Dalam Rangka Annual Scientific Meeting 2014
Fakultas Kedokteran UGM

Kelompok Kerja MDG KAGAMA Fakultas Kedokteran UGM

bekerjasama dengan
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM
Menyelenggarakan Workshop mengenai

"Peningkatan Peran Perguruan Tinggi dalam
Menurunkan Kematian Ibu dan Bayi "

Diselenggarakan melalui:
pelatihan jarak jauh (Januari – Februari 2014)
dan diakhiri dengan pertemuan tatap muka (Maret 2014)

  Latar Belakang

Sejak Annual Scientific Meeting tahun 2009 FK UGM telah memberikan perhatian besar pada usaha penurunan kematian ibu dan bayi. Dari diskusi di ASM keluar berbagai ide dan pengembangan gagasan antara lain mengenai program SIster Hospital, sampai ke surveilans Respons di DIY. Berbagai ide selama 5 tahun ini telah dilakukan sehingga ada pengalaman menarik untuk dikembangkan. Pengalaman utama yang dapat diambil adalah peran tim Perguruan Tinggi yang tersusun dari berbagai tenaga ahli untuk mendukung usaha menurunkan kematian ibu dan bayi di suatu daerah. Peran tersebut dilakukan dalam 4 tahun kegiatan operasional di NTT dan Papua, dan pengembangan di DIY.

Pengembangan ini menjadi lebih mendesak untuk dilakukan karena pada akhir bulan September 2013, keluar sebuah berita yang mengejutkan: MDG bertambah. Menurut SDKI 2012 angka kematian ibu (AKI) mencapai 359, angka ini jauh melonjak dibanding SDKI 2007 yang mencapai 228 per 100 ribu KH. Dalam hal meningkatnya AKI ini menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana diketahui, target MDGs adalah 102 per 100 ribu KH pada tahun 2015. Angka ini memang kontroversial, di pemerintahan sendiri ada yang menolak namun ada juga yang menerima.

Diluar kontroversi data ini, salah satu hal penting adalah bagaimana kita mensikapi permasalahan ini. Dengan menggunakan data kematian absolut, di beberapa provinsi memang terjadi kenaikan jumlah kematian ibu. Mengapa terjadi peningkatan kematian ibu? Apakah kebijakan penanganan sudah tepat? Apakah strategi pelaksanaan di lapangan sudah baik?

Isu yang dibahas: Dimana peran perguruan tinggi dalam penurunan kematian ibu dan bayi, dan apa motivasinya?

Dengan peningkatan AKI yang luar biasa dan belum menurun secara signifikan dalam SDKI 2012, sudah saatnya Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia mengambil peran penting. Pengalaman UGM menunjukkan bahwa dalam upaya penurunan kematian ibu dan bayi, diperlukan adanya tim konsultan manajemen dan konsultan teknis yang aktif bekerja membantu dinas kesehatan kabupaten/kota dan provinsi. Dalam hal ini perguruan tinggi merupakan lembaga yang paling lengkap mempunyai tenaga untuk menjadi konsultan manajemen dan teknis dalam KIA. Tenaga ahli yang ada harus bekerja dalam satu tim untuk membantu sebuah daerah.

Perguruan Tinggi dapat berperan sebagai tenaga ahli dalam bentuk Konsultan Manajemen dan Konsultan Teknis yang mempunyai keahlian dari manajemen kesehatan, spesialisasi obsgin dan anak, bidan, sampai ke promotor kesehatan. Peran dapat dilakukan di wilayah regional dimana PT tersebut berada, atau du tempat yang membutuhkan. Akan tetapi untuk mampu menjadi konsultan tentu dibutuhkan kemampuan/ ketrampilan, SOP dan standar biaya yang jelas.

Apa motivasinya?

Menjadi pertanyaan menarik: motivasi apa yang mampu mendorong dosen-dosen perguruan tinggi untuk bergerak dan membantu masyarakat dan pemerintah daerah untuk menurunkan kematian ibu dan bayi. Dalam hal ini diharapkan ada berbagai motivasi, antara lain:

Motivasi pertama yang diharapkan adalah bagaimana PT dapat melakukan pengabdian ke masyarakat untuk melakukan kegiatan dalam konteks kemanusiaan. Data SDKI dan data absolut di berbagai propinsi menunjukkan bahwa kematian ibu dan bayi sudah menjadi masalah kemanusiaan yang berat. Ribuan ibu-ibu dan bayi meninggal tidak perlu. Hal ini membuat bangsa Indonesia dapat dinilai sebagai bangsa yang tidak mampu menangani masalah kemanusiaan. Pengabdian masyarakat Perguruan Tinggi harus focus dan berdampak pada penurunan kematian ibu dan bayi.

Motivasi kedua diharapkan datang dari aspek keilmuan. Sebagai dosen perlu mencheck ulang, apakah yang diajarkan selama ini sudah benar untuk menurunkan kematian ibu dan bayi. Apakah pengajaran sudah memberikan contoh mengenai kerjasama multidisiplin antar profesi di lapangan. Apakah materi pengajaran cocok dengan situasi lapangan?

