Forum Nasional IV Kupang

FORUM NASIONAL IV:
Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia 

Tema:

Tantangan Kebijakan Kesehatan di Indonesia
dalam Menghadapi Stagnasi Pencapaian MDG4 dan MDG5,
dan Semakin Meningkatnya Penyakit Tidak Menular dan AIDS

Grand Mutiara Ballroom and Converence & Hotel On The Rock Kupang

Kupang, 4-7 September 2013

diselenggarakan Oleh:

Pusat Kajian Kebijakan Kesehatan dan kedokteran UNDANA dan
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM

logo

Didukung Oleh :

Australian AID melalui Program AIPHSS

logobaruu

  Pendahuluan

Indikator-indikator pencapaian MDG4 dan MDG5 masih belum tercapai dengan baik di Indonesia. Data terakhir di tahun 2012 menunjukkan terjadinya stagnasi pencapaian. Ada kekawatiran bahwa kebijakan pengurangan kematian ibu dan bayi belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Sementara itu di berbagai daerah dan kalangan masyarakat, termasuk yang mempunyai pendapatan rendah terjadi kecenderungan peningkatan penyakit tidak menular seperti stroke, gagal ginjal, dan diabetes.

Ada pertanyaan menarik mengapa kebijakan MDG4 dan MDG5 masih belum dapat maksimal dan bagaimana kebijakan yang tepat untuk menghadapi timbulnya penyakit-penyakit tidak menular dan juga penanganan AIDS dalam konteks akan berlangsungnya BPJS di tahun 2014. Forum Tahunan ke IV Jaringan Kebijakan Kesehatan berusaha membahas masalah ini melalui penelitian empirik dan analisis kebijakan. Forum ini merupakan kelanjutan dari forum-forum sebelumya yang diselenggarakan di Jakarta, Makassar, dan Surabaya.

 

  Tujuan Forum Nasional IV

  1. Membahas evaluasi kebijakan MDG 4 dan MDG5 di Indonesia
  2. Membahas isu kebijakan terkait dengan Non Communicable Disease dan AIDS dalam konteks BPJS
  3. Memberikan masukan kepada pengambil kebijakan kesehatan dalam kebijakan pengurangan jumlah kematian ibu dan bayi, BPJS, dan AIDS.

Disamping itu akan ada tujuan untuk membahas pola organisasi dan sumber pendanaan Jaringan Kebijakan Kesehatan.

 

 Waktu Kegiatan

Kegiatan ini akan dilaksanakan bersamaan dengan KONAS IAKMI pada :

Hari, tanggal  : Rabu – Sabtu, 4 – 7 September 2013
Tempat          : Hotel On The Rock Kupang dan Grand Mutiara Ballroom and Converence
                      Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

 Agenda Kegiatan:

Laporan kegiatan Forum Nasional IV ini bisa anda saksikan melalui hasil video streaming
dan materi presentasi yang dapat di download

Waktu (WITA)

Keterangan Acara dan Ruangan

3 September 2013

Welcome Dinner di Restaurant Suba Suka Kupang

19.00 – 21.30

Welcome Dinner dari Panitia

4 September 2013

Ruangan Ruby Hotel On The Rock Kupang

08.00 – 08.30

Registrasi Peserta Forum Nasional

08.30 – 09.00

SESI PEMBUKAAN

 

 

Laporan Kegiatan dari Penanggungjawab Panitia :

dr. S.M.J. Koamesah, MMR, MMPK

 

 

 

 

Laporan Ketua Jaringan Kebijakan Kesehatan :

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D

 
 
 
 
 
 
 
 

Pembukaan Secara Resmi : Ir. Frans U. Datta, M.App, Sc.P – Rektor Univeritas Nusa Cendana

09.00 – 10.30

SESI I.1

Analisis Kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak di Berbagai Daerah : Bagaimana data Kematian Ibu dan Bayi di Indonesia. Mengapa Terjadi Stagnasi Program?

Pembicara :

  Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, Ph.D

 

 

 

 

 

 

  Maria Agnes Etty Dedy, S. Si., Apt

 

 

 

 

 

Pembahas :

  1. dr. Gita Maya Koemara Sakti, MHA – Direktur Bina Kesehatan Ibu Kementerian RI
  2. dr. Elizabeth Jane Supardi, MPH, D.Sc. – Direktur Bina Kesehatan Anak Kementerian Kesehatan RI
  3. dr. Rr. Endang Noersita, MPH – Kabid. Regulasi Kebijakan Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat
  4. Pius Kopong Tokan, SKM, M.Sc. – Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, NTT
     

Moderator : Dr. dr. Felix Kasim, M.Kes

lrs

 

10.30 – 11.00

Coffee Break

11.00 – 12.30

SESI I.2

Kebijakan Inovatif dalam MDG 4 dan MDG 5 yang Perlu Dikembangkan di Masa Mendatang :

Pengalaman Revolusi KIA di NTT

dr. Stefanus Bria Seran, MPH
Kepala Dinas Kesehatan Propinsi NTT

 

 

 

 

 

Pengalaman Penggunaan Surveilans Respon dan Angka Absolut di DIY

Pembicara : dr. Arida Oetami, M.Kes
Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DIY

 

 

 

Pembahas :

  1. dr. Gita Maya Koemara Sakti, MHA - Direktur Jenderal Bina Gizi dan KIA Kementerian Kesehatan RI
  2. dr. Anung Sugihantono, M.Kes - Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah
  3. dr. H. Tris Cahyoso - Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram NTB
     

Moderator : Prof. Dr. dr. H. Alimin Maidin, MPH

 

12.30 – 13.30

Lunch Break

13.30 – 15.00

SESI I.3

Epidemiologi Penyakit Tidak Menular dalam BPJS

drg. Agus Suprapto, M.Kes
Kepala Pusat IV Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Surabaya

 

 

 

 

Kebijakan AIDS dalam BPJS

  Ir. Halik Hidik – KPAN

 

 

 

 

 

Kesiapan Sumber Daya di NTT untuk BPJS

dr. S.M.J. Koamesah, MMR, MMPK
Kepala P2K3 Universitas Nusa Cendana Kupang

 

 

 

Pembahas :

  1. Dr. dr. Deni K. Sunjaya, DESS
  2. Dr. Ni Made Ayu Sri Ratna Sudewi - Kepala PT Askes Regional XI - Bali
  3. Kepala P2JK Kementerian Kesehatan RI
     

Moderator : Dwijo Susilo, SE,MBA, MPH


 

15.00 – 15.30

Coffee Break

15.30 – 17.00

SESI I.4 

Pengantar : Mengapa Perlu Policy Brief?

  Dr. Dra. Dumilah Ayuningtyas, MARS

 

 

 

 

Presentasi Makalah Policy Brief Terpilih
Pembicara : Presentasi dari 5 Policy Brief terpilih

Membangun Komitmen Daerah untuk Meningkatkan Motivasi Provider

   Agung Dwi Laksono, Badan Litbangkes Surabaya


Analisa Ketimpangan Kebijakan dalam Pendidikan karena Barrier Masalah Kesehatan Reproduksi: Perlukah Siswa Hamil dikeluarkan dari Sekolah? 

   Siti Masfiah, FK Universitas Soedirman Purwokerto


Kunci Sukses Kebijakan Pemberian ASI Ekslusif

   Rahmad Pua Geno, FKM Universitas Airlangga Surabaya


Beban Kanker Serviks di Semarang: Apa yang telah kita capai?

