EVALUASI PENGGUNAAN OBAT DI POLI ANAK RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. DORIS SYLVANUS PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH

Rezqi Handayani1, Sulanto Saleh Danu2, Rustamadji2,Nunung Priyatni2

1. PascaSarjana Program Degrre Kesehatan Masyarakat, Minat Manajemen Kebijakan Obat, Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada.
2. Program Kesehatan Masyarakat, Minat Manajemen Kebijakan Obat, Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada.

 Latar Belakang:

Penggunaan obat yang tidak rasional merupakan masalah yang cukup serius dalam pelayanan kesehatan karena dampaknya yang sangat luas. Penggunaan obat yang tidak rasional tidak hanya ditemukan pada pasien dewasa tetapi juga sering ditemukan pada pasien anak. Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan di 5 Rumah sakit di Eropa dari 624 pasien anak dengan jumlah resep 2262, 1036 resep atau 46% diketahui terjadi penggunaan obat yang tidak rasional. Rumah sakit umum daerah dr. Doris Sylvanus merupakan rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan salah satu spesialisasi pelayanan kesehatan adalah klinik anak yang dibagi menjadi dua poli yaitu poli anak dan tumbuh kembang anak. Penelitian untuk mengetahui dampak penggunaan obat yang tidak rasional pada anak masih sedikit dilakukan, oleh karena itu mendorong peneliti untuk melakukan evaluasi penggunaan obat pada anak di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus.

 Tujuan

Mengetahui gambaran penggunaan obat pasien anak rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus dengan menggunakan Indikator WHO 1993.
 

 Metode

Penelitian dengan rancangan case study. Metode pengumpulan data yaitu observasi dokumen, serta didukung dengan wawancara mendalam.
 

 Hasil

Gambaran penggunaan obat di poli anak RSUD dr.Dorys Sylvanus adalah rata-rata item obat perlembar resep pasien umum adalah 3,2 dan pasien JAMKESMAS 2,5. Persentase persepan obat generik pasien umum sebesar 31,5% sedangkan untuk pasien JAMKESMAS sebesar 90,5%. Persentase peresepan antibiotik untuk pasien umum diperoleh hasil yaitu 18,3% sedangkan untuk pasien JAMKESMAS sebesar 33,1%. Rata-rata waktu dispensing obat adalah 10 menit. Persentase obat yang diserahkan kepada pasien sebesar 95,6%. Persentase ketepatan pemberian label obat sebesar 100%. Ketersediaan obat esensial anak sebesar 60%. Rata-rata harga obat tiap lembar resep untuk pasien umum adalah sebesar Rp.98.437.,
 

 Kesimpulan

Penggunaan obat di RSUD dr. Doris Sylvanus belum dapat dikatakan rasional baik pada pasien umum maupun pasien JAMKESMAS, hal ini terlihat pada hasil yang didapat untuk persentase peresepan generik, kesesuaian dengan DOEN masih berada dibawah standar yang ada, serta masih tingginya nilai persentase peresepan antibiotik. Selain itu untuk ketersediaan obat-obat esensial untuk anak masih cukup rendah sehingga hal ini dapat menganggu akses terhadap obat yang dibutuhkan.
 

 Saran

Perlu dilakukan pelatihan dan sosilisasi penggunaan obat generik dan peresepan sesuai DOEN melalui seminar atau diskusi kelompok kecil kepada prescriber serta dispenser dan dilakukannya evaluasi setiap akhir kegiatan untuk meningkatkan peresepan obat generik dan kesesuaian obat dengan DOEN. Serta perlu adanya pembuatan buku saku formularium anak untuk memudahkan prescriber dalam melakukan peresepan obat.

Kata Kunci :

powerpoint 

KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
(SMK3) DI PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Krispinus Duma

Lab. IKM Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarma, Samarinda

 Latar Belakang

Kebijakan pemerintah melalui PP RI No 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam berbagai aspek termasuk kesehatan. Kebijakan Sistem Manajemen kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) perlu kesiapan baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah untuk menghadapi pemberlakuan SJSN 2014 dan arus globalisasi pasar bebas dunia pada tahun 2020. Kebijakan SMK3 di tingkat pusat yang berlaku umum di Indonesia dapat dilihat dari adanya PP RI No 50 tahun 2012, perlu disesuaikan dengan kondisi dan situasi di daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) atau Keputusan Gubernur. Propinsi Kalimantan Timur merupakan daerah yang memiliki perusahaan-perusahaan bertaraf internasional, nasional dan lokal perlu kesiapan kebijakan SMK3 sesuai peraturan pusat dan menuntun perkembangan kebijakan SMK3 di tingkat kabupaten/kota seKalimantan Timur.
 

