Pandemi COVID-19 menciptakan dampak sosial ekonomi besar, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Sebuah studi dilakukan untuk mendeskripsikan hal-hal terkait pengeluaran out-of-pocket dan proporsi subyek yang mengalami beban katastropik selama masa COVID-19 dari persepktif pasien. Survei online lintas provinsi dilakukan untuk menangkap pengalaman peserta akibat COVID-19. Data demografi, pendapatan, dan pengeluaran dikumpulkan antara 23 September hingga 7 Oktober 2021. Perspektif pasien terhadap total biaya adalah diperkirakan dari biaya langsung COVID-19 dan membandingkannya dengan total pengeluaran. Jika proporsi total biaya COVID-19 melebihi 40% dari total biaya total pengeluaran, responden dianggap menghadapi biaya yang sangat besar/beban katastropik.

Hasilnya, rata-rata pendapatan dan pengeluaran bulanan responden adalah 800 USD dan 667 USD. Pengeluaran bulanan dikategorikan ke dalam pengeluaran makanan (367 USD) dan pengeluaran non-makanan (320 USD). Pengeluaran bulanan terkait COVID-19 adalah 226 USD, termasuk pengeluaran diagnostik (36 USD), pengeluaran pencegahan (58 USD), pengeluaran medis (37 USD untuk tindakan COVID-19; dan 57 USD untuk biaya pengobatan pasca-COVID-19), serta pengeluaran non-medis (30 USD). Analisis menunjukkan bahwa 18,6% dari seluruh responden mengalami beban katastropik, sementara 38,6% responden yang menjalani pengobatan COVID-19 mengalami beban katastropik. Tingginya proporsi biaya di kalangan responden mengindikasikan perlunya perlindungan sosial COVID-19, khususnya untuk diagnostik dan pencegahan COVID-19.

selengkapnya

Sekitar sepertiga dari seluruh kematian akibat penyakit tidak menular di Indonesia disebabkan oleh penyakit kardiovaskular Sebuah studi menggambarkan biaya penyakit kardiovaskular dari data klaim BPJS Kesehatan sebelum dan selama pandemi COVID-19. Analisa data menggunakan data klaim yang berasal dari fasilitas kesehatan rujukan di seluruh Indonesia pada sistem JKN pada 2019 dan 2020.

Hasilnya, terjadi penurunan jumlah pasien yang mengakses layanan kardiovaskular di fasilitas kesehatan rujukan untuk semua jenis kelamin, kelompok usia, dan jenis diagnosis utama, sekitar 27,8%, dari 933.017 (2019) menjadi 673.801 (2020). Terdapat penurunan yang signifikan dalam total klaim untuk semua jenis penyakit kardiovaskular selama pandemi COVID-19 dibandingkan dengan sebelumnya, terutama pengurangan pada aneurisma dan diseksi aorta (40,2%) serta penyakit jantung hipertensi (39,6%). Penurunan juga terjadi pada semua jenis kelamin dan usia, dengan persentase penurunan rata-rata sebesar 31,2%. Temuan ini menunjukkan bahwa pengurangan biaya klaim berjalan seiring dengan penurunan jumlah kunjungan pasien kardiovaskular. Untuk menjamin pengobatan pasien di masa pandemi COVID-19, BPJS bisa memaksimalkan layanan telemedicine yang telah dibangun. Di sisi lain, BPJS perlu membatasi anggaran terkait promotif dan preventif untuk penyakit kardiovaskular sehingga tidak menjadi potensi pendanaan katastropik di masa mendatang.

