SEMINAR NASIONAL DAN WORKSHOP 2016

Seminar Nasional
Kebijakan, Implementasi dan Kendala dalam Pelaksanaan SPGDT Pra-Rumahsakit

Workshop
Penanggulangan Gawat Darurat Pra-Rumahsakit
dan Rumahsakit

  LATAR BELAKANG

Gawat Darurat Medik merupakan peristiwa yang dapat menimpa setiap orang. seseorang secara tiba-tiba dan membahayakan jiwa sehingga membutuhkan penangan yang cepat dan tepat. Dalam kondisi gawat darurat, diperlukan sebuah sistem informasi yang terpadu dan handal untuk bisa digunakan sebagai rujukan bagi penanganan gawat darurat. Dengan latar belakang tersebut, maka perlu dikembangkan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT).

SPGDT adalah sebuah sistem penanggulangan pasien gawat darurat yang terdiri dari unsur, pelayanan pra Rumah Sakit, pelayanan di Rumah Sakit dan antar Rumah Sakit. Pelayanan berpedoman pada respon cepat yang menekankan time saving is life and limb saving, yang melibatkan pelayanan oleh masyarakat awam umum dan khusus, petugas medis, pelayanan ambulans gawat darurat dan sistem komunikasi.

Dengan Sistem Pena nggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGD T), masyarakat dapat menelfon call center 119 untuk mendapatkan layanan informasi mengenai rumah sakit mana yang paling siap dalam memberikan layanan kedaruratan, advis untuk pertolongan pertama dan menggerakan angkutan gawat darurat ambulan rumah sakit untuk penjempu tan pasien. Petugas call centre adalah dokter dan perawat yang mempunyai kompetensi gawat darurat. SPGDT 119 bertujuan memberikan pertolongan pertama kasus kegawatdaruratan medis, memberikan bantuan rujukan ke Rumah Sakit yang tersedia, mengkoordinasikan pelayanan informasi penanganan medis yang terjadi pada pasien sebelum mendapatkan pelayanan medis di Rumah Sakit.

Salah satu jenis masalah kegawatdaruratan yang dapat menimbulkan kematian mendadak biasanya d iakibatkan oleh henti jantung (cardiac arrest), dalam keadaan ini tindakan resusitasi segera sangat diperlukan. Jika tidak segera dilakukan resusitasi dapat menyebabkan kematian atau jika masih sempat tertolong dapat terjadi kecacatan otak permanen. Waktu sangat penting dalam melakukan bantuan hidup dasar. Bantuan hidup dasar umumnya dilakukan oleh paramedic, namun di Negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada serta Inggris dapat dilakukan oleh kaum awam yang telah mendapatkan pelatihan sebelumnya.

  TUJUAN

Tujuan Umum

Setelah mengikuti Seminar dan Pelatihan ini peserta diharap kan mendapatkan :

1. Sosialisasi dan update pengetahuan dalam upaya pe ngembangan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Pra Rumah Sakit dan Rumah Sakit.
2. Informasi cara memberikan pertolongan pertama pada kasus Pra Rumah Sakit.
3. Mampu memberikan pertolongan pertama pada kasus Pra Rumah Sakit.

Tujuan Khusus

Setelah mengikuti Seminar dan Pelatihan ini peserta diharap kan mampu :

1. Melakukan prosedur pertolongan pertama pada kasus kegawatdaruratan
2. Melakukan tindakan pijat jantung (resusitasi jantung)
3. Melakukan pemasangan Automatic External Defibrillation (AED)
   
   

  METODE

Materi Seminar Nasional dengan tema Kebijakan, Implementasi dan Kendala dalam Pelaksanaan SPGDT Pra Rumah Sakit adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan dalam implementasi sistem penanggulangan gawat darurat terpadu di Indonesia
2. SPGDT Pra Rumah Sakit : bagaimana implementasi, kendala dan tantangannya
3. Prosedur pertolongan pertama pada kasus kegawatdaruratan diluar rumah sakit oleh DR. Dr. Tri Wahyu Murni Sulisetyowati, Sp.B., Sp.BTKV(K), M.Hkes
4. Sharing best practice Emergency Management in Malaysia oleh Dr. Cheah Phee Kheng

