JUDUL RISET

Studi Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Propinsi Kalimantan Timur.

DATA PENELITI

ABSTRAK

Penerapan SMK3 di perusahaan sudah lama diupayakan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja no 5 tahun 1996 namun belum diimplementasikan terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Selain karena komitmen perusahaan menerapkan SMK3 masih rendah, juga tidak adanya pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah, hal ini terjadi karena kebijakan yang berhubungan bidang K3 di daerah tidak ada. Apalagi di era otonomi, pemerintah daerah orientasinya difokuskan untuk pendapatan daerah, sehingga yang berhubungan dengan bidang K3 kurang mendapat perhatian.

Penerapan SMK3 di Indonesia masih terkebelakang di banding di negara tetangga baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Tenaga kerja masih dianggap sebagai obyek K3, sehingga dalam perkembangannya tenaga kerja belum dilibatkan sepenuhnya sebagai subyek K3 di perusahaan. Tenaga kerja juga belum mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut K3 karena masih berfokus pada tuntutan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup.

Peraturan atau kebijakan nasional yang kurang mendorong pendapatan daerah kurang mendapat perhatian oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu perlu penelitian kebijakan yang dapat mendorong kebijakan bidang K3 di propinsi Kalimantan Timur.

JUDUL RISET

Monitoring proses penyusunan Peraturan Walikota Kawasan Tanpa Rokok di Kota Medan

DATA PENELITI

ABSTRAK

Permasalah merokok merupakan permasalahan kesehatan masyarakat. Aturan tentang rokok sangat lemah di Indonesia, sehingga jumlah perokok terutama perokok muda semakin tinggi. Indonesia menempati posisi ketiga perokok dunia dan kelima dalam jumlah perokok. Penduduk Sumut usia > 10 tahun yang merokok sebesar 23,3% dan data PHBS menunjukkan bahwa sebesar 86,1% perokok merokok di dalam rumah.

Perdebatan tentang aturan rokok menimbulkan pro dan kontra. Pada tingkat nasional, pemerintah dibuat tidak berdaya dalam menghadapi industri rokok. Seharusnya hal ini dapat diatasi oleh pemerintah daerah dengan membuat perda KTR terutama bagi daerah yang tidak menerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). DBHCHT merupakan kompensasi bagi pemerintah daerah yang mempunyai industri rokok, penghasil tembakau dan cengkeh. Sementara bagi daerah yang tidak menerima DBHCHT hanya akan menerima dampak biaya kesehatan bagi warganya. Demikian pula halnya dengan Kota Medan, dalam upaya melindungi warga dari bahaya rokok dan pengendalian biaya kesehatan akibat konsumsi rokok diperlukan aturan yang dapat dijadikan payung hukum dalam pengendalian konsumsi rokok. Ranperda Walikota tentang KTR sudah lebih satu tahun diajukan ke badan legislatif, namun hingga saat ini belum ada respon ataupun tanggapan terhadap ranperda yang diusulkan, sehingga peneliti merasa tertarik untuk melihat bagaimanakah proses penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang KTR di Kota Medan.

Desain penelitian ini adalah Studi Kasus dengan pendekatan kualitatif sehingga dapat digali hambatan-hambatan struktural, ekonomi dan kultural dalam penerapan KTR, dan bagaimanakah dukungan anggota legislatif terhadap KTR.

Informan adalah anggota legislatif bidang kesehatan, perindustrian, ketenaga kerjaan, perdagangan dan pertanian.

Metode pengumpulan data adalah wawancara mendalam dan menggunakan triangulasi data untuk memperoleh jawaban informan yang valid.

