Sesi Pleno I

Model Pelayanan Kesehatan Primer Terintegrasi

 

Peta Jalan dan Kemajuan Implementasi Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer
(Moderator: Prof. dr. Ari Natalia Probandari, MPH, Ph.D – Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret)

Implementasi Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) telah memasuki fase yang semakin penting. Setelah diperkenalkan sebagai salah satu strategi utama Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia, berbagai daerah mulai menerjemahkan konsep tersebut ke dalam praktik pelayanan sehari-hari. Namun, bagaimana kemajuan implementasinya? Apa tantangan yang dihadapi daerah? Dan bagaimana memastikan integrasi benar-benar menghasilkan pelayanan yang lebih berpusat pada masyarakat?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi pembuka Sesi Pleno I yang dimoderatori oleh Prof. dr. Ari Natalia Probandari, MPH, Ph.D. Dalam pengantarnya, Prof. Ari menekankan bahwa implementasi ILP kini tidak lagi berhenti pada tataran kebijakan, tetapi telah memasuki fase pembelajaran implementasi (implementation learning). Berbagai daerah telah mulai mengembangkan model pelayanan kesehatan primer yang terintegrasi dengan karakteristik dan tantangan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pembelajaran dari pengalaman lapangan menjadi sangat penting untuk memperkaya kebijakan nasional sekaligus mempercepat adopsi praktik baik di berbagai wilayah Indonesia.

 

Keynote Speech

dr. Elvieda Sariwati, M.Epid. – Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer, Kementerian Kesehatan RI
Mengawal Transformasi Pelayanan Kesehatan Primer: Capaian dan Arah ILP

Membuka sesi pleno, dr. Elvieda Sariwati memaparkan arah implementasi ILP sebagai bagian dari transformasi sistem kesehatan Indonesia. Pihaknya menegaskan bahwa perubahan model pelayanan kesehatan primer bukan sekadar penyederhanaan layanan, melainkan respons terhadap perubahan pola penyakit dan tantangan kesehatan yang dihadapi Indonesia.

Berdasarkan berbagai hasil survei nasional, termasuk Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Indonesia mengalami pergeseran pola kematian. Jika sebelumnya perhatian lebih banyak tertuju pada penurunan angka kematian ibu dan bayi, kini beban kematian semakin didominasi oleh kelompok usia dewasa dan lanjut usia akibat penyakit tidak menular. Perubahan epidemiologi ini juga berdampak pada meningkatnya pembiayaan kesehatan yang harus ditanggung sistem kesehatan nasional.

Menurut dr. Elvieda, kondisi tersebut tidak dapat diatasi hanya dengan memperkuat pelayanan kuratif. Sebaliknya, Indonesia perlu membangun sistem kesehatan yang lebih berorientasi pada upaya promotif dan preventif, dengan pelayanan kesehatan primer sebagai fondasi utama.

“Pelayanan kesehatan primer merupakan titik kontak pertama masyarakat dengan sistem kesehatan. Oleh karena itu, penguatan layanan primer menjadi investasi jangka panjang untuk membangun sistem kesehatan yang tangguh,”jelasnya.

Dalam konteks tersebut, ILP mengubah paradigma pelayanan dari pendekatan berbasis program (programme-based services) menjadi pelayanan yang berorientasi pada siklus hidup (life-course approach). Melalui pendekatan ini, masyarakat diharapkan memperoleh pelayanan yang lebih komprehensif sesuai kebutuhan kesehatannya pada setiap fase kehidupan, tanpa terfragmentasi oleh berbagai program vertikal.

Transformasi tersebut juga memerlukan perubahan cara kerja di tingkat pelayanan. Tidak hanya memperkuat kapasitas tenaga kesehatan, tetapi juga membangun pelayanan berbasis tim, memperkuat pemberdayaan kader kesehatan, serta mengoptimalkan jejaring pelayanan mulai dari Posyandu, Pustu, hingga Puskesmas.

