Penutup dan Keberlanjutan Program

Dalam program ini, kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dikelompokkan menjadi tiga kategori berdasarkan deliverable program terhadap empat topik kesehatan prioritas (KIA, nutrisi, CVD, dan kanker). Pertama, tempat penyimpanan data yang disebut Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK). DaSK memuat berbagai informasi termasuk empat prioritas masalah kesehatan. Fungsi DaSK telah ditingkatkan berdasarkan masukan pengguna dan juga dengan memasukkan data tambahan dan visualisasi untuk data sampel klaim BPJS Kesehatan tahun 2015-2018. Selama pelaksanaan program, lebih dari 850 peserta telah dilibatkan dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan DaSK.

Kedua, analisis untuk pengambilan keputusan dan kebijakan. Proyek ini juga mencakup beberapa analisis yang difokuskan pada masalah kesehatan prioritas, yang melibatkan beberapa mitra universitas. Analisis kebijakan dan policy brief terkait empat isu prioritas telah dikembangkan dan, yang lebih penting, telah didiskusikan dengan pemangku kepentingan di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Selain itu, telah dilakukan juga serangkaian pelatihan tentang analisis data, analisis kebijakan, dan advokasi kebijakan untuk mempromosikan penyusunan kebijakan berbasis bukti dan data. Sepanjang 2020-2021, program ini telah melatih sekitar 500 peserta.

Ketiga, dialog kebijakan. Dialog kebijakan berlangsung di tingkat sub-nasional dan nasional dan mencakup empat isu kesehatan prioritas. PKMK memanfaatkan jaringan dengan mitra universitas serta dengan Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan provinsi, dan kabupaten untuk memastikan keterlibatan yang baik dengan pemangku kepentingan dan untuk mendorong kolaborasi dalam proses pembuatan kebijakan. Sebanyak tujuh analisis kebijakan dan policy brief terpilih difasilitasi untuk dilakukan dialog kebijakan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten.

PKMK UGM percaya bahwa investasi berkelanjutan untuk mendukung kegiatan yang dapat mendorong pembuatan kebijakan berbasis bukti dan data serta kolaborasi di antara akademisi, pemangku kepentingan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, dan pemangku kepentingan terkait lainnya penting untuk memperkuat sistem kesehatan. Penggunaan data rutin juga perlu digalakan karena dapat dimanfaatkan oleh berbagai lembaga di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Kegunaan DaSK sebagai sumber data rutin diharapkan dapat diperluas di masa mendatang. Terkait hal tersebut, PKMK UGM saat ini bermitra dengan Pusdatin dan Litbangkes Kemkes terkait penggunaan data rutin. Selain itu, penggunaan DaSK saat ini diperluas ke program yang lebih spesifik, antara lain dashboard kanker (bekerja sama dengan RS Dharmais) dan program untuk memperkuat upaya pengurangan stunting (bekerja sama dengan BKKBN).

Melalui serangkaian dan pelatihan intensif tentang policy brief dan policy dialog, para mitra universitas telah mampu menerjemahkan data rutin ke dalam dokumen kebijakan dan mengkomunikasikannya secara langsung kepada para pemangku kepentingan di daerahnya masing-masing maupun di tingkat nasional. Pencapaian ini tentunya dapat dilanjutkan oleh universitas mitra di masa depan karena institusi mereka, baru-baru ini, merilis program untuk memberikan insentif kepada akademisi yang menghasilkan policy brief. Sejalan dengan itu, PKMK UGM akan terus berperan memfasilitasi mitra universitas untuk mempresentasikan policy brief-nya di forum-forum nasional. Dalam hal transfer pengetahuan, beberapa universitas mitra sedang mengembangkan mata kuliah terkait kebijakan kesehatan. Pengetahuan dan pengalaman dari pelatihan akan memperkaya akademisi untuk mentransfer kapasitas mereka kepada mahasiswa.

Sebagai penutup, dalam memperkuat penggunaan data rutin untuk mendukung proses pembuatan kebijakan yang baik membutuhkan investasi jangka panjang dan berkelanjutan. Universitas mitra dan pemangku kepentingan berharap kerjasama ini akan terus berlanjut di masa mendatang. Kapasitas PKMK UGM dalam mempengaruhi universitas lokal dan pemangku kepentingan akan lebih bermanfaat jika kerjasama ini dipertahankan dalam jangka panjang sehingga advokasi kebijakan dapat dilakukan secara berkesinambungan dan komprehensif.