Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM
Menyelenggarakan

SEMINAR

Permasalahan dan Kemajuan dalam Revisi PP No. 38/2007
dan PP No. 41/2007

Sabtu, 22 Februari 2014
Ruang Senat, Gd. KPTU Lt.2 FK UGM, Yogyakarta

  Latar Belakang

Rencana dan upaya untuk merevisi PP No. 38 Tahun 2007 (tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota) dan PP No. 41 Tahun 2007 (tentang Organisasi Perangkat Daerah) sudah cukup lama digagas, didiskusikan, dan diformulasikan draftnya. Dari sisi ketentuan perundang-undangan, revisi tersebut idealnya dilakukan setelah revisi UU No. 32 Tahun 2004 (tentang Pemerintahan Daerah) karena UU No. 32 Tahun 2004 merupakan "induk" dari kedua PP tersebut. Masalahnya, jika harus berurutan seperti itu, tentu akan banyak waktu yang terbuang. Oleh karena itu, rencana dan upaya merevisi kedua PP tersebut dilakukan simultan dengan upaya revisi UU No. 32 Tahun 2004. Dalam perkembangannya, banyak kendala yang terjadi sehingga revisi yang direncanakan belum juga terwujud. Khusus di Bidang Kesehatan, bagaimana draft mutakhir revisi kedua PP tersebut belum banyak diinformasikan.

Secara strategis, revisi UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 38 Tahun 2007, dan PP No. 41 Tahun 2007, akan berdampak besar terhadap Bidang Kesehatan khususnya Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Rumah Sakit Daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut, seminar "Permasalahan dan Kemajuan dalam Revisi PP No. 38/2007 dan PP No. 41/2007" ini akan diselenggarakan agar segala sesuatunya menjadi jelas.

  Tujuan

1. Mendapatkan gambaran tentang permasalahan dan kemajuan dalam revisi UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 38/2007 dan PP No. 41/2007.
2. Mendapatkan masukan untuk penyempurnaan draft revisi PP No. 38/2007 dan PP No. 41/2007 khususnya di Bidang Kesehatan.
3. Mendapatkan masukan untuk penyusunan strategi mempercepat proses revisi PP No. 38/2007 dan PP No. 41/2007.
4. Menyusun Rencana Tindak Lanjut untuk mendukung revisi PP No. 38/2007 dan PP No. 41/2007 khususnya di Bidang Kesehatan.

Pembicara/Nara Sumber

1. Kementerian Dalam Negeri RI
2. Ketua Adinkes
3. Ketua Arsada
4. PKMK FK UGM

Sasaran Peserta

1. Kementerian Kesehatan RI
2. Kepala dan staf Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
3. Direktur RSUP dan RSUD beserta jajarannya
4. Kepala UPT di lingkungan dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota
5. Mahasiswa S2/S3
6. Peneliti dan konsultan.

Tempat dan Waktu

Seminar diselenggarakan di:

•  Ruang Senat, Gd. IKM Lt.2 FK UGM, Yogyakarta
•  Waktu: Pukul 08.00 – 13.00

  Agenda Seminar

Dalam rangka Annual Scientific Meeting 2014
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan dan
Magister Manajemen Rumahsakit FK UGM

menyelenggarakan:

Blended-Workshop
(Workshop dengan pendekatan campuran antara jarak-jauh dan tatap muka)

MANAJEMEN RESIDEN DALAM ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL:
Apakah Residen dapat menjadi
Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP)?

Diskusi Awal

1. 1. 1. 1. 1. 1. Tatap muka dan Live-Streaming: 8 Maret 2014
               2. Tele-workshop: Maret 2014 (1 bulan) melalui:
                  www.kebijakankesehatanindonesia.net  dan www.pendidikankedokteran.net 
               3. Diskusi Akhir: Tatap muka dan Live-Streaming: 9 April 2014

di RS Sardjito

 Latar Belakang

Tanggal 1 Januari 2014, BPJS sudah beroperasi dan Jaminan Kesehatan Nasional memulai era baru. Dalam konteks tenaga kesehatan yang melayani, di berbagai negara lain misal Amerika Serikat dan Australia, residen merupakan tulang punggung pelayanan yang didanai oleh jaminan kesehatan. Sementara itu di Indonesia, peran residen masih belum jelas, apakah sebagai siswa atau sebagai pekerja (hasil diskusi ASM 2013). Pertanyaan yang sangat sering dikemukakan adalah:

1. Apakah jumlah dokter spesialis cukup untuk menangani pelayanan kesehatan di layanan sekunder dan tertier?
2. Bagaimana posisi dan peran Residen dalam program Jaminan Kesehatan Nasional?
3. Bagaimanakah hak dan kewajiban residen, termasuk hak untuk dibayar?
4. Bagaimanakah posisi hukum seorang residen?

Pada ASM 2013 (bulan Maret 2013) telah diselenggarakan pertemuan awal mengenai peran dan posisi residen, yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan di FK UI. Ada beberapa hal yang dapat dicatat dari pertemuan tersebut dan perkembangan terbaru yang terkait, termasuk kasus residen dr A yang dihukum pidana 10 bulan oleh Mahkamah Agung.