Sebagai landasan implementasi, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Permenkes Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, yang menjadi dasar operasional pelaksanaan ILP di seluruh Indonesia. Regulasi tersebut diharapkan mampu mendorong penyelenggaraan Upaya Kesehatan Berbasis Siklus Hidup secara lebih terintegrasi, sekaligus memberikan fleksibilitas bagi daerah untuk menyesuaikan implementasi dengan konteks lokal masing-masing.

Menutup paparannya, dr. Elvieda menekankan bahwa penguatan ILP bukan sekadar program jangka pendek, melainkan investasi strategis untuk membangun ketahanan sistem kesehatan Indonesia. Keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga keberlanjutan kebijakan, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta memastikan bahwa transformasi pelayanan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

 

Dr. dr. Trihono, M.Sc – Coordinator Primary Health Care (PHC) Consortium
Pemetaan Capaian Indeks ILP di Indonesia: Analisis Ranking Kabupaten/Kota

Melengkapi paparan mengenai arah kebijakan nasional, Dr. dr. Trihono, M.Sc. memperkenalkan Indeks Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (Indeks ILP) sebagai instrumen untuk mengukur sejauh mana implementasi ILP telah berjalan di tingkat kabupaten/kota maupun Puskesmas.

Menurutnya, transformasi pelayanan kesehatan memerlukan sistem pemantauan yang mampu menunjukkan perkembangan implementasi secara objektif dan terukur. Oleh karena itu, Indeks ILP dikembangkan dengan memanfaatkan indikator-indikator yang tidak hanya mencerminkan pilar-pilar utama ILP, tetapi juga tersedia secara rutin dalam sistem informasi kesehatan nasional sehingga dapat diperbarui setiap tahun.

Namun demikian, penyusunan indeks tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah belum tersedianya sebagian indikator proses di tingkat nasional, sehingga pengukuran lebih banyak menggunakan indikator keluaran (output indicators) yang telah terdokumentasi secara konsisten, seperti cakupan imunisasi dasar lengkap dan indikator pelayanan kesehatan primer lainnya.

Meski demikian, Dr. Trihono menegaskan bahwa keberadaan Indeks ILP merupakan langkah penting dalam membangun budaya pengambilan keputusan berbasis data. Indeks ini diharapkan bukan hanya menjadi alat monitoring dan evaluasi implementasi ILP, melainkan juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar pembelajaran antar daerah, penyusunan kebijakan, hingga pemberian apresiasi bagi pemerintah daerah yang berhasil mempercepat transformasi pelayanan kesehatan primer.

Lebih jauh, pihaknya menekankan bahwa keberhasilan implementasi ILP tidak cukup diukur dari keberadaan regulasi ataupun jumlah kegiatan yang dilaksanakan, namun sejauh mana integrasi pelayanan mampu menghasilkan pelayanan kesehatan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat di sepanjang siklus kehidupannya

 

Talkshow – Suara dari Lapangan: Tantangan dan Inovasi Implementasi ILP

Setelah memperoleh gambaran mengenai arah kebijakan nasional dan perkembangan implementasi ILP melalui dua keynote speech, sesi pleno dilanjutkan dengan talkshow bertajuk “Suara dari Lapangan: Tantangan dan Inovasi Implementasi ILP.” Berbeda dengan sesi sebelumnya yang berfokus pada kebijakan dan pengukuran implementasi, diskusi ini menghadirkan pengalaman nyata dari pemerintah daerah dan Puskesmas dalam menerjemahkan konsep Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer ke dalam praktik sehari-hari.

Meskipun berasal dari wilayah dengan karakteristik geografis, kapasitas sumber daya, dan tantangan yang sangat beragam, para narasumber menyampaikan pesan yang serupa. Keberhasilan implementasi ILP tidak hanya ditentukan oleh tersedianya regulasi, tetapi juga oleh kepemimpinan daerah, kemampuan beradaptasi terhadap kondisi lokal, penguatan jejaring layanan, serta kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan.

 

Dr. dr. Agus, M.Kes, Sp.KKLP
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah

Mengawali diskusi, Dr. dr. Agus menggambarkan kompleksitas implementasi ILP di Provinsi Papua Tengah. Menurutnya, tantangan terbesar bukan hanya berasal dari keterbatasan fasilitas kesehatan, melainkan juga kondisi geografis yang menyebabkan akses pelayanan kesehatan dan distribusi logistik menjadi jauh lebih sulit dibandingkan banyak daerah lain di Indonesia.

