Workshop

Panduan Praktek Klinik untuk Dokter di Layanan Primer

Dalam Forum Nasional Kebijakan Kesehatan Indonesia

Diselenggarakan oleh
Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia dan Universitas Andalas,
Rabu, 26 Agustus 2015

  PENGANTAR

Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang panduan praktik klinis (PPK) bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan primer. PPK bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan primer bertujuan untuk memberikan acuan bagi dokter dalam memberikan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan primer baik milik pemerintah maupun swasta dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan sekaligus menurunkan angka rujukan (Pasal 1 Permenkes no 5/2014).

Tujuan PPK ini adalah sebagai berikut:

1. mewujudkan pelayanan kedokteran yang sadar mutu dan sadar biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat;
2. memiliki pedoman baku minimum dengan mengutamakan upaya maksimal sesuai kompetensi dan fasilitas yang ada; dan
3. memilliki tolok ukur dalam melaksanakan jaminan mutu pelayanan.

Ruang Lingkup PPK adalah:

• PPK meliputi panduan penatalaksanaan terhadap penyakit yang dijumpai di layanan primer.
• Jenis penyakit mengacu pada Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI).
• Penyakit dalam panduan ini adalah penyakit dengan tingkat kemampuan dokter 4A, 3B, dan 3A terpilih. Katarak yang merupakan kemampuan 2, dimasukkan dalam pedoman ini dengan mempertimbangkan prevalensinya yang cukup tinggi di Indonesia.

Dengan demikian, PPK ini diharapkan dapat menjadi panduan praktis dan aplikatif bagi dokter dalam melaksanakan manajemen pasien yang berkualitas di layanan primer.

  TUJUAN

1. Mempraktekkan penggunaan PPK dalam manajemen pasien di layanan primer dengan menggunakan kasus simulasi.
2. Memprediksi/ Mengevaluasi hal positif dan negative dari aplikasi PPK dalam manajemen pasien di layanan primer melalui diskusi kelompok

  AGENDA

Rabu, 26 Agustus 2015

Biaya mengikuti Workshop seperti pada informasi di Forum Kebijakan Kesehatan Indonesia adalah:

• 1 Juni – 23 Agustus 2015 sebesar Rp. 600.000,-
• On site sebesar Rp. 750.000,-

Registrasi dapat dilakukan secara online pada link berikut:

Pendaftaran

Kerangka Acuan Kegiatan
Kelompok Kerja (Pokja) Penanggulangan Bencana
Dalam Forum Kebijakan Kesehatan Indonesia VI

Hotel Bumi Minang Padang, 24-27 Agustus 2015

Oleh
Divisi Manajemen Bencana, Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan FK UGM
Bekerjasama dengan
Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Padang
dan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia

  Latar Belakang

Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia adalah suatu jembatan penyambung berbagai pemangku kepentingan dalam kebijakan kesehatan di Indonesia. Mereka yang bergabung merupakan para peneliti, akademisi, pemerhati, praktisi kebijakan, kelompok masyarakat, wakil rakyat, birokrat, pengamat dari berbagai profesi dan lembaga.

Forum ini telah 5 kali digelar, setiap tahun berturut-turut di Jakarta (UI), Makasar (UNHAS), Surabaya (UNAIR), Kupang (UNDANA), dan Bandung (UNPAD). Pada tahun 2015 ini kota Padang mendapat kehormatan dengan Universitas Andalas (UNAND) sebagai tuan rumah.

Tema tahun ini adalah "UPAYA PENCAPAIAN UHC 2019 : KENDALA, MANFAAT, DAN HARAPANNYA". Dengan sub tema : "Tantangan Upaya Pencapaian Universal Health Coverage - UHC".

Kelompok kebijakan kesehatan yang akan berkumpul merupakan kelompok yang sudah lebih dahulu berkembang dalam forum sebelumnya serta kelompok kajian baru tahun ini:

1. Pokja Kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak
2. Pokja Kebijakan Pembiayaan Kesehatan/Asuransi
3. Pokja Kebijakan HIV/AIDS
4. Pokja Kebijakan Mutu Pelayanan Kesehatan
5. Pokja Kebijakan Gizi Masyarakat
6. Pokja Kebijakan Kesehatan Lingkungan
7. Pokja Penanggulangan Bencana
8. Pokja Mental Health

Tahun 2015 ini, untuk pertama kalinya Pokja Penanggulangan Bencana membuka kajian dalam forum Kebijakan Kesehatan Indonesia. Penanggulangan Bencana sektor kesehatan sangat berpengaruh dengan sistem kesehatan yang ada baik secara nasional maupun daerah. Berdasarkan hal inilah dirasakan pentingnya kelompok kerja penanggulangan bencana ikut serta dalam forum kebijakan kesehatan Indonesia ini. Harapannya upaya ini dapat menjadi kesempatan bagi penggiat bencana kesehatan untuk saling bertemu dan berdiskusi, serta menjadi upaya publikasi dan hearing kepada peneliti dan jaringan kebijakan kesehatan lainnya untuk lebih menyadari adanya masalah dalam penanggulangan bencana yang terjadi di Indonesia.

