Indonesia berada di tengah transisi epidemiologi yang cepat dengan peningkatan populasi yang menua dan paparan faktor risiko untuk kondisi kronis. Sebuah studi dilakukan untuk meneliti dampak relatif dari obesitas, merokok, dan aktivitas fisik, pada penyakit tidak menular multimorbiditas, penggunaan layanan kesehatan, pengeluaran pembiayaan penyakit katastropik, dan hilangnya produktivitas kerja di Indonesia. Data dikumpulkan melalui IFLS 2014/2015 melibatkan 12.081 partisipan dengan usia di atas 40 tahun.

Hasilnya, obesitas, kelebihan berat badan, dan mantan perokok dikaitkan dengan jumlah kondisi kronis dan multimorbiditas yang lebih tinggi. Perokok berkontribusi pada peningkatan jumlah pasien rawat jalan dan kunjungan rawat inap serta pembiayaan penyakit katastropik dan ketidakhadiran kerja. Kurangnya aktivitas fisik secara relatif meningkatkan jumlah kunjungan rawat jalan dan ketidakhadiran kerja. Meskipun kurus dikaitkan dengan peningkatan pemanfaatan perawatan rawat jalan, kelebihan berat badan tidak berpengaruh pada pembiayaan penyakit katastropik. Gabungan bersama-sama, obesitas, kelebihan berat badan, aktivitas fisik dan perokok berkontribusi terhadap peningkatan jumlah penyakit tidak menular serta biaya medis dan hilangnya produktivitas di Indonesia. Intervensi yang menangani faktor risiko fisik dan perilaku cenderung memiliki manfaat besar bagi individu dan masyarakat luas di Indonesia. Artikel ini dipublikasikan pada BMC Health Services Research pada 17 September 2022.

selengkapnya

Pada 2014, Sistem jaminan kesehatan di Indonesia diubah untuk mencapai universal health coverage (UHC). Pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar esensial melalui UHC yang efektif telah menghasilkan pemanfaatan pelayanan kesehatan yang efisien, yang tercermin dalam perilaku pencarian kesehatan masyarakat. Sebuah studi dilakukan guna mengkaji perubahan perilaku pencarian kesehatan sebelum dan sesudah penerapan UHC di Indonesia dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menentukan perubahan tersebut.

Hasil studi ini, diketahui bahwa pemanfaatan fasilitas kesehatan masyarakat meningkat signifikan setelah penerapan UHC, dari 34,9% menjadi 65,4% di responden dengan episode akut dan 33,7% menjadi 65,8% di responden dengan episode kronis. Peluang responden pergi ke fasilitas kesehatan saat mengalami episode akut meningkat setelah penerapan UHC. Penerapan UHC meningkatkan odds ratio penggunaan fasilitas kesehatan diantara responden dengan episode kronis. Lima tahun setelah pelaksanaan UHC, peneliti masih menemukan responden yang tidak memiliki jaminan kesehatan (masing-masing 26 dan 19 responden dengan episode akut dan episode kronis). Meskipun pelaksanaan UHC telah meningkatkan pemanfaatan fasilitas kesehatan masyarakat, keberadaan masyarakat yang tidak ditanggung oleh jaminan kesehatan merupakan masalah potensial yang dapat mengancam perbaikan akses dan pemanfaatan layanan kesehatan di masa depan.

selengkapnya

Pemerintah Indonesia memprakarsai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk mengurangi hambatan pelayanan kesehatan. Pada 2020, 222,5 juta orang akan mendaftar JKN, setara dengan 81,3% dari total penduduk Indonesia. Guna mencapai hal tersebut, sebuah studi dilakukan untuk menganalisis target spesifik untuk memperluas keanggotaan JKN di Indonesia. Populasi penelitian adalah seluruh populasi masyarakat Indonesia. Sampel penelitian ini melibatkan 47.644 sampel dengan beberapa variable yang dianalisis.

