Less than half of infants around the world under the age of six months are breastfed exclusively, finds a new report by UNICEF and the World Health Organization. In fact, no country in the world meets all the recommended standards for breastfeeding.

To mark the start of World Breastfeeding Week, WHO and UNICEF, along with the Global Breastfeeding Collective, released a scorecard evaluating the breastfeeding habits in 194 nations.

They found that only 40 per cent of children younger than six months are breastfed exclusively, meaning they are given nothing but breastmilk, as doctors now recommend.

Only 23 countries have exclusive breastfeeding rates above 60 per cent. None of those countries are in North America or Europe. They include Bolivia, Burundi, Cambodia, Democratic People’s Republic of Korea, Eritrea, Kenya, Malawi, Micronesia, Peru, and Sri Lanka.

There are many reasons why mothers cannot breastfeed for as long as health experts recommend -- even when they want to, the report authors found.
A key reason is because many women need to return to work and are forced to find alternatives to breastfeeding.

Just over 10 per cent of countries currently provide protection to new mothers that ensures they receive at least 18 weeks of maternity leave, and guarantees they can continue to receive their previous earnings once they return to work.

Another barrier to breastfeeding is the widespread promotion of breast-milk substitutes, the report authors say. Aggressive infant formula marketing “dissuades many mothers from breastfeeding and weakens their confidence in their ability to breastfeed,” they write.

That’s why World Health Assembly adopted an International Code of Marketing of Breast-Milk Substitutes in 1981, which aims to stop inappropriate marketing of breast-milk substitutes, to ensure that mothers make feeding choices “based on impartial information and free of commercial influences.”

The scorecard found that only 39 countries are enforcing all the provisions of that marketing code.

WHO experts have long promoted breast milk as the best food to offer infants, particularly during their first six months of life. They say breast milk is safe, clean, and contains antibodies that can help protect against common childhood illnesses, such as diarrhea and pneumonia.

Research has also found that breastfeeding can reduce the risk of obesity and diabetes for children later in lie. What’s more, mothers who breastfeed have a reduced risk of breast and ovarian cancer -- two leading causes of death among women.

UNICEF Executive Director Anthony Lake says breastfeeding is one of the most effective—and cost effective -- investments nations can make in the health of babies and the future health of their economies.

The authors of the scorecard say that every dollar invested in breastfeeding generates $35 in returns, because of reduced health care costs for newborns, their mothers, and illnesses later in life.

“By failing to invest in breastfeeding, we are failing mothers and their babies—and paying a double price: in lost lives and in lost opportunity,” Lake said in a statement announcing the scorecard findings.

The Global Breastfeeding Collective would like to see several changes to raise global breastfeeding rate, including:

• Increased funding to programs that promote, support and protect breastfeeding
• More paid family leave and workplace breastfeeding policies
• More breastfeeding promotion in maternity health centres, including providing breast milk for sick newborns
• Improved access to breastfeeding counselling in health facilities
• Strengthened monitoring systems that track the progress of policies towards achieving breastfeeding targets
• Full implementation of the International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes through strong legislation.

The WHO and UNICEF recommend breastfeeding be initiated within one hour of birth, and that it continue with no other foods or liquids for the first six months of life.

They also recommend breastfeeding along with age-appropriate solid foods until a child reaches at least 24 months of age.

http://www.ctvnews.ca/

Madinah - Kantor Kesehatan Haji Indonesia daerah kerja Madinah siap melayani jemaah haji yang mengalami gangguan kesehatan. Tak hanya mengandalkan Dokter Indonesia kantor kesehatan haji juga bekerjasama dengan tenaga medis Arab Saudi.

Ruang perawatan yang disiapkan Tim Kesehatan Indonesia untuk melayani jemaah calon haji yang mengalami gangguan kesehatan. Lima dokter spesialis, tujuh dokter umum dan beberapa tenaga medis siap sedia untuk membantu jemaah haji.

Seperti ditayangkan Liputan6 Pagi SCTV, Senin (31/7/2017) tim kesehatan juga bekerjasama dengan lima rumah sakit di sekitar Madinah untuk memenuhi kebutuhan kesehatan jemaah. Hingga hari ketiga kedatangan jemaah calon haji sedikitnya tiga jemaah sudah dirawat di sini.

