Pandemi Coronavirus Disease-19 (COVID-19) akhir-akhir ini menunjukkan bahwa sistem kesehatan, khususnya pelayanan rumah sakit, mengambil biaya tertinggi pada COVID-19. Faktanya rumah sakit dapat mengelola lonjakan kasus COVID-19, penting untuk membakukan standar dan paket pengobatan untuk COVID-19. Sampai saat ini, di Indonesia paket kuratif COVID-19 di rumah sakit dibayar dengan menggunakan sistem pembayaran retrospektif (sistem klaim) dengan menggunakan tarif per-diem. Kuantifikasi standar biaya menggunakan dataset klaim retrospektif yang mapan penting sebagai dasar perumusan standar untuk paket pengobatan COVID-19, jika COVID-19 ditampung ke dalam paket manfaat UHC di bawah Jaminan Kesehatan Nasional.

Sebuah studi dilakukan untuk memperkirakan biaya standar untuk perawatan COVID-19 menggunakan perspektif penyedia menggunakan dataset klaim COVID-19 nasional yang telah ditetapkan selama Januari 2020 hingga 2021. Hasilnya, berdasarkan analisis terhadap 102.065 total data klaim yang diterima Depkes pada 2020-2021 terdapat rata-rata klaim pembayaran COVID-19 sebesar Rp 74,52 juta. Perbedaan signifikan terjadi pada tarif rumah sakit atau harga terhadap data klaim yang ada, menunjukkan keuntungan bagi rumah sakit dalam perannya dalam penanganan kasus COVID-19. Prediksi perbedaan jumlah klaim ditemukan berhubungan dengan perubahan jumlah klaim, termasuk tingkat keparahan yang tinggi, kelas rumah sakit, hunian ruang perawatan intensif dan penggunaan ventilator, serta mortalitas.

selengkapnya

Wabah global COVID-19 di awal 2020 telah membebani tenaga kesehatan, diantaranya petugas surveilans yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan kegiatan surveilans penyakit secara rutin. Sebuah studi dilakukan untuk mendeskripsikan kualitas implementasi Sistem Peringatan Dini dan Respons (EWARS) Indonesia untuk surveilans penyakit dan mengukur beban kualitas pelaporan surveilans penyakit sebelum dan selama epidemi COVID-19 di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan mixed method. Sebanyak 38 informan dari dinas kesehatan daerah mengikuti FGD dan In-Depth Interview untuk informan dari Kementerian Kesehatan melalui komunikasi video online.

Hasilnya, kesenjangan implementasi utama ditemukan pada sumber daya manusia yang tidak terdistribusi dengan baik dan ketidaksetaraan infrastruktur daerah. Pelaporan nasional dari 2017–2019 menunjukkan tren peningkatan kelengkapan (55%, 64%, dan 75%) dan ketepatan waktu (55%, 64%, dan 75%). Namun, kualitas pelaporan turun menjadi 53% dan 34% pada 2020 seiring dengan epidemi SARS-CoV2. Kelengkapan dan ketepatan waktu laporan sangat mungkin berkaitan dengan ketimpangan infrastruktur daerah dan epidemi COVID-19. Peningkatan kapasitas laporan dengan sistem terkait aplikasi EWARS otomatis di rumah sakit dan laboratorium dibutuhkan untuk mengatasi hal ini.

selengkapnya

Situasi penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) saat ini berpotensi memperburuk upaya pemberantasan tuberkulosis (TB) di Indonesia. Sebuah studi dilakukan untuk mengkaji disrupsi pandemi COVID-19 pada tata laksana pengobatan TB di Indonesia. Terdapat tiga temuan yang diidentifikasi sebagai gangguan akibat pandemi pada manajemen TB. Pertama, terdapat potensi penurunan pendanaan untuk pengobatan TB. Di banyak negara, termasuk Indonesia, keuangan dan sumber daya lain telah dialokasikan dari TB ke respons COVID-19. Kedua, semua layanan TB, termasuk deteksi kasus dan diagnostik cepat, telah terganggu oleh pandemi. Ketiga, pandemi akan dikaitkan dengan kualitas yang lebih rendah pada perawatan dan pengobatan TB di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan penurunan minat pasien TB-Multi Drugs Resistant untuk berkunjung ke rumah sakit karena adanya social distancing dari pemerintah.

