Webinar ini diselenggarakan oleh Komunitas Dokter Bhinneka Tunggal Ika yang telah digelar pada hari Minggu, 9 Juli 2023. Sejumlah topik bahasan yang didiskusikan antara lain: RUU Kesehatan Omnibus Law untuk Pemerataan dan Keadilan Sosial oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D, Peran dan Tanggung Jawab Organisasi Profesi Kesehatan oleh Prof. dr. M.Ahmad Djojosugito, dr., SpOT(K), MHA, MBA, Peran KKI dan Kolegium dalam Menghasilkan Dokter dan Dokter Gigi yang Kompeten dalam Pelayanan Kesehatan oleh dr. Putu Moda Arsana, Sp.PD.KEMD,. FINASIM, serta Harapan Masyarakat dan Tenaga Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Nasional yang lebih baik oleh dr. PC Bambang Suyatmoko.

Materi dan video jalannya kegiatan dapat diakses pada link berikut

selengkapnya

Kematian neonatal merupakan salah satu hambatan utama dalam mencapai keberlanjutan tujuan pembangunan global, terutama di negara berpenghasilan menengah ke bawah. Sebagai bagian dari negara dengan berpenghasilan menengah ke bawah dengan angka kematian neonatal tertinggi yang dilaporkan di Asia Tenggara, Indonesia menghadapi distribusi fasilitas kesehatan yang tidak merata di seluruh nusantara. Sebuah studi dilakukan untuk mengevaluasi determinan angka kematian neonatal di Indonesia untuk mencari strategi yang lebih baik untuk mengatasinya. Analisis data dilakukan menggunakan dataset Survei Demografi Kesehatan Indonesia 2017 yang terdiri dari 10.838 bayi lahir hidup yang lahir dari kehamilan tunggal pada 2017.

Analisis multivariat dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor potensial (termasuk sosial ekonomi, rumah tangga, dan determinan terdekat) yang berkontribusi terhadap kematian neonatal. Kurangnya partisipasi dalam perawatan nifas dan komplikasi persalinan selain persalinan lama adalah faktor dari sisi ibu yang secara signifikan berhubungan dengan peningkatan risiko kematian neonatal. Sementara dari sisi bayi, bayi berat lahir rendah tampak lebih rentan terhadap kematian neonatal. Dari hasil tersebut, menyiratkan bahwa dalam sumber daya yang terbatas dan negara yang secara geografis menantang seperti Indonesia, peningkatan kualitas dan optimalisasi pelayanan rumah sakit umum dengan pemerataan mutu pelayanan kesehatan di seluruh wilayah harus diprioritaskan dalam upaya penurunan angka kematian neonatal.

selengkapnya

Sejak 2011, WHO telah menyusun dan menerbitkan pengukuran kualitas udara di lapangan dan, khususnya, konsentrasi rata-rata tahunan bahan partikulat dengan diameter ≤ 2,5 μm (PM2.5) dan ≤ 10 μm (PM10). Tujuannya yaitu mengumpulkan data tentang kualitas udara yang dapat digunakan untuk mendapatkan perkiraan kuat dari paparan populasi untuk studi beban analisis penyakit akibat polusi udara ambien. Basis data tersebut memenuhi sebagian dari peran kustodian WHO untuk indikator 11.6.2 (Kualitas Udara dalam kutipan) dan 3.9.1 (Kematian akibat polusi udara) dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pembaruan terbaru dari pedoman kualitas udara WHO, serangkaian rekomendasi berbasis bukti untuk nilai batas polutan udara tertentu, memberikan bukti yang jelas tentang kerusakan yang ditimbulkan oleh polusi udara terhadap kesehatan manusia, bahkan pada konsentrasi yang lebih rendah daripada yang diketahui sebelumnya. Pedoman tersebut merekomendasikan tingkat kualitas udara baru untuk melindungi kesehatan populasi. Selain itu, mengurangi tingkat polutan udara utama juga akan berkontribusi dalam memperlambat perubahan iklim. Polutan yang pedoman baru untuk nilai rata-rata tahunan telah ditetapkan adalah PM2.5, dengan nilai pedoman setengah dari yang sebelumnya, PM10, yang menurun sebesar 25 %, dan untuk nitrogen dioksida (NO2), yang empat kali lebih rendah dari pedoman sebelumnya.

selengkapnya

Di Indonesia, merokok tembakau merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan yang terus meningkat, dengan prevalensi tertinggi di dunia. Sebuah studi dilakukan untuk menilai efektivitas biaya varenicline yang didanai pemerintah, larangan merokok di tempat umum, dan tambahan pajak tembakau 10% di Indonesia. Pemodelan Markov orang Indonesia berusia 15 hingga 84 tahun dilakukan, dengan simulasi tindak lanjut hingga usia 85 tahun. Data demografi, prevalensi merokok, dan kematian diambil dari Global Burden of Disease Study 2017. Data mengenai kemanjuran dan biaya dari 3 intervensi dikumpulkan dari sumber yang dipublikasikan. Biaya dan manfaat yang diperoleh lebih dari satu tahun didiskontokan sebesar 3% per tahun. Nilai tahun dari data penetapan biaya adalah tahun 2020.