1. Fakta-fakta yang terjadi saat ini.
   
   
   1. Pendidikan residen cenderung menempatkan residen sebagai peserta didik. Pelaksanaan program pendidikan dokter spesialis di Indonesia saat ini dilakukan di RS pendidikan dan RS jejaring di bawah koordinasi fakultas kedokteran. Penerapan pendidikan dan pelatihan residen dilakukan berdasarkan UU Pendidikan Nasional sehingga disebut sebagai 'university based' .Pendekatan lain yang banyak diterapkan di beberapa negara adalah pendekatan 'hospital based' yaitu pendidikan dokter spesialis diserahkan pengelolaannya kepada rumah sakit dengan koordinasi dari kolegium spesialis terkait.Dengan penerapan program pendidikan dokter spesialis 'university based', sejarah pendidikan residen lebih kuat penekanan sebagai peserta didik (mahasiswa), bukan sebagai pekerja rumahsakit. Residen dalam hal ini harus membayar SPP ke universitas, dan belum mendapat hak sebagai pekerja khususnya pembayaran yang jelas dari rumahsakit pendidikan utama/jaringan tempat bekerja kecuali pelayanan di berbagai rumahsakit yang memang membutuhkan residen.
   2. Dalam konteks pendidikan ini, jumlah residen yang masuk ke RS Pendidikan tidak dihitung berdasarkan kebutuhan. Akibatnya terjadi keadaan dimana tidak ada hubungan antara jumlah pasien di RS Pendidikan utama dengan jumlah residen. Hal ini menyebabkan tidak berfungsinya residen sebagai tenaga kerja rumahsakit yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan.
   3. Hubungan dengan Fakultas Kedokteran. Dengan penerapan program pendidikan dokter spesialis yang 'university based' di Indonesia, peran RS pendidikan tetap sangat besar walaupun tidak bertanggung jawab langsung pada mutu pendidikan. Saat ini, tanggung jawab langsung berada di universitas (Fakultas Kedokteran). Dengan demikian situasi yang terjadi adalah residen dapat dilihat dari dua sisi yaitu universitas (FK) dan RS Pendidikan. Proses pendidikan di FK banyak dilakukan pengembangan. Namun di lain sisi, di RS Pendidikan penataan residen belum banyak ditangani. Residen tetap dianggap sebagai siswa, bukan staf medis RS. Sementara itu, kebutuhan residen (yang sudah kompeten) sebagai pekerja RS semakin tinggi, termasuk untuk BPJS dan usaha pemerataan pelayanan rumahsakit. Di negara lain, residen dianggap sebagai tenaga medis di RS dengan hak dan kewajibannya.
   4. Walaupun masih banyak dianggap sebagai mahasiswa, secara de-facto residen telah bekerja.Sebagai gambaran di RS Pendidikan, operasi yang membutuhkan tenaga dokter spesialis anastesi, dikerjakan oleh residen anastesi tanpa kehadiran dosen pendidik di ruang operasi. Demikian juga berbagai pendidikan residen menempatkan residen sebagai pelaku utama pelayanan.
   5. Selain dalam pelayanan, para residen selama ini juga berperan dalam pendidikan dokter di RS pendidikan dan RS jejaring, yaitu melalui pembimbingan untuk mahasiswa kedokteran yang sedang menjalankan rotasi pendidikan klinik di RS. Tugas pembimbingan ini memang menjadi tugas utama para staf pengajar konsultan di masing-masing tempat. Residen berperan besar dalam pendidikan dokter karena berkesempatan untuk berinteraksi dengan para ko asisten dalam kegiatan sehari-hari.
   6. Posisi penting residen dalam pelayanan ini ternyata belum diimbangi dengan kejelasan aspek hukum. Dalam kasus Dr.A yang dituntut dan dihukum secara pidana posisi residen sangat memprihatinkan. Terlepas dari tepat atau tidak tepatnya penuntutan pidana, Dr.A dan dua orang residen lain dihukum, sementara itu dosen penanggung-jawabnya dapat memperoleh SP3, yang mampu menghentikan penyidikan. Pihak Fakultas Kedokteran dan RS Pendidikan yang terkait dengan Dr.A juga tidak terlihat bertanggung-jawab atas kejadian tersebut.
       
2. Bagaimana penanganan residen ke depannya?
   
   Sehubungan dengan penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan penetapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Indonesia, kebutuhan akan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan yang terstandarisasi meningkat. Jumlah spesialis di Indonesia tidak cukup untuk melayani pasien yang dibayar oleh BPJS dan non-BPJS.Oleh karena itu residen semakin dibutuhkan untuk pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional.Mengingat peran residen dalam pelayanan kesehatan selama ini, ada beberapa hal yang harus dipikirkan di masa mendatang, yaitu:
   1. Perlunya residen dimasukkan dalam penyedia layanan kesehatan dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
   2. Perlunya proses penjaminan kualitas yang terjaga melalui credential residen yang berasal dari FK untuk dinilai di RS Pendidikan secara personal dan supervisi yang sistematis, serta kepastian posisi hukum;
   3. Residen perlu untuk mendapatkan remunerasi dari pendanaan oleh BPJS.
      