   Ophi Indria Desanti, FK Universitas Islam Sultan Agung Semarang


Kebijakan Pengendalian Tembakau untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota Bukan Penghasil Rokok/Tembakau di Indonesia

   Dwijo Susilo, FKK Universitas Muhammadiyah Jakarta


Moderator : Dr. dr. Deni K. Sunjaya, DESS

 

17.00 – 19.00

ISHOMA

 

SESI I.5 

19.00 – 21.00

Ruangan Jaspire

Ruangan Pearl

Ruangan Gold

SESI I.5A

 Kelompok BPJS

Pembahasan Proposal Monitoring dan Evaluasi tahun 2014 ke Depan

Pembicara :

  1. M. Faozi Kurniawan, SE, Akt., MPH
  2. dr. Tiara Marthias, MPH
  3. Prof. Dr. dr. Alimin Maidin, MPH
  4. Prof. dr. Bhismo Murti, MPH

Pembahas :

  1. Dr. Ni Made Ayu Mas Ratna Sudewi - Kepala PT ASKES Regional XI - Bali
  2. Ir. Iksanudin – Direktur Pengawasan Khusus dan Penyidikan Industri Keuangan dan lainnya, Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Keuangan RI
  3. Kepala P2JK Kesehatan Kementerian Kesehatan RI *)
     

Moderator: Dr. Dra. Dumilah Ayuningtyas, MARS

SESI I.5B

 Kelompok AIDS

Tantangan Kebijakan HIV AIDS di Indonesia

Pembicara :

  1. Ir. Halik Sidik - KPAN
  2. dr. Afriana - Subdit AIDS P2PL Kementerian Kesehatan RI
  3. Prof. Irwanto, MA, Ph.D – Universitas Atmajaya Jakarta
  4. Prof. Budi Utomo - HCPI

Moderator : Ign. Praptoraharjo, Ph.D

SESI I.5C

 Kelompok KIA
 

  1. Policy Brief Strategi Penurunan Jumlah Kematian Bayi: drg. Puti Aulia Rahma, MPH (PKMK FK-UGM)
  2. Policy Brief Manual Rujukan KIA: dr. Siti Nur Zaenab, MKes (PKMK FK-UGM)

Pembicara:

  1. IDAI
  2. POGI
  3. I Wayan Widia, SKM, M.Kes

Moderator: dr. Hanevi Djasri, MARS

5 September 2013

Grand Mutiara Ballroom and Conference Kupang

09.00 – 17.00

Mengikuti Pembukaan kegiatan KONAS IAKMI di Grand Mutiara Ballroom and Conference

19.00 – 21.00

Ruangan Ruby Hotel On The Rock Kupang

Pertemuan Organisasi Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia

  1. Pengenalan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia : Dr. dr. Felix Kasim, M.Kes
  2. Pengenalan Yayasan Kebijakan Kesehatan Indonesia : Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, Ph.D

Moderator : Dr. Dra. Dumilah Ayuningtyas, MARS

6 September 2013 

Ruang Pearl Hotel On The Rock

Ruang Ruby Hotel On The Rock

IAKMI – Grand Mutiara

 

SESI 3.1

 

 

08.00 – 10.00

SESI 3.1A

Kelompok BPJS

SESI 3.1B

Kelompok AIDS

SESI 3.1C

SIMPOSIUM KIA

SESI 3.1D

SIMPOSIUM DESKES

Penulisan Proposal BPJS

Model Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan BPJS 2014

“Siapa Melakukan Apa?”

Pembicara:

  1. Prof.dr. Laksono Trisnantoro, MSc., PhD
  2. Prof. Dr. dr. Alimin Maidin, MPH
  3. Prof. dr. Bhismo Murti, MPH 
Moderator : Dr. dr. Deni K. Sunjaya, DESS

Konteks Kebijakan AIDS : Epidemiologi dan Perilaku Beresiko

Pembicara :

  1. dr. Siti Nadia (IBBS) – ka Subdit AIDS P2PL Kemenkes RI
  2. Ir. Halik Sidik - KPAN
  3. Silvy Devina - IBBS Lapas – HCPI
  4. Kepatuhan ARV - Daniel Marguari (Spiritia)
  5. Ricky Andriansah - SUM II

Presentasi Makalah Bebas :

Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kriminalisasi Perilaku Beresiko dalam Peraturan Daerah Tentang Penanggulangan HIV & AIDS di IndonesiaSimplexius Asa, Universitas Nusa Cendana.

Analisis Kebijakan Pencegahan Transmisi dan Penanggulangan HIV Positif dan AIDS di Propinsi Jawa BaratEka Nurhayati, FK Universitas Padjajaran.

Moderator : Iko Safika

Pemaparan Berbagai Program Besar KIA 

  1. Pemaparan Pengalaman Sister Hospital di NTT : Bagaimana Pengaruh Program Sister Hospital terhadap kegiatan di Puskesmas dan program Preventif / Promotif di masyarakat?

Pembicara :

Kepala Dinas Kesehatan Propinsi NTT
 

  1. Pemaparan pengalaman program Expanding Maternal and Neonatal Survival (EMAS) di beberapa kabupaten

Pembicara :

dr. Hartanto Hardjono, M.Kes
 

  1. Temuan Fase Kualitatif HSB : Pola Pencarian Pelayanan Kesehatan serta Faktor Apa saja yang Berpengaruh pada Kelompok Miskin dan Hampir Miskin di Jawa Timur dan NTT

Pembicara:

  1. Digna Niken Purwaningrum, S.Gz., MPH
  2. Ratna Dwi Wulandari, SKM, M.Kes,
  3. Christina Rony Nayoan, SKM, M.Kes.

Moderator : dr. Tiara Marthias MPH

Berbagai Bukti Mengenai Pelaksanaan Desentralisasi
 

  1. Penyajian Hasil Sementara Analisa Sumbatan dalam Proses Penganggaran dan Pembiayaan di Propisin NTT dan Jawa Timur

Pembicara :

  1. drg.  Ernawati, M.Kes
  2. Serlie Littiek, SKM, M.Kes
  3. Dwijo Susilo, SE,MBA, MPH

 

  1. Desentralisasi dan Hak Kesehatan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat

Pembicara :

Priscilla Magarth, Univ. Arizona, USA

Faktor Politik dalam Penganggaran

Pembicara : Dr. drg. Dewi Marhaeni, MSi.

Moderator : Faozi Kurniawan, SE, Akt., MPH

10.00 – 10.30

COFFEE BREAK

10.30 – 12.00

KELOMPOK BPJS

SESI 3.2A

KELOMPOK AIDS

SESI 3.2B

SIMPOSIUM KIA

SESI 3.2C

SIMPOSIUM DESKES

SESI 3.2D

 “Aspek-Aspek Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan BPJS 2014“

Pembicara:

Ir. Iksanudin – Direktur Pengawasan Khusus dan Penyidikan Industri Keuangan dan lainnya, Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Keuangan RI

Moderator :

Dr. drg. Julita Hendrartini, M.Kes

Dilanjutkan dengan penulisan proposal dengan membandingkan dengan Proposal Monitoring Jampersal

 

Kebijakan dan Program HIV dan AIDS di Indonesia

Pembicara :

  1. L. Marsudi Budi Utomo – PP KPA Kota Medan
  2. dr. Neville Muskitta - Dinkes Merauke
  3. AusAID
  4. USAID
  5. Cho Kah Sin - UNAIDS
  6. Risya Ariyana Kori - ILO
  7. Slamet Riyadi - PKBI Pusat
  8. Prescott Chow - CHAI
  9. Ricky Andriansah - SUM II
  10. Asha Basnyat - SUM I
  11. Prof. Budi Utomo – HCPI

Moderator : Prof. Irwanto, MA

Pengembangan Inisiatif Millenium Acceleration Framework di Propinsi Jawa Tengah

Pembicara :

Dr. Arum Atmawikarta *)

Pengalaman Dinas Kesehatan Provinsi Papua dalam mendukung implementasi Perencanaan Berbasis Bukti untuk Sektor KIA di 7 kabupaten di Provinsi Papua

Pembicara :

drg. Agnes Ang (Kabid Bina Program dan Pengembangan Kesehatan Wilayah Dinkes Provinsi Papua

Pembahas:

Ir. Agustinus Bagio, MMT, Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Provinsi Papua

Moderator: dr. Tiara Marthias

Diskusi Panel : 15 Tahun Desentralisasi: Apa yang terjadi di Sektor Kesehatan?

