Modul 2.A.1. Karakteristik Health Policy and System Research
dan Policy Research

  Deskripsi

merupakan Modul ini membahas isu-isu yang berkaitan dengan Riset Kebijakan dan Sistem Kesehatan antara lain tentang pembiayaan, pengorganisasian, penyelenggaraan dan pemanfaatan layanan kesehatan serta bagaimana menetapkan prioritas, menyusun, dan mengimplementasikan kebijakan kesehatan. Pembahasan tersebut menjadi pengantar untuk memahamkan akan karakteristik Riset Kebijakan dan Sistem Kesehatan.
 

  Tujuan pembelajaran

Setelah mempelajari karakteristik Riset Kebijakan dan Sistem Kesehatan, diharapkan:

1. Peserta mengetahui karakteristik Riset Kebijakan dan Sistem Kesehatan.
2. Membantu para peserta untuk menyiapkan tema atau topik yang akan diajukan dalam penyusunan proposal penelitian sesuai dengan lingkup, batasan dan karakter Riset Kebijakan dan Sistem Kesehatan, atau menggunakan batasan Riset Kebijakan 
    

  Hand-out

Dalam Hand-out ini harap dicermati dua definisi mengenai:

1. Health Policy and Systems Research; dan
2. Policy Research.

Definisi pertama berasal banyak dari buku Lucy Gilson sementara definisi kedua berasal dari buku-buku yang membahas kebijakan dari ilmu-ilmu sosial. Sangat menarik untuk membandingkan kedua definisi tersebut.

1. Definisi HPSR

Health policy and systems research (HPSR) is defined as a Field

... that seeks to understand and improve how societies organize themselves in achieving collective health goals, and how different actors interact in the policy and implementation processes to contribute to policy outcomes. By nature, it is interdisciplinary, a blend of economics, sociology, anthropology, political science, public health and epidemiology that together draw a comprehensive picture of how health systems respond and adapt to health policies, and how health policies can shape − and be shaped by − health systems and the broader determinants of health. (Alliance for Health Policy and Systems Research, 2011.)

Dari definisi tersebut kita dapat menemukan karakteristik penting dalam HSPR antara lain :

1. HSPR is a multidisciplinary research field, distinguished by the issues and questions addressed through the research rather than by a particular disciplinary base or set of methods;
2. includes research that focuses on health services as well as on the promotion of health in general;
3. includes concern for global and international issues as well as national and sub-national issues, as global forces and agencies have important influences over health systems in low- and middle-income countries; encompasses research on or of policy, which means that it is concerned with how policies are developed and implemented and the influence that policy actors have over policy outcomes – it addresses the politics of health systems and health system strengthening;
4. promotes work that explicitly seeks to influence policy, that is, research for policy.

An integrated approach

Importantly, HPSR brings together health policy and organizational dynamics of health systems, which is a health systems work into one research field, as there are critical and often overlooked element of health four linkages between these apparently separate areas of system functioning. work, as listed below.

1. Health policies can be seen as the purposeful and of work – health policy and health systems – overlap. Deliberate actions through which efforts are made to. Together they provide the knowledge base relevant to strengthen health systems in order to promote strengthen health systems whilst also showing how population health. knowledge and other .forms of power together influence
2. Health policy actions must not only be informed by policy decision-making. In these ways, HPSR work always an understanding of the current dynamics of health seeks to be policy relevant.system functioning and performance, but are also sustained, or undermined, by whether and how theyfind expression in the health system.
3. A better understanding of the politics of health policy change, the actors and interests driving the processes through which policies are developed and implemented, contributes to understanding how to influence policy and take action to strengthen health system.
4. A spesific focus on implementation allows for and requires a better understanding of the organizational dynamics of health systems, which is a critical and often overlooked element of health system functioning.

Perlu diperhatikan bahwa dalam aplikasinya ada dua area kerja yang berbeda dalam riset kebijakan dan sistem kesehatan atau HSPR yaitu – (1) kebijakan kesehatan (health policy) dan (2) health systems – yang akan beririsan dan tumpang tindih, namun keduanya saling berinteraksi bersama dalam proses penetapan kebijakan (policy decision-making).