 Tujuan

Penelitian untuk mengetahui kebijakan SMK3 Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur di era otonomisasi daerah dalam menyongsong pemberlakuan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 2014 dan globalisasi pasar bebas 2020.
 

 Metode

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode pendekatan triangulasi yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber-sumber di institusi legislatif, eksekutif maupun instansi pelaksana kebijakan sistem kesehatan dan SMK3.
 

 Hasil

Beberapa Kebijakan keputusan gubernur yang berhubungan dengan kesehatan, namun hanya yang berkaitan retribusi pendapatan dan belanja daerah di bidang kesehatan. Penerapan Kebijakan SMK3 oleh Instansi Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja atau instansi lainnya di Propinsi Kaltim masih berpedoman pada undang-undang dan peraturan pusat. Kebijakan kesehatan baru dimulai melalui Perda 20 tahun 2008 tentang sistem kesehatan propinsi Kaltim, namun belum menyentuh SMK3. Sampai saat ini belum ada Perda atau Keputusan Gubernur Kaltim yang berkaitan dengan kebijakan SMK3.
 

 Kesimpulan

Kebijakan SMK3 dalam bentuk perda atau keputusan gubernur belum tersedia secara khusus di Propinsi Kaltim dalam menghadapi pemberlakuan SJSN 2014 dan arus globalisasi pasar bebas 2020.
 

 Saran

Diperlukan komitmen serius dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) di Propinsi Kaltim untuk mewujudkan kebijakan SMK3 yang lebih konkrit dan nyata dalam bentuk perda atau Keputusan Gubernur.

Kata Kunci : Kebijakan, SMK3, Perda.

Powerpoint 

EFEKTIFITAS PENERAPAN MODEL COMMUNITY MENTAL HEALTH NURSING
TERHADAP KEMAMPUAN HIDUP PASIEN GANGGUAN JIWA
DAN KELUARGANYA DI WILAYAH DKI JAKARTA

Budi Anna Keliat1, Made Riasmini2, Novy Helena, C.D.3

Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Indonesia

 Latar Belakang

Hasil riset kesehatan dasar nasional (2007), menggambarkan prevalensi gangguan jiwa berat lebih tinggi dari angka dunia. DKI Jakarta mempunyai prevalensi tertinggi untuk gangguan jiwa berat (2.03%) dan belum mendapat penanganan (treatment gap), karena tidak ada pelayanan kesehatan jiwa yang diberikan di puskesmas
 

 Tujuan

Memperoleh gambaran tentang efektifitas penerapan model community mental health nursing (CMHN) dalam meningkatkan kemampuan hidup pasien gangguan jiwa dan keluarganya di wilayah DKI Jakarta.
 

 Metode

Desain penelitian menggunakan "Quasi experimental pre-post test with control group" dengan intervensi CMHN. Sampel penelitian menggunakan total sampling yaitu keluarga yang mempunyai anggota keluarga dengan gangguan jiwa di 22 puskesmas wilayah DKI Jakarta. Jumlah sampel sampai akhir penelitian sebanyak 98 responden kelompok intervensi dan 95 responden kelompok kontrol.Analisis data menggunakan uji statistik independent t-test, uji Anova, uji korelasi Pearson, uji chi-square dan paired t-test
 

 Hasil

Hasil penelitian diperoleh kemampuan hidup (kemandirian dan waktu produktif) pasien meningkat secara bermakna setelah penerapan model CMHN, serta berhubungan secara bermakna dengan kualitas hidup pasien. Kemampuan kognitif dan psikomotor keluarga meningkat secara bermakna , beban keluarga dalam merawat pasien menurun secara bermakna pada kelompok intervensi, serta kemampuan psikomotor berhubungan secara bermakna dengan kepuasan keluarga merawat pasien (p-value≤0.05).
 

 Kesimpulan

Penerapan model community mental health nursing (CMHN) dengan 12 kali kunjungan rumah meningkatkan kemampuan hidup (kemandirian dan waktu produktif) pasien gangguan jiwa dan kemampuan keluarganya merawat pasien di wilayah DKI Jakarta.
 