Sementara itu, di Mekah, suhu udara pada hari Minggu kemarin mencapai 49 derajat celcius dengan kelembapan sembilan persen. Tidak sedikit jemaah haji dari beberapa negara yang sudah berada di Masjidil Haram harus mengenakan penutup kepala dan payung untuk mengurangi rasa panas.

http://news.liputan6.com/

JAKARTA - Kementerian Kesehatan menyebutkan Indonesia menghadapi ancaman serius akibat peningkatan jumlah perokok, terutama kelompok anak-anak dan remaja. Peningkatan perokok pada remaja usia 15-19 tahun meningkat dua kali lipat dari 12,7% pada 2001 menjadi 23,1% pada 2016.

Hasil Survei indikator kesehatan nasional (Sirkesnas) 2016 bahkan memperlihatkan angka remaja perokok laki-laki telah mencapai 54,8%.

Dalam keterangan resmi, Kamis (13/7/2017), Kemenkes menyebutkan pemerintah berharap dapat mencapai target indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional terkait prevalensi perokok anak usia 18 tahun, yaitu turun dari 7.2% pada 2009 menjadi 5,4% pada 2013. Namun, kenyataannya, justru angka ini meningkat menjadi 8,8% pada 2016.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek menuturkan bahwa menyikapi besarnya tantangan dalam pengendalian penyakit tidak menular dan faktor risikonya, pemerintah bersama masyarakat dan jajarannya melakukan berbagai upaya.

Kemenkes mengapresiasi bupati/ wali kota bersama jajaran Pemda Kabupaten/Kota yang telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan faktor risikonya.

Saat ini, dari 515 kabupaten/kota di Indonesia terdapat 258 kabupaten/kota yang menetapkan kebijakan tentang kawasan tanpa rokok (KTR), 152 kabupaten/kota yang telah menetapkan peraturan daerah dan 65 di antaranya telah mengimplementasikannya, serta 106 kabupaten/kota baru yang mempunyai peraturan bupati/wali kota.

Beberapa kabupaten/kota telah melarang iklan rokok yang dapat mempengaruhi anak-anak untuk memulai merokok antara lain Kulonprogo, Kab. Klunkung, Kota Bogor, Padang Panjang, Kota Payakumbuh. Denpasar, serta Provinsi DKI.

Nila berharap pemprov dan pemkab/kota lain dapat segera menetapkan perda dan mengimplementasikannya. Hal ini sejalan dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Germas yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1/2017.

Inpres tesebut, jelasnya, secara spesifik menginstruksikan agar kabupaten/kota segera menetapkan aturan dan kebijakan yang mendorong agar masyarakat hidup sehat, termasuk menetapkan aturan kebijakan tentang KTR dan mengimplementasikannya.

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS adalah upaya pemerintah mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk hidup sehat seperti; melakukan aktivitas fisik; mengonsumsi sayur dan buah; tidak merokok dan tidak mengkonsumsi alkohol; melakukan cek kesehatan secara rutin; membersihkan lingkungan dan menggunakan jamban.

sumber: http://lifestyle.bisnis.com

Puskesmas seharusnya menjadi fasilitas kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat ketika membutuhkan pertolongan pertama terhadap penyakit apa saja. Saya melakukan observasi tersebut berdasarkan hasil penelitian Siti Karlina mengenai media informasi bagi perempuan pengidap kanker payudara di Jawa Barat.

“Saat ini penyuluhan yang terdapat di puskesmas hanya terbatas pada penyakit menular saja, tidak terdapat penyuluhan mengenai penyakit yang rawan seperti kanker payudara” ujar Siti Karlina atau kerap disapa Lili, beberapa waktu lalu.

Padahal kanker dapat menyerang siapa saja dan terjadi di berbagai organ, salah satunya adalah kanker payudara. Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan angka pengidap kanker payudara yang tinggi. Menurut Yayasan Kesehatan Payudara pada Oktober 2013, 26 dari 100.000 perempuan di Jawa Barat terkena kanker payudara. “Penyebab tingginya pengidap kanker payudara di Jawa Barat karena masyarakat awam terhadap gejala penyakit tersebut,” ujar Lili.

Dengan slogan “sadari” yaitu periksa payudara sendiri, diharapkan pencegahan terhadap kanker payudara dimulai sejak dini. Ciri-ciri terinfeksi kanker payudara adalah muncul kerutan pada payudara, adanya benjolan keras pada payudara atau di bawah ketiak, keluar cairan bening dan darah dari puting payudara, warna kulit payudara semakin gelap, dan rasa sakit di sekitar payudara yang tak kunjung hilang.

Jika menemukan hal tersebut, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter. Sejatinya kanker dapat disembuhkan bila diobati sejak dini. Tidak perlu melakukan pengomatan alternatif seperti dengan obat-obatan tradisional atau pergi ke dukun.

