Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia memerlukan kebijakan cost sharing yang tepat, terutama untuk penyakit yang membutuhkan pembiayaan terbesar. Sebuah studi dilakukan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan seseorang untuk membayar dibawah program JKN pada pasien dengan penyakit katastropik di Yogyakarta, Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi cross-sectional menggunakan kuesioner terstruktur melalui wawancara langsung.

Hasilnya, dua dari setiap lima (41,2%) peserta memiliki kemauan untuk membayar cost sharing. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta di Yogyakarta tidak memiliki kemauan untuk membayar pembagian biaya di bawah skema JKN. Beberapa faktor seperti jenis kelamin, pendidikan, ukuran keluarga, pekerjaan, pendapatan individu, pendapatan rumah tangga, tempat pengobatan, rencana asuransi kesehatan, dan apakah seseorang menerima rawat inap atau rawat jalan ditemukan mempengaruhi keinginan untuk membayar dengan skema cost sharing. Ada tiga langkah yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan minat masyarakat untuk membayar dengan skema cost sharing, diantaranya penyesuaian premi dengan sosial ekonomi, sosialisasi menyeluruh mengenai prinsip, paket manfaat, hingga tingginya biaya untuk perawatan penyakit katastropik, serta peran pemerintah dalam menjaga kualitas pelayanannya.

selengkapnya

Sebuah studi dilakukan untuk menganalisis pola penggunaan layanan, rujukan, dan pengeluaran perawatan HIV di bawah Skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan cakupan pengobatan HIV. Sejak September 2020, diperkirakan 543.100 orang di Indonesia hidup dengan HIV, namun hanya 352.670 (65%) yang sadar status mereka, dan hanya 139.585 (26%) yang menjalani pengobatan. Indonesia berupaya untuk memperluas tanggapan terhadap HIV. Salah satunya dengan menggantikan pendanaan donor yang menurun melalui cakupan layanan HIV/AIDS via JKN. Studi dilakukan dengan metode kuantitatif – cross-sectional guna menilai situasi terkini, cakupan layanan dan pengeluaran di bawah skema yang didanai asuransi kesehatan domestik di Indonesia.

Hasilnya, sebagian besar pasien HIV (81%) yang pertama kali mencari perawatan di tingkat layanan primer dirujuk ke rumah sakit. 72,5% dari pasien HIV menerima pengobatan antiretroviral (ART) melalui JKN; 22% di tingkat perawatan primer; dan 78% di rumah sakit. Tingkat rujukan dari fasilitas perawatan primer publik hampir dua kali lipat (45%) dari penyedia swasta (24%). Tujuan rujukan umum adalah rumah sakit tingkat yang lebih tinggi: Kelas B 48%, dan Kelas C 25%, diikuti oleh Kelas A terendah di 3%. Dari temuan ini, terlihat masih kurangnya representasi ODHA (Orang yang Hidup dengan HIV) yang telah ditanggung oleh JKN karena 25% dari total ODHA yang menggunakan ART dapat memperoleh akses melalui skema lain.

selengkapnya

Sebuah studi dilakukan untuk menguji pengaruh faktor layanan internal (penyedia layanan,proses layanan, dan lingkungan layanan) pada kualitas layanan dan loyalitas perilaku pasien di Puskesmas Indonesia. Studi cross-sectional ini dilakukan di 14 kabupaten di provinsi Aceh pada September-Desember 2020. Data dikumpulkan di 102 PHC yang dipilih secara acak dari 137 Puskesmas yang memiliki Unit Rawat Inap di provinsi.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa dua elemen layanan layanan faktor internal (penyedia layanan dan lingkungan layanan) berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan Puskesmas. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan pada loyalitas perilaku pasien terhadap Puskesmas. Namun kualitas layanan tidak berfungsi sebagai variabel intervening antara faktor layanan internal (penyedia layanan, proses layanan, dan lingkungan layanan) dan loyalitas perilaku pasien. Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan berpengaruh langsung terhadap loyalitas perilaku pengguna puskesmas. Oleh karena itu, untuk meningkatkan loyalitas pasien untuk menggunakan layanan primary health care, kualitas layanan harus ditingkatkan dengan meningkatkan kualitas penyediadan lingkungan fisik dan sosial di puskesmas. Artikel ini dipublikasikan di F100Research Journal pada Mei 2022.

selengkapnya

Prevalensi Diabetes Melitus (DM) yang saat ini lebih tinggi pada usia muda di Indonesia, mungkin berkontribusi pada tingkat kematian COVID-19 yang relatif lebih tinggi di Indonesia. Saat ini, tidak ada bukti atau kebijakan khusus dalam hal pencegahan dan manajemen COVID-19 di antara pasien DM. Sebuah studi dilakukan untuk mengetahui hubungan antara diagnosis diabetes melitus (DM) dengan mortalitas COVID-19 di Indonesia. Studi kohort retrospektif dilakukan menggunakan data epidemiologi COVID-19 Provinsi Jakarta yang terdaftar dalam 6 bulan pertama pandemi.

