Modul 2A4. Memahami Konteks Sosial dan Politik dalam HPSR

Modul 2A4. Memahami Konteks Sosial dan Politik dalam HPSR
(Understanding the Nature of Social and Political Reality)

 

 Deskripsi

Keberadaan konteks amat berarti bagi sebuah kebijakan untuk berbagai alasan yang saling terkait. Pertama, konteks membentuk kemungkinan perubahan kebijakan, misalnya, terjadinya reformasi akan menjadi konteks yang mendasari tuntutan perubahan kebijakan. Kedua, konteks membentuk posisi dan perspektif kepentingan para aktor atau pelaku kebijakan. Ketiga, konteks menentukan efektifitas atau kesesuaian dari setiap tindakan atau keputusan yang berbeda. Dalam beberapa konteks, akan menjadi lebih efektif untuk mengambil pilihan atau tindakan tertentu, namun pada konteks lain, bertindak dengan cara yang sama belum tentu akan efektif. (Nash et al., 2006).

Konteks sosial dan politik sangat erat kaitannya dengan sistem kesehatan. Dengan demikian, dalam riset sistem dan kebijakan kesehatan, konteks sosial dan politik menjadi tidak terpisahkan bahkan sangat mempengaruhi. Analisis terhadap pengaruhnya pun tergantung pada paradigm yang dipakai, apakah positivis, relativis, atau critical paradigm.

 

 Tujuan pembelajaran

Tujuan pembelajaran dari modul ini antara lain:

Dengan mempelajari modul ini, diharapkan peserta

  1. Mengetahui berbagai paradigm yang dapat dipakai sebagai sudut pandang peneliti untuk melakukan analisis kebijakan dalam riset kebijakan dan sistem kesehatan .
  2. Membantu peneliti menetapkan sudut pandang/paradigma dalam menyusun proposal penelitian sebagai dasar pengajuan jenis penelitian, disain studi dan pembahasan serta analisis temuan dari riset kebijakan dan sistem kesehatan yang dilakukan nantinya.

 

  Isi Modul

Modul ini menekankan pada cara memahami sudut pandang (paradigm/worldview) peneliti pada topik penelitian (apa yang tengah diteliti). Paradigma peneliti akan mempengaruhi pemilihan jenis penelitian, juga berikutnya disain serta analisis terhadap temuan penelitian. Diskusi tentang paradigma penelitian telah menjadi bahasan umum dalam ilmu-ilmu sosial, namun relatif masih jarang terjadi di riset kesehatan (Gibson, 2009; Lincoln & Gubba, 2000 dalam Creswell, 2010).

Beberapa ahli lebih suka menyebutnya sebagai pandangan-dunia (worldviews), karena memiliki arti "kepercayaan dasar atau keyakinan yang memandu tindakan" (Guba, 1990:17, dalam Creswell, 2010. Seluruh riset akan dipengaruhi oleh paradigma atau sudut pandang peneliti dalam memahami dan memaknai konteks, realita, dan keilmuan. Penting bagi seorang peneliti untuk mengenali dan menetapkan sudut pandang atau paradigma yang digunakan terhadap suatu permasalahan karena akan mempengaruhi jenis pertanyaan yang akan diajukan serta strategi riset yang dipilih.

Kerangka Penelitian

Pengajuan kerangka atau desain sebuah penelitian diawali dengan menetapkan sudut pandang (paradigm). Dalam ilmu-ilmu sosial dan ilmu lain yang berkait dengan kemanusiaan. paradigma membantu kita memahami fenomena serta membangun asumsi untuk melaksanakan penelitian sebagai bentuk kontribusi dalam penyelesaian berbagai masalah, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan berbasis bukti. (Firestone, 1978; Gioia&Pietre, 1990; Kuhn, 1970). Pembahasan tentang paradigm meliputi teori, konsep atau metode dan pendekatan dan terus berkembang, dibedakan menurut dasar ilmu serta sering dipertentangkan (Philips, 1987). Terdapat dua paradigma yang secara luas dibahas dalam literature, yaitu paradigma kualitatif dan paradigma kuantitatif (Philips, 1987; Reichardt & Cook, 1979; Webb, Beals, & White, 1986). Paradigm kuantitatif dinyatakan sebagai paradigma tradisional, positivist, eksperimental, atau empiris. Pemikiran kuantitatif berasal dari tradisi empiris yang dikembangkan para ahli seperti Comte, Mill, Durkheim, Newton, dan Locke (J. Smith, 1983). Paradigm kualitatif menyatakan pendekatan konstruktif atau naturalist (Lincoln & Guba, 1985), pendekatan interpretatif (J. Smith, 1985), atau sudut pandang postpositivist atau postmodern (Quantz, 1992). Pendekatan ini berawal sebagai tindakan balasan terhadap tradisi positivist di akhir abad 19 melalui para penulis seperti Dilthe, Weber, dan Kant (J. Smith, 1983).

Dalam HPSR, diperkenalkan dan dibahas tentang paradigm positivist, relativist, dan critical realism, sebagai beberapa terminologi yang menggambarkan tiga cara untuk melihat dan mencari tahu tentang permasalahan manusia dengan lingkungannya. Paradigma tersebut akan berpengaruh terhadap bagaimana cara peneliti memandang sebuah isu atau permasalahan dan kemudian menjadi acuan bagi peneliti untuk menetapkan dan memilih teori, metode atau pendekatan dalam menjalankan riset.

Elemen kunci dari paradigma pengetahuan yang diterapkan dalam HPSR

Paradigma pengetahuan pada riset akan mempengaruhi : jenis pertanyaan yang ditujukan, perspektif disiplin ilmu yang berkaitan, dan metode serta pendekatan inti riset yang digunakan peneliti.

Ketiganya akan berbeda manakala digunakan paradigma yang berbeda, apakah itu positivis, relativis atau di antaranya yaitu critical realism. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

2a4

Luasnya pemahaman tentang ilmu dan realitas sosial (yang dipengaruhi oleh politik, ideologi dan berbagai konteks lain), mendasari HPSR analysis dengan memperkenalkan pula perspektif causality, generalizability dan learning. Pada riset kebijakan dan sistem kesehatan, bila mengacu pada pemahaman sistem, maka jelas pengaruh konteks politik, ekonomi dan sosial pada skala lokal, nasional bahkan internasional tidak bisa ditepiskan.

