Campak dan gizi buruk kembali melanda anak-anak Papua. Pada Desember lalu, 13 orang dilaporkan meninggal, sebagian besar dari mereka adalah anak-anak.

Uskup Aloysius Murwito dari keuskupan Agats-Asmat menceritakan pengalamannya berhadapan dengan anak-anak dengan kondisi minim gizi di wilayah tersebut.

Kondisi ini ditemukan tim keuskupan Agats saat kegiatan pelayanan Natal pada bulan lalu di Kampung As dan Kampung Atat, distrik Pulau Tiga. Menurutnya, kondisi anak-anak sangat memprihatikan dengan kondisi fisik yang sangat kurus.

"Saya lebih tersentak pada waktu pesta Natal lalu saya merayakan ibadah Natal di kampung As (dan) Atat. Di kampung As (dan) Atat ternyata saya menyaksikan anak-anak yang kurang gizi banyak, kurus-kurus, kemudian pada suatu waktu ada orang yang mati dan kemudian saya pergi ke situ, layat, doa, dan kemudian dapat info dari bapak kepala kampung, bahwa bulan Desember ada 13 orang yang meninggal dan sebagian besar anak-anak," ujar Aloysius kepada BBC Indonesia, Minggu (14/01).

Selain problem kekurangan gizi, juga terjadi kejadian luar biasa (KLB) campak di lima distrik di Kabupaten Asmat.

Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan, Elizabeth Jane Soepardi, mengakui imunisasi yang belum optimal dan kurangnya tenaga medis diperkirakan menjadi penyebab cepat merebaknya wabah di wilayah paling timur Indonesia tersebut.

"SDM-nya masih sangat kurang di sana. Sehingga karena SDM sangat kurang, akibatnya kegiatannya menjadi tidak rutin itu yang menyebabkan ada penumpukan anak-anak yang tidak diimunisasi. Satu kasus saja masuk, langsung menyebar," tutur Jane.

Mewabahnya campak dan kasus gizi buruk yang menimpa suku Asmat mendapat perhatian banyak pihak.

Komisioner Bidang Kesehatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Siti Hikmawati, menuntut pemerintah untuk gerak cepat mengatasi wabah tersebut.

"Kita tidak bisa mengharapkan (pemerintah) pusat tapi kita butuh integrasi, dalam hal itu kita butuh melaksanaan sesuatu di sana, jangan sampai menunggu lebih besar lagi skalanya. Harus segera ditangani, intervensi langsung kalau menunggu (pemerintah) daerah lama, (pemerintah) pusat ambil tindakan."

Aloysius menuturkan jumlah korban bertambah seiring data terbaru yang dikumpulkan oleh Dinas Kesehatan Asmat.

"Data yang saya peroleh 13 orang. Lalu di-cross check oleh Dinas menjadi 24 (orang meninggal)."

Kebanyakan dari korban, meninggal sebelum sempat dilarikan ke rumah sakit. Pasalnya, jarak antara Kampung As dan Atat dengan Agats, ibu kota Asmat, hanya bisa menggunakan transportasi air dengan waktu tempuh sekitar tiga jam jika menggunakan speed boat.

"Maka orang kampung bisa jadi bermalam di jalan. Karena itu meninggal kebanyakan ada di kampung."

Lalu apa yang menyebabkan kondisi kekurangan gizi ini di Asmat?

Menurut Aloysius, kondisi geografis di wilayah itu sudah tentu menjadi tantangan utama. Di sisi lain, mutu kesehatan di Asmat juga rendah.

"Mutu pelayanan kesehatan pada umumnya rendah. Kami menyadari dari pihak gereja sendiri, dalam refleksi kami, itu sudah kami temukan pelayanan kami juga rendah. Misalnya saja, di As Atat ini sudah beberapa bulan petugas pustu (puskesmas pembantu) tidak ditempat. "

"Itu bukan lagu baru, tapi sudah lagu lama. Dedikasi dari petugas itu lemah," imbuhnya.

Di sisi lain, Kejadian Luar Biasa (KLB) campak pula terjadi di lima distrik di kabupaten Asmat, yaitu Swator, Fayit, Pulau Tiga, Jetsy dan Siret.

