Dr. dr. Nila Djuwita F Moeloek

Dalam sambutannya yang berjudul "Kerja Nyata Sehatkan Indonesia", Menteri Kesehatan RI mengingatkan visi dan misi pemerintah Indonesia termasuk 9 prioritas Nawacita, khususnya agenda ke-5 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Roadmap pembangunan kesehatan sesuai RPJMN berprioritas pada akses ke pelayanan yang berkualitas, sekaligus penguatan pelayanan kesehatan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Turunnya Human Development Index Indonesia ke 11.1% (bahkan di bawan Vietnam) tentu saja memprihatinkan. Namun di balik itu, ada beberapa capaian yang positif. Bonus demografi pada tahun 2030 merupakan peluang untuk meningkatkan daya saing Indonesia. AKI, walaupun belum mencapai MDGs, turun. Begitu pula AKBA, walaupun AKI masih tinggi. Angka stunting turun, mengindikasikan perbaikan gizi. Pengendalian penyakit menular masih menjadi tantangan, namun terjadi transisi epidemiologi ke arah peningkatan penyakit tidak menular (PTM), yang uniknya memiliki prevalensi yang tinggi pula bahwa di daerah pedesaan dan masyarakat kurang mampu.

Proporsi sebesar 29.67% (Rp. 16,9 trilyun) di JKN adalah untuk beban penyakit katastropik termasuk jantung, diabetes dan ginjal. Ini adalah penyakit-penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dengan perubahan perilaku. Di sisi supply, tantangannya adalah penguatan pelayanan. Tantangan utama dalam hal ini adalah distribusi SDM kesehatan, yang berusaha diatasi dengan Nusantara Sehat dan mengirimkan tim (bukan lagi by profession) untuk mengisi daerah-daerah yang masih kekurangan (sejulmah 838 orang di 158 puskesmas).

Peserta JKN telah mencapai hampir 170 juta peserta yang dilayani di 25.828 fasilitas kesehatan (termasuk 20533 FKTP, 2001 FKRTL, 2047 apotik 936 optik). Namun faktanya, proporsi penyerapannya sekitar 80% masih di FKRTL, hanya 20% di FKTP (di negara maju, proporsinya biasanya terbalik). Penggunaan E-katalog telah mendorong ketersediaan obat generik.

Namun ke depan, perlu perubahan orientasi ke paradigma kesehatan yang berprioritas pada layanan kesehatan primer dan bersifat lintas sektor. Penguatan promotif-preventif diupayakan melalui launching GerMas. Perlu dilakukan harmonisasi kebijakan kesehatan Pusat dan Daerah untuk menyukseskan hal ini. Area GerMas yang perlu digalakkan adalah masyarakat kurang aktivitas fisik, deteksi dini hipertensi diabetes dan kanker, masyarakat yang kurang konsumsi buah dan sayur.

12 SPM bidang kesehatan merupakan tanggung jawab Pemda tetapi juga diperlukan pendekatan keluarga (pemberdayaan masyarakat), buktinya 12 indikator keluarga sehat tidak jauh berbeda dengan 12 indikator SPM. Dengan melaksanakan pendekatan keluarga, Pemda akan "tertolong" dalam mencapai SPM. Walaupun BPJS masih terpusat di UKP, namun Dana Desa bisa digunakan untuk memberi daya ungkit pada UKM misalnya membangun Rumah Desa Sehat yang mencakup posyandu, pusbindu, dsb. Untuk mendorong pencapaian kinerja, diharapkan sistem kontrak dapat memotivasi pencapaian Indikator Keluarga Sehat (IKS). Ini memberikan tantangan kepada IAKMI dan AIPTKMI untuk mendorong para profesi kesehatan dan mahasiswa untuk membantu pencapaian IKS di wilayah masing-masing.