2a42 

Untuk mengubah tuntutan menjadi sebuah kebijakan,misalnya, suatu sistem harus mampu mengatur penyelesaian-penyelesaian pertentangan atau konflik dan kemudian komitmen terhadap resolusi yang telah dihasilkan. Karena sistem kebijakan tersebut dibangun berdasarkan elemen-elemen yang mendukung sistem tersebut, maka dinamika berlangsungnya sistem tersebut akan bergantung pada interaksi antar berbagai subsistem. (David Easton, Analisis Sistem Politik dalam Mohtar Mas'oed dan Colin MacAndrews, Perbandingan Sistem Politik (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2001) hal. 5-6.).

Pandangan tersebut dikuatkan oleh Ronald H. Chilcote(1981), dengan memberikan penjelasan tentang Teori Sistem Kebijakan dan Struktur Politik. Argumentasi yang dibangun adalah bahwa kebijakan merupakan suatu rangkaian logis yang terdiri dari input, proses dan output, dan dipengaruhi oleh infrastruktur politik dan suprastruktur politik. ( Ronald H. Chilcote, Teori Perbandingan Politik-Penelusuran Paradigma (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta) 2004, edisi ke-2.

 

 Bahan belajar

http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/kay/kasva/vk/kerosuo/boundari.pdf

http://shura.shu.ac.uk/1759/1/Prof_Boundaries_FINAL_REPORT.pdf

http://www.jmpk-online.net/images/jurnal/2008/Vol_11_No_2_2008/03_mk_dumilah%20ayuningtyas.pdf

http://www.jmpk-online.net/images/jurnal/2009/Vol_12_No_3_2009/03_mk_dumilah.pdf

 

 Kegiatan pembelajaran
 

  1. Apakah anda telah menetapkan sebuah paradigm atau sudut pandang dalam proposal penelitian yang anda susun sebagai dasar untuk merancang strategi penelitian (jenis dan disain penelitian) serta sudut analisis anda terhadap temuan penelitian nantinya.
  2. Jelaskan pemahaman anda tentang paradigma yang digunakan dalam HPSR (positivism, realism, critical realism) dan apa implikasinya terhadap HPSR
  3. HPSR merupakan penelitian kebijakan kesehatan yang memandang sebuah permasalahan kesehatan tertentu secara sistemik, di dalam sebuah lingkungan yang dipengaruhi oleh konteks politik dan sosial. Apakah anda telah mempertimbangkan konteks tersebut sebagai dasar dalam menetapkan paradigma penelitian anda?

 

Jawaban dikirim ke pengelola dengan cara:
File ditulis dalam word dan diberi kode: XYYYM2A4.doc

Keterangan:

X       = nomor fasilitator anda.
YYY   = kode nama peserta
M2A4 = Modul2A4

 

  Kirim tugas ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Jangan lupa memberi cc ke email setiap fasilitator yang telah ditunjuk untuk anda.

Tugas paling lambat dikirim tanggal 25 April 2013, jam 24.00

Minggu kedua

Tim Penyusun Proposal

 

Perlu dipahami bahwa agensi donor (seperti USAID, AusAID, dan lainnya) menerima puluhan bahkan ratusan proposal untuk setiap proyek yang mereka danai. Biasanya:

  • 50% proposal tidak ditulis dengan baik dan tidak akan dinilai lebih lanjut
  • Kesempatan untuk memenangkan proyek tersebut kurang dari 5% saja

Jadi, apa yang membuat sebuah proposal dapat memenangkan kompetisi donor?

  1. Ide yang hebat, dengan dampak yang masuk akal dapat dicapai
  2. Memberikan metode dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai ide tersebut
  3. Rencana penelitian/konsultasi yang efektif (waktu dan uang)
  4. Akan dilaksanakan oleh ahli-ahli di bidangnya
  5. Dibuat oleh organisasi yang jelas dan kredibel
  6. Mudah dibaca – jelas, singkat dan padat
  7. Menawarkan nilai tambah terhadap grant yang ditawarkan
  8. Memiliki hubungan baik dengan pemberi grant

Proposal kegiatan adalah investasi PERTAMA yang organisasi Anda akan lakukan dalam bisnis penelitian atau konsultasi. Tanpa proposal yang sempurna, maka organisasi akan sulit bertahan dalam dunia kompetitif ini. Jadi, investasi ini membutuhkan tim yang akan memastikan bahwa setiap proposal yang dihasilkan:

  • menjawab semua kebutuhan klien
  • berkualitas tinggi
  • ditulis dalam bahasa yang dapat dipahami
  • dan menunjukkan kapabilitas organisasi

Tim yang dimaksud adalah Tim Penyusun Proposal, dan rangkaian penyusunan proposal dapat terdiri dari bagian-bagian berikut:

mgg2

 

Pertanyaan yang perlu dijawab saat penentuan apakah akan membuat proposal atau tidak:

  1. Apakah yang diinginkan klien:
    1. Masuk akan dan mungkin dicapai? (secara waktu, uang dan teknis)
  2. Apakah organisasi kita memiliki kemampuan yang dibutuhkan?
  3. Apakah kita memiliki tim yang diperlukan?
  4. Bagaimana kesempatan kita dalam bersaing dengan organisasi lain?
  5. Apakah kita memiliki cukup waktu untuk melengkapi tim kita?
     

TIM BIRU

Merupakan tim awal yang memulai proses penulisan proposal.

Terdiri dari:

  • Proposal leader/pemimpin proposal:
    Adalah satu orang yang ditugaskan untuk memastikan kelancaran proses penulisan proposal dan memastikan bahwa semua tenggat waktu dapat dipenuhi. Proposal leader dapat ikut serta menulis proposal.
  • Penulis proposal
    Merupakan anggota (dapat terdiri dari satu orang atau lebih) yang dapat menuangkan ide proposal ke dalam kata-kata yang mudah dimengerti.
    Perlu diingat bahwa penulis proposal bisa jadi ahli di bidangnya, tapi bisa juga bukan. Penulis mendapatkan masukan teknis dari konsultan ahli, sehingga berperan sebagai penyambung lidah antara ahli teknis dengan klien yang akan menilai proposal tersebut.
  • Ahli / konsultan ahli
    Dipilih berdasarkan ide dan jenis proyek yang akan dituangkan ke dalam proposal. Tim ahli berperan penting dalam menjamin bahwa isi proposal menggunakan istilah awam yang digunakan dalam bidang tertentu dan menonjolkan kemampuan organisasi yang akan ditawarkan dalam proyek tersebut.
    Konsultan ahli bisa jadi direkrut dari organisasi lain, atau didapatkan melalui kerjasama dengan institusi lain. Misalnya, di suatu organisasi yang bergerak lebih banyak di bidang penelitian epidemiologis membutuhkan masukan dari ahli di bidang kebijakan. Ahli kebijakan ini dinilai akan memberi poin tambahan apabila bersedia untuk ikut sebagai tim peneliti. Maka dua organisasi ini dapat melakukan kerjasama, baik dalam menyusun proposal maupun saat melaksanakan kegiatan nantinya.
    Kerjasama antar organisasi / institusi ini wajar dilakukan dan merupakan basis jaringan kerjasama yang akan sangat berguna untuk pengembangan kemampuan riset & konsultasi sebuah organisasi
  • Anggota tim