“Jangan takut untuk melakukan pengobatan secara medis jika sudah terkena kanker. Tapi jangan juga melakukan pengobatan di luar medis,” ujar Amalia Djuwita mantan pengidap kanker payudara.

Data dari kesehatan dunia meunjukkan bahwa 43 persen kanker dapat dicegah dengan pola hidup sehat. Menurut Dr. Drajat R. Suardi dokter spesialis bedah onkologi, pola hidup sehat di antaranya cek kesehatan secara teratur, jauhkan asap rokok, rajin berolahraga, diet seimbang dan sehat, istirahat yang cukup, dan kendalikan stres.

Kanker payudara sebenarnya dapat menyerang siapa saja termasuk para pria. Namun, yang memiliki resiko tertinggi terkena kanker payudara adalah perempuan yang berusia antara 35 sampai 50 tahun. Bagi perempuan yang terdiagnosis kanker payudara, mereka akan mencari beragam informasi untuk mencegah kanker tersebut.

Pengidap kanker yang tidak mengobati sejak dini akan pergi mencari penyelesaian sendiri seperti ke pengobatan tradisional. Saat pengobatan tradisional tidak bisa menyembuhkannya, mereka kembali ke rumah sakit dengan kondisi yang semakin parah.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa mayoritas perempuan yang terdiagnosis kanker payudara berusia 51 – 60 tahun sebesar 53,13 persen. Usia 41–50 tahun sebesar 18,75 persen dan usia 31-40 tahun sebesar 15,63 persem. Data tersebut diambil dari 32 responden yang semuanya berjenis kelamin perempuan. Sehingga penelitian tersebut menyatakan bahwa pengindap kanker payudara di provinsi Jawa Barat semuanya berjenis kelamin perempuan.

Siti Karlina dan tim melakukan penelitian ini ke beberapa rumah sakit di Jawa Barat yaitu Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin, Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur, RSUD R. Syamsudin Kota Sukabumi, dan Rumah Sakit Umum Kota Banjar. Dari semua lokasi penelitian, Bogor memiliki banyak sosialiasi mengenai kanker payudara. “Semakin jauh puskesmas atau fasilitas kesehatan ke ibu kota, semakin minim sosialisasi terhadap kanker payudara,” ujar Lili saat ditemui di kampus Fikom Unpad.

Komunikasi dianggap mempunyai peranan penting dalam hal sosialisai kanker. Tingkat pendidikan masyarakat yang belum baik menjadi faktor timbulnya kesalahan dalam menilai suatu penyakit.

Kekurangan informasi juga dapat membuat pasien terlambat memeriksakan dirinya ke dokter. Komunikasi kesehatan merupakan cabang khusus dalam komunikasi yang mempelajari hal tersebut. Salah satu yang menjadi pembahasan komunikasi kesehatan adalah penyembuhan dengan cara tradisional menjadi pilihan bagi masyarakat karena praktek media tidak menunjukkan efek yang berarti.

Berbagai jenis media banyak menyediakan informasi mengenai kanker payudara. Faktor keterbatasan ekonomi, pendidikan, usia, gagap teknologi, dan belum tumbuhnya kesadaran pentingnya penggunaan media dalam mencari informasi menjadi penghalang yang besar dalam penyebaran informasi mengenai kanker tersebut. Perlunya literasi media karena hasil penelitian menunjukkan bahwa minimnya penggunaan media dalam pencarian informasi mengenai penyakit yang diderita.

Untuk menyebarkan informasi tersebut, Siti Karlina dan tim membuat video animasi mengenai kanker payudara. Video tersebut diharapkan dapat menarik atensi masyarakat terhadap kanker payudara. Video animasi dianggap dapat menyampaikan materi yang komprensif namun dalam bahasa yang sederhana dan memotivasi untuk berusaha sembuh. “Video tersebut rencananya akan kita sebarkan ke Kementerian Kesehatan dan seluruh puskesmas di Jawa Barat untuk mencegah terjadinya kanker payudara,” kata Lili menutup. (ded/ded)

http://student.cnnindonesia.com

JAKARTA- Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, berharap memiliki ruang fiskal yang lebih leluasa ke depan sehingga bisa menambah alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan. Salah satu persyaratan untuk memperbesar alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan adalah para pengguna anggaran harus bersih dan tidak terlibat dengan perilaku korupsi yang selama ini menjadi momok pengelolaan anggaran.

“Kami belanjakan 450 triliun rupiah untuk pendidikan anak-anak dan kami bisa bayar 100 triliun rupiah untuk kesehatan. Memang semuanya belum memuaskan, tapi kami komitmen untuk terus memperbaiki halhal itu,” kata Menkeu dalam Kongres Diaspora Indonesia, di Jakarta, pekan lalu. Dalam kesempatan itu, dia mengaku tidak menyesali keputusannya kembali ke Indonesia setelah enam tahun mengabdi sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, sebab ia cukup gembira dengan pencapaiannya selama ini.