Hasilnya, penduduk perkotaan 0,608 kali lebih kecil kemungkinannya dibandingkan penduduk pedesaan untuk tidak menjadi anggota JKN. Berusia lebih muda adalah salah satu hambatan untuk menjadi anggota JKN, dan jenis kelamin laki-laki merupakan salah satu hambatan untuk menjadi anggota JKN. Semakin rendah tingkat pendidikan, semakin besar hambatannya menjadi anggota JKN di Indonesia. Kelompok populasi yang tidak memiliki pekerjaan 1,002 lebih mungkin daripada kelompok pekerja untuk menjadi tidak menjadi anggota JKN. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada 7 karakteristik populasi yang menjadi target khusus untuk memperluas keanggotaan JKN di Indonesia, antara lain penduduk yang tinggal di pedesaan, masih muda, berjenis kelamin laki-laki, berpendidikan rendah, menganggur, tidak pernah kawin atau kawin, dan miskin. Artikel ini dipublikasikan pada Journal of Primary Care and Community Health Volume pada Juni 2022.

Selengkapnya

Sebuah studi dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Jaminan Kesehatan Nasional Indonesia dalam membayar premi. Studi dilakukan pada 2018 dan dilaksanakan selama 3 bulan dengan 22 responden dari empat kota/kabupaten yang berbeda. Design penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan grounded theory dan paradigma konstruktivisme. Hasilnya, teori substantif yang dihasilkan terdiri dari 6 konstruk dan 14 kategori. Kepatuhan dalam membayar premi asuransi tergantung pada niat untuk membayar kontribusi. Sedangkan niat untuk membayar berkaitan dengan faktor internal dan eksternal. Untuk meningkatkan kontribusi pembayaran peserta mandiri, program JKN harus memperhatikan faktor-faktor yang berasal internal dari peserta sendiri (pemahaman program, kemampuan finansial dan sikap diri) dan juga eksternal seperti sebagai sistem operasional dan kualitas pelayanan kesehatan.

Peserta JKN mandiri merupakan bagian yang sangat penting dalam konteks jaminan kesehatan sosial. Studi masa depan perlu dilakukan untuk menggali bagaimana keberlanjutan pembayaran iuran oleh peserta mandiri dalam program JKN mengurangi beban pemerintah dalam mengatasi defisit, dan bagaimana hal itu akan menunjukkan keberhasilan jaminan kesehatan sosial di Indonesia. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Risk Management and Healthcare Policy pada Februari 2022.

selengkapnya

Tuberkulosis (TB) adalah penyakit yang dapat dicegah dan disembuhkan, tetapi terus berdampak pada kehidupan dan perkembangan jutaan anak dan remaja. Anak-anak dan remaja muda berusia di bawah 15 tahun mewakili sekitar 11% dari semua orang dengan TB secara global. Pedoman terbaru tentang penatalaksanaan TB pada anak dan remaja mencakup rekomendasi baru yang mencakup pendekatan diagnostik untuk TB, pengobatan yang lebih singkat untuk anak dengan TB yang tidak rentan terhadap obat, opsi baru untuk pengobatan meningitis TB, penggunaan bedaquiline dan delamanid pada anak-anak dengan TB yang resisten terhadap berbagai obat dan rifampisin dan model perawatan terpadu yang terdesentralisasi dan berpusat pada keluarga untuk deteksi dan pencegahan kasus TB pada anak-anak dan remaja.

Dampak yang diinginkan dari pedoman normatif WHO pada pengelolaan TB pada anak dan remaja adalah penurunan beban morbiditas dan mortalitas TB pada anak dan remaja. Pedoman konsolidasi sedang dirilis sebagai bagian dari seri modular pedoman WHO tentang TB dan disertai dengan buku pegangan operasional pelengkap. Rekomendasi baru ini juga tersedia di platform Berbagi Pengetahuan Program Tuberkulosis Global WHO.

selengkapnya

Sebuah studi dilakukan untuk mempelajari apakah penyediaan sistem rujukan perawatan kesehatan online oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan telah memastikan kepatuhan rujukan kesehatan menimbulkan banyak kekhawatiran karena defisit yang terus berlanjut. Studi ini mengkaji pola proses rujukan kesehatan, regional dan kepatuhan rujukan dari 2015 hingga 2016. Untuk memberikan analisis yang komprehensif tentang bagaimana orang mencari pengobatan, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami perilaku masyarakat di Indonesia dalam pencarian kesehatan, pemanfaatan pengobatan alternatif, dan perilaku pencarian informasi kesehatan di media. Data berasal dari tiga file data yaitu master data kepesertaan JKN, data transaksi FKTP dan data transaksi Fasilitas Kesehatan Rujukan Lanjutan sebanyak 1.697.452 orang. 