Tugas awal TIM BIRU:

  1. Menjawab pertanyaan apakah proposal akan ditulis?
  2. Menentukan langkah-langkah untuk melengkapi tim? (seperti merekrut ahlidari organisasi lain, atau bekerjasama dengan institusi lain)
  3. Melakukan rapat brainstorming untuk menentukan bentuk dan ide awal proposal
  4. Menentukan pembagian kerja penulisan proposal
  5. Menentukan strategi pendanaan/budget
  6. Mencatat apa saja poin-poin yang ingin ditekankan pada klien agar organisasi dapat menunjukkan kemampuan mereka melalui proposal
     

TIM MERAH

Bertugas untuk melakukan review terhadap draft proposal.

Tim ini berperan seolah-olah sebagai calon klien yang sedang menilai "harga" sebuah proposal, berdasarkan poin berikut:

  • Kriteria Penilaian yang diberikan dalam RFP (request for proposal)
  • Memenuhi semua ketentuan dan poin yang harus dimasukkan ke dalam proposal tersebut

Kunci sukses sebuah proposal:

  • Semua bagian ditulis dengan lengkap, diedit dan di review berulang kali
  • Semua bagian ditulis sesuai dengan instruksi yang ada didalam RFP
  • Tidak ada bagian yang dihilangkan
  • Hasil review diperbaiki dan direview lagi

Setelah review pertama oleh tim MERAH, langkah berikut adalah memperbaiki proposal tersebut:

  • Menanggapi semua hasil kritik dari tim MERAH
  • Memperbaiki dan merapikan semua grafik, kalimat, format proposal
  • Memastikan semua kriteria penilaian telah dipenuhi
  • REVIEW ULANG OLEH TIM MERAH

Setelah review ulangan (bisa lebih dari 2 kali), dan setelah proposal leader dan penulis puas dengan hasilnya, maka proposal dapat dikirimkan.

TIM HIJAU

Merupakan tim yang menyusun budget atau anggaran proyek untuk proposal.

  • Harus berhubungan terus dengan Proposal Leader dan Penulis Proposal, agar dapat membuat budget yang sesuai dengan tahapan proyek
  • Memperhatikan aturan-aturan pendanaan yang berbeda-beda antar donor
  • Membuat perbaikan sesuai dengan masukan dari TIM MERAH.
  • Biasanya merupakan anggota organisasi yang biasa membuat budget proyek dan paham mengenai keuangan proyek

Pembuatan budget proposal akan dibahas lebih lanjut pada minggu ke-4 pelatihan ini.

Baca Ulang dan Kirimkan

Setelah review dan revisi selesai dilakukan, keseluruhan proposal perlu dibaca lagi. Ini termasuk bagian budgetnya.

Proses final ini dapat dilakukan oleh manager atau pimpinan divisi / institusi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kesalahan bermakna yang mungkin terlewat dalam proses review.

Catatan:

Anggota tim dapat bersifat sangat fleksibel. Misalnya, Proposal Leader untuk proyek tertentu bisa berperan sebagai konsultan ahli atau penulis untuk proposal lainnya.

Penugasan:

Setelah membaca detail tiap tim yang terdapat dalam tim penyusun proposal, buatlah diagram atau daftar sederhana tim penyusun proposal untuk organisasi Anda. Tuliskan apa kualitas yang dimiliki oleh anggota-anggota tersebut yang membuat dia sesuai menjadi anggota tim (Proposal Leader, Tim Biru, Tim Merah, dan Tim Hijau)

Tugas paling lambat dikumpulkan paling lambat tanggal 24 April 2013 pukul 24.00 WIB

 

Modul 2A3.. Analisis Kebijakan

Modul 2A3. Analisis Kebijakan

 

 Deskripsi

Modul ini berfokus pada pemahaman analisis kebijakan dan penelitian kebijakan. Pemahaman ini penting karena memang sering ada pertanyaan apakah analisis kebijakan membutuhkan penelitian dimana ada pengumpulan data primer dan menggunakan metode-metode tertentu. Dalam hal ini memang jawabannya bisa ya bisa tidak. Analisis kebijakan dapat menggunakan berbagai sumber misalnya dokumen-dokumen kebijakan, data statistik, yang tentunya harus terpercaya. Oleh karena itu para peserta diharapkan memahami analisis kebijakan dengan membaca berbagai literature secara teliti.

 

 Tujuan pembelajaran Modul

  1. Memahami arti analisis kebijakan dan hubungannya dengan penelitian kebijakan
  2. Menggunakan pemahaman analisis kebijakan kesehatan untuk menyusun proposal (khususnya pada Bab 4.2. Perumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis/pertanyaan penelitian)

 

ismod Isi Modul

Anda diharapkan membaca buku William Dunn dan artikel dari Gill Walt dkk (ada dalam pustaka). Di dalam buku Dunn banyak dibahas analisis kebijakan. Silahkan anda baca. Kemudian, harap anda perhatikan statemen dari Walt dkk:

In this paper we argue that the field of health policy analysis would be advanced if researchers approached it more systematically, developing clear and testable propositions about the issue they are studying, within explicit frameworks.

Dalam kalimat di atas, orang yang melakukan analisis kebijakan kesehatan sudah disebut sebagai peneliti. Mereka diharapkan melakukan analisis kebijkaan secara lebih sistematis, mengembangkan proposisi yang jelas dan dapat dites, dengan kerangka yang jelas. Untuk itu para pembaca diharapkan memahami mengenai kerangka dasar analisis kebijakan yang disampaikan oleh Walt dkksebagai berikut:

There are a number of widely used frameworks and theories of the public policy process.1 We discuss some of the more enduring examples; those which have been utilized most in the published public policy literature (Gilson and Raphaely 2007).Frameworks organize inquiry by identifying elements and relationships among elements that need to be considered for theory generation (Ostrom 2007). They do not, of themselves, explain or predict behaviour and outcomes (Schlager 2007).

The best known public policy framework is the stages heuristic (Lasswell 1956; Brewer and deLeon 1983). It divides the public policy process into four stages:

  1. agenda setting,
  2. formulation,
  3. implementation, and
  4. evaluation.

Catatan:

William Dunn menyebutkannya dalam lima langkah: (1) penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan penilaian kebijakan.