Pembicara :

  1. dr. Khrisna Jaya, MS - ADINKES Pusat *)
  2. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan *)
  3. Dr. Krishna Hort – University of Melbourne

Moderator : Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D


12.00 – 13.00

LUNCH BREAK 

 

SESI 3.3

13.00 – 15.00

Ruang Gold Hotel On The Rock

Ruang Ruby Hotel On The Rock

Ruang Pearl Hotel On The Rock

Ruang Jaspire Hotel On The Rock

Grand Mutiara Ballroom

SESI 3.3A

Makalah Bebas Kelompok BPJS (4 abstrak)

abstrak-icon

Cukupkah Premi BPJS Kesehatan Rp. 15.000?Muttaqien, FK Universitas Gadjah Mada

abstrak-icon

Analisis Implementasi Kebijakan Jaminan Persalinan dalam Meningkatkan Cakupan Persalinan Tenaga Kesehatan di Kab. Situbondo th. 2013 Gurendro Putro, Balitbangkes Surabaya

abstrak-icon

Assessment Program Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Rencana Tindak Lanjutnya di Kabupaten Brebes th 2013 Chriswardani Suryaningtyas, FKM Universitas Diponegoro

abstrak-icon

Dampak Askeskin Terhadap Kunjungan ke Fasilitas Kesehatan oleh Individu Dewasa: Studi Kasus data IFLS 2000 dan 2007Edy Purwanto, Survey Meter

abstrak-icon

Evaluasi Penggunaan Obat di Poli Anak RSUD dr. Doris Sylvanus Palangkaraya, Kalimantan TengahResqi Handayani, FK Universitas Gadjah Mada

Moderator : M. Faozi Kurniawan, SE, Akt, MPH 

SESI 3.3B

KELOMPOK AIDS

Implementasi Kebijakan dan Program AIDS

Pembicara :

  1. Suhendro Sugiharto - PKNI
  2. Esteria Naomi - IPPI
  3. Tono – GWL Ina
  4. Aldo - OPSI
  5. Aditya Wardhana - IAC

Presentasi Makalah Bebas :

abstrak-icon

Dampak Implementasi Kebijakan Penutupan Tempat Layanan Sosial Transisi untuk PSK dan Untuk Penutupan Prostitusi Terhadap Program Penanggulangan HIV/AIDSDewi Rochmah Khoiron, FKM Universitas Jember

abstrak-icon

Pola dan Kinerja Kebijakan Anggaran Penanggulangan HIV dan AIDS: Studi Kasus Kota Yogyakarta, Kab. Sleman dan Kab. Bantul th 2010 s.d. 2012Valentina Sri Wijiyati, IDEA

Moderator : Sisilya Bolilanga

SESI 3.3C

Makalah Bebas Kelompok KIA dan KB serta reproduksi

abstrak-icon

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Tidak Terlaksananya Manajemen Terpadu Balita Sakit di Puskesmas Sentani Kab. Jayapura th. 2013Agus Zaenuri, FKM Universitas Cendrawasih, Papua

abstrak-icon

Implementasi Kebijakan Kesehatan Sebagai Upaya Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi di SampangAli Imron, FIS Universitas Negeri Surabaya

abstrak-icon

Determinan Kinerja Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di RS Pemerintah IndonesiaDemsa Simbolon, Poltekes Bengkulu

abstrak-icon

Penetapan Prioritas Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak dengan Metode Analyitc Herarcy Process di Sulawesi BaratKasman Makassau, Dinkes Prop. Sulawesi Barat

abstrak-icon

Penggunaan Kondom sebagai Alat Kontrasepsi Ideal pada Pasangan MenikahNurfadillah, FKK Universitas Muhammadiyah Jakarta

Moderator : dr. Hanevi Djasri, MARS 

SESI 3.3D

Makalah Bebas Kebijakan SDM dan Organisasi dan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan

abstrak-icon

Pengelolaan Limbah Medis Padat Sebagai Bentuk Tanggungjawab RS dalam Perlindungan Kesehatan Lingkungan pada RSUD Prof. W.Z. Johannes KupangAppolonari Berkanis, RSUD Prof. W.Z. Johannes Kupang

abstrak-icon

Aplikasi Agency Theory dalam Inisiatif Institution – Based Contracting Out di Berau, Nias dan NTTDwi Handono, Bapelkes Yogyakarta

abstrak-icon

Intervensi Kebijakan yang Memiliki Dampak Jangka Panjang terhadap Retensi Tenaga Kesehatan di Daerah Terpencil: Sebuah Tinjauan SistematisFerry Effendi, Fak. Keperawatan Universitas Airlangga

abstrak-icon

Implementasi Kebijakan Peraturan Internal RS di RSUD Prof. Dr. M. Ali Hanafiah SM Batusangkar Prop. Sumatera Barat th 2013Indra Darmanto, FKM Universitas Indonesia

abstrak-icon

Antara Peraturan dan Realita: Sudahkah Ditelaah sebagai Relativitas? Studi kasus Program Bidan Desa di tingkat kabupatenLindawati Wibowo, Seameo Recfon

Moderator : dr. Mubasysyr Hasanbasri, MA

SESI 3.3E

Makalah Bebas Kelompok Kebijakan Rokok, Kebijakan Obat dan Kesehatan Kerja

abstrak-icon

Pertempuran Pesan di Ruang Publik dan Perlunya Pembatasan Informasi Produk Rokok pada MasyarakatAlfarabi, FISIP Universitas Bengkulu

abstrak-icon

Studi Efektifitas Penerapan Kebijakan Perda Kota Tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam Upaya Menurunkan Perokok Aktif di Sumatera Barat th 2013Nizwardi Azkha, FK Universitas Andalas

abstrak-icon

Tingkat Pengetahuan dan Kepatuhan Masyarakat DIY Terhadap Peraturan Gubernur No. 42 th 2009 Tentang Kawasan Dilarang Merokok Didik Nugroho, FK Universitas Gadjah Mada

abstrak-icon

Studi Kebijakan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Propinsi Kalimantan Timur Krispinus Duma, FKM Universitas Mulawarman

Moderator : Dra. Retna Siwi Padmawati, MA

15.00 – 15.30

COFFEE BREAK

 

