 2004 dan UU BPJS tahun 2011). Fokus pada pembiayaan kesehatan dalam hal ini antara lain :

1. Solusi Penambahan Sumber Dana : peningkatan penerimaan pajak, memberlakukan kebijakan batas atas untuk pengeluaran jumlah tertentu kelebihannya ditutup oleh Pemda
2. Solusi pembatasan pengeluaran BPJS : pemberlakuan batas atas untuk PBPU, pemberlakuan batas atas untuk rumah sakit
3. Solusi realisasi dana kompensasi BPJS, yang diatur dalam UU SJSN tahun 2004

Sementara itu, memasuki sesi diskusi, berbagai pertanyaan dan pernyataan mengemuka dari para peserta Pertemuan Refleksi 2016 dan Outlook Kebijakan dan Manajemen Kesehatan 2017, yang ditujukan kepada kedua pembicara sesi pengantar umum. Diantaranya mengenai keprihatinan banyaknya stateless people seperti anak jalanan yang notabene tidak memiliki identitas resmi sehingga posisinya tidak diatur dalam JKN. Menanggapi hal ini, dr. Yodi berpendapat bahwa dari sisi kesehatan global permasalahan stateless people tidak hanya terjadi di Indonesia. Bahkan di negara-negara maju jumlahnya masih banyak dan menjadi perhatian pemerintah. Sementara menurut Prof. Laksono, dari sisi kesehatan nasional permasalahan stateless people dalam status kesehatan dapat diatasi melalui Jamkesda. Meski di tahun 2017 wacananya Jamkesda akan dilebur ke dalam JKN. Namun menurutnya lebih baik Jamkesda jangan sampai hilang, karena BPJS dinilai masih belum siap mengambil alih semua beban pembiayaan kesehatan.

Pertanyaan kedua datang dari dr. Handoyo Pramusinto dari Divisi Manajemen Bencana PKMK FK UGM, yang menanggapi tema kesehatan 2017 : Resilient Health System sejalan dengan manajemen krisis, sekaligus menanyakan apakah UHC 2019 hanya merupakan beban BPJS saja dan bagaimana keadilan BPJS terhadap kesenjangan daerah. Menanggapi pertanyaan ini dr. Yodi mengungkapkan bahwa resiliensi masyarakat Indonesia menghadapi krisis diacungi jempol oleh dunia internasional, namun sistemnya yang perlu diperbaiki. Sedangkan terkait pertanyaan UHC, Prof. Laksono setuju bahwa UHC tidak bisa dibebankan kepada BPJS saja untuk keberhasilannya karena ternyata memang belum mampu.

Sementara itu, dr. Siti Noor Zaenab, M.Kes turut memberikan pendapatnya dengan menyatakan tidak cukup bila solusi pembiayaan kesehatan 2017 hanya dengan pemberlakuan batas atas saja. Melainkan perlu dilakukan perbaikan kelembagaan di semua lini, baik BPJS, rumah sakit, dan Pemda.

{jcomments on}

Diskusi Refleksi 2016 dan Outlook Kebijakan dan Manajemen Kesehatan 2017

The Phoenix Hotel Yogyakarta, Jumat, 23 Desember 2016

Seminar Ekonomi Kesehatan melalui webinar yang pertama dilaksanakan pada Kamis (8/12/2016). Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Departemen Health Policy and Management (HPM) FK UGM, PKMK FK UGM dan sejumlah pakar di bidang ekonomi dan kesehatan yang terkait.

Diskusi pertama diisi oleh Teguh Dartanto, PhD (LPEM FE UI). Teguh memberikan sejumlah pandangan berbasis riset seputar perjalanan JKN 3 tahun ini. Fokus utama yang disorot salah satu penelitian LPEM FE UI ialah informal sector yang menggunakan banyak dana kapitasi (untuk pengobatan) namun banyak yang enggan rutin membayar premi. Sejak awal berlakunya JKN, ahli kesehatan masyarakat di Indonesia yakin roadmap universal health coverage akan tercapai pada 2019. Namun, para ahli kesmas ini belum memperhatikan bahwa terdapat faktor perilaku masyarakat (belum tentu mau bergabung menjadi peserta), tambah Teguh.