Hasilnya, beberapa variabel demografi dan ketersediaan fasilitas kesehatan daerah mempengaruhi kepatuhan. Selain itu, ditemukan bahwa 19,3% dari transaksi tidak sesuai dengan urutan rujukan yang ditentukan. Urutan rujukan yang ditentukan sebagian besar diikuti untuk pasien dengan penyakit ganas. Pada prilaku pencarian pengobatan, ditemukan bahwa pria yang merasa kondisi kesehatannya sehat akan lebih kecil kemungkinannya untuk mencari pelayanan kesehatan dibandingkan dengan perempuan. Selanjutnya, kecenderungan pengobatan alternatif meningkatkan perilaku pencarian kesehatan, dan kecenderungan mencari pengobatan informasi kesehatan di media sosial meningkatkan frekuensi mencari pelayanan kesehatan. Rekomendasi dari studi ini diantaranya urutan rujukan yang ditentukan untuk dievaluasi ulang terutama untuk pasien dengan penyakit ganas; proses rujukan tidak harus didasarkan pada kelas rumah sakit tetapi pada kompetensi fasilitas kesehatan yang secara tidak langsung dapat mengatasi masalah defisit. Sangat penting bahwa pemerintah mengevaluasi pendekatan promosi kesehatan kepada laki-laki dan perempuan, baik langsung maupun tidak langsung melalui orang terdekat mereka.

selengkapnya

Organisasi advokasi telah memainkan peran penting dalam bidang gizi dalam beberapa tahun terakhir. Sebuah studi menjelaskan poin metrik untuk menilai kemanjuran advokasi dengan terlebih dahulu menarik wawasan utama dari beasiswa nutrisi dan kebijakan publik. Serangkaian metrik diusulkan untuk menangkap elemen konstitutif dari tiga konsep yang sering muncul: kapasitas organisasi, jaringan yang kuat, dan penjangkauan eksternal. Berdasarkan survei pada 66 pemangku kepentingan nutrisi di Nigeria, termasuk di tingkat federal dan di negara bagian Kaduna dan Kano, metrik tersebut kemudian diterapkan ke serangkaian organisasi advokasi di negara tersebut.

Hasil menunjukkan bahwa metrik dapat memberikan wawasan tentang mengapa beberapa organisasi advokasi dianggap lebih efektif daripada yang lain oleh pembuat kebijakan. Secara khusus, ditemukan bahwa jangkauan geografis, bagian anggaran yang dialokasikan untuk advokasi, rencana aksi dengan tujuan yang jelas, jaringan besar yang mencakup pendukung kebijakan pemerintah dan non pemerintah, berbagai media dan hasil diseminasi, serta berbagai acara pelatihan secara kolektif meningkatkan visibilitas pendukung nutrisi ke dan pengaruh pada pembuat kebijakan. Menetapkan metrik yang dapat disempurnakan, diuji dari waktu ke waktu dan diterapkan dalam pengaturan yang berbeda dapat membantu penelitian komparatif tentang upaya advokasi dengan lebih sistematis, serta berkontribusi pada pembelajaran organisasi tentang kesenjangan yang perlu ditangani untuk memberikan pengaruh lebih besar dalam bidang gizi maupun kebijakan lainnya. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Health Policy and Planning pada 28 April 2022.

selengkapnya

Pemerintah mengambil pembelajaran dari kondisi sistem kesehatan di Indonesia selama pandemi COVID-19 yang mengalami berbagai gangguan untuk masyarakat memenuhi kebutuhan kesehatan dan pelaksanaan program/kebijakan kesehatan. Tidak hanya berdampak pada sistem kesehatan, tetapi juga mempengaruhi pertumbuhan sosial-ekonomi. Situasi pandemi COVID-19 melahirkan agenda kebijakan dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan Transformasi Sistem Kesehatan.