JUDUL RISET

Desentralisasi dan Pengambilan Keputusan Kebijakan Peningkatan Gizi Balita di Propinsi Jawa Barat

DATA PENELITI

ABSTRAK

Desentralisasi dalam sistem kesehatan dapat dikatakan berhasil bila mencapai tujuan yang diharapkan yaitu mewujudkan keseimbangan politik, akuntabilitas pemerintah lokal dan Kemampuan pemerintah daerah merespon kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk dalam bidang pelayanan kesehatan. Selama perjalanan desentralisasi di Indonesia bisa dikatakan bahwa tujuan desentralisasi belum tercapai. Heywood dan Choi (2010) dalam studinya menemukan bahwa secara umum hanya terjadi sedikit peningkatan kinerja sistem kesehatan pasca desentralisasi. Kenyataan yang sama juga terlihat dari fakta sembilan kabupaten di Jawa Barat masuk sebagai daerah merah atau rawan gizi buruk.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam kisaran decision space, kapasitas institusi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam empat fungsi sistem kesehatan : perencanaan strategis dan operasional(tata kelola), Penganggaran, SDM dan organisasi pelayanan/pelayanan kesehatan di Propinsi jawa Barat. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh decision space, akuntabilitas dan kapasitas institusional terhadap efektifitas, pemerataan dan efisiensi finansial dari sitem kesehatan di 4(empat) kabupaten/ kota di Propinsi Jawa Barat , antara lain Kota Tasikmalaya, Kota Bogor, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bekasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus. Pemahaman secara mendalam mengenai pengambilan keputusan pada penyusunan kebijakan kesehatan pada era desentralisasi akan ditelusuri dengan cara melakukan wawancara mendalam (indepth interview).

Hasil yang diharapkan adalah diketahuinya seberapa besar decision space, kapasitas instutusional dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan kebijakan kesehatan di daerah pada fungsi pembiayaan kesehatan, sumberdaya manusia, perencanaan strategis dan operasional(tata kelola) serta pengelolaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kemudian diharapkan diketahui pengaruhnya terhadap kinerja pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari kualitas,pemerataan, efektifitas dan efisiensi pembiayaan. Selain itu juga dilihat bagaimana keterkaitan antara decision space, kapasitas institusional dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan kebijakan kesehatan.

JUDUL RISET

Evaluasi Kebijakan Jaminan Persalinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012

DATA PENELITI

ABSTRAK

Latar Belakang:

Dalam penurunan angka kematian ibu, Kementrian kesehatan melakukan terobosan baru melalui Jaminan Persalinan (Jampersal) sebagai salah satu solusi. Kebijakan jaminan persalinan merupakan program yang diperuntukkan untuk melindungi seluruh ibu hamil di Indonesia. Pelayanan Jaminan Persalinan terdiri pemeriksaan kehamilan, pelayanan nifas termasuk KB pasca persalinan, dan pelayanan bayi baru lahir. Di daerah Istimewa Yogyakarta kebijakan jaminan persalinan memiliki beberapa hambatan dalam implementasinya dan merupakan program terbaru.

Tujuan :

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan jaminan persalinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Metode Penelitian:

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan studi kasus dengan pendekatan mixed method (kuantitatif dan kualitatif). Penelitian dilakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menangani jaminan persalinan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu pengambilan sampel stratifikasi. Unit analisis dalam penelitian ini adalah dinas kesehatan kabupaten/ kota, rumah sakit umum daerah, Puskesmas dan Praktik Bidan swasta yang menangani jampersal. pengumpulan data dengan cara pengumpulan data sekunder, wawancara mendalam dengan informan dan pelaksanaan Diskusi Kelompok Terfokus (DKT) atau Focus Group Discussion (FGD).

Kata Kunci : Jaminan Persalinan, Evaluasi Kebijakan.