Perjalanan asuransi kesehatan Indonesia menarik, ide awal muncul di tahun 1957 dengan adanya proteksi pekerja sosial, kemudian tahun 1968 muncul asuransi kesehatan. Perkembangan kemudian, yaitu tahun 1992 terbentuk PT Askes. Tahun 1998 pemerintah mencanangkan jaring pengaman sosial (JPS). Lalu pada tahun 2008 lahirlah jaminan kesehatan masyarakat/jamkesmas. Terakhir, pada 2014 seluruh warga harus bergabung ke BPJS Kesehatan atau sistem JKN.

Sayangnya, kebijakan yang terakhir ini mewajibkan seluruh warga tergabung dalam JKN, bukan memiliki proteksi kesehatan Dalam meng-cover kesehatan warga, terdapat dua sistem, yaitu non contributory misalnya Thailand yang menanggung biaya kesehatan warganya melalui pajak namun ini terbatas dan sustainability-nya kurang baik. Kedua, contributory yang seperti diterapkan Filipina, dimana sistem ini lebih sustainable, dan meminta kontribusi dari seluruh warganya (membayar premi). Roadmap JKN terlihat baik, namun saya tidak yakin akan berjalan baik.

Proses JKN yang berjalan di Indonesia, masih terjadi deficit keuangan, menurut data tercatat bahwa 3,1 Trilyun (2014), 5,8 Trilyun (2015), 6,8 Trilyun (proyeksi 2016), dan 8,6 Trilyun (proyeksi 2017). Meskipun kepesertaan meningkat drastis yaitu 168 juta peserta per September 2016.

Tugas besar bersama ialah bagaimana meningkatkan kepesertaan JKN dan bagaimana mendorong peserta agar rutin membayar premi?

LPEM UI melakukan riset pada April 2014, 3 bulan pasca pelaksanaan JKN, sejumalh 400 responden di Deli Serdang, Pandeglang, Kupang diberi pemahaman terkait sistem yang baru yaitu JKN. Para responden ialah mereka dari sector informal yang kemungkinan bergabung menjadi peserta JKN. Ada dua poin yang menarik yaitu orang mau bergabung jika fasilitas kesehatan yang ada baik. Kemudian, masyarakat juga membutuhkan pengetahuan tentang asuransi kesehatan, masih ada pertanyaan jika tidak sakit apakah uang bisa kembali?. Faktanya, banyak sektor informal yang tidak menjadi peserta karena pendapatannya yang tidak rutin. Selain itu, banyak peserta yang mendaftar karena sakit (atau membutuhkan perawatan segera).

Kesimpulannya, Teguh menyarankan agar ada integrasi jamkesda ke JKN, untuk seluruh daerah, karena masih banyak daerah yang tidak bergabung karena merupakan janji politik di awal kepemimpinan. Kemudian, perlu dibangun kesadaran bersama tujuan akhir JKN ialah dapat meng-cover kesehatan seluruh warga. Maka, perlu dilakukan analisis bersama antara ahli kesmas, ekonom dan ahli keuangan agar hasilnya dapat diterima semua pihak. Perlu dipertimbangkan pula apakah Sin Tax (cukai rokok) akan digunakan dalam JKN atau tidak, faktanya idealnya cukai rokok akan semakin rendah karena program Tobbaco Control yang berhasil dilakukan (W).

Medical School Universitas Gadjah Mada Department
of Health Policy and Management Economics Seminar Series

  Scheduled Speakers:

Pendidikan dan Penelitian untuk Penelitian
dan Isu Kebijakan dan Sistem Kesehatan

Oleh: Laksono Trisnantoro

Di dalam simposium ini, sekelompok dosen perguruan tinggi yang mendidik pogram pasca Kebijakan dan Manajemen Kesehatan berkumpul untuk membahas Pendidikan dan Pelatihan untuk penelitian kebijakan dan sistem kesehatan. Kelompok ini dimotori oleh London School of Hygiene dan Tropical Medicine bersama dengan CHEPSAA, sebuah jaringan dari Afrika.

Ada pembicara dari CHEPSAA yang membahas mengenai pelaksanaan workshop untuk Kepemimpinan dan Manajemen. Mengingat isinya, serial workshop ini mengundang coaches dari luar, tidak hanya dari perguruan tinggi. Materi tentang kepemimpinan sangat banyak diberikan, termasuk mengenai The art of effective listening, Management vs Leadership, dan menangani orang per orang yang berbeda perangai dan sifat. Satu hal yang ditekankan adalah pengajaran diharapkan mampu melakukan refleksi apa yang ada di lapangan. Kegiatan refleksi ini dilakukan pada workshop dan diikuti kemudian pembelajaran di tempat kerja.