SESI 3.4

15.30 – 17.00

Ruang Gold Hotel On the Rock

Ruang Ruby Hotel On The Rock

Ruang Pearl Hotel On The Rock

Ruang Jaspire Hotel On The Rock

Grand Mutiara Ballroom

SESI 3.4A

Makalah Bebas Kelompok BPJS 

abstrak-icon

Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Jamsoskes Sumatera Selatan Semesta Menyambut Universal CoverageMisnaniarti, FKM Universitas Sriwijaya

abstrak-icon

Peran Jampersal dalam Meningkatkan Kesehatan Reproduksi Masyarakat Rina Nuryati, Puskesmas Panjaitan Kulon Progo

abstrak-icon

Hubungan desentralisasi fiskal di bidang kesehatan dengan cakupan imunisasi anak di Indonesia Asri Maharani, Univesity of Manchester

abstrak-icon

Studi Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato dalam Menghadapi UU SJSN dan UU BPJS th 2013Tuty Ernawati, BKKM Sumatera Barat

abstrak-icon

Analisis Kebijakan Jaminan Kesehatan Kota Bengkulu dalam Upaya Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan di PuskesmasYandrizal, FIK Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Moderator : M. Faozi Kurniawan, SE, Akt, MPH 

SESI 3.4B

KELOMPOK AIDS

Membangun Jaringan Kebijakan AIDS Indonesia

Moderator : Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D

SESI 3.4C

Makalah Bebas Kelompok KIA dan penyakit tidak menular

abstrak-icon

Menyoroti Gerakan Revolusi KIA dalam Meningkatkan Linakes di Faskes, Pemberian ASI Eklusif dan Penimbangan Balita di Kab. Kupang, NTTQomariah Alwi, Balitbangkes Surabaya

abstrak-icon

Determinasi Kunjungan Antenatal Care di Daerah Kumuh Perkotaan di IndonesiaTumaji, Balitbangkes Surabaya

abstrak-icon

Evaluasi Kebijakan Jaminan Persalinan di Propinsi DIYUmmul Khair, Bapelkes Yogyakarta

abstrak-icon

Evaluasi Kebijakan PPD Test Dalam Kasus TB Anak di Dinkes Kota TarakanTriastuti Sugiatmi, Dinkes Propinsi Tarakan

abstrak-icon

Kelemahan dalam Pelaksanaan Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan AnakYusni Zainal, Dinkes Kab. Sinjai

abstrak-icon

Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular (Hipertensi dan Diabetes Melitus) di Kabupaten Tana Toraja tahun 2011Rini Anggraeni, FKM Universitas Hasanuddin

Moderator : dr. Siti Noor Zaenab, M.Kes

SESI 3.4D

Makalah Bebas Kelompok Pembiayaan dan Anggaran 

abstrak-icon

Implementasi Kebijakan BOK di Puskesmas Kab. Kuningan Prop. Jawa Barat th 2011 – 2012Dudung Abdul Malik, FKM Universitas Indonesia

abstrak-icon

Implementasi Kebijakan BOK di Kab. Bandung Barat th 2011Rita Nurcahyani, FK Universitas Padjajaran

abstrak-icon

Monitoring Pelaksanaan Kebijakan BOK di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan - Dominirsep Dodo, FKM Universitas Nusa Cendana

abstrak-icon

Kemauan dan Kemampuan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Temidung – Subhirman, Universitas Mulawarman

Makalah Bebas Kelompok Kebijakan Gizi dan Imunisasi

abstrak-icon

Manfaat Program Pro Ibu dalam Meningkatakan Kualitas Gizi Keluarga di Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi th 2013Ita Siti Masyitah, Universitas Respati Yogyakarta

abstrak-icon

Desentralisasi dan Pengambilan Keputusan Kebijakan Peningkatan Gizi dan Balita: Studi Kasus Kota Depok dan Kota BogorCandradewi Purnamasari, Universitas Indonesia

abstrak-icon

Faktor – factor Beresiko yang Berhubungan dengan Obesitas pada Laki – Laki dan Perempuan di Indonesia : Studi Kasus dari IFLS - Nur Suci Arnashanti, SurveyMeter

Moderator : Digna Niken Purwaningrum, S.Gz., MPH

SESI 3.4E

Makalah Bebas Kelompok Kesehatan Jiwa

abstrak-icon

Kebijakan Kesehatan Jiwa Paska Bencana: Terapi Pemberdayaan Diri secara Kelompok sebagai Sebuah AlternatifMuhammad Mulia, SurveyMeter

abstrak-icon

Efektifitas Penerapan Model Community Health Nursing Terhadap Kemampuan Hidup Pasien Gangguan Jiwa dan Keluarganya di Wilayah DKI JakartaBudi Anna Keliat, Fak. Keperawatan Universitas Indonesia

abstrak-icon

Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Kebijakan Nasional untuk Pelayanan Kesehatan Lansia di Yogyakarta: Puskesmas Santun Lanjut UsiaSunar Indriati, SurveyMeter

Makalah Bebas Kelompok Kebijakan Inovatif

abstrak-icon

Prespektif Ekonomi Politik pada Konten, Konteks dan Aktor dalam Proses Penyusuan RUU KeperawatanDumilah Ayuningtyas, FKM Universitas Indonesia

abstrak-icon

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jamkesda di Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas yagn Berada dalam Lingkup Pembinaan Dinas Kesehatan Kota Banjar Felix Kasim, Universitas Maranatha

abstrak-icon

Pelajaran dari Gebrakan Joko Widodo dalam Memecahkan Pelayanan Kesehatan di Jakarta: Sebuah Content AnalysisMubasysyr Hasanbasri, FK Universitas Gadjah Mada

Moderator : Dr. dr. Dwi Handono, M.Kes

17.00 – 18.00

PENUTUPAN FORUM KEBIJAKAN KESEHATAN INDONESIA IV

Pengumuman Pertemuan Forum Nasional V dan VI: Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia 2014 dan 2015

19.00 – 21.00

Undangan Makan Malam dengan Walikota NTT (IAKMI – tentative)

7 September 2013

Ruang Jaspire Hotel On The Rock

Ruang Ruby Hotel On The Rock

Ruang Gold Hotel On The Rock

Grand Mutiara Ballroom

08.00 – 10.00

Kelompok BPJS

Penyelesaian Proposal dan Rencana Tindak Lanjut

Kelompok AIDS

Pengembangan Tim Peneliti Lokal untuk penelitian HIV/AIDS

Kelompok KIA

Workshop Penyusunan Rencana Tindak Lanjut POKJA KIA

Rencana Tindak Lanjut Pokja KIA

  1. Perencanaan
  2. Pelaksanaan
  3. Policy Brief

Penutupan di KONAS IAKMI

10.00 – 10.30

COFFEE BREAK

10.00 – 12.00

Penutupan di KONAS IAKMI

  Peserta

Kegiatan pelatihan mengundang para pengambil kebijakan, akademisi (dosen, staf pengajar), peneliti, praktisi kebijakan kesehatan, dan atau siapa pun yang tertarik dengan kebijakan kesehatan untuk mengikuti kegiatan ini.

 

 

Modul 4B. Menyusun Policy Brief

Modul 4B. Menyusun Policy Brief (29 Juli – 2 Agustus 2013)

 

 Deskripsi

Sebagai sebuah dokumen yang berdiri sendiri (stand-alone), maka policy brief bukan saja harus meyakinkan tetapi juga harus menarik. Ingatlah bahwa policy brief kita bukanlah satu-satunya dokumen yang dibaca oleh target audiens kita. Pengambil kebijakan khususnya memiliki begitu banyak dokumen yang dibaca setiap hari. Oleh karena itu, sama seperti bentuk komunikasi lain, yang penting bukan hanya apa yang disampaikan tetapi caranya hal itu disampaikan. Modul ini akan membahas secara ringkas apa yang dapat kita lakukan dalam menyusun policy brief yang menarik.