Materi Workshop Penanggulangan Gawat Darurat Pra Rumah Sakit dan Rumah Sakit adalah sebagai berikut :

1. Jalan Nafas / Airway Management
2. Resusitasi Jantung / CPR
3. Automatic External Defibrilator
4. Stabilisasi Pasien
5. Diskusi
6. Hands On 1 : Airway & Breathing Support
7. Hands On 2 : Resu sitasi Jantung & Penggunaan AED
   
   

HASIL YANG DIHARAPKAN

Melalui Seminar dan Workshop yang dilakukan ini diharapkan masyarakat baik dari Medis maupun non Medis memahami prosedur pertolongan pertama apabila terjadi kasus kegawatdaruratan. Disamping itu peserta seminar dan workshop memahami regulasi dan kebijak an pemerintah terkait sistem penanggulangan gawat darurat terpadu di Indonesia.

   PELAKSANAAN

Seminar dan Workshop diselenggarakan pada tanggal 3 Februari 2016 di Hotel Bidakara Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73, Pancoran, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870.

   PESERTA

Peserta Seminar terdiri dari :

• Dinas Kesehatan
• Asosiasi Profesi te rkait
• Masyarakat Awam
• Profesi

Peserta Workshop terdiri dari :

• Dinas Kesehatan
• Asosiasi Profesi terkait
• Masyarakat Awam
• Profesi
  
  

  SUSUNAN ACARA

SEMINAR

WORKSHOP

  PENDAFTARAN

Tiara Yulianti
Indonesia HealthCare Forum
Wisma 76 Lt. 17, Jl. Letjen S. Parman Kav. 76, Slipi – Jakarta 11410
Phone : +62 21 2567 8989 | Mobile : +62 8111 6789 21 | Fax : +62 21 53661038 Email : sekretariat@i ndohcf.com
Website : http://indohcf.com 

Format Pendaftaran :

• Seminar Nasional
  SEMINARJKT / Nama lengkap beserta Gelar/Instansi / Jabatan / Alamat e-mail / No.HP
• Workshop
  WORKSHOPJKT / Nama lengkap beserta Gelar / Instansi / Jabatan / Alamat e-mail / No. HP

Sabtu 16 Januari 2016 di FK UGM

Rangkuman Hasil:

1. Sampai tahun kelima Program ini, belum ada standar operasional untuk pembimbingan. Pembimbing terkadang hanya ada yang mau. Pendaftaran masih bermasalah karena berbagai hal.
2. Dalam konsep dasarnya masih ada dilema antara: (1) tujuan penyebaran dokter dengan (2) pembinaan dan pemahiran. Sebagian peserta berharap tujuan pembinaan dan pemahiran yang diutamakan. Jangan tujuan penyebaran tenaga dokter.
3. Program internship ini bukan tanggung jawab institusi pendidikan tinggi. FK bukan sebagai motor program ini. Motor program internship di lapangan adalah perhimpunan profesi (IDI) dan Kemenkes. Namun jangan sampai peranan Kemenkes mendominasi, sementara IDI tidak terlihat jelas.
4. Sudah terdiagnosis masalah utama dalam keterlibatan IDI di program internship. Di Propinsi Jawa Tengah, IDI Wilayah sudah ikut dalam kegiatan KIDI, walaupun sangat terbatas perannya. Akan tetapi IDI Cabang belum terlibat/dilibatkan dalam program internship. Laporan dari Klaten, Banyumas, dan (juga) Kupang menunjukkan bahwa IDI Cabang belum dilibatkan dalam internship. Situasi ini merupakan kehilangan kesempatan untuk pengembangan generasi baru dokter Indonesia. Internship yang seharusnya merupakan program profesional dengan motor IDI Cabang, menjadi kehilangan roh. Ada kesan tereduksi menjadi program Kemenkes.
5. Di dalam seminar IDI Cabang Klaten berharap agar IDI-IDI cabang lebih dilibatkan secara aktif. Pembinaan untuk dokter internship sebaiknya dilakukan oleh Relawan dokter-dokter Senior di IDI Cabang.