Selain tantangan geografis, rendahnya jumlah Puskesmas yang telah terakreditasi juga berdampak pada keterbatasan sumber daya manusia kesehatan, terutama tenaga dokter. Kondisi tersebut berimplikasi pada kapasitas fasilitas kesehatan dalam menjalankan pelayanan yang terintegrasi sesuai prinsip ILP.

Namun demikian, keterbatasan tersebut tidak menjadi alasan untuk menghentikan transformasi pelayanan kesehatan primer. Dengan dukungan pemerintah daerah, Papua Tengah mulai menerjemahkan kebijakan ILP ke dalam berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Komitmen pemerintah daerah menjadi modal penting untuk memastikan bahwa integrasi pelayanan tetap dapat berjalan, meskipun menghadapi tantangan geografis yang tidak sederhana.

 

⁠dr. Cristin Englin W. Liu
Kepala UPT Puskesmas Niki-Niki, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pengalaman serupa juga disampaikan oleh dr. Cristin Englin W. Liu, yang menceritakan perjalanan implementasi ILP di Puskesmas Niki-Niki. Puskesmas ini telah menjadi lokasi uji coba Posyandu ILP sejak 2022, sehingga telah melalui berbagai proses penyesuaian seiring berkembangnya petunjuk teknis implementasi.

Hingga saat ini, baru 16 dari 30 Posyandu yang berhasil menerapkan pendekatan siklus hidup. Rendahnya cakupan tersebut tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi wilayah pelayanan, mulai dari sulitnya akses geografis hingga keterbatasan tenaga kesehatan. Puskesmas hanya memiliki satu dokter yang sekaligus menjabat sebagai kepala puskesmas, didukung oleh satu tenaga promosi kesehatan, tanpa dokter gigi maupun analis kesehatan.

Dalam kondisi tersebut, keberhasilan implementasi ILP sangat bergantung pada kemampuan membangun kolaborasi dengan pemerintah desa dan masyarakat. Puskesmas secara aktif memperkuat koordinasi dengan kepala desa untuk meningkatkan pemahaman mengenai ILP, termasuk mendorong dukungan terhadap kader kesehatan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan insentif. Selain itu, penempatan tenaga PPPK kesehatan di Puskesmas Pembantu (Pustu) menjadi salah satu solusi untuk memperkuat pelayanan di wilayah yang sulit dijangkau.

Pengalaman ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi ILP di daerah terpencil ditentukan tidak hanya oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh kapasitas untuk beradaptasi dan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak di tingkat lokal.

 

dr. Karyadi
Kepala Puskesmas Plantungan, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah

Berbeda dengan tantangan geografis yang dihadapi Papua Tengah maupun Timor Tengah Selatan, dr. Karyadi menyoroti perubahan budaya organisasi sebagai faktor utama dalam implementasi ILP.

Menurutnya, keberhasilan transformasi tidak cukup hanya dengan menerbitkan kebijakan. Dibutuhkan komitmen bersama dari pemerintah daerah, dinas kesehatan, hingga seluruh tenaga kesehatan di Puskesmas untuk mengubah cara kerja yang sebelumnya berorientasi pada program-program vertikal menjadi pelayanan yang terintegrasi berdasarkan siklus hidup.

dr Karyadi menjelaskan bahwa proses adaptasi di Puskesmas Plantungan berlangsung relatif cepat. Dalam waktu sekitar 20 hari setelah mempelajari petunjuk teknis, seluruh tim mulai menerapkan pendekatan baru melalui penataan ulang pembagian tugas sesuai klaster siklus hidup, pelaksanaan pelatihan internal, serta penguatan komunikasi rutin antar petugas.

Perubahan tersebut tidak hanya berdampak pada organisasi pelayanan, tetapi juga mengubah cara pandang terhadap keberhasilan pelayanan kesehatan. Jika sebelumnya pencapaian lebih banyak diukur melalui target program, implementasi ILP mendorong tenaga kesehatan untuk lebih berfokus pada hasil kesehatan masyarakat (outcome). Menurutnya, transformasi tersebut hanya dapat berjalan apabila didukung oleh sistem informasi kesehatan yang terintegrasi serta kolaborasi lintas sektor yang kuat.