selengkapnya

Sebuah studi dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor penting yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pekerja sektor informal (anggota PBPU) dalam membayar premi asuransi secara rutin. Studi ini memanfaatkan data survei yang dikumpulkan dari tiga kantor wilayah Badan Jaminan Sosial Kesehatan Indonesia yang mencakup kurang lebih 1210 anggota PBPU, untuk memahami hubungan antara karakteristik peserta dengan perilaku kepatuhannya terhadap pembayaran premi. Hasilnya, hampir 28% anggota PBPU tidak membayar premi asuransinya secara berkelanjutan. Regresi logistik secara statistik menegaskan bahwa jumlah anggota rumah tangga, kesulitan keuangan, keanggotaan dalam program perlindungan sosial lainnya, dan pemanfaatan layanan kesehatan berkorelasi negatif dengan tingkat kepatuhan pekerja sektor informal dalam membayar premi asuransi. Misalnya, masyarakat yang mengalami kesulitan keuangan cenderung memiliki kemungkinan 7,7 poin persentase lebih rendah untuk rutin membayar premi. Meskipun tidak ada kebijakan tunggal yang dapat memastikan bahwa pekerja sektor informal (anggota PBPU) membayar iuran mereka secara rutin, studi ini merekomendasikan beberapa intervensi kebijakan, termasuk (1) fleksibilitas dalam mengajukan subsidi pemerintah untuk iuran (Penerima Bantuan Iuran [PBI]) , terutama bagi masyarakat yang mengalami kesulitan keuangan; (2) promosi literasi asuransi secara intensif; (3) peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan; dan (4) kebijakan yang disesuaikan untuk menjamin keberlangsungan pembayaran premi di setiap divisi regional.

selengkapnya

Daerah tertinggal merupakan salah satu fokus pemerintah dalam percepatan pembangunan di Indonesia, termasuk bidang kesehatan. Sebuah studi dilakukan untuk mengetahui target perluasan pemanfaatan rumah sakit di daerah tertinggal di Indonesia. Studi ini menggunakan data Survei Kesehatan Dasar Indonesia tahun 2018 dengan metode cross-sectional pada 42.644 responden. Terdapat 9 variabel independen: tempat tinggal, usia, jenis kelamin, perkawinan, pendidikan, pekerjaan, kekayaan, asuransi, dan waktu perjalanan, serta pemanfaatan rumah sakit, sebagai variabel dependen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata utilisasi rumah sakit di daerah tertinggal di Indonesia pada 2018 adalah sebesar 3,7%. Daerah perkotaan mempunyai kemungkinan 1,045 kali lebih besar untuk memanfaatkan rumah sakit dibandingkan daerah pedesaan. Usia mempunyai hubungan dengan pemanfaatan rumah sakit. Perempuan 1,656 kali lebih mungkin menggunakan rumah sakit dibandingkan laki-laki. Studi ini juga menemukan bahwa status perkawinan mempunyai hubungan dengan pemanfaatan rumah sakit. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pemanfaatan rumah sakit. Individu yang bekerja memiliki kemungkinan 0,748 untuk menggunakan rumah sakit dibandingkan dengan mereka yang menganggur. Orang kaya memiliki lebih banyak peluang untuk menggunakan rumah sakit dibandingkan orang miskin. Individu dengan semua jenis asuransi lebih mungkin untuk memanfaatkan rumah sakit dibandingkan mereka tidak diasuransikan. Individu dengan waktu perjalanan ≤1 jam mempunyai kemungkinan 2,510 lebih besar untuk menggunakan rumah sakit dibandingkan dengan individu dengan waktu perjalanan >1 jam.

selengkapnya

Stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Bahkan saat hidup di wilayah dengan karakteristik perkotaan, masih terdapat kemungkinan anak berisiko mengalami stunting. Sebuah studi dilakukan untuk menentukan faktor sosiodemografi dan layanan kesehatan yang terkait dengan stunting di provinsi yang mengalami pertumbuhan pariwisata yaitu Bali. Sebanyak 846 responden usia balita yang dianalisis dari data Riskesdas 2018 menunjukkan prevalensi stunting sebesar 19,0%. Regresi logistik multivariat menunjukkan pendidikan ibu yang rendah, konsumsi tablet zat besi yang tidak memadai selama kehamilan, dan tidak ada peran dari keluarga besar secara signifikan berhubungan dengan stunting. Meskipun Bali memiliki tingkat stunting yang relatif rendah, beberapa penduduk kurang mampu mungkin menghadapi peningkatan risiko stunting karena faktor sosiodemografi dan faktor kesehatan.