Apa yang akan dilakukan pasca diskusi ini?

1. Ringkasan hasil ini akan dikirim ke Kemenkes, IDI dan pihak-pihak penentu kebijakan terkait. Juga akan dikirim ke para mahasiswa S2 dan S3 Kebijakan dan Manajemen untuk penelitian lebih lanjut.
2. Berdasarkan hasil diskusi, IDI Cabang Klaten akan mengirim surat ke IDI Pusat untuk mendorong IDI Cabang agar lebih aktif dalam pelaksanaan program internship.
3. Usulan IDI Cabang Klaten ini akan dicoba pelaksanaannya pada gelombang internship berikutnya.

{jcomments on}

Pertemuan pembuka ini telah mendiskusikan dilemma IDI seperti ikatan profesi lain dan sejenis/tidak sejenis di berbagai belahan dunia, yang menghadapi dua misi besar yang mungkin saling konflik. Sebagai perhimpunan profesi IDI harus menjalankan misi besar pertama adalah menjaga dan memenuhi kebutuhan anggota, dan sekaligus menjalankan misi kedua untuk memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Dua misi besar ini dapat bertentangan sehingga bisa terjadi konflik antara IDI dengan masyarakat, ataupun IDI dengan pemerintah yang secara resmi mewakili masyarakat.

Hubungan antara IDI dan Pemerintah memang ada permasalahan di 5 tahun terakhir ini. Juga dengan stakeholder lain. Telah dibahas dalam diskusi ini, memang ada perbedaan pemikiran antara IDI dengan beberapa stakeholder. Kalau perbedaan ini dibiarkan akan mengganggu pencapaian tujuan sistem kesehatan, dan mungkin masyarakat akan menjadi korban dari situasi ini. Keadaan ini membenarkan inisiatif Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) UGM untuk mencari solusi jangka pendek dan panjang permasalahan hubungan ini dengan menyelenggarakan seri diskusi untuk kepentingkan penelitian dan pengambilan keputusan mendatang.

Dalam diskusi dibahas banyak mengenai cara komunikasi dengan pihak lain. Dalam hal ini termasuk komunikasi menggunakan teknik khusus dengan pengambil kebijakan seperti di DPR, Pemerintah pusat, ataupun pemerintah daerah. Ketrampilan komunikasi merupakan salah satu hal yang belum banyak dikuasai lembaga-lembaga kesehatan . Seperti di IDI, jarang ada pelatihan teknik komunikasi dan kepemimpinan. Diskusi-diskusi yang dikelola oleh PKMK UGM ini juga merupakan bagian dari komunikasi antara pemerintah, akademisi, dengan pengurus IDI di level pusat dan daerah.

Kedudukan IDI dalam sistem kesehatan berupa komponen, bukan pengambil kebijakan. Kedudukan ini dinyatakan dengan tegas oleh Ketua Umum IDI. Pemerintah harus kuat dan bertanggung-jawab. Oleh karena itu diharapkan pemerintah dapat menetapkan kebijakan dengan baik agar tidak bermasalah. Di sisi lain, pembicara dari PKMK UGM mengharapkan agar IDI berusaha mematuhi keputusan-keputusan hukum, dan tidak menentang dengan cara yang tidak tepat dan tidak komunikatif.