Dia mengaku mendapat apresiasi dari masyarakat melalui media sosial karena kinerja Direktorat Jenderal Bea Cukai di bawah naungannya dianggap semakin baik. Tanggapan positif seperti itu merupakan bukti bahwa apa yang diputuskan olehnya sudah semakin tepat. “Tepat 26 Juli nanti adalah setahun saya kembali menjadi Menteri Keuangan, lalu apakah keputusan saya tepat? Saya yakin keputusan itu tepat dan terbaik,” katanya. Ia juga mengaku gembira dengan partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan kebijakan pemerintah.

Ia mencontohkan tingginya keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty), di mana sebagian besar pesertanya mendaftarkan hartanya hingga dalam bentuk yang detail. “Saya sangat senang karena masyarakat ada keinginan untuk jadi jujur lewat hal-hal yang sangat kecil sekali. Dengan kejujuran, mereka ingin negara bisa lebih baik,” katanya.

Bukan hanya jumlah peserta, ia pun mengaku gembira melihat jajaran Direktorat Jenderal Pajak yang rela terjaga hingga tengah malam untuk melayani peserta tax amnesty. Ia bangga dengan kinerja tim di bawahnya yang berupaya keras untuk mencapai target penerimaan pajak tahun ini sebesar 1.307,6 triliun rupiah.

“Biasanya ketika hari terakhir pelaksanaan tax amnesty, pesertanya cukup banyak, dan mereka tidak tidur. Bagaimana mereka bekerja dengan pengabdian, ini adalah sesuatu yang sangat membanggakan,” kata Menkeu.

http://www.koran-jakarta.com

Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan menggelar rapat kerja komisi bersama Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifudin dan Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek. Rapat kerja ini membahas kesiapan kesehatan jemaah haji asal Indonesia.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi IX Dede Yusuf di Ruang Rapat Komisi IX, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, (5/6/2017). Sebelumnya rapat sempat dipending beberapa menit menunggu anggota komisi IX lainnya.

"Hari ini kita adalah rapat kerja komisi terkait kesehatan haji, karena rapat kerja komisi yang terkait dengan penyelenggaraan kesehatan haji merupakan bagian dari wilayah kerja kami," kata Dede mengawali sambutannya.

Dalam kesempatan tersebut, komisi IX juga hendak mendengarkan persiapan koordinasi antara Kemenag dan Kemenkes terkait persiapan haji. Dede menyebut 50 persen jemaah haji asal Indonesia berada dalam kondisi yang risiko tinggi (risti). Menag kemudian mengawali rapat dengan menyampaikan pemaparannya terkait persiapan haji.

"Terkait dengan koordinasi dengan Kemenkes, jadi Alhamdulillah berdasarkan tahun sebelumnya, sejak tahun 2016 terbit Permenkes. Intinya di sana diatur terkait dengan kemampuan bagi seorang calon jemaah haji untuk berangkat haji," kata Lukman.

Lukman menyebut selama ini kemampuan calon jemaah untuk berangkat haji (Istita'ah) hanya dilihat dari aspek finansial. Ternyata kemampuan kesehatan jasmani jemaah juga penting dan sangat mempengaruhi.

"Koordinasi yang dilakukan juga dengan pengecekan kesehatan dengan 2 tahap. Tahap pertama pengecekan kesehatan setiap kecamatan. Tahap kedua tingkat kabupaten kota termasuk vaksinasi miningitis yang wajib bagi seluruh jemaah haji dunia," sebut Lukman.
(nvl/imk)

https://news.detik.com/

Penyakit Hepatitis merupakan masalah kesehatan masyarakat di negara berkembang termasuk di Indonesia.

Riset Kesehatan Dasar yang dilakukan Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI pada 2013 mengungkap data lebih dari 1,01 persen penduduk Indonesia, atau 3 juta orang terinfeksi Virus Hepatitis C. Kebanyakan dari mereka adalah laki-laki berusia antara 20-40 tahun.

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, pengobatan standar hepatitis C merupakan gabungan interferon dengan ribavirin yang dipakai selama 48 minggu.

Sayangnya, kombinasi ini menimbulkan efek samping seperti depresi, neutropenia, trombositopenia, anemia, kelelahan, demam, sakit kepala, dan nyeri otot. Selain itu, kombinasi obat ini memiliki 45 persen tingkat kesembuhan.