      Berbagai hal tersebut telah didukung secara hukum oleh UU Pendidikan Kedokteran.Dalam UU tersebut, residen bukan mahasiswa biasa namun mahasiswa khusus yang berhak mendapat hak, termasuk insentif, namun juga mempunyai kewajiban layaknya seprang pekerja professional.Kewajiban dan tanggung jawab residen dalam pendidikan dokter dan pelayanan kesehatan di rumah sakit juga perlu disertai diskursus tentang hak para residen yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan hak untuk mendapatkan imbal jasa (remunerasi).Posisi residen di fungsi pendidikan dan pelayanan serta hak dan kewajibannya, perlu ditelaah.Apakah credential di RS diperlukan bagi residen?Bagaimana prosesnya dapat dilakukan?Apakah residen berhak mendapatkan remunerasi dalam pelaksanaan perannya sebagai pendidik dan penyedia pelayanan kesehatan?Sejauh mana tanggung jawab residen saat terjadi medical mishaps dari kasus yang dikelola?Akankan dokter spesialis konsultan bebas dari pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan residen?
       
3. Pertanyaan praktis yang timbul: Apakah Residen dapat menjadi Dokter Penanggung Jawab Pasien?
   
   Dokter spesialis konsultan adalah dokter penanggung jawab pasien (DPJP), termasuk di RS Pendidikan. Berdasarkan Permenkes, seluruh tanggung jawab termasuk tanggung jawab hukum akan berada di tangan RS dan DPJP. Dalam hal ini ada beberapa rumahsakit yang menjadi tempat residen bekerja, yaitu:
   1. RS Pendidikan Utama
   2. RS Pendidikan Jaringan
   3. RS yang membutuhkan

Beberapa pertanyaan:

1. Apakah Residen dapat menjadi DPJP di RS Pendidikan Utama?
   Secara konsepsual, DPJP di RS Pendidikan Utama adalah para spesialis.Akan tetapi secara kenyataan, tidak semua spesialis berada di bangsal, di ruang periksa, ataupun di ruang operasi.Sebagai gambaran jumlah dokter spesialis anastesi ataupun bedah tidak mampu menangani seluruh operasi yang dilakukan.Dokter spesialis pendidik sering merangkap bekerja di luar RS Pendidikan.Sebagai catatan UU Praktek Kedokteran memperbolehkan dokter spesialis praktek di 3 tempat. Pertanyaan praktisnya misalnya: apakah residen anastesi di ruang operasi yang tidak didampingi secara fisik oleh spesialis anastesi merupakan DPJP? Jika bukan DPJP, apakah dokter spesialis anastesi yang DPJP namun tidak berada di ruangan akan bertanggung-jawab secara keseluruhan termasuk aspek hukum pidana dan perdata, serta administratifnya? Bagaimana dengan jasa profesi yang ada di dalam INA-CBG. Apakah akan diberikan penuh ke residen, atau sebagian besar, atau sebagian kecil, atau tidak sama sekali,
2. Apakah Residen dapat menjadi DPJP di RS Pendidikan Jaringan dan di RS yang membutuhkan?
   Selain berada di RS Pendidikan Utama, residen juga mendapatkan penugasan ke RS jejaring atau RS lain pada suatu tahap tertentu, terutama pada saat tahap mandiri. Dalam kerangka penugasan ini, residen dianggap sebagai tenaga dokter spesialis yang dapat membantu secara penuh proses pelayanan di RS tersebut Meskipun residen melaksanakan peran pelayanan kesehatan yang besar, proses pelayanan tersebut merupakan bagian dari proses pendidikan. Dalam proses pendidikan yang umumnya terdiri dari tahap awal, tahap menengah dan tahap mandiri, residen memperoleh supervisi secara bertingkat dari para dokter spesialis konsultan di RS pendidikan. Apakah residen ini yang berada di tempat jauh dapat menjadi DPJP?Dalam hal ini memang residen dapat memiliki tanggung jawab penuh dalam pengelolaan pasien sesuai dengan penugasan yang diterimanya (clinical appointment) dari RS.Dalam kondisi ini, masih dipertanyakan apakah residen dapat pula bertanggung jawab penuh secara hukum bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (medical mishaps).

Catatan penting tentang Standar Rumah Sakit Pendidikan Utama

Saat ini berbagai RS Pendidikan sedang bekerja keras untuk memenuhi standar CI sebagai rumahsakit akademik. Dalam standar tersebut, pendidikan kedokteran dan penelitian klinis sangat penting untuk upaya organisasi dalam meningkatkan kualitas dan keselamatan pasien (JCI 2013). Dengan demikian standard JCI perlu diperhitungkan dalam diskusi mengenai bisa tidaknya DPJP untuk residen.

  Tujuan Workshop

Berdasarkan latar belakang tersebut, ada beberapa tujuan Workshop sebagai berikut:

1. Tercapainya pemahaman tentang predikat DPJP untuk residen yang bekerja di RS Pendidikan Utama dan RS Pendidikan Jaringan/yang membutuhkan;
2. Tercapainya pemahaman tentang kewajiban Residen di RS Pendidikan Utama dan Jaringan, termasuk credential dan clinical appointmentnya;
3. Tercapainya pemahaman tentanghal residen dalam penerimaan jasa profesi di sistem Jaminan Kesehatan Nasional.
4. Menyusun Rencana Tindak Lanjut dan Usulan Kebijakan bagi pemerintah untuk Pengembangan Residen dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Siapa yang diharapkan menjadi peserta dalam Workshop ini? Diharapkan peserta workshop adalah kelompok yang mewakili:

1. RS Pendidikan Utama
2. RS Pendidikan Jaringan
3. RS tempat bekerja Residen
4. Kantor Regional BPJS
5. Pejabat Dinas Kesehatan/Kementrian Kesehatan
6. Tim Konsultan

Peserta diharapkan mendaftar secara kelompok dengan mendaftarkan diri untuk mengikuti secara jarak-jauh. Peserta kelompok Jarak-jauh harus menyiapkan diri dengan perangkat telekonference yang spesifikasinya dapat diklik sebagai berikut.