JUDUL RISET

Kebijakan Pelaksanaan Deteksi Dini Defisiensi Enzim G6PD Sebelum Mendapatkan Terapi Malaria Dapat Menurunkan Kejadian Anemia, Keguguran, Kematian Ibu dan Anak di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

DATA PENELITI

ABSTRAK

Latar belakang:

Belum adanya kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah (secara makro, meso ataupun mikro) berupa UU, PP, Permenkes maupun Perda terhadap deteksi dini penderita defisiensi enzim G6PD sebelum mendapatkan pengobatan anti malaria (primakuin) akan dapat meningkatkan beban yang dipikul oleh individu, keluarga maupun pemerintah sebagai dampak yang ditimbulkan belum adanya deteksi dini defisiensi enzim G6PD. Secara ekonomis penerapan deteksi dini defisiensi enzim G6PD sangat mungkin dilakukan karena alat uji yang digunakan relative terjangkau. Dampak pemberian obat antimalaria terbukti dapat menyebabkan anemia khususnya terhadap penderita defisiensi enzim Glukosa-6-Phosphate Dehydrogenase (G6PD) dapat mengakibatkan hemolisis pada eritrosit (anemia), gangguan perkembangan plasenta, kematian janin dalam kandungan, terjadinya abortus berulang dan kelahiran cacat. Dampak yang ditimbulkan akibat defisiensi enzim G6PD sangat luas (beban keluarga karena membutuhkan pengobatan yang panjang, pengeluaran dana yang besar dan pengobatan tidak efektif). Epidemiologi penderita defisiensi enzim G6PD meningkat pada daerah endemis malaria dibanding daerah non endemis. Estimasi 400 juta manusia di dunia menderita defisiensi enzim G6PD, dengan lebih dari 400 varian G6PD. Di Indonesia insidensi defisiensi enzim G6PD diperkirakan 3-18.4%. Dampak pengobatan malaria pada defisiensi enzim G6PD walau telah diketahui sangat fatal, namun hingga saat ini belum ada satu kebijakan baik pada level nasional (makro) maupun daerah (meso) untuk melaksanakan mendeteksi penderita defisiensi enzim G6PD sebelum mengkomsumsi obat antimalaria cendrung diabaikan. Saat ini penderita defisiensi enzim G6PD bukan saja akan berdampak terhadap anemia namum berakibat kepada hiperbilirubinemia, ikterus, sepsis dan penyebab keguguran pada ibu hamil. Kab. TTS luas wilayah 394700 km2, populasi 441.155 jiwa, merupakan salah satu daerah kasus malaria tertinggi di Prop. NTT dan Indonesia. Tahun 2010 sebanyak 8.225 positif malaria (insidensi 18.73 per 1.000 pddk, Annual Parasit Incidence (API) sebesar 20.8 per 1.000 pddk jauh diatas angka nasional 5 per 1.000 pddk) yang merupakan masuk dalam kategori high endemis. Hingga saat ini di Kab.TTS belum pernah dilakukan penelitian deteksi dini defisiensi enzim G6PD. Penelitian ini diharapkan sebagai dasar pembuatan rencana kebijakan pada level meso (analysis for policy). Jika kebijakan deteksi dini defisiensi enzim G6PD dilakukan maka akan dapat menghindari kejadian anemia, hiperbilirubin, ikterus pada bayi dan keguguran. Dari aspek ekonomi akan dapat menurunkan biaya pengobatan oleh pasien dan keluarga (cost efficiency), meningkatkan pemahaman petugas kesehatan dan meningkatkan efektifitas pengobatan malaria sehingga eliminasi malaria di Indonesia dapat semakin cepat tercapai.

Tujuan penelitian:

Mengetahui pentingnya kebijakan deteksi dini enzim G6PD sebelum mendapatkan obat antimalaria yang diukur dari pemahaman petugas kesehatan yang memberikan pengobatan malaria, pemegang program malaria di Dinas Kesehatan dan menganalisa kesiapan petugas kesehatan Kab. TTS untuk menyusun kebijakan deteksi dini enzin G6PD secara mikro maupun meso, dan menganalisis hambatan yang akan dihadapi pada penyusunan rancangan kebijakan deteksi dini pemeriksaan defisiensi enzim G6PD pada penderita malaria sebelum mengkomsumsi obat antimalaria.