Reporter: Shita Listyadewi

materi     Video   Ringkasan diskusi 1 

 NAVIGASI REPORTASE

Keynote speech pada hari kedua Konas IAKMI XIII Makassar, Jum'at (05/11/2016), diisi oleh dua pembicara dari Thailand dan Malaysia. Kedua pembicara mengangkat isu yang berbeda. Prof. Dr. Siti Amrah Sulaiman dari Universiti Sains Malaysia mengangkat isu pengobatan alternatif dan makanan sehat. Sementara itu, Dr. Winai Dahlan dari Chulangkorn University mengangkat isu makanan halal.

Siti Amrah Sulaiman dikenal sebagai seorang ahli etnobotani yang mempelajari keterkaitan antara pengetahuan dan adat kebiasaan manusia dengan tumbuh-tumbuhan baik dalam fungsi pengobatan, ritual agama, ataupun penggunaan lainnya. Dalam kesempatan ini, Amrah menyoroti perlunya dukungan pada pengobatan alternatif dan makanan sehat di tengah semakin bergantungannya masyarakat pada obat-obatan. Amrah mengambil contoh madu sebagai makanan sehat yang berperan besar dalam memperbaiki jaringan tubuh karena memiliki antioksidan paling tinggi dibandingkan makanan lainnya. Dukungan terhadap konsumsi makanan sehat perlu ditingkatkan di lingkungan rumah tangga sebagai bagian dari pemeliharaan kesehatan keluarga.

Sesi keynote speech selanjutnya diisi oleh Winai Dahlan, pendiri sekaligus direktur Halal Science Center Chulangkorn University. Winai melihat makanan halal bukan hanya sebatas kebutuhan untuk memenuhi tuntutan agama tetapi juga perhatian untuk menjamin bahwa makanan yang dimakan baik, aman, sehat, dan higienis. Melalui institusi yang ia dirikan, Winai menyediakan layanan informasi mengenai produk halal sekaligus mengembangkan teknologi pengolahan makanan yang mampu menjamin kehalalan suatu produk.Halal science, ungkap Dahlan, merupakan upaya untuk menjamin keamanan dan integritas makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Keberadaan kedua pembicara tamu tersebut memberi warna tersendiri bagi pelaksanaan IAKMI XIII. Keduanya melihat bahwa upaya promotif-preventif masyarakat diawali dari upaya kesehatan di level keluarga. Makanan yang baik dan sehat, menurut keduanya, adalah kunci bagi terwujudnya keluarga sehat dan bahagia. Apakah Anda siap menyediakan makanan sehat dan halal bagi keluarga Anda?

materi

Reporter: Insan Rekso Adiwibowo

 NAVIGASI REPORTASE

"Selama ini penelitian hanya dibaca oleh pembuat kebijakan lalu dimasukkan ke dalam lemari, penelitian kebijakan harus melibatkan pembuat kebijakan secara aktif." Begitulah kalimat pembuka yang disampaikan oleh Prof. Laksono Trisnantoro dalam kegiatan "Workshop Penelitian Implementasi Kebijakan" pada hari Rabu (02/11/2016). Workshop ini merupakan bagian dari rangkaian acara Pra-Konas IAKMI XIII yang diselenggarakan di Makassar, 3 – 5 November 2016. Kegiatan ini diramaikan sekitar 126 orang dari berbagai institusi baik praktisi maupun akademisi dan peneliti kebijakan kesehatan.

Salah satu definisi Riset implementasi, seperti diungkapkan oleh dr. Yodi Mahendradhata, MSc. PhD., merupakan sebuah pendekatan sistematik untuk memahami dan mengatasi kendala-kendala menuju implementasi intervensi, strategi, dan kebijakan kesehatan yang efektif dan berkualitas. Ini membuat riset implementasi cenderung "ateis", artinya tidak terikat dengan suatu jenis metodologi saja, tapi menjadikan metodologi alat untuk menjawab pertanyaan penelitian dan kebutuhan untuk menyediakan bukti bagi implementasi kebijakan. Sementara penelitian biasa hanya berbicara mengenai indikator (what) dan outcome kesehatan, penelitian implementasi turut melihat bagaimana implementasi dijalankan (how) dan outcome implementasinya.