Motivasi ketiga yang diharapkan ada berasal dari rasa malu luar biasa apabila di daerah di mana perguruan tinggi berada, ternyata angka kematian ibu dan bayi tetap tinggi atau bahkan meningkat. Akan menjadi pertanyaan besar: apa gunanya perguruan tinggi di daerah tersebut? Apa peran dosen ahli kesehatan masyarakat, spesialis obsgin, spesialis anak, ahli kebidanan, sampai ahli promosi kesehatan dalam usaha penurunan kematian ini?

  Tujuan kegiatan

Program pengembangan ini mempunyai tujuan umum untuk:
Meningkatan kemampuan perguruan tinggi sebagai tim konsultan manajemen dan teknis KIA bagi dinas kesehatan kabupatren/kota dan provinsi.

Tujuan Khusus:
Para peserta dalam program ini diharapkan mampu:

1. Memahami pekerjaan Konsultan Manajemen dan Konsultan Teknis di bidang KIA. Pemahaman ini penting untuk menjawab berbagai pertanyaan seperti:
   1. Mengapa penurunan kematian ibu dan bayi membutuhkan konsultan manajemen dan konsultan teknis?
   2. Mengapa penurunan kematian ibu dan bayi membutuhkan proses bekerja tim konsultan KIA yang multidisiplin?
2. Memahami Pengembangan Tim Konsultan Manajemen dan Konsultan Teknis KIA di Perguruan Tinggi.
   Pemahaman ini penting untuk menjawab:
   1. Siapa anggota Tim? Apa saja keahliannya? Apakah mungkin para dosen berbagai disiplin ilmu bekerja dalam satu tim ? Bagaimana kerangka bekerja tim?
   2. Darimana sumber dana pelaksanaan konsultansi manajemen dan konsultan teknis?
   3. Bagaimana memulai kegiatan pengembangan konsultan manajemen dan teknis KIA

Bentuk Kegiatan:

Kegiatan dilakukan melalui kombinasi antara pelatihan jarak jauh dengan tatap muka. Pelatihan jarak jauh dilakukan melalui pendekatan tim. Satu tim di perguruan tinggi terdiri atas minimal:

• ahli kesehatan masayarakat, khususnya manajemen kesehatan;
• dokter spesialis kebidanan dan kandungan
• dokter spesialis anak
• bidan
• ahli epidemiologi
• ahli promosi kesehatan (promkes)

PJJ dilakukan dengan membahas modul yang ada pada www.kesehatan-ibuanak.net  dipandu oleh narasumber/fasilitator dari PKMK FK UGM. PJJ dilaksanakan selama 7 minggu, dimana setiap minggu membahas 1 modul untuk tiap Tim PT.

Pertemuan tatap muka (workshop) untuk membahas rencana aksi/kegiatan tahun 2014 dan 2015, dan juga membahas isu-isu penting yang muncul sewaktu PJJ.
Maksud pertemuan tatap muka ini juga untuk menawarkan kegiatan kepada stakeholders / pengguna konsultan KIA (Kemenkes, dinas kesehatan kab/kota dan provinsi) .

Pelatih/Pembicara berasal dari:

1. PKMK FK UGM
2. Kementerian Kesehatan
3. Konsorsium Kesehatan Ibu dan Anak di Perguruan Tinggi

Sasaran Peserta:
Pelatihan Jarak-jauh (PJJ):

1. Tim Perguruan Tinggi; Dosen, konsultan, peneliti dari (FK, FKM, akademi bidang kesehatan)
2. Pengelola PT/ akademi bidang kesehatan dan kedokteran

Pertemuan Tatap Muka:
Peserta PJJ ditambah:

1. Pejabat Kemenkes RI
2. Dinkes Kab/Kota dan Provinsi (sebagai pengguna konsultan)
3. Mahasiswa S2- S3 bidang kesehatan dan kedokteran

Target Peserta:

1. Tim Perguruan Tinggi dari seluruh Indonesia.
2. Dinas kesehatan kab/kota dan provinsi seluruh indonesia

  Tempat/Waktu pelaksanaan kegiatan:

Pelatihaan Jarak-Jauh: Mulai Januari sampai Maret 2014. Sarana:
www.kebijakankesehatanindonesia.net dan www.kesehatan-ibuanak.net 
Tatap muka (workshop) di FK UGM: Sabtu, 29 Maret 2014

Agenda Kegiatan

Pendaftaran:
Kursus Jarak Jauh : Rp. 2.500.000 per perguruan tinggi (5 orang)
Tatap muka, diharapkan peerta dapat mendaftarkan secara kelompok.

1 orang Rp 250.000,-
2 orang Rp 400.000,-
3 orang Rp 500.000,-
4 orang Rp 600.000,-
5-6 orang Rp. 700.000,- 

Fasilitas : Konsumsi selama meeting, seminar kit, dan sertfikat ber-SKP IDI

Biaya Pendaftaran dapat ditransfer melalui Bank BNI.
Atas nama : Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM
No. Rekening : 0203024192

Pelatihan Jarak-Jauh Untuk Pendidikan dan Riset Kebijakan
Dalam Topik Pencegahan dan Pengurangan Fraud
di Jaminan Kesehatan Nasional

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM
Februari – Mei 2014

  Pengantar

Fraud atau kecurangan pelayanan kesehatan merupakan bentuk kriminal "kerah putih" yang canggih dan berefek terhadap sistem pembayaran kesehatan publik maupun swastaFraud pelayanan kesehatan merupakan faktor dominan yang menyebabkan melambungnya biaya pelayanan kesehatan di Amerika Serikat. Di Indonesia, dalam sistem Jamkesmas sudah ada gejala Fraud walaupun belum dapat dibuktikan

Definisi Fraud adalah kesengajaan melakukan kesalahan terhadap kebenaran untuk tujuan mendapatkan sesuatu yang bernilai atas kerugian orang lain. Upaya penipuan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Fraud Pelayanan kesehatan

Segala bentuk kecurangan dan ketidak wajaran yang dilakukan berbagai pihak dalam mata-rantai pelayanan kesehatan untuk memperoleh keuntungan sendiri yang (jauh) melampaui keuntungan yang diperoleh dari praktek normal.