Dalam penutup diskusi ini Ketua IDI mengapresiasi kegiatan PKMK UGM untuk mencari solusi bagi bangsa. Pembicara dari PKMK UGM berharap bahwa pengurus IDI pusat dan daerah, dimanapun juga berada, dapat aktif dalam seri diskusi ini. Selanjutnya akan ada berbagai kasus yang dibahas : peran IDI cabang/daerah dalam Internship, kasus dokter-dokter di berbagai Pusat Rujukan Nasional untuk menyikapi MEA dan hubungannya dengan IDI, serta bagaimana IDI memperjuangan Dokter Residen dan Fellow untuk mendapatkan hak dan kewajiban. Pertemuan terakhir adalah menetapkan agenda penelitian mengenai perhimpunan profesi.

Diskusi 1:
Peran IDI di lapangan dalam kebijakan Internship.

Sabtu 16 Januari 2016, pukul 09.30 – 11.45 Wib
Tempat: Kampus FK UGM

  Deskripsi:

Program internsip sebagaimana dimaksud pada UU Pendidikan Kedokteran (2013) diselenggarakan secara nasional bersama oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi rumah sakit pendidikan, Organisasi Profesi, dan konsil kedokteran Indonesia.

Selanjutnya dalam Pasal 38 UU Pendidikan Kedokteran disebutkan bahwa mahasiswa yang telah lulus dan telah mengangkat sumpah sebagai Dokter atau Dokter Gigi harus mengikuti program internsip yang merupakan bagian dari penempatan wajib sementara. Penempatan wajib sementara pada program internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai masa kerja.

Dengan demikian program internship merupakan kerja bersama antar berbagai stakeholder sistem kesehatan. Untuk pengelolaan internship dilakukan oleh Komite Intersip Dokter Indonesia (KIDI). Ketua KIDI masa bakti 2014 – 2017 adalah dr. Nur Abadi, MM.M.Si. SUSUNAN PENGURUS KIDI Tahun 2014 – 2017 adalah sebagai berikut.

Dalam kepengurusan tersebut terlihat ada wakil dari pengurus IDI. Oleh karena itu perlu membahas peranan IDI dalam kebijakan internship. Apakah selama beberapa tahun ini filosofi dasar program internship sebagai pemahiran oleh ikatan profesi telah dilakukan. Dalam hal ini peran IDI sangat strategis dalam program internship. Internship diharapkan mengandung proses pembimbingan dari dokter senior ke dokter yunior yang baru memasuki kehidupan profesionalnya.

  Tujuan Seminar:

1. Membahas peran KIDI Propinsi dan IDI.
2. Membahas peranan IDI cabang dalam pelaksanaan program internship.
3. Membahas pengembangan pelaksanaan program internship ke depan, dari sudut pandang berbagai stakeholder.

  Peran perhimpunan profesi dalam sistem kesehatan di era BPJS dan MEA

Diskusi 2:
Kesiapan Dokter Subspesialis dalam Persaingan
Pelayanan Kesehatan di Era MEA

Sabtu 20 Februari 2016, pukul 09.00 – 12.00
Tempat: Ruang Senat Selatan, FK UGM Yogyakarta

  Deskripsi:

Kekurangan dokter spesialis dan sub-spesialis serta pemerataannya di Indonesia sudah berjalan puluhan tahun. Sampai era JKN ini belum terlihat pemecahan masalah. Sementara itu MEA menyatakan bahwa ada 8 profesi yang akan relative lebih bebas bermigrasi antar Negara di Indonesia yaitu:

1. Insinyur, mulai dari insinyur mesin, geodesi, teknik fisika, teknik sipil, dan teknik kimia.
2. Arsitek yaitu ahli rancang bangun atau ahli lingkungan binaan.
3. Tenaga Pariwisata.
4. Akuntan.
5. Dokter Gigi.
6. Tenaga Survei.
7. Praktisi Medis.
8. Perawat.

Walaupun sudah ada MEA, akan tetapi dalam praktek memang Negara-negara Anggota ASEAN masih banyak belum sepakat dalam implementasi mode 4 (MNP). Setiap Negara ASEAN mempunyai regulasi utk tenaga kesehatannya. Untuk Indonesia, harus melalui rekomendasi Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) beserta organisasi Profesi. Dokter yang diperkenankan masuk Indonesia adalah Spesialis yang langka atau tidak ada di Indonesia.