Pemerintah Kabupaten Asmat kemudian menerjunkan tim ke lima distrik yang terserang KLB campak dan kekurangan gizi. Selain memberikan vaksin, tim juga memberikan bantuan makanan tambahan bagi warga, terutama bayi dan anak-anak.

Sementara itu, Komisioner Bidang Kesehatan KPAI Siti Hikmawati menuturkan, ekspedisi yang dilakukan timmnya di pedalaman Papua pada Oktober lalu menemukan kekurangan gizi yang kronis menjadi permasalahan utama di wilayah itu.

"Terkait dengan adanya kasus campak ini, dengan melihat temuan pada bulan Oktober kemarin, itu sudah sangat berkorelasi ya, karena dengan masalah gizi yang cukup banyak, datang penyakit sedikit saja, maka akan bisa menjadi mewabah karena kondisi gizinya cukup buruk di situ," kata dia.

Minimnya tenaga medis ini diamini oleh Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian kesehatan Elizabeth Jane Soepardi. Maka dari itu, ke depan Kementerian Kesehatan akan menugaskan tim dari pusat untuk ditugaskan di wilayah pedalaman.

"Kami dari Kementerian Kesehatan merencanakan untuk menempatkan tenaga-tenaga pusat secara bergantian supaya ada kesinambungan. Selama ini kan kita selalu turun, lalu kembali dan tidak ada yang ditinggal. Ke depan kita merencanakan akan ada tim yang bergantian disana supaya nyambung terus, sampai tim di daerah mampu," ujarnya.

sumber http://www.bbc.com/

Pemerintah diingatkan tidak menggunakan dana hasil cukai tembakau untuk menambal defisit Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BJPS). Penggunaan dana cukai tembakau untuk menambal defisit seakan-akan mengesankan, penyebab penyakit yang membebani BPJS semua berasal perokok. Jelas saja, ada kesan simplifikasi alias mau gampangnya saja dari pemerintah.

"Sebenarnya tidak tepat jika dana cukai rokok yang digunakan untuk tutup defisit BPJS. Seolah olah penyebab penyakit yang membebani BPJS semua berasal dari perokok. Ini kan salah kaprah," tegas Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara, dalam keterangan pers, Jumat (5/1).

Ia mengingatkan, jika pemerintah ingin kejar pajak dosa atau sin tax jangan menggunakan cukai rokok saja. Sayangnya, kata Bhima, Indonesia termasuk negara penganut extremly narrow atau sempit dalam menerapkan cukai.

Sejak adanya peraturan soal cukai, Bhima menjelaskan, hingga hari ini hanya ada 3 barang yang dikenakan tarif cukai yakni rokok, alkohol dan etil alkohol.

Dari 3 barang itu 95% hasil cukai berasal dari rokok. Sedangkan Thailand dan Singapura punya lebih dari 10 barang kena cukai dan tidak bergantung dari rokok semata.

Sebaiknya, kata Bhima, pemerintah sekarang fokus saja pada perluasan barang kena cukai yang berbahaya bagi kesehatan selain rokok. Logika sederhananya apa, asap kendaraan bermotor juga sama beresikonya dengan asap rokok.

Sekedar catatan jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta sudah 18 juta unit, lebih dari penduduk yang hanya 10,3 juta orang.

Selain untuk mengurangi dampak polusi udara bagi kesehatan dan lingkungan pajak dosa kendaraan bermotor juga bisa digunakan untuk iuran defisit BPJS Kesehatan.

Hasil hitung-hitungan INDEF tahun 2016, total penerimaan cukai kendaraan bermotor baik mobil dan sepeda motor bisa mencapai Rp5 triliun per tahun.

Potensi pajak dosa lainnya tentu minuman berpemanis. Diabetes penyumbang kematian No.3 di Indonesia menurut data WHO.

"Kenapa minuman berpemanis tidak menjadi sasaran pajak dosa? " tanya Bhima.

Sekali lagi, ditegaskan Bhima, jebolnya keuangan BPJS Kesehatan membuka peluang agar Pemerintah lebih kreatif memperluas basis pajak dosa.