Masalah di Indonesia akan memperburuk ketimpangan geografis dalam JKN. Fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia terkonsentrasi di daerah maju, terutama yang mempunyai teknologi tinggi. Fraud akan menyedot dana BPJS, dan lebih sering dilakukan oleh RS-RS serta oknum dokter di Jawa karena masalah jumlah dan kesempata n untuk fraud di pelayanan dengan INA-CBG tinggi.

Bagaimana Prediksi Fraud di JKN?

1 Januari 2014 dimulai Jaminan Kesehatan Nasional. Prediksi: Fraud akan meningkat. Mengapa? Ada beberapa factor: Kompensasi karena persepsi pemberi pelayanan akan besaran INA CBG yang dianggap rendah; IT di RS belum siap untuk memperoleh data fraud. Data fraud yang ditemukan PT Askes saat ini masih jauh di bawah 1%; Pemberantasan Fraud masih belum mempunyai kekuatan hukum: KPK belum memikirkan sampai penyelikan; Otoritas Jasa Keuangan masih dalam situasi observasi; dan Motivasi mencari "keuntungan ekonomi" merupakan naluri dasar manusia.

Kekhawatiran: Kerugian negara diperkirakan akan bertambah namun bukti sulit didapat. Tanpa ada pencegahan dikawatirkan fraud akan menjadi budaya kerja tenaga kesehatan dan manajer rumahsakit.
 

  Tujuan Pelatihan Jarak Jauh untuk Fraud:

Diharapkan program ini dapat menambah jumlah tenaga ahli yang mampu mencegah fraud di jaminan kesehatan. Secara lebih rinci, tujuannya adalah:

1. Memahami fraud dan menyusun proposal riset kebijakan untuk fraud
2. Bahan untuk menyusun kurikulum anti fraud dalam pendidikan kedokteran S1, residen, dan fellows.
3. Pacuan untuk Melakukan inisiasi bekerja bersama BPJS dan OJK, serta KPK dalam pencegahan dan pengurangan fraud.

  Kurikulum

Tahap 1: (Minggu ke 1 – Minggu ke 4 Pebruari 2014):

- Modul 1. Memahami Fraud di jaminan kesehatan dan aspek hukum pidana dan perdata.
- Modul 2. Memahami apa yang terjadi di luar negeri dalam pencegahan dan pemberantasan fraud.

Tahap II: Maret – April 2014

- Modul 3. Penyusunan proposal penelitian operasional untuk pencegahan dan pengurangan fraud.

Tahap III: Mei 2014

- Modul 4. Penyusunan materi untuk pendidikan bagi dokter dan dokter spesialis, serta manajer RS.

  Peserta yang diharapkan.

1. Ahli-ahli mutu pelayanan kesehatan
2. Ahli-ahli epidemiologi klinik
3. Ahli hukum
4. Ahli asuransi/jaminan kesehatan
5. Ahli-ahli IT
6. Dosen-dosen FK
7. Mahasiswa S2 dan S3 IKM
8. Peserta PPD
9. Pegawai BPJS
10. Berbagai pihak yang berminat.

  PENDAFTARAN

Angelina Yusri /Hendriana Anggi
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Gedung IKM Lt. 2, Fakultas Kedokteran UGM
Jl. Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta 55281
Ph. /Fax : +62274-549425 (hunting)
Mobile : +628111498442/ +628122793882
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.kebijakankesehatanindonesia.net

Paling lambat: tanggal 31 Januari 2014.
Biaya pendaftaran Rp. 2.000.000,- untuk keseluruhan 3 tahap tersebut.

Download leaflet 

Ada berbagai topik yang kami catat sebagai kaleidoskop tahun 2013 dan pandangan untuk tahun 2014 ini. Secara keseluruhan, persiapan-persiapan untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memang mendominasi kegiatan di beberapa bulan terakhir tahun 2013. Sementara itu, untuk kegiatan tahun 2014, akan ada kemungkinan banyak membahas monitoring pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Silahkan klik sesuai pilihan Anda:

Kaleidoskop 2013 & Outlook 2014	Kaleidoskop 2013 Outlook 2014
Kaleidoskop 2013 Outlook 2014	Kaleidoskop 2013 Outlook 2014
Kaleidoskop 2013 & Outlook 2014	Kaleidoskop 2013 Outlook 2014
Kaleidoskop 2013	Kaleidoskop 2013 Outlook 2014

Terkait dengan kasus dr. A di Manado dan dampaknya terhadap penugasan residen dalam Program Sister HospitalNTT, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada telah melakukan berbagai langkah darurat diantaranya:

1. Teleconference pada 29 November 2013 dengan 7 RS Mitra A yaitu RSUP dr. Sardjito, RSUP dr. Kariadi, RSUP Sanglah, RSUP dr. Wahidin Sudirohusodho, RSUP dr. Cipto Mangunkusumo, RSAB Harapan Kita, dan RS Panti Rapih
2. Pertemuan Regional, 2-3 Desember 2013 dengan RS Mitra A di 3 kota yaitu Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta.
3. Pertemuan Koordinasi, 6 Desember 2013 dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTT beserta 11 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten yang terlibat dalam Sister Hospital NTT, dengan 4 RS Mitra A (RSUD dr. Soetomo, RSU dr. Saiful Anwar, RSUP Sanglah, dan RS Panti Rapih) di Kupang.
4. Diskusi Lintas Ilmu, 17 Desember 2013 dengan Fakultas Hukum UGM, Fakultas Kedokteran UGM dan diikuti 9 RS Mitra A dan 11 RS Mitra B melalui live streaming terbatas (catatan: Direktur RSUD Bajawa hadir langsung).

Berdasarkan berbagai upaya darurat yang telah dilakukan tersebut, telah dihasilkan beberapa kesimpulan dan kesepakatan sebagai berikut:

1. Semua dokter yang dikirim dari RS Mitra A dilengkapi dengan surat Keterangan Kompetensi Residen dari KPS masing-masing (sesuai dengan Permenkes No. 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (3); serta Permenkes No. 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Pasal 15), dilengkapi STR, KTA lDl/surat Keterangan lDl
2. Semua dokter yang bertugas di RS Mitra B harus memiliki SIP dari Dinas Kesehatan Kabupaten setempat (sesuai dengan Permenkes No. 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Pasal 3 ayat (4); serta Permenkes No. 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Pasal 15) sesuai masa Penugasan
3. Semua residen yang ditugaskan harus diberi kewenangan klinis (clinical privilege) oleh Direktur RS Mitra B terkait melalui penerbitan surat penugasan klinis (clinical appointment) sesuai dengan Permenkes No. 755 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit Pasal 3
4. Semua RS Mitra B harus menetapkan siapa yang menjadi DPJP. Alternatifnya: (a) Direktur RS Mitra B, atau (b) residen. Jika residen menjadi DPJP, maka harus di bawah supervisi konsulennya masing-masing, dan didukung dengan sistem supervisi yang baik.
5. RS Mitra B harus memiliki SOP sendiri (bukan SOP RS Mitra A). Dalam hal ini, setiap RS Mitra A diharapkan dapat membantu proses penyusunan SOP tersebut.
6. Semua residen yang bertugas harus mentaati SOP dari RS Mitra B dan melengkapi dokumen resmi (seperti rekam medik) sebaik-baiknya dan selengkap-lengkapnya.
7. Perlu ada kesepakatan mekanisme mitigasi jika terjadi kasus yang menimpa residen.
8. Pemerintah Daerah provinsi dan Kabupaten, serta DPRD Provinsi dan Kabupaten akan memberikan dukungan manakala terjadi masalah keamanan dan hukum.
9. Mengusulkan kepada Kemenkes agar penugasan dalam rangka program Sister Hospital NTT menjadi penugasan khusus dari Menkes.

Sebagai tindak lanjut dari semua upaya tersebut, PKMK FK UGM telah melakukan konsultasi intensif dengan Dekan Fakultas Kedokteran UGM dan jajarannya serta Direktur Utama RSUP dr. Sardjito dan jajarannya. Sebagai hasil konsultasi tersebut, ada beberapa hal yang penting disampaikan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM yaitu:

1. Mendukung sepenuhnya Peninjauan Kembali (PK) kasus dugaan malpraktek dr. Ayu
2. FK UGM dan RSUP dr. Sardjito tetap berkomitmen menugaskan para residen Fakultas Kedokteran UGM/RSUP dr. Sardjito ke rumah sakit-rumah sakit di berbagai daerah di Indonesia seperti biasa
3. Mendorong agar semua sentra pendidikan PPDS tetap menugaskan para residennya ke berbagai rumah sakit di berbagai daerah di Indonesia seperti biasa, termasuk yang berada dalam skema Sister Hospital NTT.
4. Mengharapkan Kementerian Kesehatan untuk memberikan penekanan berbagai peraturan yang dapat menjadi pegangan hukum bagi residen di lapangan.

Telah Diselenggarakan Diskusi:

Berbagai Isu Strategis Dalam Sistem Kesehatan di Kabupaten dalam Era BPJS

Saat ini, berbagai isu strategis muncul di Indonesia terkait dengan sistem kesehatan, terutama menjelang era Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJSN). Isu strategis yang masih 'terkendala' ialah upaya promosi-prevensi di era BPJS dan bagaimana peran dinas kesehatan kabupaten/kota dan propinsi dalam menghadapi SJSN. Kali ini, PKMK bekerjasama dengan Minat KMPK dan MMR FK UGM menyelenggarakan 'Diskusi Berbagai Isu Strategis Dalam Sistem Kesehatan di Kabupaten dalam Era BPJS' pada Jumat (20/12/2013) di R. 301, IKM FK UGM. Sementara, peserta yang hadir meliputi kalangan: dosen, mahasiswa, konsultan, pengelola di KMPK, Minat Studi Promkes, MMR, PKMK dan S2 IKM.