Metode penelitian:

Menggunakan rancangan penelitian Mixed Methods dengan metode observasi dan interview. Penelitian dilakukan di Dinkes dan Puskesmas Kab. TTS. Populasi sampel pada unit analisis Dinkes (Kabid, Kasie dan staf di bidang P2M &PL, Kasie KIA, PJ. Program malaria, dan Kepala Dinas) sampel pada unit analisis Puskesmas (Ka. Puskesmas dan PJ. program malaria). Pengambilan sampel secara purposive sampling (dibagi berdasarkan puskesmas rawat inap dan non rawat inap). Pengumpulan data menggunakan kuisioner terstruktur. Variabel yang akan diukur pengetahuan, sikap, kendala yang dihadapi dan tempat bertugas.

JUDUL RISET

Analisis Implementasi kebijakan Jaminan Persalinan dalam Meningkatkan cakupan persalinan tenaga kesehatan

DATA PENELITI

ABSTRAK

Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih cukup tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Menurut data Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007, AKI sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup, AKB sebesar 34 per 1000 kelahiran hidup, Angka Kematian Bayi baru lahir (AKN) 19 per 1000 kelahiran hidup. Berdasarkan kesepakatan global (Millenium Develoment Goals / MDG's2000) pada tahun 2015, diharapkan angka kematian ibu menurun dari 228 pada tahun 2007 menjadi 102 dan angka kematian bayi menurun dari 34 pada tahun 2007 menjadi 23.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang petunjukan teknis Jaminan Persalinan dalam pasal 1 dinyatakan bahwa Jaminan Persalinan bertujuan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pihak terkait yang menyelenggarakan Jaminan Persalinan dalam rangka: a) meningkatnya cakupan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, dan pelayanan nifas ibu oleh tenaga kesehatan yang kompeten; b) meningkatnya cakupan pelayanan bayi baru lahir, Keluarga Berencana pasca persalinan dan Penanganan komplikasi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir, KB pasca persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten; dan c) terselenggaranya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan jampersal dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi; mengetahui kecenderungan ibu hamil memanfaatkan jampersal; mengetahui tingkat kepercayaan ibu hamil dalam memanfaatkan jampersal; mengetahui dukungan sosial dan budaya masyarakat dalam jampersal dan mengetahui hubungan jampersal dengan pelayanan KB.

Penelitian dilakukan secara potong lintang, dengan mengambil data pada waktu tertentu. Lokasi penelitian di kabupaten banyuwangi dan kota palu. Data diambil dengan cara melakukan wawancara atau indepth interview serta mengambil data sekunder dari dinas kesehatan.

JUDUL RISET

Kebijakan dalam Upaya Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Sampang