Tentunya juga harus dibicarakan baik-baik dengan pelaku industri bahwa cukai yang dipungut merupakan sebuah ikhtiar untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih baik bagi para masyarakat yang kebetulan juga konsumen produk berbahaya itu.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, ada alokasi dana Rp 5 triliun yang bisa digunakan untuk menambal defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk tahun depan.

Dana tersebut berasal dari 50 persen Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang bisa digunakan untuk kebutuhan prioritas daerah, seperti kesehatan.

Namun demikian, tak separuh DBH CHT itu masuk ke kantong BPJS kesehatan. Diperkirakan, hanya sekitar 75 persen di antaranya yang mengalir ke lembaga eks PT Askes (Persero) tersebut.

"Kami bisa gunakan 75 persen dari 50 persen earmarking, kira-kira kontribusinya mencapai lebih dari Rp5 triliun," ujarnya di Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Senin (6/11/2017).

Hanya saja, ia belum menjelaskan lebih rinci, apakah estimasi alokasi dana Rp5 triliun itu akan langsung disuntik seluruhnya ke kantong BPJS Kesehatan atau hanya diberikan sesuai dengan besaran defisit yang setiap tahun ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

http://www.jitunews.com

Harus ada sejumlah syarat yang terpenuhi sebelum seseorang dapat didiagnosis
World Health Orgazination atau yang juga dikenal dengan WHO berencana untuk menambahkan adiksi video game (gaming disorder) ke dalam International Classification of Disease pada tahun depan. Gaming disorder sendiri akan diklasifikasikan sebagai penyakit mental.

Meski demikian, bukan berarti setiap orang yang bermain banyak game secara otomatis dianggap memiliki kelainan mental. Karena menurut draft WHO untuk ICD 2018, harus ada sejumlah syarat yang terpenuhi.

Di antaranya yaitu ketidakmampuan untuk mengontrol waktu bermain game, lebih menutamakan game ketimbang kegiatan lainnya, serta bermain game terus menerus meskipun menyebabkan dampak negatif. Kebiasaan-kebiasaan tadi juga menyebabkan gangguan terhadap hubungan sosial dan aktivitas lainnya seperti pekerjaan atau pendidikan.

Dalam draft tadi juga dituliskan:

“umumnya setidaknya (diperlukan) bukti selama 12 bulan untuk memberikan diagnosis, tetapi waktu yang diperlukan mungkin lebih singkat jika semua syarat diagnosis terpenuhi dan gejala (sudah) parah.”

Meski menimbulkan dampak negatif, terdapat juga studi yang mengatakan bahwa bermain game dapat memberikan dampak positif. Misalnya menunjukkan tingkat kecerdasan seseorang.

https://gamebrott.com/

Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) meminta pemerintah untuk segera mendorong badan-badan usaha milik negara (BUMN) dan daerah (BUMD) untuk memproduksi berbagai serum vaksin termasuk serum anti Difteri.

Selama ini serum dan vaksin yang digunakan untuk vaksinasi lebih banyak impor dari berbagai negara, yang kehalalannya masih diragukan. Selain itu, jika masih mengandalkan impor, hal ini dinilai sangat membahayakan kesehatan masyarakat dan ketahanan bangsa.

“Salah satu penyebab munculnya penyakit difteri adalah belum tuntasnya status halal program imunisasi. Pemerintah perlu memastikan kepada industri farmasi agar melakukan sertifikasi halal produk serun dan vaksin," ujar Ketua ILUNI UI yang membidangi masalah kesehatan masyarakat, Wahyu Sulistiadi Mars dikutip dari keterangan resminya, Senin 18 Desember 2017.

Menurut dia solusi lainnya yang tidak kalah penting adalah mengalokasi dana yang lebih besar untuk kesehatan masyarakat. Sehingga langkah-langkah antisipasi bisa dilakukan.

"Sudah saatnya sektor kesehatan masyarakat diberikan anggaran yang memadai untuk menginvestasi manusia sehat Indonesia dengan mencegah penyakit,”kata Wahyu.

Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI ini menilai, penyebab lain semakin meluasnya wabah difteri ini adalah karena masyarakat juga panik menghadapi penyakit ini. Apalagi, secara sepihak Badan Penyelanggara Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan) menyatakan tidak menanggung biaya perawatan dan penyembuhan anggota masyarakat yang terkena wabah penyakit ini.