Hasilnya, dari 20.481 pasien dengan COVID-19, 705 (3,4%) menderita DM. Angka kematian COVID-19 pada kelompok DM adalah 21,28%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 2,77% kematian pada kelompok non-DM. Pasien COVID-19 dengan DM umumnya mengalami lebih banyak menunjukkan gejala klinis. Studi ini menyimpulkan bahwa DM tidak hanya terkait dengan perkembangan gejala klinis COVID-19 yang lebih banyak, tetapi juga dengan risiko kematian akibat COVID-19 yang lebih tinggi. Hal ini dapat menjadi dasar untuk kebijakan di masa depan tentang pencegahan dan penanganan COVID-19 pada pasien diabetes di Indonesia. Artikel ini dipublikasikan pada Primary Care Diabetes Journal pada November 2022.

klik disini

Di seluruh dunia, 33 kota besar yang terdiri dari sekitar 7% dari populasi dunia, menyumbang 20% kematian akibat COVID-19. Ketidakadilan dan faktor-faktor lain dalam kota besar itu mempengaruhi kerentanan terhadap kematian COVID-19. Sebuah studi dilakukan untuk menilai level individu, komunitas dan faktor kesehatan yang terkait dengan kematian karena COVID-19 kematian di Jakarta pada 2 Maret 2020 hingga 31 Agustus 2021 melalui metode cohort retrospektif.

Hasilnya, dari 705.503 kasus dengan hasil yang pasti pada 31 Agustus 2021, 694 706 (98,5%) pulih dan 10.797 (1,5%) meninggal. Usia rata-rata adalah 36 tahun, 13,2% (93.459 responden) berusia <18 tahun dan 51,6% adalah perempuan. Kematian berkisar antara 0,9 hingga 1,8% per kecamatan. Pada level individu, faktor yang berhubungan dengan kematian adalah usia yang lebih tua, ber-jenis kelamin laki-laki, memiliki penyakit penyerta dan berusia <5 tahun saat pertama kali terjadi di gelombang pertama. Pada level komunitas, faktor yang berpengaruh pada kematian adalah kemiskinan dan kepadatan penduduk yang tinggi. Faktor kesehatan yang berhubungan dengan kematian adalah cakupan vaksin yang rendah. Selain hal tersebut, kinerja kesehatan yang rendah semakin meningkatkan kerentanan masyarakat terkait kematian karena COVID-19 di lingkungan perkotaan dengan sumber daya rendah. Artikel ini dipublikasikan pada BMJ Global Health Journal pada Mei 2022.

klik disini

Sebuah studi dilakukan untuk mengidentifikasi dan memahami tantangan untuk menginformasikan strategi baru dalam meningkatkan tingkat vaksinasi COVID-19 menurut sudut pandang vaksinator. Studi ini dilakukan di Belitung, melibatkan 11 vaksinator yang diwawancarai secara online, chatting pada Agustus 2021 dan Januari 2022. Terdapat empat tema utama muncul, diantaranya: (1) strategi komunikasi (komunikasi berbasis bukti, berbasis elektronik, dan berbasis budaya); (2) strategi lintas sektor (kolaborasi dengan polisi, tokoh agama, tokoh adat, kepala perangkat desa, dan lembaga swadaya masyarakat); (3) “sistem menjemput bola” (kunjungan rumah untuk lansia dan penyandang disabilitas dan kunjungan sekolah untuk anak-anak); dan (4) pengaturan prioritas (antara vaksin wajib dan booster). Meskipun vaksin wajib untuk setiap individu di Indonesia, peran komunikasi, inovasi lintas sektor, sistem ‘jemput bola”, dan pengaturan prioritas dapat dianggap berpotensi sebagai pendekatan berharga dari strategi vaksin COVID-19 untuk mengatasi tantangan dan mempercepat tingkat vaksinasi.

Dengan keterbatasan studi yang ada, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memvalidasi dan mengkonfirmasi strategi ini. Artikel ini dipublikasikan pada Journal of Nursing Scholarship pada Mei 2022.

klik disini

Kondisi pandemi COVID-19 tidak akan menjadi sebuah akhir. Ketika dunia memetakan cara menuju pemulihan yang adil dan tangguh, upaya kesehatan masyarakat dan sosial (PHSM) yang diterapkan sejak awal pandemi perlu dijadikan fitur permanen dari sistem kesehatan yang dapat diaktifkan dan siap digunakan untuk mengatasi masalah lonjakan infeksi yang dapat terjadi secara tiba-tiba. Meskipun PHSM bertujuan untuk menumpulkan penyebaran virus, dan pada gilirannya hal itu juga akan melindungi kehidupan dan mempertahankan kapasitas sistem kesehatan.