Pembicara Quan Li dari Shinchuan University, West China serta Prof. Kara Hanson memaparkan Joint Initiative antara China dengan London School of Hygiene and Tropical Medicine. Kerjasama ini untuk melakukan pelatihan-pelatihan mengenai Health Policy and System Research di West China dalam bentuk short courses. Pembelajaran dilakukan melalui adaptasi modul CHEPSAA dengan modifikasi terutama di bagian evaluasi. Pelaksanaan dilakukan dengan membentuk working group dan melakukan pelatihan setiap minggu.

Akses terhadap materi CHEPSAA dapat dilihat pada link berikut:

klik disini

Pembicara berikutnya adalah dari proyek ARCADE European Union yang membahas penggunaan kursus-kursus online dan blended learning. Pengalaman dengan model online dan blended learning adalah: isinya tepat untuk pembelajaran di berbagai negara, terdapat interaksi aktif antar peserta; meningkatkan independensi dalam proses belajar. Meskipun masih terdapat problem dalam bahasa yaitu masalah aksen, serta berbagai kesulitan teknis.

Ada berbagai tantangan untuk dosen yang melakukan hal ini, antara lain: model pembelajaran ini masih sangat baru. Motivasi dosen masih banyak yang rendah; ada fleksibilitas dan memberi peluang untuk diskusi real-time. Namun disadari juga bahwa system blended dan online ini mempunyai keterbatasan waktu.

Kunci untuk pembelajaran di masa mendatang adalah: peningkatan kemampuan perguruan tinggi untuk melakukan Blended Learning; adanya kolaborasi antar perguruan tinggi; adanya target yang jelas untuk siapa yang akan dilatih; adanya dukungan staf yang ahli e-learning secara baik; bagaimana system Quality Assurance dapat dilakukan; integrasi dalam kurikulum Master dan Akreditasi, serta dukungan infrastruktur.

Bagi Anda yang ingin mempelajari lebih lanjut proyek ini silahkan klik website:

http://www.arcade-project.org 

Untuk berbagai bahan dan modul pembelajaran, silahkan klik link berikut:

http://healthsystemsglobal.org/twg-group/4/Teaching-and-Learning-Health-Policy-and-Systems-Research/

  Refleksi untuk Indonesia

Sistem kesehatan di Indonesia yang saat ini sedang mengalami perubahan besar, perlu dukungan sistem pembelajaran. Siapa yang membutuhkan sistem pembelajaran. Banyak sekali, antara lain:

• Pejabat di Kementerian Kesehatan
• Para Pimpinan dan Staf Dinas Kesehatan Propinsi (34 propinsi) dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (Lebih dari 500 kab/kota)
• Anggota DPR dan DPRD Komisi Kesehatan
• Pimpinan dan staf BPJS
• Pimpinan dan Staf Bappenas dan Bappeda
• Manajer di lebih dari 2000 RS se-Indonesia
• Pimpinan Perhimpunan Profesi dan Asosiasi Pelayanan Kesehatan
• Pimpinan lebih dari 7000 puskesmas
• Dosen di lebih dari 70 FK dan lebih dari 150 FKM/Stikes
• Peneliti-peneliti
• Sampai ke mahasiswa

Untuk menjangkau ribuan sasaran ini, cara terbaik memang seperti yang dijalankan oleh proyek ARCADE dan dari kelompok Health System Group ini yaitu mengandalkan pada program online dan Blended Learning berbasis website. Untuk Indonesia yang mempunyai profil geografis kepulauan, sistem berbasis jarak jauh ini merupakan keharusan. Tidak mungkin akan terjadi proses pendidikan dan pembelajaran yang dilakukan hanya dengan tatap muka untuk puluhan ribu pengguna yang tersebar di berbagai pulau.