"Salah satu solusi agar wabah penyakit ini tidak meluas, masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi sekaligus menghentikannya tidak usah panik. Karena itu, ketika BPJS Kesehatan menyatakan tidak menanggung biaya pengobatan dan perawatannya, maka Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat harus segera mengambil alih biaya pengobatan dan perawatan anggota masyarakat yang menjadi korban dari wabah penyakit ini
Bio Teroris Dahsyat," tambahnya.

Lebih lanjut, Wahyu menyebutkan, penyakit infeksi yang dikomando bakteri Corynebacterium Diptheriae itu bisa menyebabkan kematian pada umat manusia yang mengidapnya. Penyakit ini bisa menjadi bio teroris yang lebih dahsyat dari teroris yang selama ini dikenal.

“Penyakit Difteri ini dalam jangka waktu lama sudah tidak muncul. bahkan hampir dikatakan musnah dari permukaan bumi Indonesia. Akan tetapi ketika bangsa ini tidak lagi mempedulikan kesehatan masyarakatnya, penyakit Difteri ini bisa menghimpun dan menyerang begitu cepat anggota masyarakat kita," ungkapnya.

Hingga akhir November 2017 menurut Kementerian Kesehatan terdapat 95 kabupaten dan kota dari 20 provinsi terdapat kasus difteri. Secara keseluruhan telah terjadi 622 kasus wabah Difteri.

"32 orang yang menderita Difteri diantaranya meninggal dunia,” papar Wahyu.

http://www.viva.co.id

Penetapan status Kejadian Luar Biasa (KLB) difteri di beberapa provinsi membuat penyakit tersebut resmi dianggap ancaman besar hingga pengujung 2017. Yang menyedihkan, salah satu penyebab tingginya penyebaran difteri akibat sebagian warga menolak melakukan vaksinasi.

Antara melaporkan sekitar 66 persen penduduk Indonesia yang terserang difteri ternyata tidak mengalami imunisasi. Selain itu, meski sudah pernah dilakukan vaksinasi, untuk mencegah difteri tidak hanya cukup sekali vaksinasi, namun harus dilakukan lagi setelah 10 tahun. Vaksin difteri juga diklaim dapat mencegah wabah ini hingga 95 persen.

Selain wabah difteri atau campak, Indonesia juga sedang menghadapi berbagai epidemi, seperti epidemi malaria. Dalam laporan A Baseline Analysis from the Global Burden of Disease Study 2015 memaparkan bahwa malaria, tuberkolosis dan HIV mendapat nilai rendah yang artinya Indonesia harus berjuang keras melawan penyakit tersebut.

Selain negara berkembang, negara-negara yang punya masalah dengan penanganan penyakit biasanya adalah negara yang didera perang. Yaman, misalnya, negara tersebut berada di posisi terendah lantaran diserang Kolera dan hancurnya berbagai infrastruktur kesehatan akibat perang. Amerika Latin juga berjuang melawan virus zika. Sedangkan Myanmar beberapa bulan lalu diserang flu babi.

Di tengah berbagai serangan virus dan bakteri, sayangnya setengah populasi dunia tidak dapat memperoleh layanan kesehatan yang memadai menurut laporan Bank Dunia dan WHO. Situasi itulah yang menempatkan sejumlah negara di posisi rendah dalam indeks kesehatan yang rendah.

Indonesia rupanya juga berada dalam posisi yang buruk. Dalam indeks kesehatan global terakhir, Indonesia berada di posis ke 101 dari 149 negara menurut laporan The Legatum Prosperity Index 2017.

Indeks ini didasarkan pada kesehatan fisik, mental, infrastruktur kesehatan dan perawatan guna pencegahan berbagai wabah atau penyakit. Dibandingkan Singapura, misalnya, posisi Indonesia sangatlah jauh. Negara maju yang hanya seluas DKI Jakarta dengan penduduk sekitar 5 juta jiwa ini menjadi negara dengan indeks kesehatan terbaik nomor dua di dunia.