Dalam kesempatan kali ini, kami Divisi Manajemen Bencana Kesehatan, Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran UGM berinisiatif menjadi penyelenggara kelas paralel untuk pokja penanggulangan bencana. Selama dua hari dalam kegiatan ini, bersama kita akan membahas mengenai hasil-hasil penelitian kebencanaan sektor kesehatan, berdiskusi mengenai manajemen bencana (disaster management) dan bencana kedokteran (disaster medicine) di Indonesia selama ini, serta pengembangan pembelajaran kurikulum bencana sektor kesehatan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Masyarakat di Indonesia.

  Tujuan

1. Membahas perkembangan isu – isu strategis kebijakan kesehatan dalam penanggulangan bencana selama ini di Indonesia.
2. Meningkatkan kapasitas penelitian oleh perguruan tinggi/pusat penelitian dan peneliti dalam penelitian kebijakan kesehatan, khususnya di bidang penanggulangan bencana kesehatan.
3. Meningkatkan kapasitas peneliti dalam mendiseminasikan hasil penelitian kebencanaan sektor kesehatan dan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah lokal dan nasional.
4. Membentuk jaringan perguruan tinggi yang memiliki Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat, serta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan untuk pengembangan dan penyelenggaraan pembelajaran manajemen bencana di sektor kesehatan.
5. Membentuk jaringan Community of Practice (CoP) penanggulangan bencana sektor kesehatan di Indonesia.

  Waktu dan Tempat

Senin-Selasa, 24-25 Agustus 2015
Senin Pukul 15.00-18.00 WIB
Selasa Pukul 13.00-17.00 WIB

Kelas Kecil* Hotel Bumi Minang Padang

Topik dalam Pokja Penanggulangan Bencana

1. Manajemen Penanggulangan Bencana Sektor Kesehatan di Indonesia (Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI)
2. Kebijakan dan Implementasi Upaya Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi pada saat Bencana (UNFPA)
3. Pengalaman dan Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Sumatera Barat (Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat)
4. Should a Disaster Medicine be Part of Curriculum in Medical Schools? (dr. Ali Haedar, SpEM Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya)
5. Kurikulum Bencana Kesehatan di Perguruan Tinggi (Divisi Manajemen Bencana Kesehatan, PKMK FK UGM).
6. Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana daerah di Indonesia: Hasil Penelitian (Divisi Manajemen Bencana Kesehatan, PKMK FK UGM)

  Jadwal Kegiatan

  Informasi Lebih Lanjut mengenai Pokja Penanggulangan Bencana

Oktomi Wijaya, SKM, M.Sc
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 081314843515
Telp/fax: +62 274 549423
Web: www.bencana-kesehatan.net 
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Gedung IKM Sayap Utara Lantai 2
Jalan Farmako Sekip Utara, Yogyakarta 55281

KERANGKA ACUAN
FORUM NASIONAL VI JARINGAN KEBIJAKAN KESEHATAN

Tema:
UPAYA PENCAPAIAN UHC 2019: KENDALA, MANFAAT DAN HARAPAN

Sub Tema:
Memperkuat Integrasi Penanggulangan HIV dan AIDS ke dalam Sistem Kesehatan sebagai Upaya untuk Mendukung UHC 2019

Hotel Bumi Minang Padang dan Universitas Andalas
Padang, 24-26 Agustus 2015

  Pendahuluan:

Dalam Strategi dan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS 2015-2019 disebutkan bahwa kebutuhan dana untuk penyelenggaraan program HIV dan AIDS dari tahun 2015-2019 diperkirakan mencapai Rp.6,248,374,000,000 (USD 568,034,000). Perkiraan dana yang bisa dihimpun dengan berpedoman pada situasi saat ini hingga tahun 2019 hanya sebesar Rp.4,419,470,000,000 (USD 401,770,000) yang hampir separuhnya dibiayai oleh hibah luar negeri. Perhitungan mengenai ketersediaan dana dilakukan dengan memasukkan dana dalam negeri dengan asumsi pertumbuhan 20% per tahun pada dana pusat, dan peningkatan 20% dana daerah. Sementara itu, dana dalam negeri yang berasal dari swasta diperkirakan berada pada kisaran 3,4% - 4% dari total pendanaan untuk HIV dan AIDS, termasuk didalamnya layanan kesehatan swasta, bantuan swasta, dan CSR. Ketersediaan dana juga mencakup dana hibah luar negeri dari Global Fund dan dana bilateral lainnya, yang mencapai 49% dari total dana untuk HIV dan AIDS.