PKMK FK UGM telah merintis kegiatan ini selama 5 tahun. Masih banyak problem yang dihadapi, yang mirip dengan apa yang dibahas di sesi ini. Akan tetapi secara perlahan berbagai problem mulai dapat diatasi dan saat ini berbagai pihak seperti PERSI, KARS, berbagai RS Rujukan Nasional sudah mulai melihat potensi pembelajaran seperti ini. Memang masalah teknis berupa dukungan internet yang bandwith besar masih menjadi kendala. Namun dengan adanya dukungan pemerintah untuk memperluas cakupan internet yang broad band, masalah teknis ini diyakini akan berkurang.

Masalah yang diproyeksikan masih terus menghambat adalah justru motivasi para dosen atau pelatih untuk menggunakan. Hal ini dirasakan di berbagai proyek perintisan yang ada di ARCADE atau di CHEPSAA. Hal ini akan menjadi masalah utama di masa depan apabila Indonesia kekurangan dosen atau instruktur yang mempunyai motivasi tinggi untuk memberikan pelajaran atau penyebaran ilmu secara jarak-jauh. Untuk itu program pengembangan ini perlu didukung bersama antar berbagai pihak.

Reportase Terkait: 

{jcomments on}

Penutup Laporan

Oleh: Laksono Trisnantoro

Simposium Global Health System Research ke-4 telah diselenggarakan pada 14-18 November 2016 di Vancouver Kanada, mengangkat tema Resilient and Responsive health systems for a changing world.

Bahan-bahan simposium ini menarik untuk dipelajari dalam kerangka memicu kemajuan sistem kesehatan di Indonesia. Selama 5 hari pertemuan, tim PKMK FK UGM yang terdiri dari Laksono Trisnantoro, Ni Luh Putu Andayani, Shita Listya Dewi, dan Yodi Mahendradhata telah melaporkan berbagai topik yang dinilai sangat relevan untuk Indonesia.

Diharapkan para pembaca laporan ini adalah para peneliti kebijakan, pengambil kebijakan, serta para mahasiswa yang tertarik mempelajari kebijakan dan sistem kesehatan. Harapan lebih lanjut tentu ada follow-up dari laporan ini. Apa yang akan dilakukan setelah kegiatan di Vancouver?

Dalam hal ini, PKMK FK UGM bersama dengan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia berusaha untuk melakukan berbagai kegiatan, antara lain:

1. Melakukan diskusi atau pertemuan ilmiah mengenai apa yang didapatkan di Vancouver. Sebagai contoh, untuk akhir tahun ini akan membahas mengenai buku Evidence Based Policy dalam konteks UHC di dunia dan di Indonesia.
2. Ada berbagai topik yang perlu ditindak lanjuti dengan pelatihan-pelatihan, misalnya mengenai Riset Implementasi, ataupun melakukan penyebaran hasil penelitian kebijakan.
3. Melakukan diskusi dengan pakar-pakar internasional yang mempunyai perhatian ke Indonesia. Diskusi ini akan dilakukan dengan menggunakan webinar.
4. Melakukan penelitian-penelitian secara lebih tajam dan menyusun proposal-proposal baru.

Untuk rencana tindak lanjut topik Implementation Research adalah sebagai berikut

1. Pengembangan Proposal NIH bersama John Hopkins University Bloomberg School of Public Health untuk pengembangan teori (misal: scaling up) dan metode (misal pengukuran sustainability) IR
2. Pelaksanaan pelatihan IR bagi komite etik bersama WHO/TDR: ini diperlukan karena sebagian besar komite etik belum familiar dengan konsep IR sehingga kurang siap dalam review proposal IR
3. Fasilitasi pelaksanaan IR Massive Open Online Course di Asia Tenggara bersama WHO/TDR
4. Peluncuran strategi nasional IR bersama Balitbangkes
5. Pelaksanaan workshop penyusunan proposal bagi topik-topik prioritas dalam strategi nasional
6. Pengembangan modul pelatihan IR khusus bagi pelaksana program bersama Alliance of Health Policy and Systems Research.

Dengan demikian diharapkan isu-isu ataupun pendekatan global dapat dipergunakan di Indonesia untuk mencari solusi yang lebih baik demi peningkatan indikator sistem kesehatan. Di samping itu, berbagai website penting untuk pengembangan sistem kesehatan dapat diklik untuk dipelajari lebih mendalam.