Selain itu, pandemi COVID-19 juga berdampak pada kegiatan kritis pemantauan, evaluasi, dan pengawasan. Ada beberapa pelajaran dari negara lain tentang pengelolaan pengobatan TB selama pandemi, seperti menggabungkan skrining untuk COVID-19 dan TB dengan menerapkan teknologi X-Ray dan perangkat lunak berbasis kecerdasan buatan. Penggunaan telemedicine atau telehealth dalam pengobatan TB juga bermanfaat untuk menyampaikan pengobatan, menilai kemajuan pasien, dan menginformasikan strategi pencegahan. Artikel ini dipublikasikan pada Journal of Multidisciplinary Healthcare pada Januari 2022.

selengkapnya

Status Indonesia bebas polio sekaligus target pemberantasan polio global pada 2023 terancam terganggu, khususnya pada layanan imunisasi disebabkan oleh pandemi dan pembatasan terkait penyakit coronavirus (COVID-19). Kekhawatiran penularan virus, pengalihan sumber daya manusia, dan pembatasan perjalanan menjadi hambatan bagi memberikan pelayanan imunisasi polio selama pandemi. Untuk melanjutkan upaya vaksinasi polio dan memelihara status bebas polio, otoritas kesehatan Indonesia perlu mengambil tindakan, antara lain memaksimalkan jangkauan layanan vaksin dengan pemetaan anak-anak yang belum divaksinasi dan memantau rantai pasokan vaksin; mengintegrasikan pengiriman vaksin dengan upaya penanggulangan pandemi; memobilisasi komunitas untuk advokasi dan pendidikan; menyesuaikan program untuk menangani kesenjangan sumber daya manusia, sumber daya fisik, dan keuangan; memperkuat upaya pemantauan, evaluasi dan pengawasan.

Gangguan akibat pandemi harus dimitigasi dengan inisiatif kebijakan yang kuat dan keterpaduan dalam pelaksanaan program. Memodifikasi pemberian layanan, penggerakan masyarakat, penyesuaian perencanaan program, dan penguatan upaya pemantauan dan evaluasi harus dilaksanakan untuk melanjutkan pemberian imunisasi.

selengkapnya

Sebuah studi menggunakan hasil dari Beban Global Studi Penyakit, Cedera, dan Faktor Risiko 2019 dilakukan untuk menganalisis pola kesehatan di Indonesia di tingkat provinsi antara 1990 dan 2019. Peneliti menganalisis perkiraan kematian spesifik penyebab GBD 2019, tahun hidup yang hilang (YLL), tahun hidup dengan kecacatan (YLD), tahun hidup yang disesuaikan dengan kecacatan (DALYs), harapan hidup saat lahir, harapan hidup sehat, dan faktor risiko untuk 286 penyebab kematian, 369 penyebab gangguan kesehatan non-fatal, dan 87 faktor risiko menurut tahun, usia, dan jenis kelamin di 34 provinsi Indonesia.

Hasilnya, Harapan hidup laki-laki di Indonesia meningkat dari 62,5 tahun menjadi 69,4 tahun, perubahan positif 6•9 tahun. Untuk wanita selama periode yang sama, kehidupan harapan meningkat dari 65,7 tahun menjadi 73,5 tahun, meningkat 7,8 tahun. Pada 2019, Bali memiliki angka harapan hidup saat lahir tertinggi untuk laki-laki (74,4 tahun) dan Kalimantan Utara memiliki angka harapan hidup saat lahir tertinggi untuk perempuan (77,7 tahun), sedangkan Papua memiliki harapan hidup saat lahir terendah untuk laki-laki (64,5 tahun) dan Maluku Utara memiliki harapan hidup terendah saat lahir untuk perempuan (64 tahun). Tekanan darah sistolik tinggi, tembakau, risiko diet, puasa tinggi glukosa plasma, dan BMI tinggi adalah lima risiko utama yang berkontribusi terhadap hilangnya kesehatan yang diukur sebagai DALYs pada 2019. Interpretasi ini menyoroti bahwa Indonesia menghadapi beban ganda penyakit menular dan penyakit tidak menular yang bervariasi antar provinsi.