Bagi yang ingin datang hanya untuk Tatap Muka, dipersilahkan mengikuti selama satu hari.

Bentuk Kegiatan

Kegiatan Workshop ini diselenggarakan dalam waktu 4 minggu dengan menggunakan pendekatan pendekatan campuran (blended) antara jarak-jauh dan tatap muka. Para peserta diharapkan mendaftar secara kelompok.

1. Sesi Awal dengan menggunakan Pendekatan Jarak-Jauh: Penyampaian Materi awal mengenai fakta-fakta dan pemahaman-pemahaman konsepsual.
2. Sesi akhir dengan tatap muka selama 1 hari: Membahas diskusi mengenai bisa tidak nya menjadi DPJP dan hak serta kewajiban residen, serta usulan kebijakan mengenai manajemen residen di era JKN.

  Jadwal Kegiatan

Dengan menggunakan Live-Streaming.

Setiap minggu akan dilakukan diskusi melalui live streaming yang direkam agar dapat dipahami lebih lanjut. Topik-topiknya adalah:

1. Fakta-fakta yang terjadi dalam manajemen residen saat ini;
2. Konsep-konsep utama, termasuk apa yang diharapkan oleh JCI dalam hal residen dan hubungannya dengan lembaga BPJS serta sistem Jaminan Kesehatan;
3. Aspek hukum residen dan konsep DPJP;
4. Usulan proses credentialing dan hubungan antara FK dengan RS Pendidikan Utama/Jaringan, dan RS yang membutuhkan residen.

Tatacara:

1. Peserta mendaftar secara kelompok.
2. Peserta menyiapkan teknologi tele-conferencenya.
3. Peserta diharapkan mengikuti diskusi live-streaming pada hari dan jam yang ditentukan.
4. Peserta kelompok membahas mandiri mengenai apa yang terjadi di RS Pendidikan Utama/Jaringan, atau RS masing-masing sesuai dengan apa yang dibahas dalam live-streaming.
5. Peserta melalukan diskusi di web berdasarkan topik yang ada.
6. Peserta menyiapkan diri untuk pertemuan tatap muka di awal bulan Maret 2014.

Tatap Muka I: Pembukaan Blended Learning. Sabtu, tanggal 8 Maret 2014.
Pertemuan di RS Sardjito/Video Live Streamig:

1. Pengalaman pengiriman residen ke berbagai daerah;
2. Pendidikan Residensi di berbagai negara.
3. Residen di UU Pendidikan Kedokteran
4. Rencana Pembelajaran di Web dan RS masing-masing.

Kegiatan di web dan di RS masing-masing.

1. Struktur RS Pendidikan dan FK, serta alur proses menjadi residen. Perbandingan antara luar negeri dan dalam negeri.
2. Apakah mungkin residen sebagai DPJP di RS Pendidikan Utama? Mengamati keadaan di IGD RS Pendidikan.
3. Sistem pembayaran untuk residen saat ini dan di masa mendatang. Mengamati apa yang terjadi di luar negeri dan dalam negeri.

Tatap Muka II: April 2014 , Rabu 9 April 2014

Biaya Registrasi

1. Mengikuti Workshop selama 1 bulan melalui tele-training: Rp 5.000.000,- untuk satu tim. Disarankan tim di RS Pendidikan bersama dengan FK. Harapannya anggota tim adalah:
   1. Dekanat FK dan Direksi RS
   2. Anggota Bakordik
   3. Kepala Diklit
   4. Bagian atau Konsultan Hukum RS
   5. Ka PPDS.
      Jumlah ideal sekitar 10 orang yang akan membahas berbagai hal.
2. Mengikuti tatap muka selama 1 hari: sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per orang dan mendapatkan fasilitas konsumsi selama meeting, dan sertifikat.

  Pendaftaran pada:

Hendriana Anggi
Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Gedung IKM Sayap Utara Lt. 2, Fakultas Kedokteran UGM
Jl. Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta 55281
Ph. /Fax : +62274-549425 (hunting)
Mobile : +6281227938882 / +62813292786802
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : www.kebijakankesehatanindonesia.net / www.pendidikankedokteran.net 

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM
menyelenggarakan Diskusi

Posisi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Propinsi
dalam Era BPJS:

Bagaimana hubungan Dinas Kesehatan dengan BPJS?
Bagaimana hubungan Dinas Kesehatan dengan RSD dan RS Swasta?
Bagaimana skenario perubahan PP38/2007 dan PP41/2007?

Jumat, 7 Februari 2014
Gedung Granadi Lantai 10, Kuningan Jakarta

  Latar Belakang

Kehadiran lembaga BPJS dalam sistem kesehatan Indonesia merupakan hal yang menarik. BPJS merupakan sebuah lembaga yang dalam konteks jenisnya bukan lembaga dalam sistem kesehatan. Berdasarkan UU, BPJS merupakan lembaga yang berada dalam kelompok lembaga keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. BPJS mempunyai cabang di dearah dalam bentuk kantor Regional dan Cabang yang jumlahnya tidak sama persis dengan jumlah propinsi dan kabupaten. Sebagai gambaran, Propinsi Jawa Tengah dan DIY berada dalam satu BPJS Regional.