Singapura berada di bawah Luksemburg yang menjadi negara dengan indeks kesehatan terbaik di dunia. Lima negara teratas memang dipegang negara-negara maju termasuk Jepang, Swiss dan Austria. Negara-negara maju memang memiliki layanan kesehatan yang baik yang ditunjang infrastruktur memadai.

Negara-negara dunia ketiga, khususnya dari Afrika, yang sangat minim dalam layanan kesehatan yang memadai seperti Chad, Afrika Tengah, Guinea dan Liberia menempati posisi terbawah sebagai negara dengan indeks kesehatan berburuk di dunia.

Dibandingkan negara ASEAN lainnya pun posisi Indonesia masih keteteran. Thailand menempati posisi 35. Sedang Malaysia menempel Thailand di posisi 38. Indonesia bahkan kalah dari Vietnam yang berada di posisi 69 atau Laos di posisi 94.

Malaysia bahkan punya pencapain lain yang sangat menarik. Dalam 10 tahun terakhir pemerintah setempat gencar melakukan perbaikan sistem kesehatan dengan biaya murah. Tidak heran jika
berbagai layanan kesehatan seperti rumah sakit di Malaysia pun mendapat akreditasi tinggi.

Situasi itulah yang membuat Malaysia bahkan berani membangun wisata medis bagi turis atau pasien luar negeri. Hal itu terjadi karena layanan kesehatan di negara ini dinilai cukup memadai dan juga memiliki harga yang relatif terjangkau.

Pada 2011, misalnya, sekitar 643 ribu turis asing datang mengunjungi Malaysia untuk memperoleh layanan kesehatan. Jumlah itu semakin melonjak pada 2016 yang bahkan mencapai 921 ribu.

Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah pada sektor kesehatan. Misalnya, dari segi pencegahan, masih banyak warga yang kurang sadar melakukan imunisasi. Termasuk kesadaran menjaga lingkungan agar terhindar dari berbagai penyakit.

Hingga kini, 120 juta warga masih hidup dalam lingkungan dengan sanitasi yang buruk. Setiap tahun bencana asap mengancam saluran pernafasan warga di Sumatera dan Kalimantan. Mutu air sungai di Indonesia termasuk buruk karena 52 sungai berstatus tercemar berat.

Dari sisi pemerintah, sejak awal 2017, pemerintah berjanji meningkatkan layanan kesehatan dengan merilis Epidemiology Operation Center (EOC). Sistem itu akan memantau penyakit yang muncul di seluruh Indonesia selama 24 jam. Namun upaya ini ternyata belum mampu mencegah dua kematian karena difteri di Jakarta.

Sedangkan dari sisi pengobatan dan infrastruktur kesehatan, masih banyak wilayah terpencil di yang masih sulit untuk mengakses layanan medis. Bahkan wilayah yang sudah memiliki layanan medis lengkap pun, belum tentu mendapatkan layanan kesehatan karena biaya yang mahal. Meski kini pemerintah sudah menerapkan kartu Indonesia Sehat, termasuk adanya BPJS, namun rupanya hal itu belum cukup mengangkat indeks kesehatan Indonesia di tingkat global.

https://tirto.id/

UNIVERSAL Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta, merupakan target Pemerintah Indonesia untuk mencakup seluruh penduduk Indonesia dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menurut Peta Jalan Kesehatan Nasional, UHC ditargetkan tahun 2019 atau satu tahun dari sekarang. Kepesertaan JKN sendiri sampai 1 November 2017 tercatat mencapai 183.579.086. Jika pada saat yang sama penduduk Indonesia ada 260 juta penduduk, maka masih lebih dari 75 juta penduduk Indonesia yang karena berbagai alasan belum menjadi anggota.

Berbagai kendala sudah banyak dikemukan di media. Mulai dari besaran iuran, kesulitan BPJS-Kesehatan dalam mendorong kepesertaan pekerja sektor informal dan kelompok muda, fasilitas kesehatan yang belum merata (sehingga peserta kesulitan mengakses pelayanan kesehatan). Hingga pelayanan kesehatan yang belum sesuai harapan membuat sebagian masyarakat memilih tidak menjadi peserta JKN. Akan tetapi jika diperhatikan lebih lanjut kendala ini - terutama keengganan sebagian masyarakat untuk menjadi peserta - salah satunya dapat dipahami dari kondisi sosio-historis masyarakat.