Workshop ini disertai sesi Panel yang diisi oleh dr. Likke Prawidya Putri, MPH yang menceritakan mengenai kegiatan penelitian implementasi JKN di layanan primer beserta tantangan-tantangan yang muncul selama penelitian. Ia mengungkapkan bahwa salah satu tantangan adalah kebijakan JKN berubah-ubah selama proses penelitian berjalan. Hal ini diakui oleh drg, Doni Arianto, MKM dari Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan (PPJK) Kemenkes RI. Meski demikian, ini merupakan tanda bagus karena walaupun penelitian masih berjalan, hasilnya dapat langsung digunakan dalam perbaikan kebijakan JKN. Upaya ini dinilai positif oleh pembahas Prof. Dr. dr. HM Alimin Maidin, MPH. Ia menambahkan bahwa permasalahan JKN lainnya di layanan primer adalah besarnya pemasukan kapitasi tidak diimbangi dengan kurangnya sumber daya dan kapasitas administrasi keuangan di Puskesmas.

Rangkaian acara workshop ini ditujukan untuk memperkenalkan peserta mengenai riset implementasi dan potensinya dalam pengembangan kebijakan kesehatan. Workshop ini juga memperkenalkan berbagai instrumen pembelajaran riset implementasi dan informasi terkini yang dapat diakses melalui website Indonesia Implementation Research (link: http://indonesia-implementationresearch-uhc.net/).

Presenter dari Filipina yang mendapat beasiswa pascasarjana FK UGM, Tyrone Reden menarik perhatian dengan mengemukakan tingginya angka pertumbuhan penderita HIV di Filipina. Ia mengajukan proposal penelitian implementasi mengenai feasibility dan appropriateness kebijakan peningkatan kemampuan pekerja kesehatan komunitas untuk melakukan tes dan konseling HIV. Di samping itu juga dipresentasikan beberapa penelitian implementasi yang berada dalam lingkup kerja sama UGM dan WHO.

Pada sesi penutup, Laksono menekankan bahwa saat ini ada arus besar menuju riset implementasi dalam berbagai studi di sektor kesehatan. Ini akan berimplikasi pada semakin banyaknya pembiayaan dan diharapkan ke depannya dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas implementasi kebijakan di Indonesia.

reporter Insan Rekso Adiwibowo

Pemberitahuan Pertama

Pertemuan Nasional VII Jaringan Kebijakan Kesehatan

Oktober 2017

Tema : Monitoring Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional
Apakah sudah dapat memberikan prediksi untuk
pencapaian UHC di tahun 2019?

Pendahuluan

Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah berlangsung sejak 2014 dengan tujuan utamanya untuk memberikan perlindungan cakupan kesehatan semesta (universal health coverage/UHC) kepada seluruh rakyat Indonesia pada tahun 2019. Sebagaimana ditunjukkan oleh skema proses kebijakan, kebijakan ini telah berada pada tahap pelaksanaan kebijakan.

Untuk dapat memantau apakah pelaksanaan JKN telah berjalan sesuai yang direncanakan dan berada pada jalurnya untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka diperlukan pemantauan terhadap apa yang telah dilaksanakan dan hasil capaiannya sejauh ini. Terdapat dua kemungkinan kekurangan yang terjadi, yaitu:

1. Kurangnyasinkronisasidankesesuaiankebijakandanberbagairegulasiterkait JKN, misalnyaantara:
   1. UU SJSN
   2. UU BPJS
   3. Berbagai PP yang ada
   4. BerbagaiPerpres yang ada
   5. BerbagaiPermenkesdanPermenkeu
2. Kendala-kendaladalamimplementasi yang menyebabkankurangoptimalnyapelaksanaankebijakan JKN di lapangan

Oleh karena itu, Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) berencana untuk melakukan kegiatan monitoring JKN.