Sebuah studi dilakukan menggunakan studi kasus dari enam negara Asia, yaitu Indonesia, Singapura, Korea Selatan, Thailand, Filipina, dan Vietnam, untuk memberikan gambaran komprehensif tentang PHSM yang melindungi kehidupan dan mata pencaharian penduduk. Sembilan tipologi PHSM yang muncul adalah: (1) physical distancing, (2) kontrol perbatasan, (3) persyaratan alat pelindung diri, (4) pemantauan transmisi, (5) lonjakan kapasitas infrastruktur kesehatan, (6) lonjakan pasokan medis, (7) lonjakan sumber daya manusia, (8) ketersediaan dan peluncuran vaksin dan (9) langkah-langkah dukungan sosial dan ekonomi. Indikator kunci yang mempengaruhi kekuatan dan durasi PHSM adalah sebagai berikut: (1) ukuran penularan di masyarakat, (2) jumlah kasus parah dan kematian, (3) kapasitas sistem kesehatan, (4) cakupan vaksin, (5) ruang dan (6) teknologi. Pada dasarnya, PHSM tidak beroperasi dalam silo, dan serangkaian PHSM yang saling melengkapi diperlukan untuk memastikan bahwa kehidupan dan mata pencaharian dilindungi dengan lensa kesetaraan.

selengkapnya

Sistem informasi kesehatan di Indonesia telah mengalami beberapa masalah dalam mendapatkan dukungan pembuatan kebijakan, implementasi revolusi industri 4.0, dan jaminan kesehatan nasional (JKN). Perlu dibuat suatu konsep sistem informasi kesehatan dalam pelayanan kesehatan yang berbasis lingkungan dan berada pada satu perspektif kesehatan. Sebuah studi yang juga merupakan bagian dari penelitian tematik Survei Fasilitas Kesehatan Nasional (Rifaskes) JKN 2019 mencoba untuk membuat model sistem informasi kesehatan dengan pendekatan sistem dan penelitian cross-sectional dilakukan dengan mengumpulkan data kuantitatif.

Sistem informasi kesehatan menghasilkan konsep yang mencakup komponen input terstruktur berikut: tata kelola, sumber daya manusia, infrastruktur, jenis sistem informasi (program, JKN, manajemen), dan pembiayaan; komponen proses: pendanaan, bimbingan teknis, serta verifikasi dan validasi; dan komponen output: akses terbuka, standar dan kualitas, pemanfaatan, bridging, dan keamanan. Penguatan sistem informasi kesehatan mengutamakan peningkatan komponen output (standar, pemanfaatan, bridging, akses terbuka, dan keamanan) dalam komponen proses (pendanaan, verifikasi, bimbingan teknis), serta komponen input (pembiayaan, sumber daya manusia, tata kelola, program, infrastruktur, manajemen dan sistem informasi JKN).

selengkapnya

WHO telah mengembangkan pedoman pemantauan berbasis fasilitas untuk pasien PTM dan pemantauan program, termasuk kerangka kerja dan seperangkat indikator standar yang relevan, valid, dan layak untuk memandu pencatatan dan pelaporan data layanan kesehatan di tingkat perawatan primer. Negara-negara dapat menggunakan kerangka kerja ini untuk memperkuat pemantauan PTM dengan memanfaatkan sistem informasi kesehatan nasional yang ada, khususnya sistem pelaporan fasilitas kesehatan rutin dan sistem survei fasilitas kesehatan.

Dokumen ini berfokus pada pemantauan terbukti, efektif, intervensi perawatan primer untuk mengatasi PTM dalam konteks sumber daya terbatas seperti yang ditunjukkan dalam PEN WHO. Intervensi di dalamnya termasuk PTM seperti asma, kronis, penyakit paru obstruktif (PPOK), kanker payudara, kanker serviks, kanker masa kanak-kanak dan kanker lainnya, seperti: serta CVDs termasuk hipertensi, dan diabetes. Dokumen ini dirilis oleh WHO pada 11 November 2022.

selengkapnya

Masyarakat miskin perkotaan adalah kelompok yang rentan. Begitu mereka sakit, mereka jatuh lebih dalam ke dalam kemiskinan. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu upaya yang digagas pemerintah untuk mengatasi situasi ini. Sebuah studi dilakukan untuk menganalisis faktor yang terkait dengan keanggotaan JKN di antara masyarakat miskin perkotaan. Populasi penelitian termasuk semua orang yang tinggal di masyarakat miskin perkotaan dengan jumlah 3455 sampel. Lima karakteristik yang dilihat, yakni JKN, usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan status perkawinan.

Hasilnya menunjukkan bahwa semua kelompok umur lebih mungkin daripada mereka yang berusia di atas 64 tahun untuk menjadi anggota JKN di antara masyarakat miskin perkotaan di Indonesia. Laki-laki memiliki peluang 1,039 kali lebih tinggi dibandingkan perempuan untuk menjadi anggota JKN. Semua jenjang pendidikan memiliki kemungkinan yang lebih kecil daripada tidak sama sekali untuk menjadi anggota JKN di kalangan masyarakat miskin perkotaan di Indonesia. Pegawai memiliki peluang 1,097 kali lebih tinggi dibanding pengangguran untuk menjadi anggota JKN. Semua status perkawinan memiliki kemungkinan yang lebih besar dibandingkan mereka yang bercerai atau janda untuk menjadi anggota JKN. Berdasarkan studi ini, JKN cukup melindungi masyarakat miskin perkotaan. Namun, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk memperhatikan sisa 28,3% masyarakat miskin perkotaan yang belum tercakup oleh JKN.

selengkapnya