Sakit itu Takdir

Satu anekdot yang sering kita dengar menyebutkan jika keengganan sebagian masyarakat Indonesia menjadi peserta JKN dikarenakan kepercayaan yang sangat dalam bahwa sakit sudah ditakdirkan Tuhan. Meskipun anekdot ini tidak sepenuhnya benar akan tetapi sifat fatalis masyarakat ada kalanya mempengaruhi pengambilan keputusan. Perencanaan terhadap sesuatu yang belum pasti dianggap nggege mangsa dan salahsalah menjadi sebuah ‘doa’ meminta diberi sakit. Kondisi inilah - salah satu faktor - yang menyebabkan sebagian masyarakat baru mendaftar menjadi peserta ketika dirinya atau ada anggota keluarga yang sakit.

Dalam beberapa kajian yang dilakukan KPMAK sikap fatalis memang bisa dirasakan tapi tidak terlihat dominan. Pada umumnya masyarakat, terutama di perkotaan, sudah memahami pentingnya jaminan kesehatan. Akan tetapi keputusan untuk menjadi peserta tidak selalu berbanding lurus dengan pemahaman masyarakat tersebut. Ada berbagai faktor selain pemahaman terhadap jaminan yang mempengaruhi masyarakat untuk menjadi anggota. Faktor usia misalnya, sebagian masyarakat memilih untuk tidak menjadi peserta karena merasa sehat dan masih muda. Sehingga untuk saat ini belum merasa memerlukan jaminan kesehatan. Sebagian yang lain beralasan pengalaman teman, tetangga, atau saudara yang kurang baik membuat mereka enggan untuk mendaftar. Sedangkan di pedesaan faktor kurangnya pemahaman terhadap pentingnya jaminan kesehatan, cara mendaftar, dan tempat mendaftar masih sangat kurang.

Peningkatan Kepesertaan

Untuk mewujudkan cakupan kesehatan semesta, BPJS Kesehatan sebagai lembaga penyelenggara Jaminan Kesehatan tidak bisa bekerja sendiri. Dalam hal peningkatan pemahaman masyarakat di daerah pedesaan, BPJS-Kesehatan perlu melibatkan pemerintah daerah termasuk dalam hal ini pemerintah desa, lembaga adat, keagamaan, dan sejenisnya. Selain itu isi program sosialisasi harus fokus pada hak, kewajiban, manfaat dan prosedur dengan menyesuaikan kondisi sosial budaya setempat. Tidak lagi sekadar memperkenalkan BPJS-Kesehatan.

Khusus untuk kelompok usia muda, BPJS-Kesehatan perlu mangadopsi strategi pemasaran asuransi komersial untuk menarik minat kelompok ini, misalnya dengan mengintensifkan sesi konsultasi tatap muka. Meskipun informasi JKN bisa diakses di internet akan tetapi interaksi secara langsung sangat diperlukan. Karena masing-masing individu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda.

Satu catatan dari kajian yang dilakukan KPMAK adalah efektifnya gethok tular dalam menyampaikan informasi di masyarakat. Pelayanan yang kurang menyenangkan di rumah sakit dengan cepat menyebar dan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap program JKN. Untuk itu penguatan kompetensi dokter - tidak hanya dalam aspek klinis tapi juga teknik berkomunikasi - baik di puskesmas maupun rumah sakit sangat diperlukan selain pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan obat-obatan. Tanpa adanya usaha yang extra ordinary tampaknya cakupan kesehatan semesta hanya sebatas angan-angan saja.

http://krjogja.com/

Jakarta, Gatra.Com - 15 Organisasi kesehatan tradisional Indonesia mendeklarasikan pendirian Perkumpulan Induk Organisasi Kesehatan Tradisional Indonesia (PIKTI). Babak baru pengembangan kesehatan tradisional.

Wadah organisasi yang baru terbentuk ini telah menunjuk Dr. dr. Ekawahyu Kasih sebagai Ketua Umum PIKTI yang terpilih secara aklamasi. Menurutnya, organisasi baru ini bertujuan menyokong Kementerian Kesehatan khususnya Direktorat Kesehatan Tradisional Indonesia dalam mengembangkan kesehatan tradisioal baik empiris maupun komplementer.