 Tujuan pembelajaran

Setelah membaca modul ini, peserta diharapkan dapat :

  1. Mendisain penyajian policy brief secara menarik.
  2. Memfinalisasi draft policy brief.

 

  Isi Modul

Setelah kita menulis draft policy brief pada tahap sebelumnya, maka kini saatnya untuk mendisain agar penyajian policy brief kita lebih menarik.

Pertama, perhatikan judul yang kita tulis. Ingat: Singkat dan pilihan kata yang cerdas adalah kunci dari judul yang baik. Judul yang panjang yang secara lengkap menjelaskan topik namun membosankan akan membuat pembaca bingung dan tidak akan menguntungkan siapapun. Sama buruknya, judul yang terlalu pendek akan gagal mengidentifikasi topik atau arah penelitian secara akurat. Jika perlu, bagilah judul ke dalam dua bagian: Judul utama dan anak judul.

Tips: Judul dapat menggunakan kata kerja (bersifat lebih dinamis) atau menggunakan kata Tanya (bersifat menggugah rasa ingin tahu).

Ke-dua, pikirkan beberapa variasi disain yang dapat membuat tampilan policy brief bukan hanya lebih menarik namun juga informatif. Kita dapat melakukannya dengan menambahkan hal berikut:

  1. Gunakan sidebar. Sidebar merupakan bagian yang ditulis pada sisi tulisan utama di dalam policy brief. Bentuknya biasanya berupa sebuah narasi di dalam box. Narasi ini singkat namun memberi informasi tambahan, misalnya mengenai suatu ilustrasi atau studi kasus yang sangat menonjol. Dapat pula menyajikan contoh aksi yang dilakukan di Negara/propinsi/kabupaten lain yang merupakan success story. Atau, sebaliknya, sidebar juga dapat berupa narasi mengenai kegagalan dari kebijakan saat ini. Contoh penggunaan sidebar dapat dilihat pada contoh policy brief di bahan belajar kali ini.
  2. Gunakan callout. Callout merupakan satu kalimat yang sangat kuat, sangat persuasive, sangat assertive yang ingin kita tonjolkan. Kalimat tersebut dapat saja berupa kesimpulan dari paragraf yang ada di dalam tulisan utama policy brief. Atau, seringkali, callout merupakan kutipan langsung dari narasumber. Ingat, bahwa callout hanya akan efektif bila kalimat yang digunakan sangat kuat. Callout biasanya ditempatkan di margin tulisan utama, biasanya dicetak dengan font yang lebih besar dari font yang digunakan oleh tulisan utama.
  3. Gunakan bulleted list. Bulleted list ini tepat digunakan khususnya untuk bagian rekomendasi dimana kita dapat meringkas rekomendasi dalam step-by-step aksi yang perlu dilakukan

Ke-tiga, pikirkan cara untuk menyatakan argumentasi kita melalui visual, yaitu menggunakan grafik, foto dan sebagainya. Dibandingkan dengan penggunaan tabel, menggunakan grafik biasanya lebih menarik dan lebih jelas bagi pembaca. Foto yang tepat juga merupakan visual yang kuat. Jangan lupa gunakan caption (untuk foto) dan judul (untuk grafik) yang singkat tetapi jelas.

Terakhir, lakukan pemeriksaan terakhir sebelum mem-finalisasi draft policy brief. Hal-hal yang dapat anda lakukan, adalah:

  1. Bacalah sekilas policy brief anda, dan tanyakan: apa yang paling menonjol dari policy brief ini? Adakah sesuatu yang dapat dilakukan untuk membuatnya lebih baik?
  2. Minta seorang rekan anda untuk membaca policy brief tersebut. Apa komentarnya? Apakah menurutnya policy brief ini sudah jelas? Jika belum, bagian mana yang kurang jelas? Ingat, policy brief anda harus dapat bercerita untuk anda. Jika masih ada yang pembaca yang merasa kurang jelas, maka kemungkinan policy brief anda belum bercerita untuk anda.
  3. Periksa sekali lagi apakah anda sudah menghindari sedapat mungkin penggunaan jargon.
  4. Periksa sekali lagi apakah anda membatasi penggunaan statistik hanya pada yang benar-benar penting saja.
  5. Periksa sekali lagi argument yang anda gunakan, apakah dapat bertahan (defensible) menghadapi counter-argument?
  6. Periksa sekali lagi untuk menghindari kemungkinan salah cetak (proof-reading)

Dengan melakukan hal-hal ini, maka policy brief akan dapat menjadi dokumen yang direferensi oleh pembacanya, bukan hanya karena isinya yang berbobot dan berbasis bukti, namun karena pembaca terkesan pada apa yang dibacanya.
 

 

 Kegiatan pembelajaran

Kirimkan policy brief anda yang telah diperbaiki sesuai saran perbaikan yang diberikan, dengan dilengkapi callout dan/atau sidebar dan/atau bulleted list, jika perlu, dengan menyisipkan pula grafik dan/atau foto yang sesuai. Pastikan bahwa tampilan judul, batang tubuh dan keseluruhan policy brief dalam bentuk yang menarik, rapi dan informative tetapi tidak cluttered.

Harap kirim ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. selambat-lambatnya pada tanggal 2 Agustus 2013.

 

  Bahan Belajar

Toolkit for researcher: How to Write a Policy Brief 

Contoh Policy Brief 

Struktur Kongres

Silahkan mengikuti reportase beberapa sesi yang diikuti oleh Tim UGM dalam bentuk reportase.
Bagian yang ingin membaca seluruh abstrak dapat klik di bagian bawah Tabel Struktur dan akan link ke website International Health Economics Association.

Selamat mengikuti

STRUKTUR KONGRES

Sabtu 6 Juli

Minggu 7 Juli

Senin 8 Juli

Selasa 9 Juli

Rabu 10 juli

Registrasi

Registrasi

Pengantar Reportase

Pengantar Reportase

Pengantar Reportase

Pra-Kongress Symposia

Sesi Pra-Kongres 1

Reportase Sesi 1.1

Laporan Sesi:
Bringing Evidence to
Decision-Makers

Reportase Sesi 1.2

Session Title:
Value For Money (Vfm)
In Women's And Children's Health

Reportase Sesi 6

Laporan Sesi:

The Impact of Out-of-Pocket Expenditures on Access

to Essential MNCH Services in Bangladesh and Opportunities

for Improving Coverage: Evidence from the ADB RETA-6515 Study

 

Reportase Sesi 10

Session Tittle:
Physician-patient interaction in the pharmaceutical market

Rehat

Rehat

Rehat

Rehat

Diskusi Pra-kongres 1

Reportase Sesi 2.1

Laporan sesi:
Alternative Mechanisms for Improving Access to Health Care Services:
Experiences from Developing Countries of the World

Reportase Sesi 2.2

Session Title:
Physician Payment

Reportase Sesi 7

Session:
Conceptualizing and Measuring Progress
to Universal Health Coverage Goals

Reportase Sesi 11

Session Tittle:
Risky Behaviors and Human Capital

Waktu Pindah

Waktu Pindah

Waktu Pindah

Reportase Sesi 3

Laporan sesi:
Government Financing for Health Care

Reportase Sesi 8

Session Title:
Delivering Aid for Health

Reportase Sesi 8.2

Session :
Socio-Economics and Health

Organized Session

Makan Siang

Makan Siang

Makan Siang

Makan Siang

Sesi Pra-Kongres 2

Reportase Sesi 4

Session Title:
Projecting Expenditure

Pleno Siang 1

Panel Session Title:
Single-Payer Systems in a Multi-Payer World:
Is There a Role for Parallel Private Finance?