Point-point penting:

2. Definisi Policy Research

(Source :Methods For Policy Research : Applied Social Research Methods Series ; v.3), Ann Majchrzak. Sage Publications : Newbury Park, London, New Delhi, 1984)

Policy Research, therefore, is defined as the process of conducting research on, or analysis of, a fundamental social problem in order to provide policymakers with pragmatic, action-oriented recomendations for alleviating the problem. Policy research is unique in focusing on action-oriented recommendations to fundamental social problem. Figure 1. presents a simplified typology of different research procesess.

Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa policy research memiliki tingkat orientasi aksi (Action-Orientation) yang tinggi atau strategis serta lebih berfokus pada masalah - masalah sosial fundamental.

Characteristics of Policy Research Studies :

1. Multi dimensional in focus
2. Uses an empirico-inductive research orientation
3. Incorporates the future as well as the past
4. Respond to study users
5. Explicity incorporates values
    

  Referensi

Lucy Gilson, ed. (2012). Health Policy and Systems Research: A Methodology Reader
Alliance for Health Policy and Systems Research, World Health Organization

Ann Majchrzak. Methods For Policy Research : Applied Social Research Methods Series ; v.3),. Sage Publications : Newbury Park, London, New Delhi

  Tugas

Dengan mengacu pada definisi dan beberapa karakteristik Riset Kebijakan dan Sistem Kesehatan

1. Jelaskan usulan topik atau tema proposal penelitian yang anda ajukan memiliki keterkaitan dengan Riset Kebijakan dan Sistem Kesehatan.
2. Ataukah anda cenderung menggunakan definisi Policy Research?

File ditulis dalam word dan diberi kode: XYYYM2A1.doc dan dikirim sebagai attachment.
Keterangan:

X        = nomor fasilitator anda.
YYY    = kode nama peserta
M2A1   = Modul2A1

 Kirim tugas ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Jangan lupa memberi cc ke email setiap fasilitator yang telah ditunjuk untuk anda.
Tugas paling lambat dikirim hari Rabu tanggal 10 April pukul 24.00.

Modul 1e. Penelitian Kebijakan dengan Menggunakan Data Besar

  Deskripsi

Modul 1e merupakan modul yang membahas penggunaan data besar untuk penelitian kebijakan, termasuk kebijakan medik. Akan dibahas berbagai hal mengenai Data Susenas dan Data IFLS. Penggunaan data besar ini merupakan kesempatan bagi para peneliti kebijakan kesehatan untuk melakukan kegiatan yang tidak terlalu memakan biaya dalam melakukan penelitian dan memanfaatkan secara maksimal, data yang sudah ada. Disamping Data Susenas dan Data IFLS masih ada data Riset Kesehatan Dasar dan Riset Fasilitas Kesehatan yang ada di Balitbangkes Kementerian Kesehatan.

  Tujuan pembelajaran
 

1. Memahami penggunaan data besar untuk penelitian kebijakan Data Susenas dan Data IFLS
2. Menjaring peserta pengembangan yang berkeinginan menggunakan pendekatan econometric, multiple regression, atau metode kuantitatif lain untuk penelitian kebijakan yang menggunakan data sekunder.
    

  Bahan belajar 

O'Donnell O, van Doorslaer E, Wagstaff A, Lindelow M. Analyzing Health Equity Using Household Survey Data.
A Guide to Techniques and Their Implementation.The World Bank Washington, D.C. 2008.

1. Pengantar IFLS oleh Wayan Suriastini
2. Quality of Health Care Services - Elan Satriawan

  Langkah-langkah Kegiatan pembelajaran

1. Peserta mengirimkan email mengenai ketertarikan mengikuti pengembangan lebih lanjut mengenai penelitian yang menggunakan data besar.
   

   Pertanyaan yang harus dijawab untuk Modul 1e:

   Apakah anda tertarik untuk mengikuti pelatihan lebih lanjut mengenai penelitian yang menggunakan data besar?
   Apapun jawaban anda, sebutkan alasannya.