Penelitian ini memberikan dukungan terhadap argumen bahwa pendidikan ibu sangat penting untuk mengelola dan mencegah stunting. Apalagi dari segi industri kesehatan, wanita hamil harus dijamin menerima tablet zat besi dan didorong untuk mengonsumsinya dalam jumlah yang cukup. Faktor sosial ini harus dipertimbangkan ketika merancang intervensi stunting oleh pemangku kepentingan setempat.

selengkapnya

Sebuah studi dilakukan untuk memperkirakan dampak pandemi COVID-19 terhadap program tuberkulosis nasional di Indonesia, terkait dengan indikator pembangunan manusia dan kapasitas sistem kesehatan secara keseluruhan pada 514 kabupaten di 34 provinsi. Analisis longitudinal dilakukan secara nasional untuk membandingkan pemberitahuan kasus tuberkulosis, cakupan pengobatan, dan angka kematian di Indonesia sebelum (2016–2019) dan selama (2020–2021) pandemi COVID-19. Hasilnya, temuan selama pandemi COVID-19, tingkat notifikasi kasus tuberkulosis menurun sebesar 26% dan cakupan pengobatan menurun sebesar 11%, namun tidak ada peningkatan signifikan pada semua penyebab kematian dibandingkan dengan periode sebelum pandemi. Pada tahun kedua pandemi ini, peneliti mengamati adanya pemulihan sebagian dari tingkat notifikasi kasus dari Q1 ke Q4 tahun 2021, penurunan cakupan pengobatan yang terus-menerus, dan penurunan angka kematian karena semua penyebab dari Q2 tahun 2020 ke Q4 tahun 2021.

Analisis multivariabel menunjukkan bahwa penurunan tingkat notifikasi kasus tuberkulosis dikaitkan dengan tingkat kejadian COVID-19 yang lebih tinggi. Tidak ada faktor yang terbukti berhubungan secara signifikan dengan semua penyebab kematian. Pandemi COVID-19 berdampak buruk dan tidak merata terhadap program tuberkulosis nasional, dengan dampak terbesar di daerah dengan kapasitas sistem kesehatan terendah. Gangguan ini dapat meningkatkan penularan tuberkulosis di tahun mendatang, sehingga perlu dilakukan peningkatan upaya mengendalikan penularan tuberkulosis dan memperkuat sistem kesehatan lokal.

selengkapnya

Sebuah studi dilakukan untuk memperkirakan prevalensi dan menentukan faktor terkait untuk mengembangkan pra hipertensi dan hipertensi pada remaja Indonesia. Partisipan Populasi dalam penelitian ini adalah semua anggota rumah tangga pada Riset Kesehatan Dasar 2013 berusia 15–19 tahun. Jumlah sampel yang dianalisis adalah 2735, terdiri dari 1319 laki-laki dan 1416 perempuan. Hasil analisis menunjukkan bahwa prevalensi pra hipertensi pada remaja adalah 16,8% dan hipertensi sebesar 2,6%. Pada semua remaja, faktor risiko prehipertensi adalah anak laki-laki , berusia 18 tahun dan 19 tahun, serta obesitas. Faktor risiko hipertensi pada semua remaja antara lain termasuk usia 18 tahun dan 19 tahun serta obesitas.

Pada remaja perempuan, kemungkinan terkena pra hipertensi meningkat seiring bertambahnya usia dan low-density lipoprotein (LDL) kadar kolesterol. Beberapa faktor risiko hipertensi pada remaja laki-laki adalah usia, obesitas sentral dan LDL kadar kolesterol. Penelitian ini menunjukkan bahwa tren prahipertensi pada remaja juga telah muncul, disamping trend hipertensi. Ada pola yang berbeda dari masing-masing faktor pada remaja perempuan dan laki-laki, yang bisa jadi berguna untuk mempertajam perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan dalam upaya promotif dan preventif. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal BMJ pada Maret 2023.

selengkapnya

Sebuah studi dilakukan untuk melihat perkembangan BMI / Indeks Massa Tubuh orang dewasa Indonesia dari 1993 sampai dengan 2014, serta menyelidiki pola yang berbeda berdasarkan jenis kelamin dan kelompok kelahiran. Analisis data sekunder bersumber dari IFLS (Indonesia Family Life Survey). Perubahan BMI dari waktu ke waktu diperkirakan menggunakan model lintasan berbasis kelompok, kemudian perbedaan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok kelahiran diselidiki menggunakan model efek acak. Studi dilakukan pada tiga belas dari dua puluh tujuh provinsi di Indonesia. Orang dewasa Indonesia berusia 19 tahun ke atas, berjumlah 42.537 diikutsertakan dalam analisis.
Hasilnya, Rata-rata BMI pada orang dewasa meningkat antara 1993 (21,4 kg/m2) dan 2014 (23·5kg/m2), didorong oleh kelompok kelahiran terkini.