Kegiatan tahun 2017

• Monitoring JKN di tahun 2014-2015-2016 melalui Web (Januari – Oktober 2017)
• Forum Nasional: Membahas Hasil dalam kerangka evaluasi untuk memberikan prediksi pencapaian UHC di tahun 2019

Tujuan

• Perbaikan Pelaksanaan sebagai hasil monitoring
• Melakukan persiapan untuk Evaluasi Kebijakan JKN pada tahun 2016
• Melakukan evaluasi kebijakan pada tahun ke 4 JKN

Siapa penerima manfaat kegiatan JKKI di tahun 2017?

Berbagai pihak akan mendapatkan manfaat dari hasil kegiatan monitoring yang dilakukan oleh JKKI, yaitu:

• Presiden sebagai Pemimpin Pemerintahan
• Gubernur - Bupati - Walikota
• DPR sebagai Penyusun UU
• DPRD
• Dewan SJSN
• Kemenkes sebagai regulator
• BPJS sebagai pelaksana
• Perhimpunan Profesi
• Perguruan Tinggi

Siapa pelaku monitoring JKN?

Kegiatan monitoring JKN sebenarnya dapat dilakukan bersama oleh berbagai pihak, namun kemungkinannya adalah terdapat spectrum obyektivitas yang beragam antara berbagai pihak yang berbeda.

Keunggulan kegiatan monitoring JKKI adalah merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh jaringan peneliti yang bersifat independen. Sebagai jaringan, kegiatan ini pasti memerlukan koordinasi, sehingga koordinasi akan dilakukan dengan cara melakukan kegiatan bersama anggota JKKI melalui sistem telekomunikasi webinar, dan bertemu dalam Forum Nasional VII di bulan Oktober 2017 baik secara tatap muka mau pun relay telekonferensi. Pertemuan Forum Nasional VII akan dilaksanakan di Yogyakarta namun beberapa Perguruan Tinggi dapat menjadi co-host.

Perguruan Tinggi yang tergabung dalam JKKI dan menjadi Co-Host akan mampu:

• Menjadi penyelenggara di daerah (Co-Host) berbagai pertemuan nasional JKKI 2017 dengan cara merelay dan mengelola kegiatan untuk daerahnya;
• Menjadi penyelenggara kegiatan ilmiah diperguruan tinggi masing dimana kegiatan dapat dinikmati secara langsung oleh perguruan tinggi lain di Indonesia secara live melalui Webinar (menjadi pusat kegiatan ilmiah dalam jaringan).

Tugas Perguruan Tinggi sebagai co-host adalah

• Mengorganisir pertemuan di tempat
• Menyediakan fasilitas kelas dan peralatan
• Mengelola sebagaimana sebuah seminar, termasuk pemasaran

Aspek keuangan

• Universitas / lembaga yang terlibat akan mengenakan biaya sebesar Rp. 600.000,- kepada peserta yang hadir di pertemuan di wilayahnya untuk mengikuti Fornas JKKI 2017 secara online.
• Untuk mahasiswa, biayanya adalah Rp 250.000,-
• Biaya tersebut terbagi menjadi:
  • 50% menjadi hak penyelenggara;
  • 50% menjadi hak JKKI sebagai biaya ujian, pembuatan sertifikat, dan pengiriman sertifikat
• Akan mendapat sertifikat dengan mengikuti ujian. SKP disediakan Pusat. SKP diperoleh dengan cara menempuh ujian pasca Forum JKKI 2017. SKP setara dengan berbagai profesi

Setiap anggota Jaringan dapat menjadi penyelenggara pertemuan nasional, oleh karena itu kami mengundang semua pihak yang berminat untuk mengajukan diri. Mari bersama-sama menggairahkan pengembangan ilmu kebijakan di daerah agar masyarakat pengguna ilmu kebijakan dapat mengembangkan diri dengan cara yang lebih murah.