Kemajuan yang dicapai pada terapi hepatitis C kronik adalah penemuan Direct Acting Antivirals (DAA). Obat-obatan dalam golongan DAA memiliki tingkat tanggapan virologi berkelanjutan yang lebih baik terhadap HCV dengan angka kesembuhan diatas 90%.

Saat ini ada beberapa inisiasi dilakukan agar obat DAA tersedia di Indonesia. Salah satunya, melalui pengadaan obat program Kementerian Kesehatan atau donasi perusahaan farmasi.

Namun, menurut Edo Agustian, Koordinator Nasional PKNI, pengadaan obat ini dirasa masih lambat.

“Hambatan lain adalah mahalnya biaya tes dan diagnosa untuk pengobatan Hepatitis C,” tambah Edo.

Salah satu program pemerintah untuk mengobati 6000 pasien dengan menggunakan DAA jenis Sofosbuvir, Simeprevir, dan Ribavirin tidak dapat sepenuhnya diterapkan.

Menurut hasil pemantauan Hepatitis C oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan tahun 2007-2012, 27,5 persen dari pengidap Hepatitis C di Indonesia adalah pengguna napza suntik.

Sementara itu, obat DAA jenis simeprevir tidak dapat digunakan bersamaan dengan obat-obatan HIV yang umum digunakan untuk pengobatan pada orang yang hidup dengan HIV di Indonesia karena terdapat kontradiksi.

“Sebenarnya ada obat jenis DAA yang bisa bekerja pada setiap jenis tipe virus (pan-genotipe) yaitu jenis Daclastavir yang juga bisa dipakai untuk oleh pasien hepatitis C dengan koinfeksi HIV. Namun, proses pendaftaran Daclatasvir di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berjalan sangat lambat,” kata Caroline Thomas, Program Manajer PKNI.

Itu sebabnya pemerintah diharapkan dapat mempercepat proses pengadaan obat DAA ini.

"Obat-obatan DAA untuk Hepatitis C penting untuk penanggulangan penyakit Hepatitis C di Indonesia, dan sudah selayaknya obat ini menjadi obat yang ditanggung oleh asuransi negara, BPJS. Oleh karena itu kami mendorong obat jenis DAA untuk Hepatitis C masuk dalam Formularium Nasional agar obat jenis ini dapat diakses masyarakat luas dengan mudah dan murah." ujar dr. Irsan Hasan, Sp.PD-KGEH yang bertindak sebagai Ketua Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia (PPHI.) (SYS)

http://www.cnnindonesia.com/

Pemerintah Jerman memuji program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan pemerintah Indonesia. Program tersebut dinilai mampu berkembang secara signifikan.

Pujian itu disampaikan Menteri Kesehatan Jerman, Hermann Grohe dalam disela-sela pertemuan bilateral G-20 Health Ministers Meeting di Berlin, Jerman, Sabtu (20/5). Pertemuan tersebut berlangsung pada 19-20 Mei 2017.

Grohe menambahkan, pihaknya bersedia membantu pemerintah Indonesia agar target program JKN untuk cakupan semesta (universal coverage) pada 2019 dapat tercapai. Sehingga program tersebut bisa dimanfaatkan seluruh penduduk Indonesia secara optimal.

Hal lain yang dibicarakan dalam pertemuan itu, seperti dalam siaran persnya, adalah rencana sejumlah kerja sama dalam bidang kesehatan. Antara lain, disebutkan, pertukaran tenaga ahli untuk peningkatan kapasitas riset dan pemeliharaan alat kesehatan pada berbagai rumah sakit di Indonesia.

"Kami juga sepakat untuk kerja sama dalam bidang farmasi, termasuk kemungkinan mengembangkan vaksin baru," kata Menteri Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia, Nila FA Moeloek.

Kedua Menteri Kesehatan menyepakati pentingnya negara-negara G-20 untuk meningkatkan kerja sama dalam guna mengatasi ancaman kesehatan global. Negara yang tergabung dalam G-20 perlu memainkan peran kepemimpinan dalam menjamin keamanan kesehatan global.

"Track kesehatan dalam platform G-20 sangat penting, hal itu terkait kapasitas sumber daya manusia suatu negara dalam merelasisasikan potensi ekonominya," ucap Nila Moeloek.

Pertemuan para Menteri Kesehatan G-20 baru pertama kali diselenggarakan di Berlin, sejak pertemuan KTT G-20 digagas pada 2008 lalu. Jerman sebagai Ketua G-20 berkomitmen untuk menjadikan kesehatan global sebagai salah satu prioritas kerja sama penting dalam lingkup G-20. (TW)