Mulai dari upaya pencegahan, pengobatan, rehabilitasi yang membutuhkan biaya negara yang sangat besar untuk menjamin kesehatan masyarakat di Indonesia.

"PIKTI bertekad untuk menjadi mitra Kementerian Kesehatan dalam memberikan masukan dan saran yang konstruktif agar seluruh kebijakan dan regulasi yang akan dikeluarkan pemerintah yang berkaitan dengan kesehatan tradisional Indonesia dapat menyelesaikan setiap akar permasalahan yang sebenarnya," jelasnya.

Untuk itu, ia mengajak seluruh organisasi kesehatan tradisional Indonesia yang belum menjadi anggota PIKTI untuk dapat bergabung menjadi anggota PIKTI sebagai upaya menyatukan seluruh potensi sumber daya tradisional Indonesia dalam rangka menghadapi berbagai tantangan baik ditingkat Nasional, Regional maupun Internasional.

"Organisasi PIKTI juga mendorong berdirinya Perguruan Tinggi dengan program studi Kesehatan Tradisional Indonesia untuk menambah kuantitas dan kualitas pelaku kesehatan tradisional Indonesia,"katanya.

Organisasi pendiri PIKTI :

1. Perkumpulan Terapis Kesehatan Holistik Indonesia
2. Perkumpulan Para Pemijat Penyehatan Indonesia
3. Perkumpulan Praktisi Ilmu Kesehatan Ruang Tubuh Indonesia
4. Andalan Penyembuh Alternatif Indonesia
5. Perkumpulan Asosiasi Spa Terapis Indonesia
6. Persaudaraan Pelaku & Pemerhati Pijat Refleksi Indonesia
7. Persaudaraan Pelaku dan Pemerhati Akunpuntur Indonesia
8. Perkumpulan Tuina Indonesia
9. Pekumpulan Naturpatis Indonesia
10. Asosiasi Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia
11. Asosiasi Medikal Hipnoterapi Indonesia
12. LSK – Pijat Akupresur Indonesia
13. LSK – Sinshe TCM Indonesia / STAB Nalanda
14. Yayasan Keluarga 70
15. LSK Pijat Tradisional Indonesia

sumber:  https://www.gatra.com/

Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Farid Moeloek menyatakan bahwa transaksi pengadaan obat lewat sistem elektronik katalog atau e-katalog pada tahun 2017 sebesar Rp18 triliun.

"Pembelian e-katalog sudah tembus Rp18 triliun," kata Nila di Bekasi, Kamis (23/11/2017).

Menurut Menkes, transaksi e-katalog adalah sistem yang bagus karena terbuka untuk umum. Ia pun menyatakan jenis obat yang laris melalui sistem itu adalah obat generik karena harganya yang lebih murah dari obat paten.

Ia juga yakin pemakai layanan transaksi e-katalog akan meluas karena Indonesia merupakan populasi penduduk yang tergolong besar.

“Untuk farmasi kita mendorong dapat mandiri dan membuat obat-obatan yang layak dipakai masyarakat. Obat generik pun memiliki kasiat yang sama dengan obat paten," kata Nila.

Ia juga mendorong agar pelaksanaan Pengadaan Obat Dengan Prosedur e-Purchasing Berdasarkan e-katalog dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan transparansi dalam proses pengadaan obat.

Selain itu, Nila juga menyatakan bahwa sistem itu bisa mengurangi adanya potensi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di kalangan profesi kedokteran maupun manajemen rumah sakit.

"Suplier saat ini sedang kita dorong lewat e-katalog berikut pencantuman harganya, sehingga lebih banyak obat generik dengan harga lebih murah," katanya.

Ia juga menyatakan bahwa sistem itu bisa menutup celah oknum dokter yang sebelumnya bisa 'memainkan' harga pasaran obat karena harga yang tercantum dalam e-katalog bisa diakses masyarakat luas dan terawasi.

"Dokter sudah tidak mungkin lagi melakukan gratifikasi. Sistem ini bagus karena rumah sakit dapat memantau fluktuasi harga pasaran yang terbuka secara umum," kata Menkes Nila.

https://tirto.id/