Berdasarkan perhitungan kebutuhan dan potensi ketersediaan dana penganggulangan HIV dan AIDS 5 tahun mendatang, terdapat kesenjangan pendanaan mulai dari tahun 2015 sebesar USD 12,057 juta hingga USD 55,870 juta pada tahun 2019. Kesenjangan ini akan semakin membesar pasca tahun 2017 dengan besaran dana yang tersedia hanya sekitar 56% - 57% dari kebutuhan. Kesenjangan yang terjadi pada dua tahun terakhir (2018 dan 2019) ini disebabkan oleh berakhirnya pendanaan dengan skema NFM dari Global Fund pada tahun 2017. Pada sisi lain, Pemerintah Australia (DFAT) dan Amerika Serikat (USAID) yang pada tahun 2014 memberikan bantuan sebesar USD 27,816,495 dan USD 24,496,612 akan mulai mengurangi dukungan pendanaannya mulai tahun 2015 ini sehingga kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan dana untuk lima tahun ke depan jelas akan bertambah besar

Kesenjangan kebutuhan dan ketersediaan dana ini akan mengancam cakupan layanan yang selama ini sudah dicapai oleh program penanggulangan AIDS secara nasional baik dalam upaya promosi dan pencegahan, perawatan, dukungan, pengobatan serta mitigasi dampak. Akibatnya, kemungkinan program HIV dan AIDS mencapai universal coverage pada tahun 2019 menjadi sesuatu yang sulit untuk direaliasikan. Salah satu strategi yang banyak direkomendasikan oleh banyak pihak untuk menjamin keberlanjutan program yang diinisiasi dari Global Health Initiatives adalah dengan mengintegrasikannya dengan sistem kesehatan yang berlaku. Isu penting sebagai konsekuensi upaya untuk mengintegrasikan penanggulangan HIV dan AIDS adalah seberapa jauh sistem kesehatan di Indonesia ini mampu mengadopsi penanggulangan HIV dan AIDS yang komprehensif mengingat selama ini pendanaan APBN hanya difokuskan untuk upaya kuratif, sementara upaya promotif dan preventif masih sebagian besar menggantungkan sumber pendaan dari luar negeri. Demikian pula pendaaan mitigasi dampak lebih banyak dilakukan oleh sektor non-kesehatan kecuali untuk pembiayaan perawatan infeksi oportunistik yang sudah ditanggung oleh JKN. Apakah dengan integrasi ke dalam sistem kesehatan, upaya promosi dan pencegahan bisa memperoleh perhatian yang besar dari pemerintah karena saat ini upaya tersebut sebagian besar dilakukan oleh sektor non-pemerintah khususnya lembaga swadaya pemerintah. Jika pemerintah menyediaan dana bagi kegiatan promotif dan preventif, apakah ada mekanisme yang memungkinkan bagi LSM untuk mengakses pendanaan tersebut sehingga memungkinkan untuk meneruskan peran mereka selama ini?

Sehubungan dengan berbagai permasalahan terkait dengan keberlangsungan program HIV di masa depan dan belum adanya mekanisme yang jelas dalam menintegrasikan penanggulangan HIV ke dalam sistem kesehatan, maka pada forum nasional kebijakan kesehatan kali ini, PKMK FK UGM akan mengembangkans sesi-sesi paralel selama forum ini berlangsung untuk membahas problematikan integrasi penanggulangan AIDS ke dalam sistem kesehatan sebagai antisipasi terhadap pencapaian UHC tahun 2019.