Hasil tersebut juga menegaskan bahwa Indonesia sedang dalam proses transisi nutrisi yang cepat dan intens (41). Baik laki-laki dan perempuan menunjukkan peningkatan BMI selama periode tersebut. Namun, generasi yang lebih baru menunjukkan hal ini peningkatan rata-rata BMI yang lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya. Implikasi potensial dari efek kuadrat positif (dengan peningkatan yang lebih besar pada rata-rata BMI dibandingkan periode dari
tiga survei terakhir) menunjukkan percepatan peningkatan BMI yang mengkhawatirkan sehubungan dengan risiko penyakit kronis dan potensi dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan. Temuan ini mendukung kebutuhan mendesak untuk pencegahan kelebihan berat badan dan obesitas yang ditargetkan dan program intervensi kesehatan di Indonesia.

selengkapnya

Sebuah studi dilakukan untuk mengidentifikasi pengeluaran dan utilisasi layanan kardiovaskular dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pada 2017–2021 dengan menggunakan data klaim JKN yang diklasifikasikan berdasarkan Disease Accounts. Gambaran secara deskriptif menunjukkan bahwa pengeluaran kardiovaskular meningkat sebesar $125,4 juta pada 2019 dibandingkan 2017 dan sebagian besar dilakukan di rumah sakit dengan pengeluaran tertinggi pada usia di atas 59 tahun. Selain itu, pengeluaran rawat inap rumah sakit didominasi dalam kurun waktu 5 tahun. Porsi pengeluaran tertinggi menurut tingkat keparahan berada pada tingkat ringan, diikuti tingkat sedang dan berat. Kapasitas fasilitas kesehatan di berbagai daerah masih menjadi isu dalam pelayanan kesehatan, terutama untuk penyakit kardiovaskular yang memerlukan penanganan lebih lanjut dengan menggunakan teknologi canggih.

Program JKN berperan penting sebagai perlindungan finansial bagi peserta, walaupun biaya kardiovaskular terus meningkat setiap tahunnya. Pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan jumlah kunjungan dan pengeluaran kardiovaskular yang diakibatkan adanya kebijakan lockdown dan prioritas sistem kesehatan untuk menyediakan kapasitas bagi pelayanan menanggulangi COVID-19. Penurunan jumlah kunjungan ke fasilitas kesehatan menimbulkan potensi terdiagnosa kardiovaskulaer dengan tingkat yang lebih parah ke depannya. Sebagai rekomendasi kebijakan, penguatan kapasitas skrining pelayanan primer dan rumah sakit di semua regional melalui implementasi kebijakan Transformasi Sistem Kesehatan diharapkan dapat mengurangi dampak dari permasalahan tersebut.

selengkapnya

Pembuat kebijakan harus memahami kesenjangan pemanfaatan layanan kesehatan primer untuk meminimalkan kesenjangan dengan mengusahakan pelayanan yang adil bagi setiap warga negara. Sebuah studi dilakukan untuk menganalisis perbedaan regional dalam pemanfaatan layanan kesehatan primer di wilayah Jawa-Indonesia. Survei dilakukan pada 629.370 responden. Pemanfaatan layanan kesehatan primer sebagai variabel hasil dan provinsi sebagai variabel paparan. Selain itu, penelitian ini menggunakan delapan variabel kontrol (tempat tinggal, usia, jenis kelamin, pendidikan, perkawinan, pekerjaan, kekayaan, dan asuransi).

Hasilnya, penduduk di Jakarta 1,5 kali lebih mungkin memanfaatkan layanan kesehatan primer dibandingkan penduduk di Banten. Penduduk di Yogyakarta 1,3 kali lebih mungkin menggunakan layanan kesehatan primer dibandingkan di Banten. Selain itu, penduduk di Jawa Timur memiliki kemungkinan 15% lebih kecil untuk memanfaatkan layanan kesehatan primer dibandingkan dengan penduduk di Banten. Studi ini menyimpulkan bahwa disparitas antar daerah ada di wilayah Jawa-Indonesia. Secara berurutan mulai dari pemanfaatan pelayanan kesehatan primer minor: Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Jakarta. Studi ini dipublikasikan pada Jurnal PLOS One pada Maret 2023.

selengkapnya