Hasilnya, varenicline yang didanai pemerintah, larangan merokok di tempat umum, dan tambahan pajak tembakau 10% diperkirakan masing-masing akan menyelamatkan 5,5 juta, 1,6 juta, dan 1,7 juta tahun kehidupan (semuanya didiskon). Dalam hal tahun hidup yang disesuaikan dengan kualitas, 3 intervensi tembakau diperkirakan masing-masing memperoleh 11,9 juta, 3,47 juta, dan 3,78 juta dalam tahun hidup yang disesuaikan dengan kualitas. Penghematan biaya perawatan kesehatan terkait merokok masing-masing berjumlah US $313,8 miliar, US $97,5 miliar, dan US $106 miliar. Oleh karena itu, dari perspektif sistem kesehatan, ketiga intervensi tersebut hemat biaya (dominan). Di Indonesia, langkah-langkah pengendalian tembakau cenderung sangat hemat biaya dan bahkan menghemat biaya dari sudut pandang sistem perawatan kesehatan.

selengkapnya

Kematian ibu merupakan salah satu masalah yang masih menimpa negara-negara seperti Indonesia dan lainnya secara global. WHO mencatat negara-negara Asia Tenggara memiliki Maternal Mortality Rate (MMR) yang tinggi. Kematian ibu Indonesia menempati urutan ketiga tertinggi di Asia Tenggara, dengan angka kematian ibu 177 per 100.000 kelahiran hidup pada 2017. Pada 2018, angka kematian ibu mencapai 91,45 per 100.000 kelahiran hidup. Kematian ibu hamil dapat disebabkan oleh perawatan medis yang tidak memadai sesuai dengan seberapa sering mereka melakukan pemeriksaan kehamilan. Sebuah studi dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana pengetahuan, pendidikan, dan mitos mempengaruhi sikap ibu hamil dalam mencari pelayanan kesehatan.

Penelitian ini melibatkan 175 ibu hamil dan nifas yang berkunjung ke 10 puskesmas di dua kota di Jawa Timur dengan cara accidental sampling. Hasilnya, variabel intrapersonal, interpersonal, dan kearifan lokal berpengaruh signifikan baik langsung maupun tidak langsung terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan, dimana pengetahuan merupakan variabel dengan pengaruh terbesar. Hasil studi ini menyimpulkan bahwa mitos dan budaya sebagai kearifan lokal dan faktor intrapersonal berpengaruh signifikan terhadap pola pemanfaatan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, hal tersebut harus dijadikan dasar untuk memberikan pendidikan kesehatan pada ibu hamil untuk menanamkan pesan-pesan budaya.

selengkapnya

Menindaklanjuti perkembangan situasi pengendalian COVID-19 dengan kondisi pesebaran kasus yang semakin terkendali, kekebalan masyarakat tinggi dan relaksasi kebijakan transportasi di beberapa negara serta evaluasi hasil lintas sektor pada pengendalian COVID-19, maka diperlukan penyesuaian mekanisme pengendalian protokol kesehatan di masa transisi endemi. Bagi para pelaku perjalanan, pelaku kegiatan di fasilitas publik, dan pelaku kegiatan berskala besar dianjurkan untuk melakukan vaksinasi COVID-19 sampai booster kedua atau keempat (utamanya bagi yang beresiko tinggi), diperbolehkan tidak menggunakan masker jika dalam keadaan sehat dan tidak beresiko tertular/menularkan COVID-19, dianjurkan tetap membawa hand sanitizer dana tau menggunakan sabun dan air mengalir untuk mencuci tangan secara berkala. Bagi yang sedang tidak sehat dan beresiko tertular atau menularkan COVID-19, dianjurkan untuk menjaga jarak atau menghindari kerumunan.

Selain itu, aplikasi SATUSEHAT tetap digunakan untuk memantau kesehatan pribadi. Bagi seluruh pengelola dan operator fasilitas transportasi, fasilitas publik dan kegiatan skala besar bersama dengan pemerintah daerah setempat dianjurkan untuk tetap melakukan perlindungan kepada masyarakat melalui upaya promotif dan preventif dan tetap melakukan pengawasan, pembinaan, penertiban, dan penindakan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan untuk pengendalian penularan COVID-19.

selengkapnya

Saat ini masih terdapat keterbatasan informasi dan bukti pendukung pada proses asuhan layanan kesehatan ibu, khususnya pada negara berpenghasilan rendah dan menengah saat pandemi berlangsung. Sebuah studi dilakukan untuk mengadopsi rekomendasi internasional untuk mengembangkan model asuhan dengan konteks setting Indonesia. Studi ini dilakukan di Yogyakarta dari Juli – November 2021 dengan peserta terdiri dari dokter umum, bidan, perawat, pasien dan dokter kandungan.