Mohon dapat terus mengikuti kegiatan di website www.kebijakankesehatanindonesia.net 

Andaikata mempunyai saran dan usulan, mohon dapat ditulis pada kolom komentar dibawah

Reportase Terkait:

{jcomments on}

Topik Tentang Universal Health Coverage

Reporter: Laksono Trisnantoro

Di simposium ini ada berbagai sesi mengenai Universal Health Coverage (UHC). Disamping itu, terdapat banyak booth di stand pameran, yang menyajikan perkembangan UHC. Dalam laporan ini, berbagai sesi ditulis untuk diacu kedalam refleksi dalam konteks Indonesia

Sesi Quality in Universal Health Care

Masalah mutu dalam UHC merupakan hal yang penting dan dibahas secara mendalam di berbagai sesi. Memang disadari bahwa terjadi gap antara mutu yang diharapkan dengan kenyataan dalam UHC. Masalah ini diperburuk dengan kenyataan bahwa desain UHC sendiri di berbagai negara belum mempunyai kandungan besar untuk mutu pelayanan kesehatan.

Pertanyaan adalah apakah ada cara perubahan yang berarti untuk memasukkan isu mutu dalam UHC? Di dalam sesi ini, manajemen perubahan terhadap Mutu ini dibahas. Namun hampir semua isi diskusi menggambarkan terjadi perkembangan yang lambat tentang bagaimana dimensi mutu dapat dipergunakan di UHC. Perkembangan lambat ini muncul karena ada salahsatu faktor kunci yaitu ada pemisah yang besar antara peneliti dengan pengambil kebijakan.

Untuk itu diharapkan ada kerjasama yang lebih erat antara peneliti dengan pelaksana dan pengambil kebijakan. Kerjasama ini sebaiknya menggunakan prinsip riset implementasi dimana para pengambil kebijakan sudah mulai diaktifkan sejak penyusunan proposal.

Ada catatan: How to deal with tensions in quality. Antara pihak asuransi yang ingin reduce the cost as much as possible dengan para providers yang ingin mutu tinggi yang terkadang tidak memperhatikan biaya. Hal ini merupakan isu yang harus diperhatikan.

Untuk mengikuti perkembangan lebih lanjut mengenai aspek Mutu dalam UHC, WHO melakukan inisiasi dengan judul Global Learning Laboratory for Quality Universal Health Coverage. Kegiatan ini banyak dilakukan melalui website:

http://www.integratedcare4people.org 

Jika tertarik silahkan untuk mengikuti sebagai peserta aktif melalui klik di sini:

https://extranet.who.int/dataform/627224?lang=en 

How well is your UHC system learning? A Collaborative multi-country assessment.

Sebuah sesi menarik diselenggarakan oleh Masyarakat Praktisi yang mempunyai topik tentang:

Performance Based Financing dan Financial Access to Health Service

Pembicaranya adalah Bruno Meessen, Zakilatou Adam, Joel-Arthure Kiendrobeogo dari Universitas Heidelburg

Mereka berasal dari Masyarakat Praktisi (CoP) yang mempunyai anggota dari berbagai negara, untuk mempelajari masalah-masalah Universal Health Coverage secara bersama-sama. Mereka membentuk Masyarakat Praktisi antar Negara. Di dalam hal ini semua Negara di Afrika yang berbahasa Prancis (11 negara) punya informasi yang terpisah-pisah, dan berbagai masalah yang perlu diperbaiki secara bersama.

Ada 3 fase dalam proyek ini yaitu:

• Fase 1: Analisis fragmentasi
• Fase 2: Learning System
• Fase 3: Support for Action

Fase 1: Analisis fragmentasi.

Pembahasan masalah yang terjadi di berbagai negara dilakukan dengan pendekatan Masyarakat Praktisi yang berbasis data. Dalam analisis ini terlihat bahwa memang ada fragmentasi dalam pelayanan kesehatan di berbagai negara, dan di dalam sebuah negara. Apa yang disebut sebagai system UHC? Tidak hanya Kemenkes. Tapi jaringan dari berbagai kementerain dan lembaga. Jaringan ini yang sering terfragmentasi.

Tahap 2: Learning system

Dalam system yang terfragmentasi ini kemudian dicoba dilakukan pendekatan dan analisis bersama antar negara untuk melihat secara system berbagai hal yang ada. Dilakukan pembelajaran secara menyeluruh. Memang tidak banyak negara yang mampu aktif. Dari 11 hanya 5 yang melakukan kegiatan di tahap ini.