 Saran

Penerapan CMHN di pelayanan primer (Puskesmas) sehingga pasien gangguan jiwa mendapatkan pelayanan yang memungkinkan mereka mandiri dan produktif.

Kata Kunci : CMHN, Pasien, Keluarga, Kemampuan hidup pasien, Kemampuan merawat keluarga

Powerpoint  

KEBIJAKAN KESEHATAN JIWA PASKA BENCANA:
TERAPI PEMERDAYAAN DIRI SECARA KELOMPOK SEBAGAI SEBUAH ALTERNATIF

Ni Wayan Suriastini1, Bondan Sikoki1, Nur Suci Arnashanti1

1 SurveyMETER

 Latar Belakang

Di Saat bencana, masyarakat tidak hanya mengalami kerusakan fisik tetapi juga mengalami penurunan kondisi mental dan emosional. Upaya pemulihan setelah bencana sering memberikan perhatian lebih untuk pemulihan kerusakan fisik dan perhatian yang rendah diberikan pada upaya pemulihan keadaan mental dan emosional. Paska erupsi Gunung Merapi 2010 banyak organisasi non pemerintah yang terlibat pada program pemulihan awal. Salah satu organisasi tersebut adalah Yayasan Anand Ashram (berafiliasi dengan PBB) yang melakukan program pemulihan stres dan trauma (PPSTK) secara intensif di sebuah dusun yang terletak hanya 7 km dari puncak Merapi. Program Terapi Pemberdayaan Diri ini dilakukan selama 10 minggu, dengan 5 kali sesi terapi kelompok, setiap dua minggu.
 

 Tujuan

Memaparkan pengaruh program pemulihan kesehatan mental dengan metode terapi kelompok pada masyarakat di daerah yang mendapatkan program dengan membandingkan perubahan sebelum dan setelah program, dengan keadaan masyarakat di daerah kontrol.
 

 Metode

Data individu responden dikumpulkan sebelum program pemulihan dilakukan pada bulan Desember 2010 sebagai data dasar dan responden yang sama diwawancarai kembali setelah program pemulihan selesai dilakukan pada Bulan Maret 2011. Status kesehatan mental diamati melalui check list PSTD dan skala Depresi dari Pusat Studi Epidemiologis (CES-D). Analisis menggunakan pendekatan difference and difference.
 

 Hasil

Pada kedua daerah baik yang mendapatkan program pemulihan stres dan trauma maupun yang tidak, expose masyarakat terhadap stressor sangat tinggi, lebih dari 90 persen masyarakat melaporkan bahwa mereka mendengar gemuruh suara erupsi, merasakan hujan pasir, hujan abu dan bau belerang selama erupsi Merapi. Sekitar 76% masyarakat di daerah yang mendapatkan program pemulihan trauma dan stres PPSTK menyatakan berpartisipasi dalam program, 65% diantaranya melaporkan mempraktekkan latihan rata-rata dua kali. Analisis difference and difference antara data masyarakat yang mendapatkan program dan masyarakat di daerah kontrol menunjukkan bahwa program trauma healing PPSTK yang diberikan dengan terapi pemerdayaan diri kelompok secara signifikan mengurangi 11 dari 17 gejala PSTD, yang mencapai 7% -19% pengurangan. Program ini memiliki pengaruh yang baik pada peningkatan kepercayaan diri termasuk: merasa sama baiknya dengan orang lain (28%) dan penuh harapan tentang masa depan (15%).
 

 Kesimpulan

Terapi Kelompok Pemberdayaan diri berpengaruh positif pada pemulihan kesehatan mental paska erupsi Merapi 2010. Manfaat dari program ini tidak hanya dalam mengurangi gangguan pasca trauma dan mengelola stres, tetapi juga memberdayakan masyarakat melalui peningkatan rasa percaya diri.
 

 Saran

Sebagai terapi kelompok, Teknik Pemberdayaan Diri memiliki peluang lebih besar untuk melayani korban bencana terkait dengan trauma. Indonesia merupakan wilayah rawan bencana, sehingga teknik ini dapat digunakan secara luas untuk memenuhi kebutuhan akan respon terhadap trauma mental pasca bencana di Indonesia.