Petikan dari Walt dkk:

Agenda setting is the issue sorting stage during which a small number of the many problems societies face rise to the attention of decision-makers. In the formulation stage, legislatures and other decision- making bodies design and enact policies. In the implementation stage, governments carry out these policies, and in the evaluation stage impact is assessed.

Analysts have criticized the stages heuristic for presuming a linearity to the public policy process that does not exist in reality, for postulating neat demarcations between stages that are blurred in practice, and for offering no propositions on causality (Sabatier 2007). Nevertheless, the heuristic offers a useful and simple way of thinking about the entire public policy process, and helps researchers situate their research within a wider framework.

Walt and Gilson (1994) developed a policy analysis frame- work specifically for health, although its relevance extends beyond this sector. They noted that health policy research focused largely on the content of policy, neglecting actors, context and processes. Their policy triangle framework is grounded in a political economy perspective, and considers how all four of these elements interact to shape policy-making. The framework has influenced health policy research in a diverse array of countries, and has been used to analyse a large number of health issues, including mental health, health sector reform, tuberculosis, reproductive health and antenatal syphilis control (Gilson and Raphaely 2007).

Dengan kerangka tersebut maka analisis kebijakan selalu berfokus pada sebuah kebijakan yang mempunyai proses. Dunn di Bab 3, menyatakan bahwa analisis kebijakan mencakup sebuah prosedur yang meliputi:

  • Pemantauan yang memungkinkan kita untuk menghasilkan informasi tentang sebab-sebab masalah lalu dan akibat dari kebijakan;
  • Peramalan yang memungkinkan kita untuk menghasilkan informasi tentang konsekuensi yang akan datang dari kebijakan;
  • Evaluasi yang mencakup produksi informasi tentang kegunaan dari kebijakan di masa lalu dan masa mendatang;
  • Rekomendasi yang memungkinkan untuk menghasilkan informasi tentang kemungkinan bahwa serangkaian tindakan yang akan datang akan mendatangkan akibat-akibat yang bernilai.

Disamping itu ada Perumusan Masalah adalah fase di dalam proses pengkajian di mana si analis yang dihadapkan pada informasi mengenai konsekuensi beberapa kebijakan mengalami suatu "situasi yang menyulitkan, membingungkan, dimana kesulitan memang tersebar ke seluruh situasi, yang kesemuanya membentuk suatu keutuhan kesatuan masalah".

Secara diagram Dunn menyusun proses analisis kebijakan secara menarik (Baca lebih lanjut di halaman 112).

gb2a2

 

Dengan mengacu pada pemahaman Dunn, harap anda pahami proses analisis kebijakan ini untuk masukan saat anda merumuskan masalah penelitian kebijakan anda. Disamping itu dalam hal analisis kebijakan, perlu dipahami mengenai:

  1. Analisis tentang kebijakan (analysis of policy),
  2. Analisis untuk kebijakan (analysis for policy).

Silahkan anda baca kedua analisis dari buku William Dunn dan Kent Buse dkk.

 

 Bahan belajar

Buse K, Mays N, Walt G. Making Health Policy. Understanding Public Health. Open University. 2010

Dunn, William. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi kedua. Terjemahan. Public Policy Analysis: An Introduction 2nd Ed. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2003.

Gilson Lucy. Health Policy and Systems Research: A Methodology Reader. WHO. 2012.

Walt G, Shiffman J, Schneider H, Murray SF, Brugha R, and Gilson L.'Doing' health policy analysis: methodological and conceptual reflections and challenges. Health Policy and Planning 2008;23:308–317  

 

 Kegiatan pembelajaran

Harap anda mulai mengisi form proposal dan kemudian cermati kembali penulisan anda pada bagian 4.1. (latar Belakang) dan bagian 4.2. (Perumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis/pertanyaan penelitian) di form proposal anda:

  1. Kebijakan apa yang akan anda teliti? Apakah di level makro, meso, atau mikro.
  2. Apa kerangka analisis kebijakan yang akan anda pergunakan? Apakaha anda akan menggunakan segitiga kebijakan atau kerangka lainnya.
  3. Apakah anda sudah siap untuk melakukan prosedur analisis kebijakan dengan menggunakan pendekatan Dunn? Jika sudah siap apakah dapat anda masukkan ke Latar Belakang dan Perumusan Masalah?
  4. Apakah penelitian anda merupakan analysis of policy, ataukah analysis for policy, atau kombinasi keduanya.

Sambil menjawab, harap anda kembangkan Latar Belakang dan Perumusan Masalah. Jawaban dikirim ke pengelola dengan cara:

File ditulis dalam word dan diberi kode: XYYYM2A3.doc

Keterangan:

X        = nomor fasilitator anda.
YYY    = kode nama peserta
M2A3 = Modul 2A3

 

 Kirim tugas ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Jangan lupa memberi cc ke email setiap fasilitator yang telah ditunjuk untuk anda.

Tugas paling lambat dikirim tanggal 19 April 2012, jam 24.00

 

 

 

 

Modul 2.A.2 Introduction to health policy and System research (HPSR): The Boundaries.

Modul 2.A.2 Introduction to health policy and
System research (HPSR): The Boundaries.

 

 Deskripsi

Modul ini berfokus pada berbagai aspek, isu pokok atau area yang melingkupi riset kebijakan dan sistem kesehatan. Sebagai bidang "kajian" yang terbilang baru dan masih terus berkembang, tidaklah mudah untuk dengan tajam menetapkan lingkup "HPSR" dan membedakannya dengan area riset kesehatan pada umumnya. Empat elemen penting yang telah dipaparkan pada modul sebelumnya,-seperti sistem kesehatan dan perkembangannya, kebijakan kesehatan dan analisis kebijakan- menjadi dasar dari topik bahasan modul ini. Aspek dan isu pokok yang relevan dengan HPSR berada pada area dan lingkup yang luas, termasuk keterlibatan aktor-aktor pada tingkat lokal, nasional, bahkan global.

Bagaimanapun, riset kebijakan dan sistem kesehatan memiliki ruang lingkup yang "samar", beririsan, saling membaur dan tumpang tindih dengan riset pelayanan kesehatan dan riset operasional lainnya, serta ada banyak area abu-abu di antara riset jenis ini dengan aspek manajemen dan riset disiplin ilmu lainnya.
 

 Tujuan pembelajaran Modul 2A2

Mempelajari ruang lingkup riset kebijakan dan sistem kesehatan menjadi sangat penting untuk:

  1. Mengetahui bagaimana berbagai aspek dan faktor lingkungan (internal & eksternal), - secara langsung atau pun tidak-, mempengaruhi proses penetapan & pelaksanaan kebijakan dan sistem kesehatan serta kemudian mengetahui apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki implementasi kebijakan serta fungsi-fungsi sistem kesehatan.
  2. Membantu para peserta untuk menyusun latar belakang dengan lebih baik lagi.