  Tujuan:

1. Mendiskusikan permasalahan integrasi program dan kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS ke dalam sistem kesehatan.
2. Membahas upaya daerah untuk merespon integrasi pelayanan HIV ke dalam pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas dan rumah sakit sebagai realisasi atas pendekatan layanan komprehensif dan berkesinambungan (LKB) yang digagas oleh pemerintah.
3. Membahas kontriibusi dan efektivitas peran sektor komunitas termasuk lembaga swadaya masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia.
4. Menilai kelayakan inovasi dalam pembiayaan kesehatan yang berupa kontrak pelayanan dan manajemen program penanggulangan HIV dan AIDS kepada LSM dengan menggunakan skema dana pemerintah (APBN/APBD)
5. Membahas tentang strategi untuk mencapai Universal Health Coverage bagi kelompok-kelompok yang terdampak oleh HIV dan AIDS
6. Membahas perkembangan hasil-hasil penelitian kebijakan HIV dan AIDS yang telah dilakukan oleh akademisi dan praktisi kesehatan masyarakat.
7. Memperkuat jaringan peneliti dan pengamat kebijakan HIV dan AIDS di Indonesia sebagai upaya untuk melakukan monitoring terhadap kinerja implementasi kebijakan AIDS di Indonesia

  Waktu Kegiatan :

Kegiatan ini akan dilaksanakan bersamaan dengan Forum Nasional VI Jaringan Kebijakan Kesehatan pada:

  Agenda Kegiatan:

  Keterangan Lebih Lanjut :

Wisnu Firmansyah atau Sri Hartuti
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Gedung IKM Sayap Utara Lt. 2, Fakultas Kedokteran UGM
Jl. Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta 55281
Ph. /Fax : (0274) 549425 - hunting
Mobile : 081931734353 (Sri Hartuti) dan 081215182789 (Wisnu Firmansyah)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  atau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Website : www.kebijakanaidsindonesia.net 

Modul Pelatihan Penulisan Policy Brief 

Dalam template Policy Brief di atas bisa dibuat dalam 5 topik yang bisa Anda pelajari masing – masing 1 topik yaitu :

Program Masyarakat Praktisi
Hubungan Peneliti Kebijakan Kesehatan dan Pengambil Kebijakan Kesehatan

Diselenggarakan oleh:
Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia
&
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Oktober – November 2015

  PENDAHULUAN

Situasi sistem kesehatan di Indonesia saat ini masih mempunyai berbagai tantangan berat. Ada masalah pemerataan pelayanan kesehatan, perencanaan kesehatan yang tidak tepat sasaran, pelaksanaan yang terdesak waktu, belum baiknya kesinambungan dan integrasi antar program kesehatan. Secara geografis masih terdapat ketimpangan antar regional dalam pelayanan kesehatan.

Sementara itu, kecenderungan regionalisasi dan desentralisasi system kesehatan semakin meningkat. Berbagai peraturan baru mengatur kebijakan regionalisasi dan desentralisasi. Konsekuensinya, kebijakan di pusat dan daerah harus sambung, tidak boleh terfragmentasi.

Di sisi pengambilan kebijakan, masih ada kekurangan pemahaman mengenai kebutuhan penelitian yang dapat meningkatkan efektivitas pengambilan kebijakan. Dalam dekade 2000an ini berbagai kebijakan nasional dan regional tentang kesehatan terlihat ditetapkan tanpa masukan dari hasil penelitian. Bagaimana hasilnya? Kebijakan kesehatan sulit dinilai sebagai efektif, dan evaluasi kebijakan pun belum banyak dilakukan. Sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan; apakah memang tidak diperlukan penelitian kebijakan?

Pertanyaan ini menarik karena masalahnya adalah belum tersedianya peneliti tentang kebijakan kesehatan di nasional dan regional/daerah dalam jumlah yang cukup. Saat ini peneliti kebijakan masih langka. Pusat-pusat penelitian kebijakan kesehatan masih terbatas, dan terutama berada di kota-kota besar di Jawa.

Dengan minimnya tenaga peneliti kebijakan, terjadi suatu situasi dimana tidak ada dorongan untuk melakukan penelitian kebijakan. Celakanya di sisi pengambil kebijakan, masih ada pendapat yang menganggap tidak perlu adanya penelitian kebijakan yang independen. Sejarah mencatat bahwa beberapa kebijakan besar (contoh Askeskin, penurunan angka kematian ibu dan bayi, penggunaan pathways), dilakukan tanpa didahului, dimonitor pelaksanaannya, dan dievaluasi oleh penelitian yang independen. Akibatnya efektivitas kebijakan menjadi buruk dan sulit dinilai.

Dalam suasana ini, dapat dipahami bahwa saat ini terjadi kekurangan peneliti dalam kebijakan kesehatan. Kekurangan ini diperburuk dengan kenyataan bahwa penelitian kebijakan merupakan bentuk penelitian multi disiplin yang belum terbiasa dilakukan oleh peneliti di bidang kesehatan. Banyak ilmu dan konsep yang berasal dari ilmu – ilmu sosial dan politik, serta ekonomi. Fakta lain adalah bahwa dana untuk penelitian kebijakan menjadi tidak terperhatikan. Resultan dari berbagai hal tersebut berakibat burukya itu metode penelitian kebijakan dalam system kesehatan menjadi tidak terperhatikan.