Pleno Siang 2

Seminar Panel:
Personalized Medicine, Orphan Disease Drugs
and the Future of Health Economics

Pleno Siang 3

Session:
"Health System Efficiency :
What Can Health Economists Contribute?

Reportase Sesi 12

Session Tittle:
Health Insurance Market in Developing Countries

Rehat

Rehat

Rehat

Rehat

Diskusi Pra-Kongres 2

Reportase Sesi 5

Laporan Sesi:
Role of Universal Coverage in Maternal Care

Reportase Sesi 9

Session Tittle:
Economic of Prevention

Reportase Sesi 13

Session Tittle:
Health Utilizations

Rehat

Waktu Pindah

Waktu Pindah

Waktu Pindah

Pleno Pembukaan

9th World Congress on Health Economics:
Celebrating Health Economics

Concurrent Session

Pleno

Laporan Post Congress

International Meeting:
Global Network for Health Equity (GNHE)

iHEA 2013

 

NO

Sesi

Keyword

Kode

Judul

151

Bayside Auditorium B

Estimating the Effect of Disruptive Technologies and Policies in the US Healthcare Market 

Economics evaluations and methods; Private sector in universal health coverage era;

152

Bayside Auditorium A

The Effect of Migration on Health, Health Insurance, and Health Behaviors

Non communicable diseases, tobacco and nutrition; Equity and equality

153

Bayside Terrace

Affordable Care Act Policies to Expand Coverage: Evidence Public Sector, Employer-Sponsored, and Individual and Small Group Markets

Health care policy; Health care reform; Universal health coverage

154

Bayside 103

An Evolutionary Tale of Five Preference-Weighted Health State Utility Measures

Economic evaluation and methods

155

Bayside 104

Advances in Discrete Choice Experiments among National Policy Makers: Eliciting Equity-Efficiency Preferences in Health

Discrete Choice Experiments; Health providers and patient choice

156

Bayside 204A

Methodological Challenges for Estimating Health Service Delivery Costs in Low-Income Settings

Service delivery, access and healthcare utilization; Economics evaluations and methods; Costs of care

157

Bayside 204B

Physician-Patient Interaction in the Pharmaceutical Market

Pharmaceutical and subtances; Patient behavior and behavioral economics

158

Bayside 102

Financial Incentives in Health: Evidence from India's Janani Suraksha Yojana 

Health financing; Quality of care; Service delivery, access and healthcare utilization; Maternal and child health

159

Bayside 105

Does Price Discrimination have a Place in Pharmaceutical Pricing in Developing Countries?

Pharmaceutical and subtances; Economic evaluations and methods

160

Bayside 109

Economics of Cannabis Use

Pharmaceutical and subtances; Economic evaluations and methods

161

Bayside 201

Pricing, Promotion and Obesity: Implications for Taxation and Regulatory Policies

Non communicable diseases, tobacco and nutrition;

162

Bayside 202

The Costs and Provision of ART Care Across Three Developing Countries

Quality of care; Costs of care

163

Bayside 203

Analysing Unexplained Variations in Performance to Increase the Efficiency of Health Care: Case Studies from the ECHO Project

Economic evaluations and methods; Quality of care

164

Bayside 106

Measuring Universal Health Coverage: Health Service Utilization and the Financial Burden of Health Payments in Asia

Universal health coverage; Service delivery, access and health care utilization; Health financing

165

Bayside 101

India: Quality, Accountability, and Financing Reform

Quality of care

166

Bayside Auditorium B

The Origins of Health Economics: Some Reflections on Early Contributors to Health Economic Thought

Economics evaluations and methods; Equity and equility

167

Bayside Auditorium A

Health Equity and Financial Protection in Asia Impacts of Health Insurance Reform in Four Countries

Equity and equality; Health financing; Maternal and child health; Universal health coverage

168

Bayside Terrace

Use of Discrete Choice Experiments to Elicit End-of-Life Health Care Attitudes and Preferences

Discrete Choice Experiments

169

Bayside 103

Networks in Health Economics

Economic evaluations and methods; Private sector in universal health coverage era; Health policy

170

Bayside 104

Breaking the Addiction to Adoption in Health Economics: Perspectives from Australia, Scotland, Canada and England

Quality of care; Health care reform

171

Bayside 204A

Guidelines for Choosing the Appropriate Technique for Multi-Criteria Decision Analysis in Health Care

Health policy

172

Bayside 204B

Physician Incentives: Evidence from East Asia

Health professions; Patient behavior and behavioral economics

173

Bayside 102

The Broader Economic Impact of Vaccination in Low and Middle Income Countries: Fiscal Space Related Issues

Communicable diseases, HIV/AIDS, and vaccines; Health financing

174

Bayside 105

Coverage, Value, and Sustainability of Micro Health Insurance on the Indian Subcontinent

Universal health coverage; Service delivery, access and health care utilization

175

Bayside 109

Incentives for Safe Sex: Evaluating Economic Incentives as a Prevention Strategy for HIV and other Sexually Transmitted Infections (STIs)

Communicable diseases, HIV/AIDS, and vaccines; Economics evaluations and methods

176

Bayside 201

Dental Health Economics

Service delivery, access and healthcare utilization; Economics evaluations and methods; Health financing

177

Bayside 202

Efficiency Measurement Incorporating Quality: Exploring New Methodological Approaches

Quality of care; Health care reform

178

Bayside 203

Analytical Advancements in Measuring Development Assistance for Health

Health policy; Health financing

179

Bayside 106

Risky Behaviors and Human Capital

Impact of health status; Mental health  and elderly health issues; Pharmaceutical and subtances;

180

Bayside 101

What Can Myanmar Learn from its Neighbours as it Starts its Journey to Achieve Universal Health Coverage?

Universalh health coverage; Health financing

181

Bayside Auditorium B

What is the Impact of Health Status

Impact of health status

182

Bayside Auditorium A

What Affects Access to Care

Service delivery, access, and health care utilization; Patient behavior and behavioral economics; Equity and equality

183

Bayside Terrace

Economic Evaluation of Screening

Economic evaluations and methods; Costs of care

184

Bayside 103

Health Status & Methodology

Impact of health status; Mental health and elderly health issues

185

Bayside 104

Access to Care

Service delivery, access and health care utilization; Health providers and patient choice; Universal Health Coverage; Equity and equality

186

Bayside 204A

Allied and Informal Health Providers

Health professions; Health providers and patient choices; Quality of care; Maternal and child health

187

Bayside 204B

Impact of Technology

Quality of care

188

Bayside 102

Economic Evaluation of Programmes II

Economic evaluations and methods; Costs of care

189

Bayside 105

Equity & Inequality Issues

Equity and equility; Universal health coverage

190

Bayside 109

Health Insurance for the Poor

Universal health coverage; Health financing; Equity and equality

191

Bayside 201

Universal Health Care

Universal health care; Equity and equality

192

Bayside 202

Issues in Hospitals

Hospital and hospital management; Health care reform; Quality of care

193

Bayside 203

Issues in Drug Costing

Pharmaceutical and subtances; Health policy; Economics evaluations and methods

194

Bayside 106

Utilization

Cost of care; Quality of care; Service delivery, access and health care utilization;