File ditulis dalam word dan diberi kode: XYYYM1e.doc dan dikirim sebagai attachment.

Keterangan:

X       = nomor fasilitator anda.
YYY   = kode nama peserta
M1e   = Modul1e

 Kirim tugas ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Jangan lupa memberi cc ke email setiap fasilitator yang telah ditunjuk untuk anda.
Tugas paling lambat dikirim hari Kamis tanggal 4 April pukul 24.00.

Modul 1d. Topik – Topik Prioritas dan Isu – isu Penting
dalam Kebijakan Kesehatan

  Deskripsi

Modul 1d dan Modul 1e (yang akan datang) merupakan modul khusus yang memberi kesempatan bagi para peserta untuk mengidentifikasi fokus masalah yang akan diteliti dalam riset kebijakan, khususnya kebijakan medik. Ada kemungkinan masalahnya menyangkut mengenai manajemen penyakit, system manajemen mutu pelayanan di rumahsakit, pendidikan kedokteran termasuk residensi dan sub-spesialis, penempatan tenaga dokter, dan berbagai isu medik lainnya. Dalam modul ini para peserta diharapkan melakukan akses ke berbagai web dalam kelompok www.kebijakankesehatanindonesia.net untuk memahami berbagai isu kebijakan medik. Dalam modul ini ditegaskan bahwa kebijakan medik mempunyai topik yang terkait dengan ilmu kedokteran, termasuk aspek sosialnya.

  Tujuan pembelajaran
 

1. Memahami topik-topik prioritas dan isu-isu penting dalam kebijakan medik;
2. Mampu memilih topik untuk penelitian kebijakan medik dalam konteks isu-isu prioritas dan penting;
3. Mengawali usaha penyusunan proposal dengan cara menyusun pendahuluan untuk proposal dan alasan mengapa memilih topik ini untuk diteliti.

 Pemahaman tujuan ini dalam konteks 4 langkah untuk melakukan riset kebijakan menurut Gilson yaitu:

1. identifikasi fokus penelitian dan pertanyaan-pertanyaannya. Fokus penelitian harus terkait dengan proses kebijakan atau mengarah ke penyusunan kebijakan.
2. rancangan penelitian;
3. penjaminan mutu penelitian; dan
4. melaksanakan prinsip-prinsip etika.

  Bahan belajar 

Silahkan anda eksplorasi website www.kebijakankesehatanindonesia.net dan berbagai web terkait. Di dalam web banyak hal terkait dengan kebijakan kesehatan. Silahkan menjelajah. Disamping itu para peserta akan mendapatkan kiriman berbagai materi saat melakukan diskusi melalui miling-list peserta.

  Langkah-langkah Kegiatan pembelajaran
 

1. Modul 1d ini berbasis diskusi di miling-list. Akan dilakukan berbagai diskusi di miling list dalam usaha mencari fokus/isu-isu penelitian kebijakan. Usaha pencarian fokus berada dalam konteks Modul 1,2, dan 3.
2. Peserta dianjurkan untuk memperhatikan diskusi di miling-list.
   Proses diskusi di miling-list : Narasumber pada hari Senin, 25 Maret 2013 akan memberikan berbagai hal yang menjadi bahan belajar dan mereview apa yang dibahas di Modul 1a, 1b, dan 1c.
3. Peserta dianjurkan untuk memahami berbagai masalah prioritas yang ada di daerahnya dan di nasional, ataupun di rumahsakitnya.
4. Selama membahas Modul 1d, para peserta dapat memperbaiki jawaban di Modul 1a, 1b, dan 1c.

Pertanyaan yang harus dijawab untuk Modul 1D:

Sebutkan topik apa yang ingin anda teliti. Apa alasannya, termasuk kaitannya dengan prinsip-prinsip riset kebijakan. Harap di perhatikan proses penyusunan kebijakan mulai dari: ide, pilot, penyusunan naskah akademik untuk keputusan, penetapan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sampai monitoring dan evaluasi kebijakan untuk melihat adanya perubahan. Mohon diperhatikan di titik mana penelitian anda akan dilakukan.