Acara pertama dibuka oleh Prof. Laksono Trisnantoro melalui Pengantar : Situasi Upaya Pencegahan dan Promosi Saat ini dan Kemungkinannya di Era BPJS.

Diskusi kita hari ini merupakan konteks yang sangat penting-Januari 2014 BPJS mulai diberlakukan. Hasil dari diskusi diharapkan menjadi masukan untuk pemerintah. Di samping itu, saat ini PKMK bekerjasama dengan 15 universitas di Indonesia sedang menyusun proposal dengan tema tersebut. Untuk mengetahui informasi terkait hal in,i silahkan kunjungi proposalnya di pojok kanan atas pada website manajemen-pembiayaankesehatan.net. Kita akan meneliti sebelum dan setelah pelaksanaan BPJS. Sesi pagi kita akan membahas seputar promkes.

BPJS akan beroperasi di level kabupaten juga. BPJS pusat, cabang dan regional. BPJS secara finansial sangat besar, sekitar 20 Trilyun. Apakah BPJS membawa perubahan-apakah fungsi Dinkes dalam mutu pelayanan? Era BPJS, promkes dilakukan oleh siapa? Hal yang perlu kita cermati, bagaimana memantau Mutu Pelayanannya?

Sesi Diskusi Pertama mengangkat judul Penyusunan Rencana Strategis untuk Program Pencegahan dan Promosi yang disampaikan oleh Dr. Bambang Sulistomo, MPH – Penasehat Khusus Menteri Kesehatan RI. Sementara pembahasan dilakukan oleh Dr. dr. Yayi Suryo Probandari, M.Sc. Ph.D dan Dr. Krishnajaya, MS.

Promosi kesehatan meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan edukatif. Kaitan derajat kesmas dengan upaya promosi dan prevensi. Dalam Konas Promkes tahun ini, disebutkan upaya promosi kuat dilakukan. Namun, rencana strategi promosi untuk menyambut BPJS belum ada yang merumuskannya. Saran saya, silahkan buat proporsi upaya promosinya, sebelum menyusun anggaran, ungkap Dr. Bambang Sulistomo. Salah satunya, RPP Tembakau segera selesaikan. Lalu, Upaya kesehatan melalui sekolah digalakkan kembali. Selama ini, semangat promkes hanya sampai LSM dan ormas-ormas atau belum sampai ke bawah. Aliansi kader kesehatan posyandu (dulu), sekarang belum tentu jalan. Upaya promkes banyak yang merupakan upaya swadaya masyarakat. Hal yang terpenting yaitu Mencegah Orang Sakit, sayangnya banyak RS Internasional didirikan agar tidak banyak yang ke luar negeri. Maka, yang utama ialah memantapkan upaya preventif, memperkuat kapasitas (deklarasi Jakarta 2013). Deklarasi yang diadakan pada November 2013 itu dihadiri oleh: pemerintah pusat, Pemda, kelompok profesi, organisasi kemasyarakatan, swasta, dan masyarakat. Deklarasi tersebut merupakan hasil pertemuan Konas Promkes keenam tahun 2013 yang menyatakan:

1. Memantapkan upaya promotif-preventif dalam penerapan JKN sebagai bagian dari SJSN

2. Memperkuat komitmen dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam upaya promotif-preventif sebagai solusi masalah kesmas

3. Memperkuat kapasitas promotif-preventif di pusat dan daerah yang mencakup regulasi, kelembagaan dan manajemen, ketenagakerjaan, pendanaan serta sarana dan prasarana.

4. Memperkuat keterlibatan individu, keluarga, masyarakat termasuk ormas dan swasta dalam menerapkan PHBS, Pengendalian faktor resiko penyakit dan lingkungan

5. Meningkatkan sinergisme multisektor dalam pembangunan berwawasan kesehatan

6. Menguatkan peran dan kapasitas organisasi profesi kesehatan dalam mendukung upaya promotif-kuratif.

Mana upayanya untuk menyambut era BPJS ini? Saya berkhayal bangsa ini sehat tumbuh dari bawah, bagaimana masyarakat sadar akan kesehatannya, tambah Bambang. Dana untuk promkes apakah hanya ada di Kementrian kesehatan/Dinas kesehatan/dinas lainnya?

Dr. Yayi Suryo Prabandari, S2 IKM Minat Perilaku dan Promkes, FK UGM menyampaikan promkes belum menjadi isu seksi karena memang banyak hal yang harus dibenahi. Catatan dari Yayi, Pencegahan primer yang belum dilakukan yaitu pendidikan dan penyuluhan yang belum atraktif dan interaktif, lalu belum ada pelatihan Life Skills yang sebenarnya bisa dilakukan dengan pihak swasta. Kemudian, Kemudian, pemasaran sosial (cuci tangan dengan pihak swasta) serta komunikasi kesehatan-kampanye (anti tembakau-tayangannya ditolak tv swasta meski bayar sama), melalui media massa, penggunaan IT (website based-social media).

Salah satu fenomena menarik yang ada, yaitu Billboard rokok sebulan sekali ganti-jadi menarik masyarakat.

Masalah yang kita hadapi, struktur kurang jelas di provinsi, anggaran terbatas, pemahaman petugas (nakes) berbeda serta komunikasi advokasi terbatas. Misalnya terkait RUU Pengendalian produk tembakau, ada banyak poin yang dihilangkan. Sehingga saat pengesahan UU nya, bahkan bagian penting yang hilang. Misalnya Pasal 3: melindungi dampak tembakau, perlindungan untuk yg tidak merokok.