Di sisi sistem kesehatan, dikenal berbagai lembaga yang ada yaitu:

1. di Level Pusat: Kementerian Kesehatan, Badan POM, BKKBN, BPJS dan sebagainya.
2. di Level Propinsi: Dinas Kesehatna Propinsi, Balai POM, UPT Kementerian Kesehatan, dan sebagainya.
3. di Level Kabupaten/Kota: Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Puskesmas dan sebagainya.

Kehadiran BPJS ini menghasilkan apa yang disebut sebagai sebuah guncangan terhadap posisi dan fungsi lembaga-lembaga yang ada di daerah. Pertanyaan pentingnya adalah apakah akan ada perubahan fungsi?

Berdasarkan berbagai pertemuan yang telah dilaksanakan di kampus UGM, ada beberapa isu yang akan dibahas pada pertemuan di Jakarta:

1. Bagaimana hubungan Dinas Kesehatan dengan BPJS?
2. Bagaimana hubungan Dinas Kesehatan dengan RSD dan RS Swasta?
3. Bagaimana skenario perubahan PP38/2007 dan PP41/2007?

Mengapa ada pertanyaan-pertanyaan ini?

1. Kehadiran BPJS dalam sistem kesehatan di daerah akan merubah berbagai nilai dan fungsi yag ada. BPJS berfungsi sebagai lembaga keuangan yang memberikan pembayaran untuk claim yang diajukan oleh pemberi pelayanan kesehatan. Kehadiran BPJS membawa banyak perubahan termasuk adanya perbedaan value, sistem penggajian, cara kerja, dan tanggung-jawab kegiatan.
2. Dinas Kesehatan sebagai penanggung-jawab sektor kesehatan di suatu wilayah perlu diperkuat, termasuk dalam hubungannya dengan BPJS. APakah Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten dapat mengawasi BPJS atau mutu pelayanan yang diberikan RS? Hasil diskusi di kampus UGM pada tanggal 20 Desember 2013 menyimpulkan bahwa sampai di penghujung tahun 2013 belum ada tata hubungan yang jelas antara DInas Kesehatan dengan BPJS dan rumahsakit sebagai pelaksana.
3. Saat ini sedang ada proses perubahan PP38/2007 dan PP41/2007. Pertanyaan pentingnya adalah apakah proses perubahan ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten? Dalam hal ini ada risiko para pengambil kebijakan membuat kebijakan yang justru memperlemah posisi Dinas Kesehatan dalam era BPJS. Dalam konteks hubungan dengan RSD, ada pertanyaan apakah RSD akan kembali menjadi UPT Dinas Kesehatan atau tetap menjadi Badan/Lembaga Teknis Daerah yang otonom namun bertanggung jawab dalam aspek kesehatan ke Dinas Kesehatan.
    

  Hasil yang diharapkan

Diskusi ini diharapkan dapat menambah wawasan untuk penyusunan policy-brief yang akan diajukan ke Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Bappenas.

  Jadwal Kegiatan

Jumat, 7 Februari 2014
Gedung Granadi Lt. 10 Kuningan, Jakarta Selatan

  Pendaftaran

Hendriana Anggi / Angelina Yusridar
Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Gedung IKM Sayap Utara Lt. 2, Fakultas Kedokteran UGM
Jl. Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta 55281
Ph. /Fax : +62274-549425 (hunting)
Mobile : +6281227938882 / +628111 498 442
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : www.kebijakankesehatanindonesia.net 

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK)
FK UGM mengyelenggarakan Diskusi Bulanan mengenai

Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management)
untuk pembuatan kebijakan di sektor kesehatan

Tahun 2014 

  Pengantar

Pelaksanaan upaya kesehatan oleh sistem kesehatan dan penelitian upaya kesehatan oleh organisasi-organisasi pendidikan/penelitian menghasilkan banyak pengalaman yang terbukti meningkatkan status kesehatan perorangan dan masyarakat. Pengalaman-pengalaman ini perlu dikumpulkan dan diolah menjadi pengetahuan tentang praktek-praktek terbaik (best practices) Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Pengetahuan ini dapat disebarluaskan melalui media cetak dan elektronik ke para pembuat kebijakan di tingkat pusat dan lokal supaya dapat direplikasi dan dikembangkan di tempat lain. Informasi tentang keberhasilan mencegah penularan HIV/AIDS pada kelompok-kelompok penduduk resiko tinggi di berbagai negara dan daerah, misalnya, perlu diolah menjadi pedoman/alurkerja program pengurangan dampak buruk (harm reduction program) yang dapat diterima masyarakat setempat. Informasi tentang obat dan vaksin baru yang lebih berdayaguna dan lebih murah perlu diolah menjadi pedoman/alurkerja kegiatan pencegahan dan pengobatan HIV/AIDS di sarana-sarana kesehatan. Pengetahuan UPK dan UKM HIV/AIDS yang telah diolah menjadi kebijakan atau SoP (disertai rujukan-rujukan/bukti-buktinya) perlu disediakan secara terbuka di media elektronik yang terus diperbaharui.

Selama Tahun 2014 PKMK akan mengadakan seminar bulanan Managemen Pengetahuan (MP) untuk lebih mengenalkan staf PKMK kepada tugas dan fungsi mengelola pengetahuan tentang praktek-praktek terbaik UKP dan UKM.