Kata Kunci : PTSD, Merapi, Kesehatan Jiwa, Terapi Kelompok

Powerpoint 

PENILAIAN KEPATUHAN TERHADAP STANDAR KEBIJAKAN NASIONAL
UNTUK PELAYANAN KESEHATAN LANSIA DI YOGYAKARTA:
PUSKESMAS SANTUN LANJUT USIA

Sunar Indriati*, Dwi Oktarina*, Kawandiyono Santoso*,
Bondan S. Sikoki*, Jeffrey J. Sine**

SurveyMETER*; RTI International**

 Latar Belakang

Sensus penduduk tahun 2010 melaporkan jumlah lanjut usia mencapai 7,6% dari total populasi. Angka ini akan meningkat menjadi 13,9% pada 2030. Hal ini berdampak penting pada sistem karena lansia mengalami beban penyakit tidak menular yang tinggi yang membutuhkan perawatan yang mahal. Untuk meningkatkan pelayanan kepada lansia, Pemerintah mencanangkan kebijakan Puskesmas Santun Lanjut Usia, sebuah standar untuk puskesmas.
 

 Tujuan

Penelitian ini mendokumentasikan kinerja puskesmas terhadap standar tersebut di Provinsi D.I.Y.
 

 Metode

Kami merancang instrumen survei untuk menilai kinerja puskesmas menggunakan 5 dimensi dalam standar kebijakan: kualitas pelayanan; kemudahan pelayanan; pendidikan lansia; keringanan biaya; penjangkauan. Kami juga menambah dukungan lingkungan untuk mengukur dukungan kebijakan pemerintah daerah. Kami mewawancarai staf manajemen dan klinis puskesmas di 121 puskesmas di DIY. Kami membuat skor pembobotan untuk setiap dimensi, membandingkan rata-rata keseluruhan dan skor tiap dimensi untuk semua kabupaten/kota, dan puskesmas dengan program dan tanpa program.
 

 Hasil

52% puskesmas melaksanakan program pelayanan lansia. Skor rata-rata untuk semua puskesmas adalah 56,5 dari 100 poin. Kabupaten Sleman menunjukkan kinerja terbaik (skor rata-rata 59,2); Kabupaten Gunung Kidul memiliki kinerja terendah (skor rata-rata 51). Puskesmas dengan program pelayanan lansia memperlihatkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan yang tidak (skor rata-rata 56.5 vs. 46.3). Kinerja Puskesmas paling bagus pada kualitas pelayanan dan terburuk pada keringanan biaya.
 

 Kesimpulan

Setengah dari puskesmas tidak mempunyai program pelayanan lansia secara formal; puskesmas menunjukkan kinerja yang lebih buruk ketika dinilai berdasarkan standar kebijakan nasional. Bahkan diantara program formal lainnya, masih ada bagian penting yang perlu ditingkatkan. Bagian terbesar yang perlu ditingkatkan adalah akses biaya dan fisik fasilitas. Mengatasi tantangan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan lansia akan semakin penting sejalan dengan meningkatnya jumlah pasien lansia dan berkembangnya beban penyakit tidak menular.
 

 Saran

Berdasarkan instrumen penilaian yang kami susun, program Puskesmas Santun Lanjut Usia di DIY secara keseluruhan terbukti memberikan dampak positif pada pelayanan kesehatan bagi lanjut usia. Hal ini ditunjukkan dengan lebih baiknya kinerja puskesmas dengan program santun lansia dibandingkan dengan puskesmas tanpa program santun lansia. Oleh karena itu, penerapan kebijakan ini perlu diteruskan untuk semua puskesmas dan dan ditingkatkan kualitas pelaksanaannya.. Namun demikian, kami juga menyarankan agar buku pedoman Puskesmas Santun Lanjut Usia dapat memberikan panduan yang jelas tentang indikator apa saja yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja Puskesmas dalam menjalankan program ini.

Kata kunci : Penyakit tidak menular, kebijakan kesehatan lansia, Puskesmas, pelayanan kesehatan, lansia, Puskesmas Santun Lanjut Usia

Powerpoint 

PENDEKATAN POSITIVE DEVIANCE DALAM PENGGUNAAN KONDOM
SEBAGAI ALAT KONTRASEPSI IDEAL

Nurfadhilah, Dwidjo Susilo, Triana Srisantyorini

Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta

 Latar Belakang

Kondom merupakan alat kontrasepsi ideal karena efektivitasnya yang tinggi dan tanpa efek samping namun penggunaannya di Indonesia sangat rendah.
 