DATA PENELITI

ABSTRAK

KEBIJAKAN DALAM UPAYA MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN
ANGKA KEMATIAN BAYI DI KABUPATEN SAMPANG

Millenium Development Goals (MDGs) merupakan komitmen global untuk mencapai kehidupan yang lebih baik serta kerangka pijakan yang digunakan untuk mencapai target-target pembangunan pada tahun 2015 mendatang. Berkaitan dengan MDGs, isu yang tidak kalah penting adalah berkaitan dengan penurunan angka kematian anak dan peningkatan kesehatan ibu. Dalam isu tersebut target yang hendak dicapai adalah menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) hingga tiga perempatnya antara tahun 1990 sampai 2015. Target tersebut untuk saat ini sepertinya sulit untuk diwujudkan apabila tidak segera dilakukan langkah-langkah konkret. Daerah dengan AKI dan AKB tertinggi adalah di Kabupaten Sampang. Kesehatan ibu sangat terkait dengan pencapaian seluruh target MDGs. Artinya, AKI dan AKB adalah indikator penting dalam pembangunan. Apabila masalah AKI dan AKB tidak ditangani dengan baik, maka akan terjadi lost generation. Melihat kondisi empiris tersebut, maka perlu dilakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka AKI dan AKB di Kabupaten Sampang. Setelah mengetahui faktor-faktor penyebabnya, maka langkah selanjutnya adalah perumusan formulasi kebijakan yang tepat. Formulasi kebijakan menjadi strategi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Mengingat kesehatan merupakan hak dasar setiap individu, dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesehatan rakyatnya melalui pemberian layanan kesehatan yang memadai dan berkualitas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tingginya AKI dan AKB. Dari hasil identifikasi tersebut dapat dijadikan sebagai rekomendasi sebagai upaya perumusan kebijakan. Produk kebijakan yang bisa dihasilkan dari rekomendasi berdasarkan hasil penelitian lapangan adalah berupa program-program unggulan yang berorientasi pada penurunan AKI dan AKB. Lebih jauh, Pemerintah Kabupaten Sampang diharapkan mampu merumuskan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah terkait kesehatan ibu dan balita (Perda KIBBLA).

JUDUL RISET

Kebijakan Pengadaan Dokter Spesialis Kaitannya Dengan Kemudahan Geografis Di Kota Pasuruan

DATA PENELITI

ABSTRAK

Latar Belakang

Sejak diberlakukannya desentralisasi kesehatan pada awal tahun 2000an, perkembangan jumlah dokter spesialis di Kota Pasuruan tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan dokter spesialis semakin meningkat.Keterbatasan tenaga ahli pada masing-masing program untuk dijadikan rujukan pelayanan spesialistik membuat pelaksanaan program dan pelayanan belum optimal.Dengan memperhatikan ciri-ciri sosial ekonomi determinan distribusi dokter spesialis, maka sesungguhnya Kota Pasuruan cukup dapat menarik minat dokter spesialis untuk bertugas di kota ini. Tetapi kenyataannya, sebagaimana tampak pada komposisi dokter spesialis yang bertugas di RSUD Dr.R. Soedarsono, fenomena tersebut tidak terjadi.

Perumusan Masalah, Tujuan dan Pertanyaan Penelitian

Walaupun terikat kontrak, beberapa lulusan spesialis peserta kebijakan program ikatan dinas menolak ditempatkan di lokasi yang ditetapkan. Di sisi lain, diharapkan ada kebijakan yang merekrut spesialis berdasarkan kecocokan profil individu dokter dengan keadaan ekonomi dan budaya rumahsakit yang akan ditempatinya.Dari uraian dimaksud, maka rumusan permasalahannya adalah:Kebijakan nasional tentang pengadaan dokter spesialis belum memperoleh penguatan serta belum tegas dirumuskan dalam kebijakan lokal terkait dengan kemudahan geografis di Kota Pasuruan.

Adapun tujuan penelitianadalah untuk mengkaji dan memperoleh informasi terkait kebijakan daerah yang telah tersedia sebagai bahan masukan para aktor pengambil kebijakan di Kota Pasuruan dalam memenuhi kebutuhan dokter spesialis. Sementara pertanyaan penelitiannya adalah berkisar pada kebijakan yang telah dibuat oleh Kota Pasuruan, pertimbangan yang melandasi serta proses dan dampak penetapannya. Juga ditanyakan tentang gambaran kemampuan pengambilan keputusan serta pilihan masyarakat dalam mencari pelayanan spesialistik.

Metode Penelitian

Rancangan penelitian adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan strategi wawancara mendalam (WM), diskusi kelompok terarah (FGD) kepada para aktor pengambil kebijakan serta observasi dan tinjauan dokumen.Data diolah dengan melakukan analisis isi secara kualitatif yang berkembang terhadap hasil WM pada informan dan FGD pada kelompok masyarakat pengguna layanan spesialis, serta didukung analisis terhadap hasil observasi dan tinjauan dokumen.