 

dr. Hari Pratono, M.Kes
Kepala Puskesmas Berbah, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Menutup sesi diskusi, dr. Hari Pratono menunjukkan bahwa transformasi pelayanan kesehatan primer juga dapat dipercepat melalui inovasi digital yang lahir dari tingkat Puskesmas.

dr Hari menjelaskan bahwa implementasi ILP di Puskesmas Berbah menghadapi tantangan yang umum dijumpai di banyak daerah, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas pencatatan pelayanan, integrasi data, serta kebutuhan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Puskesmas Berbah mengembangkan Sistem Pencatatan Terpadu Puskesmas Berbah (SITAPANDU PUBER), sebuah inovasi yang mendigitalisasi proses pencatatan Posyandu sehingga kader tidak lagi harus mengisi berbagai format pelaporan secara manual. Sistem ini juga dilengkapi notifikasi apabila ditemukan ketidaksesuaian data, sekaligus memungkinkan pemerintah desa dan kecamatan mengakses informasi secara lebih cepat untuk mendukung pengambilan keputusan.

Selain itu, Puskesmas Berbah mengembangkan KARO KASEH, sebuah sistem digital yang mendukung pelaksanaan kunjungan rumah secara lebih efektif melalui pelaporan real-time dan mekanisme penyelesaian masalah yang lebih cepat.

 

Sesi Pleno II

Digitalisasi Integrasi Layanan Primer

 

Digitalisasi Pelayanan Kesehatan Primer – Kebijakan, Inovasi, dan Implementasi di Indonesia
(Moderator: Hon. Associate Prof. Dewi Nur Aisyah, SKM, MSc, DIC, PhD – Head of Operations Kesprimkom P2, TTDK Kemenkes RI)

Pada pembukaan sesi, moderator menekankan bahwa transformasi digital kesehatan di Indonesia merupakan proses yang terus berkembang, bahkan mengalami percepatan sejak pandemi COVID-19. Pengembangan SATUSEHAT sebagai ekosistem data kesehatan nasional diarahkan untuk mewujudkan keterhubungan antar sistem informasi kesehatan melalui interoperabilitas. Transformasi tersebut merupakan perjalanan jangka panjang yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor, standardisasi, serta penguatan tata kelola agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan.

 

Keynote Speech

 

Eko Sulistijo, SH, MT – Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kemenkes RI
Transformasi Sistem Informasi Kesehatan untuk Mendukung Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP)

Eko Sulistijo, SH, MT menjelaskan bahwa digitalisasi merupakan fondasi yang menopang seluruh enam pilar Transformasi Kesehatan Indonesia. Meskipun Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) menjadi salah satu pilar tersendiri, perannya sesungguhnya melintasi seluruh transformasi melalui penyediaan standar dan integrasi sistem informasi kesehatan. Tantangan implementasi masih dihadapi, baik dari aspek regulasi maupun kesiapan sumber daya manusia. Melalui regulasi terbaru yang diterbitkan pada 2024, pemerintah menegaskan bahwa penerapan sistem informasi kesehatan merupakan kebutuhan yang bersifat wajib, bukan lagi pilihan. Pihaknya juga memaparkan berbagai upaya penyederhanaan aplikasi kesehatan melalui konsolidasi sistem, termasuk pengembangan ASIK-CKG dan SIMPUS agar lebih efisien dan terstandarisasi. Saat ini sekitar 92% Puskesmas telah mengirimkan data melalui Rekam Medis Elektronik (RME), meskipun kualitas dan kelengkapan pencatatan masih menjadi ‘pekerjaan rumah’. Selain itu, ia menyoroti pentingnya penguatan kapasitas SDM teknologi informasi di fasilitas pelayanan primer untuk mendukung keamanan siber dan keberlanjutan implementasi sistem. Kolaborasi dengan BPJS Kesehatan juga terus diperkuat guna mewujudkan ekosistem digital yang semakin terintegrasi, sederhana, dan mampu mengurangi duplikasi data tenaga kesehatan maupun pasien.