  Tujuan Seminar Bulanan:

1. Membahas makna dan unsur-unsur MP (manusia, proses & teknologi).
2. Membahas kerangka konsep MP (merumuskan, mengumpulkan, menyebarluaskan, dan menerapkan).
3. Membahas berbagai kasus dalam sektor kesehatan yang memperoleh manfaat dari MP yang baik untuk pengembangan keputusan kebijakan kesehatan.

Contoh rujukan MP:

1. http://www.km-forum.org/what_is.htm
2. http://www.usaid.gov/results-and-data/information-resources/knowledge-management-support 

Tata cara Diskusi:

Selama 30 menit pertama pembicara yang ditunjuk menyajikan ulasan tentang makalah yang telah dipilih dan kemungkinan penerapan oleh PKMK. Selama 60 menit berikut peserta seminar mengembangkan diskusi yang membangun.

  Jadwal Acara dan Topik

  PENDAFTARAN

Hendriana Anggi
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Gedung IKM Lt. 2, Fakultas Kedokteran UGM
Jl. Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta 55281
Ph. /Fax : +62274-549425 (hunting)
Mobile : +6281227938882
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.kebijakankesehatanindonesia.net 

Dalam Rangka Annual Scientific Meeting 2014
Fakultas Kedokteran UGM

Kelompok Kerja MDG KAGAMA Fakultas Kedokteran UGM

bekerjasama dengan
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM
Menyelenggarakan Workshop mengenai

"Peningkatan Peran Perguruan Tinggi dalam
Menurunkan Kematian Ibu dan Bayi "

Diselenggarakan melalui:
pelatihan jarak jauh (Januari – Februari 2014)
dan diakhiri dengan pertemuan tatap muka (Maret 2014)

  Latar Belakang

Sejak Annual Scientific Meeting tahun 2009 FK UGM telah memberikan perhatian besar pada usaha penurunan kematian ibu dan bayi. Dari diskusi di ASM keluar berbagai ide dan pengembangan gagasan antara lain mengenai program SIster Hospital, sampai ke surveilans Respons di DIY. Berbagai ide selama 5 tahun ini telah dilakukan sehingga ada pengalaman menarik untuk dikembangkan. Pengalaman utama yang dapat diambil adalah peran tim Perguruan Tinggi yang tersusun dari berbagai tenaga ahli untuk mendukung usaha menurunkan kematian ibu dan bayi di suatu daerah. Peran tersebut dilakukan dalam 4 tahun kegiatan operasional di NTT dan Papua, dan pengembangan di DIY.

Pengembangan ini menjadi lebih mendesak untuk dilakukan karena pada akhir bulan September 2013, keluar sebuah berita yang mengejutkan: MDG bertambah. Menurut SDKI 2012 angka kematian ibu (AKI) mencapai 359, angka ini jauh melonjak dibanding SDKI 2007 yang mencapai 228 per 100 ribu KH. Dalam hal meningkatnya AKI ini menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana diketahui, target MDGs adalah 102 per 100 ribu KH pada tahun 2015. Angka ini memang kontroversial, di pemerintahan sendiri ada yang menolak namun ada juga yang menerima.

Diluar kontroversi data ini, salah satu hal penting adalah bagaimana kita mensikapi permasalahan ini. Dengan menggunakan data kematian absolut, di beberapa provinsi memang terjadi kenaikan jumlah kematian ibu. Mengapa terjadi peningkatan kematian ibu? Apakah kebijakan penanganan sudah tepat? Apakah strategi pelaksanaan di lapangan sudah baik?

Isu yang dibahas: Dimana peran perguruan tinggi dalam penurunan kematian ibu dan bayi, dan apa motivasinya?

Dengan peningkatan AKI yang luar biasa dan belum menurun secara signifikan dalam SDKI 2012, sudah saatnya Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia mengambil peran penting. Pengalaman UGM menunjukkan bahwa dalam upaya penurunan kematian ibu dan bayi, diperlukan adanya tim konsultan manajemen dan konsultan teknis yang aktif bekerja membantu dinas kesehatan kabupaten/kota dan provinsi. Dalam hal ini perguruan tinggi merupakan lembaga yang paling lengkap mempunyai tenaga untuk menjadi konsultan manajemen dan teknis dalam KIA. Tenaga ahli yang ada harus bekerja dalam satu tim untuk membantu sebuah daerah.

Perguruan Tinggi dapat berperan sebagai tenaga ahli dalam bentuk Konsultan Manajemen dan Konsultan Teknis yang mempunyai keahlian dari manajemen kesehatan, spesialisasi obsgin dan anak, bidan, sampai ke promotor kesehatan. Peran dapat dilakukan di wilayah regional dimana PT tersebut berada, atau du tempat yang membutuhkan. Akan tetapi untuk mampu menjadi konsultan tentu dibutuhkan kemampuan/ ketrampilan, SOP dan standar biaya yang jelas.

Apa motivasinya?