Dalam konteks MEA ini ada potensi konflik antara Ikatan Profesi dengan keinginan masyarakat. Masyarakat ingin lebih banyak dokter agar akses lebih baik. Sementara itu ada kemungkinan Ikatan Profesi berusaha menahan masuknya dokter asing. Apakah memang hal ini akan terjadi? Bagaimana dampaknya untuk Perguruan Tinggi Kedokteran?

  Agenda Kegiatan

Reportase kegiatan 

  Tujuan Seminar:

1. Membahas pelayanan dokter sub-spesialis dalam kompetisi pelayanan kesehatan di era MEA

2. Membahas dokter sub spesialis dalam konteks kebijakan nasional

3. Mengidentifikasi peran IDI dalam strategi pengembangan dokter sub spesialis

Diskusi 4:
Agenda riset yang diperlukan untuk pengembangan
Pertemuan akan dilakukan pada bulan April 2016 untuk membahas berbagai isu untuk penelitian dan penyusunan proposal untuk penelitian S2 dan S3.

Metode Seminar

Kegiatan seminar dilakukan di Yogyakarta. Para pembicara atau pembahas dan peserta dapat mengikuti melalui live streaming atau teleseminar.

Pendaftaran dapat dilakukan pada email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Diskusi 3:
Peran IDI dan Perhimpunan Profesi dalam
Memperjuangkan Hak Residen dan Fellow dalam Proses Pendidikan

Jumat 4 Maret 2016, pukul 09.00 – 15.00
Tempat: Ruang Teater, Perpustakaan FK UGM

  Deskripsi:

Jaminan Kesehatan Nasional merupakan sebuah kebijakan pembiayaan yang meningkatkan permintaan akan pelayanan kesehatan. Jumlah pasien meningkat. Pelayanan mengugunakan system rujukan berjenjang melalui system rujukan nasional, propinsi, dan regional. Di sisi pemberi jasa pelayanan , ternyata tenaga kesehatan khususnya para dokter spesialis dan sub-spesialis tidak bertambah banyak. Saat ini Indonesia kekurangan spesialis dan sub-spesialis. Di berbagai daerah dilaporkan kurangnya sub-spesialis. Akibatnya yang memperoleh pelayanan canggih adalah masyarakat yang berada di kota-kota besar. Kekurangan jumlah dan jenis dokter spesialis dan sub-spesialis ini tidak lepas dari proses dan situasi yang terjadi di lembaga pendidikannya.

Dalam konteks perkembangan JKN, ada berbagai masalah dalam pendidikan spesialis dan sub-spesialis, antara lain:

• FK yang menjadi tempat penyelenggara, praktis tidak banyak berubah;
• Para dosen yang menjadi pengajar klinis semakin tua, dan penggantinya banyak yang berasal bukan dari pegawai perguruan tinggi;
• Terjadi kegamangan ketika pendidikan Spesialis dan Sub-spesialis masuk pendidikan formal yang banyak aturan dari Kementrian Pendidikan dan Penelitian;
• Penanganan residen yang belum jelas; apakah sebagai siswa atau pekerja atau keduanya.
• dan berbagai masalah lainnya.

Seminar ini membahas mengenai penanganan residen dan fellow sebagai siswa atau pekerja .
Dalam konteks ini ada pertanyaan menarik mengenai peran Peran Perhimpunan Dokter Ahli dan IDI. APakah akan berperan penting dalam:

1. Memperjuangkan hak dokter yang berstatus sebagai residen dan fellow untuk dibayar sebagai dokter yang berada dalam masa pendidikan;
2. Memperhatikan penyebaran proses pendidikan residensi dan fellow agar tidak kekurangan di berbagai daerah.