 

Setiaji, ST, M.Si – Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan
Integrasi Ekosistem Digital JKN untuk Mendukung Transformasi Pelayanan Kesehatan Primer

Setiaji, ST, M.Si mengawali paparannya dengan menyoroti tingginya beban administratif yang masih dihadapi fasilitas kesehatan akibat banyaknya aplikasi yang harus digunakan secara bersamaan. Kondisi tersebut menyebabkan duplikasi input data oleh tenaga kesehatan, menurunkan kualitas data, serta memperpanjang waktu pelayanan kepada pasien. Menurutnya, sebagian besar aplikasi dikembangkan berdasarkan kebutuhan pelaporan program atau penyakit tertentu, sehingga belum mendukung pelayanan yang terintegrasi. Tantangan serupa juga masih ditemui pada ekosistem digital BPJS Kesehatan, termasuk Mobile JKN yang saat ini masih berbasis poli dan belum sepenuhnya mendukung pendekatan layanan berbasis klaster dalam ILP. Sebagai solusi, BPJS Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendorong implementasi kebijakan “No RME, No Claim” sebagai strategi percepatan adopsi Rekam Medis Elektronik secara nasional. Dengan RME yang terintegrasi, data pelayanan diharapkan cukup dicatat satu kali dan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak tanpa perlu penginputan ulang pada aplikasi lain. Selain memperkuat interoperabilitas antar sistem, BPJS juga terus mengembangkan aplikasi P-Care agar dapat dimanfaatkan oleh fasilitas kesehatan yang belum memiliki SIMPUS. Setiaji menekankan bahwa tujuan akhir transformasi digital bukan sekadar digitalisasi pencatatan, melainkan membangun ekosistem layanan kesehatan yang lebih efisien, saling terhubung, dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

 

Talkshow – Inovasi Digital dari Akar Rumput: Praktik Baik Dinas Kesehatan dan Puskesmas

dr. Achmad Rheza, Sp.OG., Subsp, F.E.R – Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
Praktik Baik Digitalisasi Pelayanan Kesehatan di Kota Mojokerto

Achmad Rheza, Sp.OG., Subsp, F.E.R memaparkan pengalaman Kota Mojokerto dalam mengembangkan inovasi digital yang berawal dari upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Berangkat dari tantangan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal, Pemerintah Kota Mojokerto mengembangkan aplikasi GAYATRI, sebuah sistem terpadu yang mendukung pemantauan kesehatan ibu dan bayi, pelaksanaan program triple eliminasi, hingga perluasan layanan seperti Pemeriksaan Kesehatan Gratis. Inovasi ini memungkinkan pemerintah daerah memantau kondisi kesehatan masyarakat secara lebih komprehensif dan memberikan intervensi yang lebih tepat sasaran. Selain penguatan sistem digital, keberhasilan implementasi juga didukung oleh peran kader kesehatan PRAMESWARI yang aktif melakukan pemantauan kesehatan masyarakat di tingkat komunitas. Menurutnya, komitmen kuat pemerintah daerah, koordinasi lintas sektor, serta kerja sama seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam keberhasilan transformasi digital di Mojokerto. Berbagai inovasi tersebut telah berkontribusi pada penurunan prevalensi stunting dan menghasilkan penghargaan berupa insentif fiskal bagi Kota Mojokerto.

 

⁠dr. Carlof, M.MRS, MQM – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat
SIAGA PRIMA KSB: Sistem Integrasi dan Akselerasi Gerakan Primer Berbasis Risiko