selengkapnya

Akreditasi fasilitas dan organisasi perawatan kesehatan sering digunakan untuk menilai, memastikan dan meningkatkan kualitas perawatan. Namun, basis bukti yang terkait dengan efektivitas akreditasi tidak jelas, begitu juga potensi implikasi yang lebih luas pada sistem kesehatan. WHO mempublikasikan sebuah dokumen yang memberikan pandangan luas tentang akreditasi sebagai intervensi kualitas perawatan kesehatan dengan menggunakan basis bukti akreditasi yang luas dan akreditasi eksternal serupa evaluasi lainnya, intervensi kualitas dan penelitian sistem kesehatan, dikombinasikan dengan pengalaman dan keahlian interdisipliner global.

Dokumen ini berfokus pada akreditasi dan evaluasi eksternal terkait untuk meningkatkan kualitas perawatan di fasilitas perawatan kesehatan atau organisasi; dengan tidak membahas bentuk lain dari evaluasi eksternal, atau akreditasi perorangan atau lembaga pendidikan. Program akreditasi mandiri mungkin tidak cukup untuk mendorong perubahan kualitas komprehensif yang akan meningkatkan kesehatan penduduk. Sebaliknya, mereka harus dilihat sebagai salah satu pilihan dalam rangkaian intervensi yang harus direncanakan dengan hati-hati dan terintegrasi dalam setiap konteks. Terdapat 10 poin kunci yang diusulkan WHO untuk digunakan oleh pembuat kebijakan dalam memahami dan menerapkan program akreditasi.

selengkapnya

Indonesia telah mencatat kasus COVID-19 tertinggi kedua di Asia dengan lebih dari 1,8 juta kasus pada awal Juni 2021. Negara yang secara geografis dan sosial beragam ini memiliki koordinasi pemerintah nasional dan sub-nasional yang dinamis dengan otoritas terdesentralisasi yang dapat memperumit respons pandemi yang seringkali membutuhkan kebijakan yang diselaraskan secara nasional, kemampuan beradaptasi dengan konteks sub-nasional dan keterkaitan global. Sebuah studi dilakukan untuk menganalisis dan mengkaji data publik COVID-19, peraturan, dokumen pedoman, pernyataan, dan dokumen resmi terkait lainnya untuk menyajikan narasi yang merangkum strategi penanggulangan COVID-19 pemerintah.

Temuan disajikan dalam empat bagian sesuai dengan kapasitas Agenda Keamanan Kesehatan Global, yaitu surveilans epidemiologi (kapasitas deteksi); pengujian diagnostik laboratorium (kapasitas respons); manajemen dan analisis data (mengaktifkan kapasitas); dan peran pemerintah daerah. Pandemi COVID-19 telah menjadi katalisator untuk transformasi cepat sistem pengawasan yang ada, koordinasi pemangku kepentingan yang saling terkait, dan pengembangan yang gesit dari kapasitas keamanan kesehatan pra-pandemi. Hasil studi ini memberikan pandangan naratif terperinci tentang respons pandemi COVID-19 di Indonesia yang dilihat melalui lensa kapasitas jaminan kesehatan. Terlepas dari sejumlah tantangan yang disoroti, ada tanggapan yang terorganisir dan terkendali, berdasarkan pembelajaran dari inisiatif surveilans zoonosis di masa lalu, dengan tingkat integrasi sistem yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah pemerintah Indonesia.

selengkapnya

Indonesia berada di tengah transisi epidemiologi yang cepat dengan peningkatan populasi yang menua dan paparan faktor risiko untuk kondisi kronis. Sebuah studi dilakukan untuk meneliti dampak relatif dari obesitas, merokok, dan aktivitas fisik, pada penyakit tidak menular multimorbiditas, penggunaan layanan kesehatan, pengeluaran pembiayaan penyakit katastropik, dan hilangnya produktivitas kerja di Indonesia. Data dikumpulkan melalui IFLS 2014/2015 melibatkan 12.081 partisipan dengan usia di atas 40 tahun.