Akan tetapi pada beberapa tahun belakangan ini, WHO dalam kelompok Alliance for Health Policy menyelenggarakan berbagai pertemuan dan penelitian untuk menguatkan metode riset dalam kebijakan kesehatan serta system kesehatan. Di tahun 2012 keluar buku yang diedit oleh Lucy Gilson berjudul Health Policy and Systems Research: A Methodology Reader. Buku ini memberi peluang bagi peneliti di Indonesia untuk mengembangkan kemampuan dalam penelitian kebijakan kesehatan dan system kesehatan.

Sebagai seorang peneliti, meneliti saja tidak cukup. Menindaklanjuti hasil penelitian dan mengkomunikasikan dengan pengambilan kebijakan merupakan hal penting dalam proses implementasi kebijakan kesehatan. Berdasarkan latar belakang inilah, Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) bersama Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran Univeristas Gadjah Mada (FK UGM) menggagas Masyarakat Praktisi mengenai Hubungan Peneliti Kebijakan Kesehatan dan Pengambilan Kebijakan Kesehatan dengan menyelenggarakan berbagai rangkaian kegiatan pengembangan kapasitas peneliti.

  TUJUAN

Tujuan Masyarakat Praktisi dan Pelatihan Policy Brief ini adalah untuk:

1. Mempelajari hubungan antara peneliti dengan pengambil kebijakan melalui lesson-learned di berbagai kasus.
2. Mengembangkan kemampuan peneliti untuk memahami sifat dan budaya pengambil kebijakan
3. Mengembangkan kemampuan peneliti untuk menyusun Policy-Brief untuk para pengambil kebijakan.
   
   

  PESERTA

Peserta yang diharapkan dapat mengikuti Pelatihan ini adalah :

1. Para peneliti kebijakan kesehatan di berbagai lembaga penelitian / perguruan tinggi di Indonesia
2. Para analis kebijakan kesehatan
3. LSM dan/atau kelompok-kelompok yang bergerak dalam advokasi kebijakan
4. Pengambil kebijakan yang ingin menggunakan hasil penelitian atau advokasi untuk proses pengambilan kebijakan.
   
   

  STRUKTUR PROGRAM

Untuk mengembangkan kemampuan anggota dalam mencapai tujuan tersebut, ada beberapa modul yang dapat diperdalam dengan total pembelajaran selama 2 bulan melalui metode blended learning, yaitu :

1. Modul Pelatihan Penulisan Policy Brief :
   1. 5 hari pembelajaran modul Penulisan Policy Brief ( 5 - 10 Oktober 2015)
   2. 1 minggu untuk penulisan materi policy brief bagi peserta (12 - 17 Oktober 2015)
   3. 1 minggu review terhadap hasil penulisan (19 - 24 October 2015)
      
      
2. Modul Memahami Proses Pengambilan Kebijakan dan Mengenali siapa dan Sifat-Sifat para pengambil kebijakan; 
   (2 - 29 November 2015)
   1. 10 hari pembelajaran modul I
   2. 10 hari pembelajaran modul II 
   3. 1 minggu untuk review hasil 
      
      
3. Modul Penggunaan berbagai sarana, termasuk Policy Brief untuk melakukan advokasi. (1 - 30 Desember 2015)
   1. 10 hari untuk pembelajaran modul 
   2. 10 hari untuk penulisan dan tugas – tugas 
   3. 7 hari untuk review hasil 
      
      

  PENDAFTARAN

Pendaftaran dilakukan mulai tanggal 25 – 30 September 2015 melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. atau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Biaya pendaftaran sebesar Rp. 500.000,- per modul dan mendapatkan sertifikat ber-SKP pada akhir pelatihan yang akan dikirimkan melalui pos.
Biaya pendaftaran dapat ditransfer melalui rekening PKMK FK UGM di Bank BNI Cabang UGM Yogyakarta no. 0203024192.

Sarana yang perlu dipersiapkan oleh peserta adalah email aktif, koneksi internet yang stabil untuk mengikuti pelatihan melalui mailing list, email dan webinar (online course).

Keterangan lebih lengkap silakan menghubungi :
Angelina Yusridar / Wisnu Firmansyah
Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia
Telp : +628111498442 / +6281215182789
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Website : www.kebijakankesehatanindonesia.net 

  kembali

Susunan Kegiatan Pelatihan Pengembangan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia Berbasis Telekomunikasi