 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi tentang perilaku spesifik yang dijalankan suami dan istri yang berhasil dalam penggunaan kondom. Target khusus yang akan dicapai yaitu peningkatan peran laki-laki untuk menggunakan kondom sebagai alat kontrasepsi. Kondom yang dimaksud ialah kondom laki-laki.
 

 Metode

Metode yang dipakai ialah pendekatan kualitatif, yaitu studi fenomenologi. Pengumpulan data awal dilakukan terhadap 162 orang yang 16 di antaranya merupakan pengguna kondom secara konsisten paling sedikit dalam 8 bulan terakhir. Selanjutnya dilakukan juga FGD terhadap kelompok istri pengguna, istri non pengguna, dan suami/non pengguna kondom; dan WM terhadap ketiga kelompok informan.
 

 Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesuai dengan Theory of Reasoned Action, keberhasilan penggunaan kondom lebih banyak dikarenakan niat berperilaku menggunakan kondom tinggi. Factor internal yang mempengaruhinya ialah sikap suami terhadap perilaku penggunaan kondom positif dan factor eksternal yaitu norma social yang dipersepsi positif (dukungan istri dan anjuran petugas kesehatan).
 

 Kesimpulan

Pengggunaan kondom pada praktiknya tidak sulit karena petunjuk pemakaian jelas tertera pada kemasannya, motivasi suami dan dukungan social cukup berperan dalam hal ini.
 

 Saran

Selanjutnya dibutuhkan kerja keras untuk melakukan edukasi kepada pasangan, baik yang baru maupun yang sudah lama menikah, bahkan jika diperlukan juga kepada calon pengantin tentang berbagai pilihan alkon dan pilihan bijaksana untuk menggunakannya. Peran petugas kesehatan juga diperlukan untuk dapat memberikan informasi yang komprehensif tentang penggunaan berbagai jenis alkon, manfaat dan kemungkinan efek yang ditimbulkannya.

Kata Kunci : kesehatan reproduksi, alat kontrasepsi, kondom

Powerpoint 

PELAJARAN DARI GEBRAKAN JOKO WIDODO DALAM MEMECAHKAN MASALAH
PELAYANAN KESEHATAN DI JAKARTA? SEBUAH CONTENT ANALYSIS

Mubasysyir Hasanbasri

Health Management and Policy Program, Gadjah Mada University

 Latar Belakang

Pembuat kebijakan memegang prinsip komprehensif agar bisa memperoleh efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Meski pihak-pihak berupaya mendukung pendekatan yang komprehensif, pembuat kebijakan hanya bisa melakukan perubahan-perubahan minimalis dan berskala kecil. Haruskah kita tetap bekerja atas dasar pendekatan komprehensif atau memprioritaskan perubahan skala kecil yang paling mungkin? Joko Widodo baru menjabat sebagai gubernur kurang dari setahun. Ia menemukan banyak masalah-masalah pelayanan kesehatan dan memberikan respon yang cepat. Banyak dari responnya mendapat perhatian publik: beberapa mengkritisi dan yang lain mengiyakan dalam hal cara ia menyelesaikan masalah.
 

 Tujuan

Paper ini mempelajari respon dari Jokowi tentang masalah kesehatan dan reaksi masyarakat terhadap mereka. Ia ingin berpendapat bahwa pada setting yang kompleks, dengan multidimensional problems, small scale strategies merupakan aksi lebih cocok.
 

 Metode

Studi ini menggunakan content analysis dari berita online - Kompas, Tempo, VIvanews, Detik dalam kurun waktu Jokowi menjadi gubernur antara Maret-Juli 2013.
 

 Hasil

Penelitian ini menemukan Jokowi menggunakan dua ciri dalam pemecahan masalah kesehatan. Pertama, mereka menggunakan klien yang berada dalam situasi krisis sebagai starting point. Mereka memfokuskan masalah-masalah yang mendesak dari masyarakat miskin seperti asuran untuk akses layanan kesehatan dan perumahan. Kedua, mereka merespon dengan cara mencari strategi implementasi yang lebih baik. Mereka berusaha bermain dalam peraturan yang sudah ada. Mereka mencari terobosan untuk hal-hal berskala kecil, yang tidak memerlukan perubahan di tingkat peraturan.