  Isi Modul

"Achieving greater equity in health is a goal in itself, and achieving the various specific global health and development targets without ensuring equitable distribution across and within populations is of limited value (Blas and Sivasankara Kurup, 2010)."

Pernyataan tersebut menjadi penting untuk menekankan bahwa pencapaian target pembangunan kesehatan tanpa pemerataan merupakan pengurangan nilai dan kebermanfaatan dari pembangunan kesehatan itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri, statistika nasional terkadang belum terpaparkan secara transparan, antara lain untuk menutupi disparitas dan kesenjangan yang terlalu besar. Upaya untuk mengurangi disparitas memang membutuhkan penyelesaian dengan pendekatan yang luas, dengan menyertakan bahasan faktor-faktor penentu sosial untuk mengurangi ketidakadilan dalam kinerja program dan dampak kesehatan melalui kerja nyata lintas sektor, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Dengan kata lain, diperlukan wawasan yang cukup perihal faktor-faktor atau lingkungan yang mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat dalam suatu wilayah.

Untuk menganalisis isu yang terkait dengan determinan sosial dan pemerataan dalam program kesehatan masyarakat, Badan Kesehatan Internasional (WHO) telah menyusun dan mengembangkan lima tingkat kerangka kerja. Lima tingkat kerangka kerja tersebut menganalisis: "socioeconomic context and position, differential exposure, differential vulnerability, differential health and outcomes, differential consequences (Blas and Sivasankara Kurup, 2010). Kerangka analisis tersebut dapat menjadi acuan bagi seorang peneliti dalam melakukan studi terkait ruang lingkup kebijakan kesehatan yang tidak lepas dari sistem kesehatan itu sendiri. Sistem kesehatan merupakan sistem yang kompleks, terbentuk dari sekian faktor seperti aspek sosial, politik, SDM, dan seterusnya.

"Pelembagaan" atau institusionalisasi sektor kesehatan berada pada sebuah sistem terbuka yang disebut sistem kesehatan. Oleh karena itu, sistem kesehatan tidak berdiri sendiri dalam menjalankan perannya. Dukungan dari lingkungannya, seperti lembaga legislatif, masyarakat, atau organisasi pemerintah pada sektor lainnya sangat diperlukan, termasuk pula konteks sosial, budaya, politik dsb.

Kebijakan kesehatan merujuk pada keputusan, rencana, dan tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan target pelayanan kesehatan yang spesifik. Sebuah kebijakan yang jelas dapat mendefinisikan sebuah visi untuk masa depan untuk mewujudkan pencapaian dan tujuan jangka pendek dan menengah. Kebijakan kesehatan yang jelas pun memberikan arah pandang dan garis besar atas prioritas dan peran yang diharapkan dari berbagai kelompok; selain membangun konsensus serta memberikan kejelasan "informasi" bagi masyarakat (WHO)

Penelitian kebijakan dan sistem kesehatan semakin berkembang, antara lain karena adanya dorongan untuk meningkatkan proses alokasi sumberdaya kesehatan untuk peningkatkan kualitas dan pemerataan akses pelayanan kesehatan. (Hanney, Stephen R et al, 2002). Juga ada tekanan internasional terhadap tata kelola dan penguatan sistem kesehatan untuk meningkatkan akuntabilitas, partisipasi dan tranparansi. Secara subtantif, pelaksanaan riset kebijakan dan sistem kesehatan memiliki sasaran utama untuk meningkatkan demokratisasi dalam pembangunan kesehatan

Dengan demikian, mempelajari ruang lingkup riset kebijakan dan sistem kesehatan menjadi sangat penting untuk mengetahui bagaimana berbagai aspek dan lingkungan (internal dan eksternal), -secara langsung atau pun tidak-, mempengaruhi proses penetapan & pelaksanaan kebijakan dan sistem kesehatan serta kemudian mengetahui apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki implementasi kebijakan serta fungsi-fungsi sistem kesehatan.

fig1 

fig12 

fig13 

Respon sistem kesehatan terhadap kebutuhan masyarakat dan ekspektasinya adalah dengan cara:

  1. Meningkatkan derajat kesehatan individu, keluarga dan masyarakat
  2. Melindungi masyarakat dari ancaman kesehatan
  3. Melindungi masyarakat dari konsekuensi finansial akibat sakit
  4. Menyediakan akses yang setara bagi semua untuk mendapatkan pelayanan berbasis masyarakat
  5. Memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan mereka dan terkait sistem kesehatan

fig3

Health system memberikan kerangka yang lebih menyeluruh dan komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai konteks dalam lingkungan sistem kesehatan dan menelusuri hubungan serta kerterkaitan antar building block dalam sistem kesehatan. Adapun Health Policy & System Research mempertimbangkan faktor-faktor pada tingkat sistem dan relasi antar building block dalam mempengaruhi berbagai komponen, konteks, kontent dan aktor kebijakan kesehatan secara sistemik

HPSR memfokuskan analisisnya pada kondisi kesehatan, pelayanan dan program kesehatan khusus untuk melihat pengaruh sistem kesehatan dan konteks kebijakan yang memiliki pengaruh kritis terhadap berbagai intervensi atau opsi kebijakan yang berkelanjutan. (Travis et all, 2004). Karenanya HPSR mengarah pada keseluruhan building block dari sistem kesehatan dan tidak hanya terfokus pada pelayanannya saja. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa fokus analisis HPSR mengacu pada faktor-faktor dalam sistem yang mempengaruhi kinerja kesehatan

fig14

 

The Fuzzy Boundaries

Ada beragam terminologi yang lazim digunakan untuk menjelaskan pengertian riset di bidang kesehatan. Istilah yang lebih dahulu dan populer dipakai adalah Health Service Research atau riset pelayanan kesehatan. Riset ini memiliki starting point "service delivery function of health syearch stem", sehingga berangkat pada masalah atau area berlangsungnya fungsi pelayanan kesehatan, misalnya hubungan antara pasien dengan pemberi layanan kesehatan. Sementara HPSR mencakup lebih luas, memulai dari salah satu building block dan memberikan perhatian khusus pada policy process juga berbagai pengaruh lingkungan bahkan hingga ke tingkat global

HPSR diperkenalkan oleh Alliance for Health Policy System Research, dan alih-alih mencoba menetapkan sebuah batasan tegas dan tajam tentang HPSR, aliansi ini menetapkan adalah lebih baik untuk memandang lingkup HPSR sebagai area yang beririsan, saling membaur dan tumpang tindih, karena sejatinya HPSR mengambil pendekatan yang lebih luas dibandingkan riset yang lebih "kaku" dan "konvensional". HPSR analysis akan mengarah pada tatakelola dan kepemerintahan dalam sistem kesehatan serta fokus pada pemahaman untuk mengetahui bagaimana munculnya perubahan, sehingga pertanyaan dalam sebuah analisis atau studi HPSR akan lebih mengarah pada : "What Actually happens and why", rather than "Why is there an implementation gap". Sudut pandang HPSR akan melihat sebuah fenomena dan peristiwa dari sisi organisasi, sosial, proses politik yang lebih kaya dibanding memotretnya sebagai sebuah proses yang terkontrol dan nyaris bersifat mekanik. Pada intinya studi HPSR mengarah pada Health Policy dan Health system.