195

Bayside 101

Economics of Smoking

Non-communicable disease, tobacco and nutrition; Economic evaluation and methods

196

Bayside Auditorium B

Hospital Payments

Hospital and hospital management; Economic evaluations and methods; Quality of care

197

Bayside Auditorium A

Physician Supply

Health professions; Health policy

198

Bayside Terrace

Economic Burden of Illness

Non-communicable disease, tobacco and nutrition; Economic evaluation and methods

199

Bayside 103

Prescribing Behaviour

Health professions; Pharmeceutical and subtances; Costs of care

200

Bayside 104

The Impact of Out-of-Pocket Payments

Economic evaluations and methods; Equity and equality; Health financing

201

Bayside 204A

Effect of Health Expenditure

Health care financing; Service delivery, access and health care utilization

202

Bayside 204B

Cost of Health Care

Costs of care

203

Bayside 102

Issues in Tele-Health

Health policy; Health reform; Economic evaluations and methods

204

Bayside 105

Economics of Obesity II

Non-communicable disease, tobacco and nutrition; Economic evaluation and methods

205

Bayside 109

Health Care Reform

Health care refrom

206

Bayside 201

Improving Hospital Care

Hospital and hospital management; Quality of care

207

Bayside 203

Immunization Economics

Economics evaluation and methods; Service delivery, access, and health care utilization; Non-communicable disease, tobacco, and nutrition

208

Bayside 106

Policy Intervention

Cost of care; Health policy

209

Bayside 101

Treatment Compliance

Cost of care

210

Bayside Auditorium B

Applications of Willingness-To-Pay

Patient behavior and behavioral economics; Health providers and patient choice

211

Bayside Auditorium A

Insurance in Developing Markets

Universal health coverage; Service delivery, access, and health care utilization

212

Bayside Terrace

Taxation Policy

Economic evaluations and methods

213

Bayside 103

Early Child Health

Maternal and child health; Economic evaluations and methods

214

Bayside 104

Paying Doctors

Health financing

215

Bayside 204A

Assessing Health Status

Economic evaluations and methods

216

Bayside 204B

Issues in Out-of-Pocket Payments

Health financing; Health policy

217

Bayside 102

Assessing Prevention Programs

Economic evaluation; Quality of care; Health provider and patient choice

218

Bayside 105

Subsidizing Insurance

Service delivery, access and health care utilization;  Health providers and patient choice

219

Bayside 109

What Affects Health II

Health status impact; Equity and equality

220

Bayside 201

Economic Evaluation II

Discrete choice experiments; Economic evaluations and methods

221

Bayside 202

Health Care Utilization

Service delivery, access and health care utilization; Maternal and child health

222

Bayside 203

Public Health Policy

Health policy; Health reform; Costs of care

223

Bayside 106

Provider Issues

Health providers and patient choice; Health professions

224

Bayside 101

Methodological Issues

Economic evaluations and methods; Health policy

225

TBA

ePoster Session

Non-communicable diseases, HIV/AIDS, and vacciness; Economic evaluations and methods; Cost of care; Health professions; Discrete choice experiments; Mental health and elderly health issues; Pharmaceutical and subtances; Health policy

Modul 4A. Merancang Policy Brief

Modul 4A. Merancang Policy Brief (22 – 26 Juli 2013)

 

 Deskripsi

Policy brief adalah bentuk publikasi yang secara spesifik ditujukan untuk memberikan rekomendasi kebijakan. Policy brief adalah dokumen yang paling mungkin untuk dibaca pertama kali dalam siklus / proses pembuatan kebijakan. Jika kita berhasil menangkap kepentingan pengambil keputusan melalui dokumen ini, maka besar kemungkinan temuan kita akan masuk di dalam perdebatan pembuatan kebijakan. Sebaliknya jika sebuah penelitian gagal menghasilkan policy brief yang meyakinkan, kapasitas temuan untuk mendukung proses pembuatan kebijakan akan jauh berkurang. Oleh karena itu, walau pun ringkas, policy brief memiliki arti strategis dan sangat crucial.


 Tujuan pembelajaran

Setelah membaca modul ini, peserta diharapkan dapat :

  1. Memahami prinsip-prinsip dasar penyusunan policy brief untuk mengkomunikasikan hasil penelitian kepada pembuat kebijakan.
  2. Memahami format dan cara penulisan makalah kebijakan sebagai salah satu sarana mengkomunikasikan hasil penelitian kepada pembuat kebijakan secara lebih teknis dan mendalam.

 

  Isi Modul

Policy brief secara sederhana adalah alat untuk menjelaskan secara singkat arti penting hasil penelitian, bagaimana hasil penelitian menjawab permasalahan yang ada, dan apa rekomendasi yang disarankan. Policy brief harus ringkas, artinya dokumen ini berkisaran antara 2-4 halaman, maksimal sekitar 1500 kata.

Terdapat dua pertanyaan penting yang harus kita ajukan pada diri kita sendiri pada saat kita merancang sebuah policy brief:

  1. Siapa target audiens kita?
    Kita harus memahami untuk siapa kita menulis dan seberapa besar pemahaman pembaca terhadap topic yang kita bahas. Kita juga harus memahami seberapa besar kemungkinan pembaca menerima gagasan yang kita sampaikan.
     
  2. Bagaimana cara kita menyampaikan pesan untuk mencapai target audiens kita?
    Kita harus mengenali apa yang menjadi concern dan interest dari pembaca, sehingga pilihan kata yang kita gunakan harus mencerminkan hal ini. Informasi harus terorganisasi secara logis dan bebas dari jargon. Kalimat-kalimat yang panjang (lebih dari 30 kata) dan kalimat majemuk bertingkat sebaiknya digunakan hanya seperlunya; penggunaan catatan kaki harus dihindari. Jika harus menggunakan akronim, kepanjangannya harus dijelaskan di penggunaan pertama.

Oleh karena itu, sebagai persiapan sebelum menulis policy brief, jadikan point-point berikut sebagai panduan kita:

•  Untuk siapa saya menulis, dan mengapa?
•  Tentukan key message
•  Buat SWOT analysis sederhana, setidaknya identifikasi siapa kekuatan, kelemahan, tantangan dan kesempatan terkait dengan
    isu penelitian kita.

Setelah kita melakukan / dapat menjawab tiga point di atas, maka penulisan policy brief dapat dimulai. Penulisan policy brief harus singkat dan dapat dimengerti, dan harus cenderung kepersuasive. Artinya, harus menimbulkan sense of urgency, menjelaskan mengapa hal ini penting bagi pembaca, dan menekankan pada keuntungan dan keunggulan dari rekomendasi kita.

Template policy brief pada umumnya terdiri dari:

  1. Ringkasan Eksekutif
  2. Pendahuluan
    Deskripsikan secara ringkas masalah kebijakan
  3. Pendekatan yang digunakan dan hasil/bukti dan analisis
    Hasil temuan yang paling relevan dengan masalah kebijakan dan analisisnya
  4. Kesimpulan
    Kaitkan bukti/hasil analisis dengan permasalahan awal
  5. Implikasi kebijakan dan rekomendasi
    Nyatakan implikasi kebijakan dari temuan / hasil analisis dan tunjukkan keunggulan rekomendasi untuk menyelesaikan masalah

Penjelasan ringkas dari setiap bagian adalah sebagai berikut:

1. Ringkasan eksekutif

Bagian ini menyajikan penelitian kebijakan dalam bentuk yang ringkas dan padat. Isinya mengidentifikasi temapenelitian, menguraikan masalah utama kebijakan yang dirancang/dianalisis, memperkenalkan temuan kunci dan mengadvokasi serangkaian tindakan.