Hasilnya, rekomendasi kunci yang disepakati dalam lokakarya tersebut adalah skrining kesehatan, mempertahankan perawatan menyusui antenatal-postnatal, membatasi pengunjung, menggunakan telemedicine, dan membentuk tim multidisiplin untuk memberikan perawatan. Hambatan yang teridentifikasi untuk implementasi rekomendasi, diantaranya sumber daya klinis yang tersedia dan menegosiasikan otoritas penyedia dalam praktik. Rekomendasi dan model asuhan untuk peningkatan asuhan kebidanan di Indonesia dapat bermanfaat diterapkan di layanan primer Indonesia selama pandemi COVID-19. Penelitian lebih lanjut termasuk studi percontohan untuk mengeksplorasi penerimaan model dan implementasi rekomendasi dalam praktek. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal BMC Pregnancy and Childbirth.

selengkapnya

Pada 15 Mei 2023, WHO mempublikasikan sebuah pedoman yang memberikan panduan berdasarkan bukti terkini tentang penggunaan pemanis non-gula untuk mengurangi risiko kenaikan berat badan yang tidak sehat dan penyakit tidak menular terkait diet pada orang dewasa dan anak-anak. Pedoman dalam pedoman ini tidak didasarkan pada penilaian toksikologi keamanan pemanis non-gula individu dan oleh karena itu tidak dimaksudkan untuk memperbarui atau menggantikan pedoman tentang tingkat asupan yang aman atau maksimal yang ditetapkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa ( FAO)/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) atau badan otoritatif lainnya.

Pedoman ini mencakup rekomendasi penggunaan pemanis non-gula yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan dan pengelola program untuk mengatasi penggunaan pemanis non-gula dalam populasi mereka melalui berbagai tindakan kebijakan dan intervensi kesehatan masyarakat. Dalam penggunaannya, perlu dipertimbangkan dalam konteks pedoman WHO lainnya tentang diet sehat.

selengkapnya

Masyarakat miskin perkotaan merupakan kelompok rentan yang membutuhkan dukungan pembiayaan pemerintah untuk mengakses pelayanan kesehatan. Begitu mereka sakit, mereka akan semakin jatuh miskin. Sebuah studi dilakukan untuk menganalisis efektivitas asuransi yang dikelola pemerintah dalam pemanfaatan rumah sakit pada masyarakat miskin perkotaan di Indonesia. Studi ini menganalisis data Survei Kesehatan Dasar Indonesia 2018 melalui stratifikasi dan multistage random sampling dari 75.970 peserta. Pemanfaatan rumah sakit dikategorikan sebagai variabel hasil, sementara kepemilikan asuransi kesehatan sebagai variabel eksposur. Seseorang dengan asuransi yang dikelola pemerintah memiliki kemungkinan 4,261 kali lebih besar daripada yang tidak memiliki asuransi dalam memanfaatkan rumah sakit. Seseorang dengan asuransi swasta 4,866 kali lebih mungkin menggunakan rumah sakit daripada tidak diasuransikan. Seseorang dengan asuransi yang dikelola pemerintah dan swasta memiliki kemungkinan 11,974 kali lebih besar daripada yang tidak diasuransikan untuk menggunakan rumah sakit.

Dari hasil studi, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan rumah sakit yang paling efektif adalah menggabungkan jenis kepemilikan asuransi kesehatan (dikelola pemerintah dan dikelola swasta).

selengkapnya

Upaya multisektoral untuk mempengaruhi perilaku seputar pola makan sehat dan olahraga, meskipun penting, tidak cukup untuk menghentikan peningkatan prevalensi obesitas. Meskipun upaya ini harus terus berlanjut dan meningkat, saat ini juga penting untuk memberikan respons sistem kesehatan yang sesuai yang memastikan bahwa layanan untuk mencegah, mengobati, dan mengelola penyakit tersedia secara universal, dapat diakses, terjangkau, dan berkelanjutan.

Kerangka pikir WHO “Health service delivery framework for prevention and management of obesity” menawarkan integrasi respons sistem kesehatan dan sosial yang dapat diadaptasi menurut negara, konteks, keadaan, dan kebutuhan. Ini menguraikan peluang untuk mengintegrasikan dan mengaktifkan intervensi obesitas dalam jalur perawatan yang sudah ada, guna menghindari kebutuhan untuk merancang dan memberikan model baru dan berbeda dalam upaya memaksimalkan efisiensi sistem kesehatan termasuk meminimalkan tekanan tambahan pada tenaga kesehatan. Kerangka ini juga terkait dengan intervensi tambahan yang diusulkan dalam paket prioritas Rencana Percepatan WHO untuk STOP Obesity. Kerangka ini didasarkan pada prinsip-prinsip perawatan kesehatan primer, mengikuti pendekatan perawatan kronis, dan didukung oleh integrasi pencegahan dan pengelolaan obesitas ke dalam kerangka pemberian layanan yang ada di seluruh sistem perawatan kesehatan, termasuk komunitas dan rumah.

selengkapnya