Ruang Lingkup analisis HPSR:
Ruang lingkup HPSR meliputi berbagai hal yang diimplementasikan di berbagai elemen dan dimensi dari sistem kesehatan.Kajian HPSR mungkin melibatkan pertimbangan satu atau lebih aspek berikut:

  1. di arena yang luas dari kebijakan (tingkat makro analisis);
  2. proses dan kelembagaan di mana perubahan kebijakan ini dikembangkan dan diimplementasikan (tingkat meso analisis)
  3. dampak perubahan kebijakan khusus terhadap orang (tingkat mikro analisis), keseimbangan struktur (kelembagaan) dan agensi (otonomi) yang membentuk tindakan tersebut (and Hudson & Lowe, 2004).

 

Tujuan HPSR:

  1. Sistem kesehatan seperti apa yg optimal dan bagaimana mereka berjalan
  2. Apa yang perlu diperbuat untuk memperkuat sistem kesehatan untuk meningkatkan performa dari manfaat kesehatan dan manfaat sosial lain
  3. bagaimana mempengaruhi agenda kebijakan untuk merangkul tindakan yang memperkuat sistem kesehatan
  4. bagaimana mengembangkan dan menerapkan tindakan-tindakan dalam cara yang akan meningkatkan kesempatan mereka untuk mencapai kinerja yang lebih baik.

Box 1 : Topik Penelitian HPSR yang disarankan

Keuangan dan SDM :

• Pembiayaan kesehatan berbasis masyarakat dan sistem asuransi nasional
• SDM untuk kesehatan di tingkat kabupaten
• SDM untuk kesehatan di tingkat nasional 

Pengorganisasian pelayanan :

• keterlibatan masyarakat
• Pelayanan yang equitable, efektif dan efisien
• Pendekatan pengorganisasian pelayanan
• Kebijakan obat dan tindakan

Governance, stewardship, dan knowledge management

• Tatakelola dan akuntabilitas
• SIK
• Priority-setting dan evidence-informed policy-making
• Pendekatan intersektoral

Pengaruh Global :

• Pengaruh inisiatif dan kebijakan global (termasuk perdagangan, lembaga donor, dan lembaga internasional) terhadap sistem kesehatan nasional
• Riset ilmiah mengenai tindakan /teknologi /obat baru
• Penilaian efektifitas klinis dari tindakan /obat/teknologi baru
• Pengukuran kesehatan masyarakat dan polanya

Box 2: Topik yang dibahas dalam kajian empiris HPSR

  • Penjelasan dan penilaian building blocks sistem kesehatan (misalnya desentralisasi dan pembiayaan kesehatan);
  • Pengalaman dari suatu kebijakan dalam konteks tertentu;

  • Penjelasan bagaimana perusahaan multinasional mempengaruhi kebijakan nasional atau transnasional (misalnya oleh pabrik rokok);

  • Penjelasan aspek tertentu yang mempengaruhi pengambilan keputusan (misalnya health-seeking behavior; motivasi kerja tenaga kesehatan);

  • Penilaian intervensi yang dapat meningkatkan performance dan sampai seberapa peningkatannya (misalnya assessment terhadap grant conditions), dan cost-effectiveness dari intervensi alternatif;

  • Memahami kekuatan dan posisi stakeholder mengenai kebijakan tertentu, dan kemungkinan implikasi dari kebijakan tertentu;

  • Memahami implementasi kebijakan dan variasinya dalam berbagai setting;

  • Penjelasan atas kinerja sistem kesehatan (misalnya cross-national analysis of catastrophic health expenditure levels)

 

 Bahan belajar

http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/kay/kasva/vk/kerosuo/boundari.pdf

http://shura.shu.ac.uk/1759/1/Prof_Boundaries_FINAL_REPORT.pdf

http://www.jmpk-online.net/images/jurnal/2008/Vol_11_No_2_2008/03_mk_dumilah%20ayuningtyas.pdf

http://www.jmpk-online.net/images/jurnal/2009/Vol_12_No_3_2009/03_mk_dumilah.pdf

 

 Kegiatan pembelajaran

Untuk buku, misal:
Nugroho RD. Kebijakan publik untuk Negara-negara berkembang, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006.

Untuk Jurnal, misal:
Sia D, Fournier P, Kobiané J-F, Sondo BK. Rates of coverage and determinants of complete vaccination of children in rural areas of Burkina Faso (1998-2003). BMC Public Health. 2009; 9:416- 25.

Bahan dari internet:
Penulis....... "Judul ..." http://www.kebijakankesehatanindonesia.net .... (diakses tanggal .... bulan...tahun ....)

Pertanyaan-pertanyaan

  1. Apakah latar belakang penelitian anda termasuk dalam upaya Health system strengthening. Uraikan...
  2. Apakah anda sudah memasukkan ciri HSPR dalam latar belakang proposal anda? Uraikan
  3. HPSR memfokuskan kajian kebijakan kesehatan pada tingkatan sistem. Apakah hubungan lingkungan kontekstual (konteks politik, sosial, ekonomi, budaya) dalam sistem kesehatan di Indonesia/daerah anda sudah dimasukkan dalam pendahuluan anda?
  4. Apakah ada komponen health system building block pada riset yang anda usulkan?
  5. Apakah anda sudah menjelaskan bagaimana hubungan riset anda (menggunakan HPSR) dengan mekanisme pengambilan kebijakan di daerah anda?

Jawaban dikirim ke pengelola dengan cara:

File ditulis dalam word dan diberi kode: XYYYM2A2.doc

Keterangan:

X        = nomor fasilitator anda.
YYY    = kode nama peserta
M2A2 = Modul 2A2

 

  Kirim tugas ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Jangan lupa memberi cc ke email setiap fasilitator yang telah ditunjuk untuk anda.