  Tujuan Seminar:

1. Membahas kemajuan proses pemenuhan hak residen dan fellow sesuai dengan UU Pendidikan Kedokteran;
2. Membahas peranan IDI dan Perhimpunan Dokter Ahli dalam pemenuhan hak residen dan fellow.
3. Membahas bentuk gabungan antara University-based dengan Hospital-Based training untuk residen dan fellow dalam Academic Health System.
   
   

  AGENDA

Reportase kegiatan

Topik:
Peran perhimpunan profesi dalam sistem kesehatan
di era BPJS dan Masyarakat Ekonomi ASEAN

  PENGANTAR

Perhimpunan profesi (professional association, professional body, professional organization, or professional society) biasanya merupakan lembaga non-profit yang berfungsi mengembangkan profesi tertentu yang menjadi anggotanya, dan memenuhi interest masyarakat. Dengan kata lain Perhimpunan Profesi mempunyai Peran Ganda. Apakah tidak terjadi konflik antara 2 peran ini? Bagaimana agar mampu mengembangkan hal-hal yang menjadi keinginan anggotanya sekaligus memenuhi keinginan masyarakat. Keadaan ini menjadi situasi yang relevan di sektor kesehatan yang berada dalam era Kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Apa yang terjadi saat ini:

• Dokter Indonesia tidak merata penyebarannya, terlebih untuk spesialis dan subspesialis. Hal ini mengakibatkan ketidak merataan manfaat pelayanan kesehatan yang dikelola BPJS;
• Produksi dokter, khususnya yang spesialis dan subspesialis belum dapat memenuhi harapan masyarakat. Masih banyak masyarakat Indonesia yang mencari pelayanan kesehatan ke luar negeri untuk berbagai tindakan seperti kanker, bedah jantung, dan berbagai hal lainnya;
• Pendidikan dokter spesialis dan sub-spesialis masih mengalami masalah luar biasa dalam hal kemampuan produksi dan sistemnya. UU Pendidikan Kedokteran di tahun 2013 yang berusaha mengembangkan hak dan kewajiban Residen dan Fellow belum berlaku efektif.

Seri seminar ini berfokus pada Perhimpunan Profesi dokter. Mengapa? Indonesia saat ini rentan untuk dimasuki spesialis dan dokter sub-spesialis asing dalam era MEA. Dalam situasi saat ini, sayangnya hubungan antara Perhimpunan Profesi, khususnya IDI dengan berbagai stakeholders seperti Kemenkes, perguruan tinggi kedokteran terlihat dalam suasana tidak harmonis. Sebagai gambaran ada perbedaan pendapat yang sampai ke pengajuan Yudisial Review di MK dalam kasus Dokter Layanan Primer. Terjadi perbedaan pendapat antar dokter yang sampai di akar rumput para dokter dan terus menjadi isu hangat, walaupun MK sudah memutuskan.

Dalam hal ini perlu perenungan lebih lanjut:

• Sebenarnya apa peran Perhimpunan Profesi dalam Sistem Kesehatan yang saat ini berada dalam kebijakan JKN;
• Bagaimana struktur dan hubungannya dengan stakeholders. Apakah IDI merupakan Union atau merupakan lembaga yang mengelola Pendidikan Dokter dan Dokter Spesialis/Sub-spesialis, atau dua-duanya.
• Apakah suasana hubungan yang tidak harmonis seperti ini terus dipertahankan dalam era MEA yang membutuhkan keterpaduan sebagai bangsa untuk menghadapi persaingan dengan bangsa lain.
• Adakah kegiatan-kegiatan lain yang dapat meningkatkan peran Perhimpuan Profesi dan memperat sinergi dengan stakeholder lain untuk meningkatkan efektifitas system kesehatan.

Perenungan-perenungan ini membutuhkan jawaban mendalam, termasuk dengan penelitian. Dalam hal ini memang terlihat bahwa penelitian mengenai peranan Perhimpunan Profesi dalam sistem kesehatan belum banyak dilakukan.