Tahap 3: Support for Action

Tahap ini banyak menggunakan cara pengembangan Learning Organization. Dalam system ini informasi-informasi baru yang telah dianalis akan diusahakan untuk mencari Aksi untuk memperbaiki situasi. Dengan demikian di dalam proses ini terjadi Individual Learning, Team learning, Organization Learning, dan System learning. Yang menarik pengalaman di setiap negara dianalisis, apakah ada suasana belajarnya? Untuk itu dilakukan benchmarking antar negara.

Kepemimpinan, Manajemen dan Governance.
Leadership, Management, and Governance (LMG) dalam Health System

Bagaimana menghubungkan riset dengan praktek kebijakan?
Dalam kenyataannya memang ada hubungan yang tidak pas antara penelitian dengan pengambilan kebijakan. Apa penyebabnya? Paling tidak ada 3 hal:

1. Bahasa yang berbeda yang dipakai oleh pengambil kebijakan dan peneliti;
2. Ketidak percayaan terhadap penelitian.
3. Tidak adanya forum untuk diskusi antara peneliti dengan pengambil kebijakan.

Masalahnya dengan demikian jelas: Ada gap antara peneliti dengan pengambil kebijakan. Secara intuitif memang dibutuhkan hal yang sama, yang dibahas antara peneliti dengan pengambil kebijakan. Hal yang sama tersebut antara lain: Solid leadership, management dan governance . Ketiga hal ini dibutuhkan di lapangan dan perlu ditelilti.

Namun keadaan saat ini masih belum seperti yang diharapkan. Kepemimpinan, manajemen, dan governance merupakan hal yang sangat sedikit dipahami dan sangat sedikit penelitian dalam hal ini. Bagaimana keadaan saat ini? Terkait dengan 6 Blok Sistem Kesehatan, saat ini yang ditemui adalah:

• Belum ada standar dalam definisi kepemimpinan, manajemen dan governance;
• Konsensus yang sedikit mengenai konsep-konsep kunci;
• Banyak sekali model dan framework;
• Blok Leadership dan Governance merupakan hal yang sangat cair dan mempunyai Interaksi antar Blok. Berikut ini hubungan antara LMG dengan Blok-blok system kesehatan seperti yang dipaparkan oleh WHO.

Ada 1234 artikel dan 3680 grey literature yang diteliti dalam program ini. Dalam proses penyaringan tidak sampai sekitar 50 artikel yang berisikan bahan-bahan tentang Leadership, Management, dan Governance. Sementara ini peneliti masih meringkas grey literature. Berikut ini ada ringkasan untuk hubungan antara Blok Leadership, Management, dan Governance ke berbagai Blok WHO.

Leadership, Management, dan Governance (LMG) di Blok Health Financing (HF). LMG menyumbang ke perbaikan HF melalui pengembangan kebijakan, perencanaan yang baik, tanggung jawab yang kebih baik, dan perbaikan Return on Investment. Kekurangan aplikasi LMG di Pembiayaan kesehatan akan mengakibatkan ketidak efektifan penyelesaian masalah dan perluasan kegiatan.

LMG mendukung Blok Sistem Informasi Kesehatan melalui penggunaan semangat partisipasi dan konsensus, proses pengembangan yang berkesinambungan, kepemilikan dan Akuntabilitas, penggunaan data untuk knowledge translation dan decision making, serta mendukung Visionary Leadership.

LMG mendukung Blok Sistem Farmasi melalui peningkatan akuntabilitas dan transparansi, penggunaan semangat kolaborasi yang lebih baik, penetapan Policy and Regulation serta prinsip-prinsip Stewardship. Kekurangan dalam menggunakan LMG akan menjadikan stock-out dan mismanagement of supply chain.

LMG berkontribusi ke perbaikan Blok Human Resources for Health (HRH) melalui Supervisi dan mentoring yang membaik, team yang termotivasi lebih baik, advokasi for evidence based planning. Meningkatkan kepercayaan untuk pengambilan keputusan dan visi bersama mengenai kebijakan, penetapan isu-isu prioritas HRH, dan memperbaiki koordinasi dan akuntabilitas. Kekurangan dalam aplikasi LMG akan menyebabkan rendahnya dana pelatihan dan infrastruktur, organisasi yang buru dan monitoring yang tidak baik.