Tugas paling lambat dikirim tanggal 13 April 2013, jam 24.00

 

 

Modul 2 PJJ Kebijakan Medik

Modul 2

Modul ini secara umum membahas berbagai metode riset untuk kebijakan. Dengan mempelajari Modul 2 peserta akan diperkenalkan pada riset kebijakan dan sistem kesehatan (HSPR), langkah-langkah dalam melakukan riset kebijakan dan sistem kesehatan, serta pengenalan terhadap berbagai metode riset untuk kebijakan dan sistem kesehatan. Dengan mengikuti Modul 2, para peserta akan menghasilkan proposal riset kebijakan dan sistem kesehatan sebagai tugas akhir. Proposal ini akan diseleksi, dan peserta yang proposalnya terpilih akan diundang untuk presentasi proposal dan mengikuti proses pengembangan lebih lanjut (tatapmuka) selama 2 hari pada awal Juni 2013

Modul 2 terdiri dari tiga bagian besar yaitu:

Modul 2A : Pengenalan terhadap riset kebijakan dan system kesehatan (HSPR)

2.A.1 Karakteristik riset kebijakan dan sistem kesehatan: 8 - 10 April 2013
2.A.2 Batasan riset kebijakan dan sistem kesehatan : 11 - 13 April 2013
2.A.3 Analisis Kebijakan Kesehatan : 14 - 19 April 2013
2.A.4 Memahami konteks sosial-politik sistem kesehatan: 20 - 25 April 2013

Modul 2B : Langkah-langkah melakukan riset kebijakan dan sistem kesehatan

2.B.1 Identifikasi fokus penelitian dan pertanyaan penelitian: 26 - 30 April 2013
2.B.2 Menyusun Rancangan Riset : 1 - 6 Mei 2013
2.B.3 Mengupayakan kualitas Riset Kebijakan Medik : 7 - 12 Mei 2013
2.B.4 Penerapan prinsip-prinsip etika penelitian: 13 - 17 Mei 2013

Modul 2C : Berbagai strategi riset :

2.C.1 Perspektif potong-lintang
2.C.2 Pendekatan Studi Kasus
2.C.3 Lensa etnografis
2.C.4 Evaluasi dampak
2.C.5 Action Research

 

Batas akhir pengumpulan Proposal: 22 Mei 2013

Form Proposal 

Pengumuman : 24 Mei 2013

 

 

Minggu keempat : Menyusun Anggaran Sebagai Bagian Dari Proposal Penelitian

Menyusun Anggaran Sebagai Bagian Dari Proposal Penelitian

 

Proposal penelitian tidak lengkap apabila tidak dilampiri dengan anggaran penelitian. Anggaran merupakan rencana kegiatan yang nominalkan dalam bentuk satuan harga atau uang dan berjangka waktu satu tahun. Anggaran merupakan rencana keuangan yang sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, sumber daya material dan sumber daya lainnya.

Suatu penelitian juga membutuhkan anggaran untuk pelaksanaannya. Anggaran penelitian disusun berdasarkan rencana penelitian yang dibuat. Penyusunan anggaran penelitian biasanya juga digunakan untuk menjelaskan biaya penelitian yang akan dikeluarkan, siapa yang terlibat dalam penelitian dan biaya operasional penelitian. Sehingga untuk meyusun anggaran diperlukan detail rencana kegiatan penelitian yang akan dilakukan.

Penyusunan anggaran yang baik menjadi satu poin pokok pada penilaian proposal, pada beberapa lembaga donor, mereka memberikan poin antara 10 - 15% pada bagian anggaran. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan proposal yaitu:

  1. PERATURAN
    Lembaga donor biasanya memiliki format serta peraturannya masing-masing, mengenai batasan biaya tahunan, batasan jumlah, maupun besaran fee institusi yang diberikan. Peraturan ini harus diperhatikan mengingat hal ini menjadi salah satu syarat proposal penelitian yang diterima.
     
  2. KOMPREHENSIF
    Menunjukkan detail semua pengeluaran secara jelas, baik jumlah, harga satuan maupun keterangan tentang item tersebut. Beberapa lembaga donor memberikan item secara jelas, namun ada juga yang harus kita buat sendiri.
     
  3. AKURAT 
    1. Harus diperkirakan seakurat mungkin sesuai standar yang berlaku. Akurat di sini yaitu item yang dianggarakan harus sesuai dengan kegiatan yang dilakukan pada saat penelitian. Sehingga butuh perencanaan detail aktifitas.
    2. Check and Re-check total perhitungan, pastikan pembagian yang tepat bila melakukan bidding pada project multi-year.
       

  4. TERDAPAT JUSTIFIKASI YANG JELAS
    Catatan mengenai pengeluaran biasanya dibutuhkan untuk menjelaskan mengenai kegunaan item tersebut sehingga harus dianggarkan dalam penelitian, bila pada bagian travel cost maka sebaiknya dijelaskan mengenai siapa yang berangkat, besaran tiket pesawat, jumlah kontingen, serta lumpsum maupun waktu tinggal. Besaran masing-masing institusi memiliki standar yang berbeda

Komponen standar yang biasanya muncul dalam detail budget penelitian adalah, salary, equipment cost, travel cost, direct / operational cost,indirect / institutional cost /overhead cost , other contributor funding, dll

Beberapa item yang ditampilkan tersebut hanyalah komponen standar pembiayaan, komponen-komponen ini akan berbeda satu sama lainnya, tetapi tetap memiliki tujuan yang sama yakni, justifikasi yang jelas mengenai kegunaan item tersebut. Yang perlu diperhatikan adalah komponen yang REASONEABLE bukan yang TERENDAH

  1. Salary

    Komponen salary ini terdiri dari gaji peneliti, gaji Principle Investigator (PI), Co-PI, konsultan, hingga tenaga administrasi / sekretaris. Pada bagian ini harus memasukkan pula beban kerja serta besaran gaji. Standar beban kerja harian adalah 40 jam kerja setiap minggu, sehingga beban 100% yang dituliskan berarti peneliti bekerja selama 5 hari dalam seminggu, dan apabila dituliskan beban kerja sebesar 20%, hal ini dapat diartikan bahwa peneliti hanya bekerja satu hari seminggu untuk melakukan penelitian ini. Jumlah beban kerja haruslah sesuai realitas pada saat melakukan penelitian nanti.

    Banyak institusi yang terkadang membebankan institutional cost pada bagian ini, karena misalkan lembaga donor tidak menginginkan adanya komponen tersebut, hal ini diperbolehkan karena memang merupakan peraturan internal masing-masing institusi, tetapi bila sudah terdapat komponen institutional cost yang ditulis, maka besaran gaji yang tertera seharusnya sama seperti yang diterima oleh peneliti.