Prof. Laksono menyampaikan di Thailand desain bungkus rokok bergambar mengerikan desainernya dari indonesia. Gambar mengerikan itu mewakili apa saja yang terjadi pada tubuh manusia usai menjadi perokok pasif. Lalu, Filipina berhasil menggunakan: sin tax dari cukai rokok untuk promkes.

Dr. Krisnajaya, MS-Kepala Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) menyampaikan saya berharap ada ahli sospol yang memperjuangkan fokus regulasi, ungkap Krisna. Dirjen Pengendalian Penyakit dan Pengendalian Lingkungan (P2PL)-bukan penanggulangan tapi promotif. Sebaiknya Kemenkes tempatkan tenaga proimkes di daerah tertinggal yaitu di 98 kabupaten. NTT saja memiliki jargon revolusi KIA (preventif), meskipun dana kesehatannya kurang dari 3%. Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebaiknya menegaskan seluruh upaya promotif dan preventif. Selama ini Kemenkes belum mengirim pengajar, sebaiknya Kadinkes dilatih birokrasi manajemen pemerintahan tiga bulan pertama. Jika tidak ada anggaran dari pusat, maka daerah harus menyediakannya. Perlu dilihat kemampuan fiskal dan SDMnya juga.

Dr. Bambang S, public health dan health promotion agar dikuatkan. Promosi prevensi lebih baik. Belum ada visi yang sama di dalam organisasi Dinkesnya dan nakes, yaitu belum menganggap promosi itu wajib dan lebih baik untuk dilakukan. Maka, kita perlu mengerjakan strategi promosi dan rencana strategis. Mengapa masih ada AKI Tinggi?, karena tidak yakin upaya promosi itu lebih baik. Masyarakat sebagai pelengkap penderita. Puskesmas lebih terlihat sebagai Pusat Pengobatan Masyarakat. Mari kita gunakan kesempatan SJSN untuk menjadi momentum politik-misal Deklarasi Jogja-diperlukan strategi kesehatan untuk menyongsong SJSN. Salah satu poin yang ditekankan yaitu kesadaran masyarakat perlu diberdayakan. Sehingga, strategi ini bisa dibawa ke DPR dan Menkes. Jika perlu, strategi ini disepakati dan ditandatangani oleh Pengurus IAKMI, Arsada, IBI dan Adinkes se-Indonesia. FK FKM harus sadar, kita harus mengembalikan atau mengubah pola pikir.

Prof Laksono, pelaku-pelaku promkesnya kurang militan-karena sibuk mengurus Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sering dimutasi sehingga programnya terganggu. Maka, promkes ini tergantung pada siapa? Siapa pemimpinnya? Dinkes atau ormas atau LSM? Hal ini harus jelas, karena Dinkes penuh dengan politik. Promotor kesehatan lebih baik dari Dinas atau swasta?

Dr. Yayi Suryo memberi masukan, promkes bukan hanya birokrat, tetapi juga swastra dan akademisi. Misalnya di Jogja terkait Perwal KTR-isu ini akan membuat proses mitasi Kadinkes. Saat World Tobbaco Day-Kadinkes salah satu kabupaten sudah mau datang, namun dicegah Sekda. Lalu, saya pernah memberi konseling berhenti merokok di kawasan Jawa Barat, 20 dari 30 pesertanya dimutasi dari Puskesmas.

Dr. Krisnajaya menambahkan, kemudian, untuk menjadi kadinkes kab/kota yang memilih Gubernur. Harus memiliki kompetensi teknis-manajerial pemerintahan, kepemimpinan lembaga. Alangkah baiknya jika Kemendagri mengundang Kadinkes dan Sekda (birokratif). Saat ini, masih banyak gubernur yang sebenarnya kurang mumpuni namun menang karena politik dan massa.

Suwarta (Arsada) menyampaikan, saya sebagai orang yang memiliki latar belakang bekerja di Puskesmas-Promkes-public health-RS dan swasta. Mohon maaf, ada salah kebijakan karena selama ini kita hanya berfokus pada kuratif. Daerah harus bisa mengatur dirinya sendiri. Nakes harus mengerti dulu tentang promkes. Desentralisasi pemerintahan seharusnya berbagi leadership antara kabupaten dan kota. Pemimpin promkes sebaiknya Kadinkes dengan kompetensi terukur.

Sitti Zaenab, M. Kes (PKMK FK UGM) mengusulkan Dinkes dan Pemda sebagai regulator, eksekutornya LSM. LSM yang dimaksud disini ialah yang teruji. Ada kemungkinan Dinkes mengkontrakkan promkes ke swasta supaya bisa berjalan dengan baik.

Diah (KPMAK) menjelaskan jika fungsi Bappeda perlu kita lihat kembali, karena Bappeda memiliki peran penting. Salah satu diantaranya, mengatur alokasi anggaran dengan nuansa kesehatan. Memberikan kemampuan leadership pada jajaran Dinkes. Bagaimana bermitra dengan orang lain.

Puti (PKMK FK UGM) jurnalisme warga penting digalakkan, masyarakat menengah ke atas bisa menginformasikan kesehatan secara umum. Kita bisa juga menggunakan dokter muda caranya mereka memberikan info yang lebih akademis dengan kalimat sederhana. Contoh ini bisa disimak dari kolom Kompasiana yang tulisannya lebih edukatif ke masyarakat.