File ditulis dalam word dan diberi kode: XYYYM1d.doc dan dikirim sebagai attachment.

Keterangan:

X       = nomor fasilitator anda.
YYY   = kode nama peserta
M1d   = Modul1d

 Kirim tugas ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Jangan lupa memberi cc ke email setiap fasilitator yang telah ditunjuk untuk anda.
Tugas paling lambat dikirim hari Rabu tanggal 27 Maret pukul 24.00.

Modul 1c. Desentralisasi di Sektor Kesehatan dan
Otonomi Rumah Sakit

  Deskripsi

Sejak awal dekade 2000an, Indonesia mengalami desentralisasi di bidang kesehatan, sebagai konsekuensi desentralisasi di bidang politik. Kebijakan ini merupakan perubahan yang sangat drastic namun tidak disiapkan secara teknis. Akibatnya selama hamper tujuh tahun terjadi situasi yang tidak stabil karena aturan – aturan penting pemerintah belum mantap. Sampai dikeluarkannya PP no 38 tahun 2007, praktis kebijakan desentralisasi masih belum mempunyai dasar hukum yang tepat. Dengan adanya desentralisasi, pemerintah propinsi dan kabupaten dapat menetapkan kebijakan, termasuk kebijakan kesehatan dan kebijakan medik.

Disamping kebijakan desentralisasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dikenal pula konsep otonomi rumah sakit. Konsep otonomi rumah sakit diharapkan mampu memberikan fleksibilitas dalam system keuangan sehingga mutu pelayanan dapat berkembang dengan lebih baik. Fleksibilitas ini terkait pula dengan pengalokasian anggaran rumah sakit untuk penelitian kebijakan di rumah sakit yang tentunya banyak terkait dengan aspek medik.

  Tujuan pembelajaran

Setelah mengikuti modul ini, para peserta diharapkan mampu untuk:

1. Memahami sejarah dan makna desentralisasi dalam sector kesehatan.
2. Memahami makna otonomi rumah sakit
3. Memahami peran penelitian kebijakan medic untuk keputusan di pemerintah daerah dan RS yang melakukan otonomi.

 Catatan:

1. Kebijakan desentralisasi.
   Indonesia pernah mengalami berbagai kebijakan yang mengatur mengenai desentralisasi di bidang kesehatan. Salah satunya di tahun 1987. Namun kebijakan desentralisasi di bidang kesehatan yang sangat besar adalah di tahun 1999 setelah adanya krisis ekonomi dan reformasi politik. Dalam konteks kebijakan desentralisasi, para peserta perlu memahami konsep decision space di berbagai tingkat pemerintahan. Berbagai keputusan, termasuk yang menyangkut masalah medic dapat dilakukan di pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
    
2. Otonomi Rumah Sakit.
   Sejak tahun 2000an terjadi kebijakan yang mengarah ke otonomi rumahsakit agar dapat melakukan pengelolaan. Paket undang-undang bidang keuangan negara merupakan paket reformasi yang signifikan di bidang keuangan negara yang kita alami sejak kemerdekaan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara membuka koridor baru bagi penerapan basis kinerja ini di lingkungan pemerintah. Dengan pasal 68 dan Pasal 69 dan undang-undang tersebut, instansi pernerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Instansi demikian, dengan sebutan umum sebagai Badan Layanan Umum (BLU), diharapkan menjadi contoh konkrit yang menonjol dari penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil (kinerja). Peluang ini secara khusus menyediakan kesempatan bagi satuan-satuan kerja pemerintah yang melaksanakan tugas operasional pelayanan publik (termasuk rumahsakit), untuk membedakannya dari fungsi pemerintah sebagai regulator dan penentu kebijakan.
   