  Ringkasan:

Sampai sekarang, masih sedikit bukti yang bersifat eksperimental mengenai LMG mempengaruhi Health System. Masih banyak tulisan yang bersifat anekdot dan pragmatis. Hanya sedikit bukti yang menyatakan bahwa kekurangan dalam aplikasi LMG akan menyebabkan rendahnya pencapaian Sistem Kesehatan.

Di dalam Simposium ini berbagai sesi membahas mengenai penggunaan berbagai tool berbasis indikator untuk mengamati perkembangan berbagai aspek dalam UHC. Salah satunya adalah sesi yang membahas:

Proyek Pengembangan:

Using data Analytics to Monitor Health Provider Payment Systems

Tujuan kegiatan ini untuk mengembangkan berbagai practical tool dari pengalaman di berbagai negara. Salahsatu isu menarik dalam UHC adalah dampak berbagai cara membayar providers yang dapat berupa Capitation, DRG, sampai ke Global Budget. Apa dampaknya terhadap pemerataan dan efisiensi?

Untuk memilih berbagai indikator, ada berbagai kriteria yang dapat dipergunakan antara lain: Sensitivity, Temporarily, Sufficienty, Purity, Usability, dan Acceptability. Kegiatan ini masih dalam proses pengembangan. Untuk mengikuti lebih lanjut itu para peminat diharapkan masuk ke Joint Learning Network, pada link berikut

klik disini

  Refleksi untuk Indonesia

Berbagai sesi di Simposium mengenai UHC ini menunjukkan bahwa kebijakan Universal Health Coverage merupakan hal yang tidak mudah. Dibutuhkan proses pengembangan / perencanaan yang baik, manajemen yang detil serta monitoring dan evaluasi kebijakan yang tepat. Disamping itu dibutuhkan kepemimpinan yang baik, manajemen, dan governance yang baik. Secara keseluruhan kebijakan UHC perlu dukungan penelitian yang tepat, karena kebijakan UHC rentan untuk menjadi komoditi politik pengambil kebijakan.

Dalam konteks di Indonesia, penelitian-penelitian mengenai UHC perlu ditingkatkan. Penelitian penelitian yang ada sebaiknya diputuskan bersama antara pengambil kebijakan, BPJS, dan para peneliti. Diharapkan para peneliti dapat independen untuk melakukan tugas sebagai peneliti. Independensi ini diharapkan dapat menemukan berbagai faktor dalam Kepemimpinan, Sistem manajemen, dan Governance system BPJS saat ini.

Agar penelitian dan pembahasannya dapat dilakukan secara sistematis, pendekatan pembentukan Masyarakat Praktisi perlu dikembangkan lebih jauh. Dengan dukungan web, maka dinamika diskusi dan pencarian dapat segera dilakukan. Saat ini di berbagai web PKMK telah banyak diselenggarakan berbagai Community of Practice untuk pembelajaran bersama.

Mengapa perlu ada pengembangan ini?

Pengamatan saya menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Semesta melalui JKN dan adanya BPJS ada beberapa keadaan yang perlu diperhatikan:

• Berdasarkan bukti empirik adanya kekurangan kebijakan dan regulasi, berbagai pihak (pengambil kebijakan, pelaksana, peneliti) masih ada yang menganggap kegiatan UHC ini sederhana, dan mudah. Kenyataan menunjukkan bahwa di dalam 3 tahun pertama kegiatan terlihat banyak masalah yang harus dipikirkan dan perlu dilakukan secara detil.
• Hubungan antara peneliti dengan pengambil kebijakan (pemerintah) serta pelaksana (BPJS) masih belum baik. Terdapat kesulitan untuk mengakses data yang ada di BPJS. Pernyataan-pernyataan oleh pejabat dan pengelola BPJS serta peneliti banyak yang berbeda pendapat dan perspektif dalam menilai keberhasilan JKN.
• Indikator-indikator kinerja JKN perlu lebih detil lagi. Diharapkan tidak terbatas pada jumlah cakupan, namun lebih detil lagi termasuk kinerja dalam konteks indikator mutu pelayanan kesehatan dan indikator status kesehatan masyarakat.

Untuk itu diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, BPJS, dan peneliti untuk masa depan UHC yang lebih baik di Indonesia dengan dukungan semangat pembelajaran yang tinggi.

Reportase Terkait: 

{jcomments on}