Doni, S2 MMR menyampaikan integrasi promkes melalui standing comitte dengan partner lain untuk efisiensi anggaran dan keberlanjutannya-inklusi materi kesehatan dalam pendidikan termasuk pendidikan seks (MOU dengan Kementrian Pendidikan).

Kuncoro mengungkapkan ada ketidakmampuan daerah melaksanakan kebijakan makadibutuhkan pemetaan (road map dan rundown-nya harus jelas). Maka, Dinkes-Puskesmas-sekolah harus bergerak bersama.

Dr Anung Sugiyantono, M. Kes, Kadinkes Purbalingga menyampaikan diperlukan klinik promosi dan pusat promkes di daerah. Strategi promkes diikuti anggaran lalu leadership untuk advokasi hal tersebut. Banyak aspirasi eksekutif yang disuarakan legislatif. Promotif preventif lebih murah untuk dilakukan. Dengan pendidikan masyarakat yang masih rendah, angka kuratif sangat tinggi.

Anna-Mahasiswa MMR, jika melihat konteks Dinkes gagal, alternatif untuk LSM dalam menjalankan promkes tadi. Dikhawatirkan kesinambungan ke depan jarang berlanjut karena lebih banyak mengincar anggaran. Kenapa bukan ke Surat Ketentuan Pemerintah Daerah (SKPD) saja? PHBS daerah luar Jawa menunggu anggarannya. Ketika dana sampai, mereka akan bertemu dengan lokasi yang sulit maka dana tidak akan sampai turun ke lokasi. Jadi, tidak ada hasil.

Firman, KMPK. Seharusnya ada pusat sistem informasi di Puskesmas. Mungkin bisa melibatkan satu dua masyarakat. Masyarakat (pasien) tidak akan kembali ke Puskesmas jika informasinya tidak jelas.

Dra. Retna Siwi Padmawati, MA, FK UGM. Kasus di Jogja ada dana keistimewaan, yang terjadi ialah universitas yang diminta Dinkes dan Pemprov untuk mendampingi SKPD. Ini alternatif yang lain disamping LSM, universitas terutama jika beberapa universitas memiliki road map yang menyesuaikan dengan kebutuhan daerah. Untuk Kawasan Tanpa Rokok (KTR)-universitas sudah mendampingi hingga Perda. LSM mungkin sudah berkemampuan, namun dianggap sebagai pihak yang menganggu Pemda. Universitas disini yang saya maksud bukan personal, namun pusat studinya.

Dr. Yayi, saya setuju dengan jejaring, siapa pelaku promkesnya dan mereka yang akan bahu membahu. LSM beragam, berwawasan kesehatan, bukan abal-abal. Perusahaan atau swasta yang memiliki CSR yang tidak temporer. Bagaimana kita menggandeng semuanya? Promkes lebih baik dan lebih murah.

Dr. Krisnajaya-kesehatan itu leadership melibatkan banyak pihak. Adinkes saat ini sedang membuat materi kompetensi, lalu membuat jejaring salah satu yang harus dimiliki.

Dr. Bambang S, promosi prevensi lebih baik. Hal yang kita kejar dari keduanya ialah produktivitas manusia, kebersamaan, hubungan antar amsayrakat lebih baik dalam kerangka promosi prevensi dibanding kurasi. Lembaga dan orangnya-BKKBN, tanpa lembaga kompetensi dan kemampuan ini akan sulit dilakukan (Gerakan nasional Keluarga Bencana Daerah misalnya). Pernyataan bersama dan audiensi dengan pejabat terkait.

Konklusi: Bambang proporsional-LSM dan kerjasama dengan dinas lain.

Prof. Laksono, sebaiknya dana untuk BPJS sekitar 19,6 Trilyun dialokasikan juga untuk upaya promosi prevensi. Kewirausahaan di bidang promkes, jadi promkes yang digerakkan swasta bisa bebas politik, militan dan agresif.

Doni, mahasiswa-NTT lembaga internasional 29 dan lokal 45 sulit untuk diajak bekerjasamakarena masing-masing LSM memiliki value yang berbeda. LSM lokal banyak yang model siluman-jika ada dana muncul tapi jika tidak, maka hilang.

Agus Rahmadi-MMR. Melihat Kementrian Pekerjaan Umum (PU) mengkontrakkan beberapa proyeknya melalui outsourcing. Jadi, jika ingin melibatkan LSM harus ada kriterianya. Leader dari upaya ini kalau bisa dari pendidikan. Kemudian, melalui organisasi profesi-usulan kuat dan mendukung.

Anung, BPJS memiliki kepentingan berpromosi-AKI turun sehingga anggarannya turun. Strategi prmosi seperti apa? Anggaran di luar BPJS akan di-cover darimana? Saat ini merupakan momen yang bagus untuk membuat bagaimana sistem promosinya.

Sitti Zaenab, M. Kes, organisasi keagamaan misalnya NU dan Muhammadiyah (Ormas) bisa digandeng untuk masuk ke promkes. Mungkin, bisa diambil sekian persen dari anggaran untuk dana promkes ini.

Sasongko, penyamaan persepsi upaya kesehatan promosi prevensi mana wadahnya? Kalau tidak ada lembaga, untuk lobi sulit.