Paper ini lebih lanjut mendiskusikan situasi-situasi mana comprehensive atau small changes reforms lebih cocok untuk diterapkan dalam policy making process. Bagaimana pembuatan kebijakan harus dibangun di masa depan merupakan hal yang menarik didiskusikan: apakah gubernur akan terus menggunakan strategi ini? Untuk konteks perkotaan yang kompleks, kapan seorang gubernur harus membuat perencanaan komprehensif?
 

 Kesimpulan

Jokowi-Ahok menunjukkan bahwa small scale changes adalah kunci dalam reformasi kesehatan untuk kota yang sangat kompleks seperti Jakarta.
 

 Saran

Mahasiswa MPH Kebijakan dan Manajemen atau Administrasi Kesehtan perlu mendapat bahan yang memadai tentang non-rational policy making dan implementasinya di lapangan. Bekal itu akan membantu mereka menjadi analis dan pembuat kebijakan yang sesuai dengan konteks Indonesia yang sangat kompleks dan tidak mungkin menerapkan pendekatan rasional.

Kata Kunci : non-rational versus comprehensive policy making process, policy implementation, the arts of possible, politik kesehatan

Powerpoint 

PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK PADA KONTEN, KONTEKS DAN AKTOR
DALAM PROSES PENYUSUNAN RUU KEPERAWATAN

Dumilah Ayuningtyas*
Candra Dewi Purnamasari*

*Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia

 Latar Belakang

Pembahasan RUU keperawatan di DPR berlangsung berkepanjangan bahkan sempat tertunda oleh adanya pengajuan RUU Tenaga Kesehatan. Prioritas antara RUU tenaga kesehatan dan RUU keperawatan menjadi polemik yang mengundang berbagai pro dan kontra. Perspektif ekonomi politik diyakini melekat pada lingkup segitiga kebijakan, konten-konteks dan aktor yang terlibat dalam penyusunan RUU ini
 

 Tujuan

Melihat dinamika dan perspektif ekonomi politik pembahasan RUU Keperawatan dengan analisis konten, konteks dan aktor yang terlibat dalam penyusunannya
 

 Metode

Penelitiaan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer dikumpulkan dengan wawancara mendalam (indepth interviews) kepada anggota DPR yang terlibat, PPRNI, Pakar, dokter, Departemen Kesehatan dan perawat, juga dilakukan penelusuran kepustakaan. Validitas data diupayakan dengan strategi triangulasi yakni triangulasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi analisis. Analisis difokuskan pada proses politik perumusan dan pembahasan RUU Keperawatan pada tahap penentuan agenda dengan melakukan identifikasi dari permasalahan, lalu formulasi pilihan pengambilan keputusan dan kesiapan implementasi kebijakan dengan pertimbangan ekonomi politik
 

 Hasil

Proses perumusan RUU Keperawatan tertunda sekian lama karena undang-undang ini tidak menjadi prioritas utama DPR dalam Prolegnas, kurangnya dukungan dan advokasi masyarakat dan kalangan profesi serta pertarungan kepentingan elit kebijakan antara Kementrian Kesehatan, PPRNI, dokter dan aktor politik di DPR. Ada konteks peran politik aktor (individu) sistem dan kelembagaan serta kultur dan kekuatan politik lain yang mempengaruhi penetapan kebijakan.
 

 Kesimpulan

Perspektif dan pertimbangan ekonomi politik mewarnai berlarut-larutnya proses perumusan dan pengesahan RUU Keperawatan dalam konten, konteks maupun aktor yang terlibat. Kajian peran dan beban negara jika kebijakan ini telah diterapkan serta pertimbangan mampu laksana mengambil porsi signifikan pada dinamika proses penyusunan, interaksi kepentingan antar elit strategis termasuk profesi juga cukup tajam terjadi sehingga menurunkan prioritas penunaian kewajiban perlindungan tenaga kesehatan dan pula penjaminan standar dan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat.
 

 Saran

Penguatan sistem kesehatan untuk menjamin tersedianya tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bermutu di seluruh negeri ini semestinya menjadi prioritas dan tuntutan bagi peran negara mengalahkan pertimbangan kepentingan dan politik ekonomi sekalipun.

Kata Kunci : Politik ekonomi, RUU Keperawatan, Konten, Konteks, Aktor, Proses Politik, Kebijakan

Powerpoint