   Tuntutan akan pelayanan kesehatan yang bermutu di satu sisi, haruslah dibarengi dengan kemampuan manajerial khususnya pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan di Rumahsakit sangat dibutuhkan untuk meyakinkan keberlangsungan hidup organisasi dan terjadinya efesiensi serta efektifitas. Hal ini sangat diperlukan di era otonomi dan desentralisasi saat ini dimana setiap organisasi termasuk Rumahsakit daerah dituntut untuk mengedepankan efisiensi dan akuntabilitas. Aspek yang cukup signifikan yang juga turut menentukan pengembangan sistem akuntansi ke depan adalah perubahan organisasi dan pengelolaan keuangan dalam konteks Badan Layanan Umum, Perubahan status ini tentu saja menuntut perubahan pengelolaan yang lebih baik lagi, yang memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang lebih baik, fair dan dapat diperbandingkan.
   
   Dengan pola pengelolaan keuangan BLU, fleksibilitas diberikan dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Kepada BLU juga diberikan kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non PNS serta kesempatan, pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya. Disamping itu kebijakan BLU memberikan kewenangan bagi RS untuk mengalokasikan sebagian anggarannya untuk keperluan penelitian seperti yang dilakukan di RSCM secara significan (Lihat laporan seminar di Hotel Santika, klik di sini).
    
3. Siapa yang melakukan penelitian kebijakan medic untuk; (1) Keputusan pemerintah; dan (2) Keputusan rumah sakit merupakan hal penting.

  Bahan belajar 

Modul ini memberikan kesempatan ke para peserta untuk menjelajahi internet.

Untuk membahas perkembangan dan makna desentralisasi dalam sector kesehatan ada buku yang ditulis oleh Laksono Trisnantoro dkk yang diterbitkan oleh BPFE. Buku tersebut dapat dibaca di www.kebijakankesehatanindonesia.net. Di web ini dapat ditemukan juga berbagai buku Bank Dunia yang membahas perkembangan system kesehatan.

Mengenai konsep decision space, silakan mencari sebuah monograf klasik yang berjudul Decentralization of Health System: Decision Space, Innovation and Performance. Monograf ini ditulis oleh Thomas Bossert, Ph.D dari Harvard University. Bacaan mengenai aktor-aktor dalam kebijakan harap dicermati di bukunya Lucy Gilson dan Kenneth Buse, serta berbagai buku kebijakan. Harapan dicari juga di internet, apa yang dimaksud dengan stakeholder analysis.

Berbagai bahasan mengenai otonomi rumah sakit dapat dilihat pada buku Laksono Trisnantoro berjudul Aspek Strategis Manajemen RS yang dapat dibaca pada www.kebijakankesehatanindonesia.net.

  Langkah-langkah Kegiatan pembelajaran

Peserta diharapkan menjawab berbagai pertanyaan di bawah ini:

1. Sebutkan kebijakan medik yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.;
2. Sebutkan kebijakan medik yang ditetapkan oleh pemerintah propinsi anda;
3. Sebutkan kebijakan medik yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten anda;
4. Apa saja penelitian-penelitian kebijakan medik yang dapat dilakukan di berbagai tingkat pemerintahan? Siapa peneliti yang dapat melakukan kegiatan di nomor 1,2, dan 3? Dari mana dana penelitiannya?
5. Sebutkan kebijakan yang dapat ditetapkan oleh RS dalam hubungannya dengan aspek medik. Apa saja penelitian-penelitian terkait di sini?
6. Siapa peneliti yang dapat melakukan kegiatan ini? Dari mana dana penelitiannya?
7. Bagaimana situasi dana penelitian di RS yang anda ketahui. Apakah ada alokasi untuk penelitian terkait dengan kebijakan medik?

File ditulis dalam word dan diberi kode: XYYYM1c.doc dan dikirim sebagai attachment.

Keterangan:

X       = nomor fasilitator anda.
YYY   = kode nama peserta
M1c   = Modul1c

 Kirim tugas ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 

Jangan lupa memberi cc ke email setiap fasilitator yang telah ditunjuk untuk anda.
Tugas paling lambat dikirim hari Kamis tanggal 21 Maret pukul 24.00.