Hasilnya, obesitas, kelebihan berat badan, dan mantan perokok dikaitkan dengan jumlah kondisi kronis dan multimorbiditas yang lebih tinggi. Perokok berkontribusi pada peningkatan jumlah pasien rawat jalan dan kunjungan rawat inap serta pembiayaan penyakit katastropik dan ketidakhadiran kerja. Kurangnya aktivitas fisik secara relatif meningkatkan jumlah kunjungan rawat jalan dan ketidakhadiran kerja. Meskipun kurus dikaitkan dengan peningkatan pemanfaatan perawatan rawat jalan, kelebihan berat badan tidak berpengaruh pada pembiayaan penyakit katastropik. Gabungan bersama-sama, obesitas, kelebihan berat badan, aktivitas fisik dan perokok berkontribusi terhadap peningkatan jumlah penyakit tidak menular serta biaya medis dan hilangnya produktivitas di Indonesia. Intervensi yang menangani faktor risiko fisik dan perilaku cenderung memiliki manfaat besar bagi individu dan masyarakat luas di Indonesia. Artikel ini dipublikasikan pada BMC Health Services Research pada 17 September 2022.

selengkapnya

Pada 2014, Sistem jaminan kesehatan di Indonesia diubah untuk mencapai universal health coverage (UHC). Pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar esensial melalui UHC yang efektif telah menghasilkan pemanfaatan pelayanan kesehatan yang efisien, yang tercermin dalam perilaku pencarian kesehatan masyarakat. Sebuah studi dilakukan guna mengkaji perubahan perilaku pencarian kesehatan sebelum dan sesudah penerapan UHC di Indonesia dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menentukan perubahan tersebut.

Hasil studi ini, diketahui bahwa pemanfaatan fasilitas kesehatan masyarakat meningkat signifikan setelah penerapan UHC, dari 34,9% menjadi 65,4% di responden dengan episode akut dan 33,7% menjadi 65,8% di responden dengan episode kronis. Peluang responden pergi ke fasilitas kesehatan saat mengalami episode akut meningkat setelah penerapan UHC. Penerapan UHC meningkatkan odds ratio penggunaan fasilitas kesehatan diantara responden dengan episode kronis. Lima tahun setelah pelaksanaan UHC, peneliti masih menemukan responden yang tidak memiliki jaminan kesehatan (masing-masing 26 dan 19 responden dengan episode akut dan episode kronis). Meskipun pelaksanaan UHC telah meningkatkan pemanfaatan fasilitas kesehatan masyarakat, keberadaan masyarakat yang tidak ditanggung oleh jaminan kesehatan merupakan masalah potensial yang dapat mengancam perbaikan akses dan pemanfaatan layanan kesehatan di masa depan.

selengkapnya

Pemerintah Indonesia memprakarsai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk mengurangi hambatan pelayanan kesehatan. Pada 2020, 222,5 juta orang akan mendaftar JKN, setara dengan 81,3% dari total penduduk Indonesia. Guna mencapai hal tersebut, sebuah studi dilakukan untuk menganalisis target spesifik untuk memperluas keanggotaan JKN di Indonesia. Populasi penelitian adalah seluruh populasi masyarakat Indonesia. Sampel penelitian ini melibatkan 47.644 sampel dengan beberapa variable yang dianalisis.

Hasilnya, penduduk perkotaan 0,608 kali lebih kecil kemungkinannya dibandingkan penduduk pedesaan untuk tidak menjadi anggota JKN. Berusia lebih muda adalah salah satu hambatan untuk menjadi anggota JKN, dan jenis kelamin laki-laki merupakan salah satu hambatan untuk menjadi anggota JKN. Semakin rendah tingkat pendidikan, semakin besar hambatannya menjadi anggota JKN di Indonesia. Kelompok populasi yang tidak memiliki pekerjaan 1,002 lebih mungkin daripada kelompok pekerja untuk menjadi tidak menjadi anggota JKN. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada 7 karakteristik populasi yang menjadi target khusus untuk memperluas keanggotaan JKN di Indonesia, antara lain penduduk yang tinggal di pedesaan, masih muda, berjenis kelamin laki-laki, berpendidikan rendah, menganggur, tidak pernah kawin atau kawin, dan miskin. Artikel ini dipublikasikan pada Journal of Primary Care and Community Health Volume pada Juni 2022.

Selengkapnya