Informasi lebih lanjut

Shita Dewi
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Gedung IKM Sayap Utara Lt. 2
Jl. Farmako, Sekip Utara Yogyakarta 55281
Telp/Fax.(0274) 549425 (hunting)
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Website : www.kebijakankesehatanindonesia.net 

Kerangka Acuan

Seminar Evaluasi Awal Kontrak Tenaga Promoter Kesehatan dengan Dana BOK 2016:
Mengapa Penyerapan Tidak Optimal?

Yogyakarta, 8 November 2016

  LATAR BELAKANG

Melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016, khususnya pada Subbab IV tentang Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), penekanan untuk kegiatan promotif dan preventif di puskesmas tergambar jelas. Dana BOK ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja Puskesmas melalui upaya kesehatan promotif dan preventif dalam mendukung pelayanan kesehatan di luar gedung. Untuk itu, dana BOK dapat digunakan untuk membayar 1 (satu) orang per puskesmas tenaga kontrak Promosi Kesehatan yang kontraknya ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang mengacu pada peraturan yang berlaku.

Hingga triwulan III 2016 berakhir, tampaknya tidak semua daerah memanfaatkan dana BOK tersebut untuk mengontrak tenaga promosi kesehatan. Hal ini tentu memprihatinkan mengingat dialokasikannya dana tersebut adalah untuk mendukung puskesmas menjalankan kegiatan preventif-promotif yang sejauh ini dinilai kurang optimal.

Berdasarkan latar belakang demikian, seminar ini ingin menggali lebih dalam berbagai permasalahan yang terjadi yang menyebabkan penyerapan dana BOK untuk kontrak tenaga promosi kesehatan kurang optimal. Hal ini penting sebagai masukan perbaikan kebijakan di tahun mendatang.

  TUJUAN

• Membahas hasil evaluasi awal penyerapan dana BOK 2016 untuk kontrak tenaga promosi kesehatan
• Memahami kunci keberhasilan suatu daerah dalam penyerapan dana BOK 2016 untuk kontrak tenaga promosi kesehatan
• Memahami kendala suatu daerah dalam penyerapan dana BOK 2016 untuk kontrak tenaga promosi kesehatan
• Menyusun rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk perbaikan kebijakan kontrak tenaga promosi kesehatan di tahun mendatang.
  
  

  NARA SUMBER

• Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI
• Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang
• Peneliti PKMK FK UGM
  
  

PESERTA

• Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
• Puskesmas
• Masyarakat Praktisi (CoP) Aplikasi Sistem Kesehatan di Sektor Kesehatan
• Mahasiswa S2/S3
• Konsultan & Peneliti
  
  

  WAKTU & TEMPAT

• Waktu   : Selasa, 8 November 2016
• Tempat : Kampus FK UGM
  
  

  AGENDA

reportase kegiatan

Workshop Penelitian Implementasi
Kebijakan Kesehatan

  Latar Belakang

Penelitian di bidang kesehatan telah menunjukan banyak intervensi maupun inovasi yang terbukti dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Akan tetapi hasil penelitian tersebut tidak akan dapat merubah derajat kesehatan masyarakat jika tidak diimplementasikan dengan baik dalam sistem kesehatan atau jika tidak diadopsi oleh para praktisi kesehatan. Pengamatan terhadap berbagai inovasi penting di dunia kesehatan menunjukan bahwa dibutuhkan waktu lama untuk suatu inovasi diterima dan diaplikasikan dalam sistem kesehatan. Sebagai contoh, antibiotik pertama, Penisilin, yang ditemukan oleh Alexander Fleming pada tahun 1928 baru bisa diterima pada tahun 1940an. Pedoman TB Nasional di Indonesiaw edisi pertama diterbitkan tahun 2000, dan 16 tahun kemudian masih banyak praktisi kesehatan di Indonesia yang tidak mengobati penderita TB sesuai dengan pedoman tersebut. Investasi penelitian jauh lebih banyak dialokasikan untuk penemuan inovasi baru dibandingkan dengan investasi yang diberikan untuk mempercepat aplikasi inovasi baru tersebut.