    Untuk standar gaji, besarannya sebaiknya mengikuti standar yang berlaku secara umum dimasing-masing institusi, seperti misalkan di UGM yang sudah memiliki hal tersebut. Sehingga tidak terjadi ketimpangan antara gaji proyek dengan tugas dan fungsi utama.
     
  2. Office Supplies and Equipment

    Office Supplies, pembelian perlengkapan pada komponen ini haruslah digunakan untuk menunjang kegiatan penelitian. Biaya ini merupakan biaya pembelian bahan habis pakai yang digunakan untuk keperluan penelitian maupun sekretariat penelitian. Misal seperti pembelian kertas, pembelian tinta printer, pembelian bolpoint dan lain-lain. Pada bagian ini biasanya dimasukkan biaya jasa seperti misalkan biaya untuk mengirim surat atau fotokopi dengan jumlahnya tidak boleh terlalu besar dan harus mengikuti aturan dari donor mengenai besaran maksimalnya.

    Equipment, biaya yang dimaksud di sini adalah biaya pembelian inventaris penelitian. Pembelian peralatan ini sebaiknya memasukkan peralatan yang dapat digunakan selama proyek berlangsung, dan dengan justifikasi yang jelas, seperti misalkan pembelian komputer, printer, maupun peralatan penunjang lainnya.

  3. Travel and Meeting cost

    Biaya perjalanan serta pertemuan harus melampirkan justifikasi yang jelas. Termasuk untuk biaya pertemuan, beberapa lembaga biasanya hanya memberikan 1-2 kali adanya pertemuan besar setiap tahunnya, pada kick off meeting, maupun pada saat evaluasi atau diseminasi hasil penelitian. Komponen travel cost adalah, transportasi udara maupun darat, biaya penginapan, perdiem, serta biaya insidental. Untuk menentukan biaya transport udara, sebaiknya menggunakan rate tertinggi pada saat waktu ramai (kelas ekonomi), karena jangan sampai budget yang dituliskan ternyata mengalami kekurangan pada saat pembayaran.
     
  4. Direct Cost

    Direct cost adalah uang yang dikeluarkan untuk membayar operasional penelitian, bisa dalam bentuk uang pembayaran subkontraktor, biaya surveyor, biaya pelatihan hingga biaya-biaya yang digunakan dalam fase diseminasi, misalkan biaya pendaftaran konferensi nasional maupun internasional, biaya pengiriman jurnal, dan lainnya.
     
  5. Indirect Cost

    Sering disebut sebagai institutional cost maupun overhead cost, komponen ini sama sekali tidak terikat sama sekali oleh penelitian, tetapi indirect cost berarti uang yang dikeluarkan oleh institusi untuk membiayai pengeluaran listrik, telefon, internet, asuransi, serta biaya sekretaris institusi, tanpa komponen itu tentu mustahil sebuah organisasi dapat berjalan. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah komponen-komponen tersebut tidak dipergunakan secara ekslusif untuk penelian itu seperti misalkan listrik atau telepon, sehingga sering lembaga donor tidak mau memberikan indirect cost, ataupun memberikan tetapi tidak secara penuh. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, biasanya dilakukan pengaplikasian berdasarkan skala persentase, antara total keseluruhan ongkos tersebut selama setahun dibandingkan dengan total gaji yang dikeluarkan selama penelitian, atau dapat pula ongkos ini ditentukan secara kasar menggunakan persentase total budget penelitian. Kesemua ini akan dinegosiasikan antara peneliti dengan lembaga donor sehingga mendapatkan pendanaan yang tepat.
     
  6. Other Funding

    Terkadang pada beberapa penelitian memiliki keterbatasan, seperti misalkan pada jumlah yang mungkin tidak dapat disediakan penuh oleh lembaga donor, sehingga harus mencari sumber-sumber pembiayaan lain, bisa dari pemerintah maupun swasta.

File Lampiran

Budget Sheet dari USAID

 

  Kegiatan Pembelajaran

Pertanyaan :

  1. Buat sebuah format budget penelitian disertai dengan justifikasinya

 

Tugas paling lambat dikirim tanggal 1 Mei 2013

 

 

Pengembangan Proposal Penelitian

Pengembangan Proposal Penelitian

 

  Pengantar

Lembaga penelitian dan konsultasi dituntut untuk senantiasa menghasilkan penelitian yang bermutu serta memproduksi hasil temuan yang akan bermanfaat untuk kemajuan kesehatan. Seiring dengan perkembangan evidence-based policy dan semakin meningkatnya tuntutan penggunaan data dan bukti dalam perencanaan bidang kesehatan di Indonesia, maka institusi penelitian nasional perlu terus mengembangkan kemampuan dalam melakukan penelitian.

Proses penelitian oleh sebuah lembaga kesehatan membutuhkan biaya yang tidak kecil, dan seringkali lembaga penelitian membutuhkan berbagai hibah dana untuk penelitian. Hibah dana ini dapat bersumber dari banyak sumber, baik dalam maupun luar negeri.

Sebagai sebuah negara berkembang, Indonesia merupakan salah satu negara penerima hibah terbesar di kawasan Asia. Berbagai donor dan lembaga penelitian telah banyak menawarkan hibah dana untuk melakukan riset di bidang kesehatan, seperti dari AusAID, USAID, serta WHO. Donor dalam negeri dapat berasal dari DIKTI dan lembaga-lembaga lainnya, termasuk lembaga di dalam universitas masing-masing.

Kompetisi adalah hal yang wajar dalam pengajuan hibah penelitian. Kompetisi penting untuk menyaring penelitian yang memiliki kualitas baik serta untuk tetap memacu lembaga penelitian agar tetap menjaga kualitas organisasinya. Namun, keterbatasan waktu dan kompetensi menjadi halangan utama dalam menghasilkan proposal penelitian yang berstandar tinggi. Untuk tetap mampu bersaing dan berkembang, maka sebuah lembaga penelitian perlu melakukan investasi dalam menyusun proposal penelitian secara berkesinambungan.
 

   Tujuan
 

  1. Memahami jenis sumber dana penelitian dan mengidentifikasi peluang hibah penelitian
  2. Melakukan penyusunan proposal penelitian yang berstandar tinggi
  3. Menyusun proposal pembiayaan untuk penelitian

Modul ini dibagi menjadi beberapa fase:

Minggu pertama:

Identifikasi jenis sumber hibah penelitian dan format proposal yang sesuai dengan permintaan donor

Minggu kedua:

Penyusunan proposal:

•  Pembentukan tim penyusun proposal dalam sebuah institusi

Minggu ketiga

•  Penyusunan proposal penelitian yang sesuai dengan parameter donor

Minggu keempat:

Menyusun anggaran sebagai bagian dari proposal penelitian