Tranformasi akan melaksanakan mandate Presiden Jokowi untuk: 1) mempercepat vaksinasi untuk melindungi masyarakat dari COVID-19; 2) mengatasi pandemi dengan program dan inisiatif untuk mengendalikan COVID-19; dan 3) memajukan masyarakat lebih sehat dan kuat. Selain itu, tujuan dari Transformasi Sistem Kesehatan juga untuk meningkatkan efektifitas, akuntabilitas, dan pemerataan pelayanan kesehatan. Dampak atau outcome yang diharapkan dari transformasi terdiri dari: meningkatkan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; mempercepat perbaikan gizi masyarakat; memperbaiki pengendalian penyakit; terciptanya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); dan memperkuat sistem kesehatan & pengendalian obat dan makanan. Untuk mencapai outcome tersebut, Kementerian Kesehatan merancang enam pilar transformasi yaitu: 1) pelayanan primer; 2) pelayanan primer; 3) sistem ketahanan kesehatan; 4) sistem pembiayaan kesehatan; 5) SDM Kesehatan; dan 6) teknologi kesehatan. Informasi lebih lanjut mengenai Transformasi Sistem Kesehatan dapat diakses melalui dokumen berikut.

Selengkapnya

Penyakit tidak menular (PTM) adalah penyebab utama kematian secara global dan juga di kawasan Asia Tenggara. Rencana Aksi Global untuk pencegahan dan pengendalian PTM pada 2013 hingga 2020, termasuk kerangka pemantauan komprehensif dengan 25 indikator dan 9 target global sukarela, disahkan oleh Majelis Kesehatan Dunia ke - 66 pada Mei 2013. Rencana Aksi Regional untuk pencegahan dan pengendalian PTM di WHO South-East Asia Region 2013 – 2020, memberikan peta jalan tindakan di tingkat regional dan nasional untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan program untuk mengurangi beban PTM dalam sosial ekonomi, konteks budaya, politik dan sistem kesehatan negara anggota.

Sesi ke-74 Komite Regional untuk Asia Tenggara memperpanjang Rencana Aksi Regional hingga 2030. Rencana Aksi Regional mencantumkan tindakan prioritas untuk negara anggota dan WHO dalam empat bidang aksi strategis, yaitu: (i) advokasi, kemitraan dan kepemimpinan; (ii) promosi kesehatan dan pengurangan risiko; (iii) penguatan sistem kesehatan untuk deteksi dini dan pengelolaan PTM dan faktor risikonya; dan (iv) surveilans, monitoring dan evaluasi, serta penelitian. Sementara tindakan ini akan dilaksanakan hingga 2030, pelaksanaan tindakan prioritas ini harus mengarah pada penurunan angka kematian secara keseluruhan dari PTM utama serta pencapaian target sukarela regional. Selain itu, Roadmap Implementasi Regional untuk pencegahan dan pengendalian PTM 2022 – 2030 juga akan memasukkan target yang ditetapkan untuk 2030 sebagai bagian dari Agenda Pembangunan Berkelanjutan.

selengkapnya

WHO telah mengkampanyekan program untuk mengurangi asupan natrium sebagai salah satu strategi hemat biaya dalam penanggulangan PTM dan menggalakkan Universal Salt Iodization (USI) untuk mencegah dan mengendalikan gangguan defisiensi yodium (GAKY). Dokumen kebijakan ini menghimbau para pembuat kebijakan, akademisi dan manajer program untuk menyatukan fortifikasi garam dan komunitas pengurangan natrium untuk mengembangkan dan menerapkan tugas ganda terkait natrium, yang berpotensi memberikan manfaat kesehatan masyarakat yang signifikan.

Rekomendasi WHO untuk asupan natrium adala kurang dari 2 gram/hari, atau setara dengan 1 sendok teh garam. Asupan natrium yang berlebih diketahui sebagai faktor utama penyakit kardiovaskuler. Kebiajakan GAKY melalui USI dan kebijakan pembatasan yodium untuk penurunan resiko CVD saling kompatibel. Dalam intervensi yang dilakukan bersamaan, penting untuk menjaga optimalisasi level yodium disaat menjaga asupan natrium. Fortifikasi garam food grade dengan yodium harus diatur dengan tepat oleh pemerintah dan diselaraskan dengan program lokal atau negara lainnya untuk memastikan pengiriman yang aman dalam kisaran dosis yang dapat diterima. Artikel ini dipublikasikan oleh WHO pada 22 Agustus 2022.

selengkapnya