Dr. Bambang: silahkan telpon dr. Fahmi Idris dan silahkan mencari informasi promosi prevensi sudah seberapa jauh di BPJS? Tolong sampaikan jika ada masukan dari Jogja. Bagaimana kita memadukan SDM, gagasan, dana, dan kelompok masyarakat? Salah satunya melalui asosiasi yang terkait kesehatan, visinya harus sama. Upaya kesehatan yang strategis harus dikelola dengan kuat, untuk menghadapi kelompok dunia usaha.

Dr. Bambang: hasil pertemuan, akan dibawa ke Kemkes.

Catatan lain: dari Doni-mahasiswa MMR. Kesehatan reproduksi selalu mendapat tentangan di Dinas kebudayaan. Faktanya aborsi dan kematian ibu masih menjadi ancaman di kalangan anak muda.

Magister Manajemen Rumah Sakit dan
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan

Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta

menyelenggarakan

DISKUSI LINTAS ILMU :
STUDI KASUS PUTUSAN MA TERHADAP KASUS DOKTER SPESIALIS

Selasa, 17 Desember 2013
Pukul 12.00 – 15.00 WIB

  Pengantar

Kasus beberapa dokter spesialis yang ditahan di Manado memiliki beberapa hal penting yang perlu dicermati, antara lain :

1. Sebuah Putusan Pengadilan yang menjadi perhatian luas masyarakat karena dianggap jauh dari rasa keadilan;
2. Sebuah Putusan Pengadilan yang mengundang perdebatan di kalangan hukum; dan
3. Sebuah Putusan pengadilan yang penting dijadikan pegangan, sehingga mempunyai nilai tinggi bagi dosen, mahasiswa, dan masyarakat untuk belajar dari kasus ini.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Magister Manajemen Rumah Sakit bekerjasama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM bermaksud untuk mengangkat sebuah diskusi yang melibatkan kalangan dari lintas ilmu. Kasus tersebut menarik untuk dibahas secara akademik melalui pendekatan diskusi kasus. Dalam diskusi ini, pembahasan akan dilakukan secara lintas disiplin dengan narasumber adalah mahasiswa S2 Hukum Kesehatan Universitas Gadjah Mada dan dibahas oleh beberapa pakar sector kesehatan dan hukum.

Mengapa perlu pembahasan secara lintas disiplin? Sebagaimana diketahui, status ketiga dokter tersebut adalah mahasiswa didik Program Dokter Spesialis FK Universitas Sam Ratulangi. Dalam hal ini ada beberapa hal menarik yang perlu dibahas yaitu :

1. Mengapa kasus ini fokus pada 3 orang dokter yang pada saat kejadian berlangsung masih berstatus Residen?;
2. Siapa dan dimana dokter penanggungjawab Siswa yang saat ini disebut sebagai dokter penanggungjawab pasien?
3. Bagaimana peran dokter spesialis lain yang terlibat dalam kegiatan pelayanan tersebut?
4. Bagaimana peran manajemen rumah sakit tempat kejadian berlangsung?
5. Bagaimana peran fakultas kedokteran sebagai lembaga dokter tersebut bernaung?

Terkait dengan hal tersebut maka ada diperlukan bedah kasus mengenai posisi residen dalam pelayanan kesehatan, serta bedah kasus dalam hal lainnya.

  Maksud dan Tujuan Diskusi

Berdasarkan latar belakang tersebut, maksud dan tujuan dari diskusi kasus ini adalah:

1. Membedah kasus di Manado tersebut secara akademik dalam perspektif hukum;
2. Mempelajari konteks kasus dalam perkembangan manajemen RS pendidikan dan mekanisme pendidikan calon dokter spesialis/residen di fakultas kedokteran;
3. Mengkaji keselarasan mekanisme pendidikan calon dokter spesialis dengan UU Praktek Kedokteran dan UU Pendidikan Kedokteran;

Rekomendasi akhir dari pertemuan ini dapat dipergunakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan sistem manajemen rumah sakit pendidikan dan pendidikan residen di Indonesia.

  Agenda

Ruang Theater Perpustakaan FK UGM lt. 2. Yogyakarta

  Peserta

Peserta yang diharapkan hadir adalah:

1. jajaran Direksi RS, Ketua Program Studi Dokter Spesialis, dan Bagian Hukum RS Pendidikan di sekitar DIY;
2. RS Mitra A dan B Project Sister Hospital di NTT (via streaming terbatas)
3. Dosen Fakultas Hukum dan Fakultas Kedokteran
4. Ikatan Profesi
5. Mahasiswa Pascasarjana Manajemen Rumah Sakit dan Manajemen Pelayanan Kesehatan
6. Peserta Pendidikan Residensi
7. Konsultan Hukum
8. Asosiasi Pendidikan Kedokteran
9. Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan
10. Badan Pengawas dan Dewan Pengawas Rumah Sakit

Tidak dipungut biaya, namun peserta yang mengikuti mohon melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui :

Hernie Setyowati (Menik) /Angelina Yusridar/Hendriana Anggi

Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Gedung IKM Lt. 2, Fakultas Kedokteran UGM
Jl. Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta 55281
Ph. /Fax : +62274-551408 (hunting)
Mobile : +62818269560 / +628111498442 /081227938882
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.kebijakankesehatanindonesia.net