Penelitian implementasi adalah adalah suatu metode ilmiah untuk mempercepat aplikasi dari hasil penelitian klinis dan evidence-based practices lainnya menjadi praktik rutin di lapangan untuk meningkatkan mutu, antara lain efektifitas, efisiensi, reliabilitas, keamanan, keterjangkauan, dan kesetaraan akses pelayanan kesehatan. Penelitian implementasi juga meneliti pengaruh dari perilaku tenaga kesehatan dan perilaku organisasi terhadap implementasi inovasi/program di lapangan. Diharapkan dengan penelitian implementasi mutu dan outcome pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

  Tujuan

Tujuan umum dari workshop ini adalah memperkenalkan prinsip-prinsip, metode dan studi kasus penelitian implementasi kepada ahli kesehatan masyarakat, para stakeholder dan implementer program kesehatan di lapangan.

Hasil yang diharapkan

Setelah workshop diharapkan peserta dapat:

1. Memahami latar belakang diperlukannya penelitian implementasi
2. Memahami prinsip-prinsip metode penelitian implementasi
3. Dapat menyusun pertanyaan penelitian implementasi
4. Dapat menyusun kerangka konsep penelitian implementasi
5. Dapat memilih metode penelitian yang spesifik untuk penelitian implementasi
6. Dapat menyusun proposal penelitian implementasi dengan memperhatikan contoh-contoh penelitian implementasi yang telah dilaksanakan dan contoh proposal yang disajikan selama workshop
7. Memahami agenda penelitian implementasi di Indonesia
   
   

  Tempat dan Waktu

Workshop ini akan diselenggarakan sebelum kegiatan Konas IAKMI pada:

Tanggal : 2 November 2016
Pukul : 08.00 – 17.00 WITA
Tempat : Ruang Toraja B Hotel Four Point Makasar
Jalan Landak Baru No. 130, Makassar, Sulawesi Selatan

  Rencana Kegiatan

reportase kegiatan 

  Sasaran Peserta

Peserta yang diharapkan adalah

• Peneliti / Akademisi
• Implementer program (Dinas Kesehatan, LSM, RS, Puskesmas, dll)
• Stakeholder (BPJS, DPR/DPRD, dll)

  Sekretariat

Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM
Gedung IKM Lantai 2 Sayap Utara,
Jalan Farmako Sekip Utara, Yogyakarta 55281 Indonesia
Phone/fax: +62 274 549425

Kontak Person

Maria Adelheid Lelyana
HP/WA: 0813-2976-0006
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

11 – 25 November 2016

  Latar Belakang

Anggota Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia telah menghasilkan penelitian berkualitas tinggi untuk mendukung pembangunan kesehatan di daerah mereka masing-masing. Walau pun penelitian selalu bernilai bagi peneliti, namun akhir-akhir ini nilai penelitian semakin memiliki arti penting mengingat peran politisnya terhadap berbagai pihak, seperti pembuat kebijakan, media, organisasi non-pemerintah (LSM) dan mitra pemerintah dalam pembangunan (developing partners). Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana mempresentasikan penelitian yang bersifat spefisik untuk dua jenis pembaca yang berbeda: pembaca yang memahami secara teknis, mau pun pembaca yang awam.

Policy brief adalah salah satu cara yang paling efektif bagi peneliti untuk menyampaikan secara ringkas laporan penelitiannya kepada berbagai jenis khalayak. Policy brief ditujukan untuk menyajikan temuan penelitian ke sasaran pemirsa tertentu, disesuaikan untuk pembaca yang memiliki pemahaman teknis atau tidak, menguraikan lesson learned dari penelitian tersebut, dan kemudian menerjemahkannya ke dalam analisis atau rekomendasi kebijakan.