Tips: walau pun ditempatkan di bagian paling awal dari policy brief, tetapi tulis ringkasan eksekutif ini paling akhir (artinya: setelah kita menyelesaikan dokumen / draft policy brief)

2. Pendahuluan

Mulailah dengan sebuah paragraf yang menjelaskan tantangan kebijakan yang spesifik di mana penelitian yang dilakukan dibuat untuk menjawab tantangan tersebut. Bagian ini harus secara ringkas menyatakan tujuan utama dari penelitian. Pendahuluan dapat pula mengkontraskan penelitian dengan status quo (situasi saat ini). Misalnya, kita dapat mengakui progress yang sedang berlangsung / sedang dilakukan, namun focuskan lebih kepada identifikasi kekurangan, tantangan, dan risiko yang sedang dihadapi. Bangkitkan sense of urgency pada bagian ini.

Tips: Sedapat mungkin, akhiri bagian pendahuluan dengan kalimat yang memiliki daya tarik untuk menjaga minat pembaca tetap tinggi.

3. Pendekatan yang digunakan dan bukti / hasil dan analisis

Secara ringkas, jelaskan pendekatan yang digunakan. Jelaskan bagaimana proses penelitian dilakukan, metode penelitian, dsb, tanpa harus menjadi terlalu teknis. Walau pun pembaca kita mungkin praktisi atau mungkin tidak terlalu mendalami metode penelitian, namun penjelasan tentang bagaimana penelitian dilakukan memberikan legitimasi pada hasil yang kita akan sajikan.

Bagian bukti dan analisis harus memuat informasi mengenai kebijakan yang paling penting yang telah dihasilkan oleh penelitian: data empiris dan analisis – dengan kata lain pengetahuan baru. Intinya, tunjukkan hal baru apa yang dihasilkan dari penelitian ini, unik dibandingkan penelitian lain / sebelumnya, dan relevan bagi permasalahan.

Tips: Dalam menulis, pilih gaya yang menjelaskan secara umum terlebih dahulu, kemudian mengarah pada hal-hal yang lebih spesifik.

4. Kesimpulan

Berdasarkan bukti / hasil dan analisis, buatlah kesimpulan yang dikaitkan dengan permasalahan. Upayakan untuk menulis kesimpulan yang konkrit, bukan normative.

Tips: Dalam menulis, pilih gaya yang assertive untuk lebih meyakinkan pembaca.

5. Implikasi kebijakan dan rekomendasi

Bagian akhir dari policy brief ini harus menunjukkan apa konsekuensi dari hasil/bukti terhadap permasalahan, kemudian berikan saran kebijakan yang diwujudkan dalam bentuk rekomendasi. Sedapat mungkin bagian rekomendasi harus ditulis secara persuasive, jelas (step-by-step) dan harus feasible.Bahkan pada penelitian yang sedang/masih berlangsung, temuan sementara dapat disampaikan dan jangan lupa untuk menyampaikan rekomendasi dengan syarat kondisional. Yang penting diingat: implikasi kebijakan dan rekomendasi harus dibuatkan berdasarkan kesimpulan, artinya harus didukung oleh bukti / hasil analisis.

Tips: 'Implikasi' menjelaskan apa dampak hasil / bukti terhadap permasalahan (what could happen) sementara 'rekomendasi' memberitahu apa yang seharusnya dilakukan (what should happen).

Dengan demikian policy brief menjadi sebuah kesempatan untuk mengartikulasikan rekomendasi berdasarkan temuan. Jelas bahwa rekomendasi ini tidak mengikat, namun rekomendasi dapat menyediakan orientasi yang berharga untuk para pembuat kebijakan.

 

 Kegiatan pembelajaran

Tulis policy brief anda dalam bentuk Microsoft Word Document biasa (sebelum di-layout), maksimal 4 halaman/1500 kata, dengan format:

•  Ringkasan eksekutif
•  Pendahuluan'
•  Pendekatan dan hasil
•  Kesimpulan
•  Implikasi dan Rekomendasi

Sebutkan siapa target audiens anda dan bagaimana cara anda akan mendistribusikan policy brief ini.

Pastikan bahwa anda memenuhi criteria berikut untuk setiap bagiannya:

                      POLICY BRIEF TEMPLATE

No more than 2-4 pages, 1500 words

Executive Summary

  • A one or two sentence overview of the brief that entices readers to go further

Introduction

  • Answer the question why is the topic important, why should people care
  • Answer the question what were the goals of the research and overall findings
  • Create curiosity about the rest of the brief

Approaches and Results

  • Summarize facts, issues and context
  • Reduce detail to only what reader needs to know
  • Provide concrete facts or examples to support assertions

Conclusion

  • Base conclusions on results
  • Aim for concrete conclusions and strong assertions.

Implications and Recommendations

  • State clearly what could or should happen next.

Harap kirim ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juli 2013.

 

  Bahan Belajar

Toolkit for researcher: How to Write a Policy Brief 

Pengantar Modul 4

Pengantar Modul 4: Mengkomunikasikan hasil-hasil riset kebijakan
kepada pengambil keputusan dengan menggunakan policy brief

 

 Deskripsi

Pemanfaatan hasil riset kebijakan kesehatan merupakan salah satu isu yang berkembang dibicarakan di antara para analis kebijakan. Beberapa penelitian kebijakan dapat memberikan manfaat berupa temuan yang disitasi oleh peneliti atau penelitian lain. Namun beberapa peneliti lainnya bergerak lebih jauh dengan mencoba memasuki ranah proses pembuatan kebijakan. Menurut mereka, suatu kebijakan atau proses pembuatan kebijakan seyogyanya merupakan hasil atau setidaknya mendapat masukan dari hasil-hasil riset kebijakan. Dalam konteks inilah upaya mengkomunikasikan hasil-hasil riset kebijakan kepada pengambil keputusan menjadi relevan.

Modul 4 secara khusus akan membahas policy brief sebagai saluran yang dapat digunakan dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk mengkomunikasikan hasil-hasil riset kebijakan kepada pengambil keputusan atau pemangku kepentingan (stakeholders) lain.

Modul 4 akan terdiri dari 2 (dua) bagian, tiap bagian akan mencakup tugas bagi peserta:

  4.A Merancang policy brief (22 – 26 Juli 2013)

  4.B Menyusun policy brief (29 Juli – 2 Agustus 2013)

Pada akhir batas waktu pengumpulan tugas, policy brief yang masuk ke fasilitator pada tanggal 2 Agustus 2013 yang akan dinilai dan akan dipilih 3 (tiga) policy brief terbaik sesuai guideline dan materi dari modul 4A dan 4B.

Ke-tiga penulis policy brief terbaik ini akan mendapatkan hadiah berupa beasiswa pada Forum Nasional yang meliputi:

  1. Tiket dari kota asal ke Kupang (ekonomi pp)
  2. Akomodasi twin sharing (check in tanggal 3 September 2013, check out tanggal 8 September 2013).
  3. Biaya pendaftaran mengikuti Forum Nasional dan KONAS IAKMI

Selamat mengikuti!