Carlof, M.MRS, MQM menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mengembangkan program KSB Maju Kesehatan, yaitu sistem layanan terintegrasi berbasis keluarga yang menghubungkan berbagai pelayanan kesehatan dalam satu aplikasi. Melalui Kartu KSB Maju yang dilengkapi QR Code, setiap keluarga dapat mengakses berbagai layanan kesehatan serta bantuan pembiayaan secara lebih mudah. Sistem ini juga terintegrasi dengan Tim Reaksi Cepat (TRC), sehingga setiap laporan masyarakat dapat langsung dicatat dan ditindaklanjuti melalui aplikasi. Hingga saat ini, lebih dari 22 ribu masyarakat telah memperoleh manfaat dari inovasi tersebut. Keberhasilan implementasi KSB Maju kemudian menjadi fondasi pengembangan SIAGA PRIMA, yang dibangun atas tiga pilar utama, yaitu SIAGA Layanan, SIAGA Sistem, dan SIAGA Data. Data risiko kesehatan masyarakat dikumpulkan dan divisualisasikan melalui dashboard digital yang mendukung pengambilan keputusan secara cepat. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berencana mengembangkan Command Center sebagai pusat kendali layanan berbasis data sehingga informasi risiko dapat segera diterjemahkan menjadi intervensi pelayanan kesehatan yang lebih responsif dan tepat sasaran.

 

Oktovina Alfrida Reba, S.ST., M.Kes – Kepala Puskesmas Arso 3, Kab. Keerom, Provinsi Papua
Melalui ILP: Memperkuat Puskesmas Melayani Masyarakat

Oktovina Alfrida Reba, S.ST., M.Kes membagikan pengalaman Puskesmas Arso 3 sebagai salah satu lokasi percontohan Implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) pada tahun 2022–2023. Setelah pendampingan dari Kementerian Kesehatan, penguatan kapasitas dilanjutkan melalui dukungan PATH pada tahun 2024, terutama dalam pembentukan dan pengembangan kader kesehatan. Seluruh kader memperoleh pelatihan 25 kompetensi dasar dan diformalkan melalui kerja sama dengan pemerintah kampung, sehingga mampu menjalankan fungsi pendataan, skrining kesehatan, pelayanan Posyandu, hingga kunjungan rumah secara lebih sistematis. Oktovina juga memperkenalkan penggunaan aplikasi KaderKita sebagai sarana pencatatan dan pemantauan kegiatan kader. Aplikasi tersebut terbukti membantu Puskesmas dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat serta menjadi dasar penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK). Namun demikian, hingga saat ini KaderKita belum terintegrasi dengan Rekam Medis Elektronik (RME) di Puskesmas sehingga tenaga kesehatan masih menghadapi beban duplikasi pencatatan. Meski demikian, implementasi ILP telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang menjadikan Puskesmas Arso 3 sebagai salah satu Puskesmas dengan capaian terbaik di Kabupaten Keerom. Sebagai penutup, ia menyampaikan pesan inspiratif, “ILP terbang tinggi, Cenderawasih terbang rendah; berdiri sama tinggi, duduk sama rendah,” sebagai simbol semangat kolaborasi dalam mewujudkan pelayanan kesehatan primer yang inklusif.

 

⁠Rohyani Tri Rahayu, SKM, MM – Kepala Puskesmas Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah
Praktik Baik Digitalisasi di Puskesmas Purbalingga

Rohyani Tri Rahayu, SKM, MM membuka paparannya dengan menggambarkan tantangan digitalisasi di fasilitas pelayanan primer, di mana jumlah aplikasi yang harus digunakan bahkan melebihi jumlah pegawai yang tersedia. Untuk menjawab tantangan tersebut, Puskesmas Purbalingga bersama Dinas Kesehatan mengimplementasikan SPHERES sebagai platform yang mendukung penguatan pelayanan kesehatan masyarakat melalui pemanfaatan data secara real-time. Inisiatif ini bukan hanya meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam mengelola dan menganalisis data, melainkan juga mempercepat penyebaran pengetahuan untuk mendukung perumusan kebijakan di tingkat lokal hingga nasional. Rohyani menjelaskan bahwa implementasi SPHERES didukung oleh berbagai inovasi, seperti Public Health Data Theater (PHDT), dashboard SPHERES yang menampilkan indikator-indikator kinerja utama, serta forum DOJO Shinjitsu, yaitu diskusi intelektual berbasis data untuk mengevaluasi pelayanan kesehatan dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih objektif. Upaya peningkatan kualitas data juga dilakukan melalui sosialisasi, kalibrasi, serta monitoring pengumpulan data secara berkala. Hasilnya, kualitas data klinis meningkat dan mendukung perbaikan diagnosis hipertensi sebagai tindak lanjut program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Selain itu, pemanfaatan teknologi Optical Character Recognition (OCR) dan aplikasi KuApps turut mempercepat proses pencatatan dan pengelolaan data di Puskesmas.