Pelatihan ini dimaksudkan untuk membantu para peneliti memahami apa policy brief yang efektif itu, bagaimana cara menyaring intisari dari saran hasil penelitian, dan apa yang pembaca anggap sebagai policy brief yang baik. Di akhir pelatihan, penghargaan akan diberikan untuk "Policy Brief Paling Berpotensi".

  Tujuan pelatihan

Tujuan utama dari Blended Learning ini adalah sebagai berikut:

• Untuk menjelaskan bagaimana cara menulis sebuah policy brief yang efektif
• Untuk meningkatkan pemahaman tentang hubungan antara penelitian dan kebijakan berbasis bukti dan berbagi best-practice
• Untuk membangun kapasitas dan keterampilan dalam mengkomunikasikan penelitian untuk memaksimalkan dampak dan adopsi saran hasil penelitian
• Untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang proses kebijakan, serta peran policy brief dalam proses tersebut
• Untuk meningkatkan pemahaman tentang peran media dalam mengkomunikasikan penelitian, agar dapat berpikir lebih strategis tentang taktik media masa di masa depan
• Untuk dapat menghasilkan Policy Brief untuk setiap proyek penelitian, dan menghasilkan setidak satu policy brief pada akhir pelatihan

Pada akhirnya, pelatihan ini membuat para peserta dapat menghasilkan policy brief yang efektif. Hal ini, pada gilirannya, akan meningkatkan kontribusi dan, sedapat mungkin, meningkatkan relevansi penelitian untuk pembuatan kebijakan.

  Sasaran

Peserta yang menjadisasaranadalahpenelitimudadan/atau junior dariinstitusipenelitiandanpendidikan, khususnyaanggotaJaringanKebijakanKesehatan Indonesia

  Kriteria Peserta

Peserta harus merupakan seorang peneliti, terafiliasi dengan lembaga universitas atau penelitian, dan harus memiliki ringkasan proyek penelitian yang mereka telah dilakukan. Ringkasan tersebut harus merupakan dokumen yang berdiri sendiri, mampu dibaca secara mandiri, berfokus pada satu topic, dan mengandung implikasi dan saran kebijakan.

  Disain kegiatan

Pelatihan akan disampaikan sebagai Blended Learning.

Pada tahap 1, kami akan memberikan on-line module yang berisi dari bahan bacaan dan tugas. Peserta kemudian diberi waktu untuk menyelesaikan tugas mereka dan menyerahkannya kepada fasilitator.

Padatahap 2, kami akan melakukan webinar untuk memberikan umpan balik terhadap tugas mereka dan sesi tanya-jawab dengan peserta

Padatahap 3, kami akan memberikan on-line module yang memberikan tugas terakhir berupa penulisan policy brief.

Padafase 4, peserta diberikan waktu untuk merevisi dan menyelesaikan policy brief mereka secara independen, dan kemudian mengirimkannya kefasilitator.

Padafase 5, fasilitator akan memberikan penghargaan bagi policy brief paling potensial. Penilaian dan pemilihan pemenang menggunakan metode blind panel review yang termasuk beranggotakan ahli teknis dalam topik penelitian tsb. Peserta akan mendapatkan sertifikat.

  Diseminasi

Semua policy brief akan diterbitkan dalam www.kebijakankesehatanindonesia.net sebagai bagian dari produk jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia.

Biaya: Rp. 500.000,-untuk 3 peserta (kelompok)

Informasi dan pendaftaran

Shita Dewi
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Gedung IKM Sayap Utara Lt. 2
Jl. Farmako, Sekip Utara Yogyakarta 55281
Telp/Fax.(0274) 549425 (hunting)
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : www.kebijakankesehatanindonesia.net