Menjadi pertanyaan menarik: motivasi apa yang mampu mendorong dosen-dosen perguruan tinggi untuk bergerak dan membantu masyarakat dan pemerintah daerah untuk menurunkan kematian ibu dan bayi. Dalam hal ini diharapkan ada berbagai motivasi, antara lain:

Motivasi pertama yang diharapkan adalah bagaimana PT dapat melakukan pengabdian ke masyarakat untuk melakukan kegiatan dalam konteks kemanusiaan. Data SDKI dan data absolut di berbagai propinsi menunjukkan bahwa kematian ibu dan bayi sudah menjadi masalah kemanusiaan yang berat. Ribuan ibu-ibu dan bayi meninggal tidak perlu. Hal ini membuat bangsa Indonesia dapat dinilai sebagai bangsa yang tidak mampu menangani masalah kemanusiaan. Pengabdian masyarakat Perguruan Tinggi harus focus dan berdampak pada penurunan kematian ibu dan bayi.

Motivasi kedua diharapkan datang dari aspek keilmuan. Sebagai dosen perlu mencheck ulang, apakah yang diajarkan selama ini sudah benar untuk menurunkan kematian ibu dan bayi. Apakah pengajaran sudah memberikan contoh mengenai kerjasama multidisiplin antar profesi di lapangan. Apakah materi pengajaran cocok dengan situasi lapangan?

Motivasi ketiga yang diharapkan ada berasal dari rasa malu luar biasa apabila di daerah di mana perguruan tinggi berada, ternyata angka kematian ibu dan bayi tetap tinggi atau bahkan meningkat. Akan menjadi pertanyaan besar: apa gunanya perguruan tinggi di daerah tersebut? Apa peran dosen ahli kesehatan masyarakat, spesialis obsgin, spesialis anak, ahli kebidanan, sampai ahli promosi kesehatan dalam usaha penurunan kematian ini?

  Tujuan kegiatan

Program pengembangan ini mempunyai tujuan umum untuk:
Meningkatan kemampuan perguruan tinggi sebagai tim konsultan manajemen dan teknis KIA bagi dinas kesehatan kabupatren/kota dan provinsi.

Tujuan Khusus:
Para peserta dalam program ini diharapkan mampu:

1. Memahami pekerjaan Konsultan Manajemen dan Konsultan Teknis di bidang KIA. Pemahaman ini penting untuk menjawab berbagai pertanyaan seperti:
   1. Mengapa penurunan kematian ibu dan bayi membutuhkan konsultan manajemen dan konsultan teknis?
   2. Mengapa penurunan kematian ibu dan bayi membutuhkan proses bekerja tim konsultan KIA yang multidisiplin?
2. Memahami Pengembangan Tim Konsultan Manajemen dan Konsultan Teknis KIA di Perguruan Tinggi.
   Pemahaman ini penting untuk menjawab:
   1. Siapa anggota Tim? Apa saja keahliannya? Apakah mungkin para dosen berbagai disiplin ilmu bekerja dalam satu tim ? Bagaimana kerangka bekerja tim?
   2. Darimana sumber dana pelaksanaan konsultansi manajemen dan konsultan teknis?
   3. Bagaimana memulai kegiatan pengembangan konsultan manajemen dan teknis KIA

Bentuk Kegiatan:

Kegiatan dilakukan melalui kombinasi antara pelatihan jarak jauh dengan tatap muka. Pelatihan jarak jauh dilakukan melalui pendekatan tim. Satu tim di perguruan tinggi terdiri atas minimal:

• ahli kesehatan masayarakat, khususnya manajemen kesehatan;
• dokter spesialis kebidanan dan kandungan
• dokter spesialis anak
• bidan
• ahli epidemiologi
• ahli promosi kesehatan (promkes)

PJJ dilakukan dengan membahas modul yang ada pada www.kesehatan-ibuanak.net  dipandu oleh narasumber/fasilitator dari PKMK FK UGM. PJJ dilaksanakan selama 7 minggu, dimana setiap minggu membahas 1 modul untuk tiap Tim PT.

Pertemuan tatap muka (workshop) untuk membahas rencana aksi/kegiatan tahun 2014 dan 2015, dan juga membahas isu-isu penting yang muncul sewaktu PJJ.
Maksud pertemuan tatap muka ini juga untuk menawarkan kegiatan kepada stakeholders / pengguna konsultan KIA (Kemenkes, dinas kesehatan kab/kota dan provinsi) .

Pelatih/Pembicara berasal dari:

1. PKMK FK UGM
2. Kementerian Kesehatan
3. Konsorsium Kesehatan Ibu dan Anak di Perguruan Tinggi

Sasaran Peserta:
Pelatihan Jarak-jauh (PJJ):

1. Tim Perguruan Tinggi; Dosen, konsultan, peneliti dari (FK, FKM, akademi bidang kesehatan)
2. Pengelola PT/ akademi bidang kesehatan dan kedokteran

Pertemuan Tatap Muka:
Peserta PJJ ditambah:

1. Pejabat Kemenkes RI
2. Dinkes Kab/Kota dan Provinsi (sebagai pengguna konsultan)
3. Mahasiswa S2- S3 bidang kesehatan dan kedokteran

Target Peserta:

1. Tim Perguruan Tinggi dari seluruh Indonesia.
2. Dinas kesehatan kab/kota dan provinsi seluruh indonesia

  Tempat/Waktu pelaksanaan kegiatan:

Pelatihaan Jarak-Jauh: Mulai Januari sampai Maret 2014. Sarana:
www.kebijakankesehatanindonesia.net dan www.kesehatan-ibuanak.net 
Tatap muka (workshop) di FK UGM: Sabtu, 29 Maret 2014

Agenda Kegiatan

Pendaftaran:
Kursus Jarak Jauh : Rp. 2.500.000 per perguruan tinggi (5 orang)
Tatap muka, diharapkan peerta dapat mendaftarkan secara kelompok.