  KEGIATAN YANG DIUSULKAN

Dalam situasi ini PKMK FK UGM merencanakan untuk mengembangkan diskusi secara serial untuk membahas peranan Perhimpunan Profesi dalam Sistem Kesehatan di era JKN dan MEA. Kegiatan berupa diskusi-diskusi dan pertukaran pikiran yang dilandasi semangat untuk memajukan bangsa melalui penguatan Perhimpunan Profesi dan pengembangan hubungan dengan seluruh stakeholders. Kegiatan pada kuartal 1 akan difokuskan untuk menghasilkan topik penelitian bagi mahasiswa S2 dan S3 Kebijakan dan Manajemen Kesehatan yang tertarik untuk meneliti isu ini.

  TUJUAN

• Membahas peran Perhimpunan Professi dalam era JKN dan MEA;
• Membahas berbagai kasus nyata kebutuhan Perhimpunan Profesi dalam system kesehatan;
• Merancang agenda penelitian dan penyusunan proposal untuk memahami peranan perhimpunan ahli dalam system kesehatan.

Kegiatan Diskusi Kuartal 1 Tahun 2016

Ada berbagai kegiatan pada 4 bulan pertama di tahun 2016 yaitu:
Diskusi Pembukaan: Perbandingan struktur Perhimpunan Profesi antara Australia dengan Indonesia.
Senin 11 Januari 2016. Pukul 09.00 sd 11.00 Wib

Deskripsi:

Sesi ini merupakan pembukaan untuk seri diskusi mengenai peranan IDI dan Perhimpunan Professi di sistem kesehatan. Bahan yang dibahas adalah posisi dalam sistem kesehatan dan Struktur Perhimpunan Profesi. Secara khusus diskusi akan membahas perbedaan antara 2 negara: Australia dan Indonesia. Posisi Perhimpunan Profesi (termasuk Kolegium) akan dilihat dari fungsi universal yang ada, yaitu sebagai sebuah Union, dan sebagai organisasi pendidik dokter. Dalam konteks pendidikan, akan dibahas apa yang disebut sebagai University-Based dan Hospital-Based education. Latar belakang hukum dalam sistem kesehatan di masing-masing negara akan dibahas.

ringkasan diskusi

  REFERENSI

Referensi dan berbagai yang dapat dibaca untuk lebih memahami Diskusi Pembukaan

1. Situs resmi Australian Doctor Association ( https://ama.com.au/ )
2. Situs resmi Royal Australian College of Surgeons ( http://www.surgeons.org/ )
3. Situsresmi Royal Australian College of Pediatrics ( http://www.racp.edu.au/ )
4. Situs resmi Ikatan Dokter Indonesia ( http://www.idionline.org/ )
5. Situs resmi Kolegium Dokter Bedah Indonesia berada di situsweb IKABI (Ikatan Ahli Bedah Indonesia) yang berada di bawah IDI.
   http://www.ikabi.org/kolegium-ilmu-bedah-indonesia-kibi/ 

Tulisan-tulisan yang terkait hubungan Perhimpunan Profesi dengan prinsip-prinsip anti monopoli dan system hukum yang berusaha melindungi kepentingan masyarakat.

1. Sebuah tulisan yang menyatakan Americal Medical Association merupakan lembaga kartel yang berperilaku monopolistic dapat di baca di bawah ini:
   http://www.colorado.edu/Economics/courses/econ2020/Unit8/Unit8-main.html 
2. Salahsatu bahan dari Amerika Serikat tentang anti-trust yang berlaku di sector kesehatan
   https://www.healthlawyers.org/hlresources/Health%20Law%20Wiki/Antitrust.aspx 
3. Kegiatan-kegiatan American Medical Association selalu mengacu ke hukum, termasuk Komisi Perdagangan Federal yang melindungi kepentingan publik. Silahkan baca di bawah ini:
   https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/1996/04/american-medical-association 

Silahkan klik untuk mengikuti Diskusi-diskusi melalui Webinar dan Live Streaming