1 orang Rp 250.000,-
2 orang Rp 400.000,-
3 orang Rp 500.000,-
4 orang Rp 600.000,-
5-6 orang Rp. 700.000,- 

Fasilitas : Konsumsi selama meeting, seminar kit, dan sertfikat ber-SKP IDI

Biaya Pendaftaran dapat ditransfer melalui Bank BNI.
Atas nama : Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM
No. Rekening : 0203024192

Pelatihan Jarak-Jauh Untuk Pendidikan dan Riset Kebijakan
Dalam Topik Pencegahan dan Pengurangan Fraud
di Jaminan Kesehatan Nasional

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM
Februari – Mei 2014

  Pengantar

Fraud atau kecurangan pelayanan kesehatan merupakan bentuk kriminal "kerah putih" yang canggih dan berefek terhadap sistem pembayaran kesehatan publik maupun swastaFraud pelayanan kesehatan merupakan faktor dominan yang menyebabkan melambungnya biaya pelayanan kesehatan di Amerika Serikat. Di Indonesia, dalam sistem Jamkesmas sudah ada gejala Fraud walaupun belum dapat dibuktikan

Definisi Fraud adalah kesengajaan melakukan kesalahan terhadap kebenaran untuk tujuan mendapatkan sesuatu yang bernilai atas kerugian orang lain. Upaya penipuan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Fraud Pelayanan kesehatan

Segala bentuk kecurangan dan ketidak wajaran yang dilakukan berbagai pihak dalam mata-rantai pelayanan kesehatan untuk memperoleh keuntungan sendiri yang (jauh) melampaui keuntungan yang diperoleh dari praktek normal.

Masalah di Indonesia akan memperburuk ketimpangan geografis dalam JKN. Fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia terkonsentrasi di daerah maju, terutama yang mempunyai teknologi tinggi. Fraud akan menyedot dana BPJS, dan lebih sering dilakukan oleh RS-RS serta oknum dokter di Jawa karena masalah jumlah dan kesempata n untuk fraud di pelayanan dengan INA-CBG tinggi.

Bagaimana Prediksi Fraud di JKN?

1 Januari 2014 dimulai Jaminan Kesehatan Nasional. Prediksi: Fraud akan meningkat. Mengapa? Ada beberapa factor: Kompensasi karena persepsi pemberi pelayanan akan besaran INA CBG yang dianggap rendah; IT di RS belum siap untuk memperoleh data fraud. Data fraud yang ditemukan PT Askes saat ini masih jauh di bawah 1%; Pemberantasan Fraud masih belum mempunyai kekuatan hukum: KPK belum memikirkan sampai penyelikan; Otoritas Jasa Keuangan masih dalam situasi observasi; dan Motivasi mencari "keuntungan ekonomi" merupakan naluri dasar manusia.

Kekhawatiran: Kerugian negara diperkirakan akan bertambah namun bukti sulit didapat. Tanpa ada pencegahan dikawatirkan fraud akan menjadi budaya kerja tenaga kesehatan dan manajer rumahsakit.
 

  Tujuan Pelatihan Jarak Jauh untuk Fraud:

Diharapkan program ini dapat menambah jumlah tenaga ahli yang mampu mencegah fraud di jaminan kesehatan. Secara lebih rinci, tujuannya adalah:

1. Memahami fraud dan menyusun proposal riset kebijakan untuk fraud
2. Bahan untuk menyusun kurikulum anti fraud dalam pendidikan kedokteran S1, residen, dan fellows.
3. Pacuan untuk Melakukan inisiasi bekerja bersama BPJS dan OJK, serta KPK dalam pencegahan dan pengurangan fraud.

  Kurikulum

Tahap 1: (Minggu ke 1 – Minggu ke 4 Pebruari 2014):

- Modul 1. Memahami Fraud di jaminan kesehatan dan aspek hukum pidana dan perdata.
- Modul 2. Memahami apa yang terjadi di luar negeri dalam pencegahan dan pemberantasan fraud.

Tahap II: Maret – April 2014

- Modul 3. Penyusunan proposal penelitian operasional untuk pencegahan dan pengurangan fraud.

Tahap III: Mei 2014

- Modul 4. Penyusunan materi untuk pendidikan bagi dokter dan dokter spesialis, serta manajer RS.

  Peserta yang diharapkan.

1. Ahli-ahli mutu pelayanan kesehatan
2. Ahli-ahli epidemiologi klinik
3. Ahli hukum
4. Ahli asuransi/jaminan kesehatan
5. Ahli-ahli IT
6. Dosen-dosen FK
7. Mahasiswa S2 dan S3 IKM
8. Peserta PPD
9. Pegawai BPJS
10. Berbagai pihak yang berminat.

  PENDAFTARAN

Angelina Yusri /Hendriana Anggi
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Gedung IKM Lt. 2, Fakultas Kedokteran UGM
Jl. Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta 55281
Ph. /Fax : +62274-549425 (hunting)
Mobile : +628111498442/ +628122793882
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.kebijakankesehatanindonesia.net

Paling lambat: tanggal 31 Januari 2014.
Biaya pendaftaran Rp. 2.000.000,- untuk keseluruhan 3 tahap tersebut.

Download leaflet