 

Titin Sumarni, S.ST., SKM., Bdn., M.Kes – Bidan Koordinator Puskesmas Karangpawitan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat
Praktik Baik Digitalisasi di Puskesmas Karangpawitan

Titin Sumarni, S.ST., SKM., Bdn., M.Kes memaparkan bahwa digitalisasi di Puskesmas Karangpawitan lahir dari kebutuhan untuk mengatasi berbagai hambatan operasional, seperti proses pencatatan yang masih manual, data yang tersebar dan terfragmentasi, serta kebutuhan pencetakan dokumen yang berulang. Sebagai solusi, Puskesmas mengembangkan pemanfaatan KuApps, sebuah aplikasi yang dapat digunakan baik secara daring maupun luring (offline), sehingga tetap mendukung pencatatan layanan meskipun di wilayah dengan keterbatasan jaringan internet. Penggunaan aplikasi ini juga menyederhanakan pelaporan Posyandu, sehingga kader dapat lebih fokus pada pelayanan dan interaksi langsung dengan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa sebelum pelaksanaan Posyandu, bidan dan kader terlebih dahulu berkoordinasi untuk menetapkan sasaran pelayanan, sementara proses edukasi dan pemantauan masyarakat dilakukan melalui grup WhatsApp, termasuk untuk skrining kesehatan dan kepatuhan konsumsi obat. Digitalisasi memungkinkan data tersedia secara real-time sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat, baik di tingkat Posyandu maupun Puskesmas. Selain itu, pembentukan grup respons cepat untuk pemantauan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) memperkuat tindak lanjut terhadap kasus-kasus prioritas. Meskipun wilayah kerja memiliki tantangan geografis yang berat, cakupan digitalisasi telah mencapai sekitar 95% dan terbukti meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan di Posyandu.

 

Peran PKMK UGM dalam Diseminasi Hasil Riset pada Leimena Conference 2026

Pada hari ke-2, Universitas Gadjah Mada, melalui Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM, turut mengambil peran strategis dalam The Leimena Conference 2026 dengan menyampaikan sejumlah paparan hasil riset dan pendampingan kebijakan kesehatan.

Shita Listya Dewi, S.IP, MM, MPP
Konsep dan Pelaksanaan Mekanisme Umpan Balik Kebijakan dalam Evaluasi Kebijakan Berbasis Bukti – Sesi Paralel Kebijakan Berbasis Bukti, Peran Riset dalam ILP

Shita Listya Dewi tampil dalam Sesi Paralel “Kebijakan Berbasis Bukti: Peran Riset dalam ILP” membawakan topik Konsep dan Pelaksanaan Mekanisme Umpan Balik Kebijakan dalam Evaluasi Kebijakan Berbasis Bukti. Paparan ini menyoroti tantangan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah di era desentralisasi, serta menawarkan usulan mekanisme umpan balik kebijakan melalui BKPK yang melibatkan penguatan ekosistem Health System and Policy Research Institutions (HPSRI). Gagasan tersebut dikembangkan dan diinisiasi oleh Results for Development (R4D) bekerja sama dengan UGM dan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) sebagai upaya memperkuat ekosistem riset kebijakan berbasis bukti. Inisiatif ini bertujuan membangun mekanisme yang mampu menjembatani pembelajaran dari implementasi kebijakan di daerah agar dapat diterjemahkan secara sistematis ke dalam proses perumusan kebijakan di tingkat nasional.

Dalam paparannya, Shita memaparkan hasil analisis situasi di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat, sekaligus memperkenalkan instrumen penilaian yang mencakup empat dimensi yakni translasi, implementasi, evaluasi, dan komunikasi kebijakan, yang saat ini tengah diujicobakan. Instrumen tersebut diharapkan dapat menjadi jembatan agar pengalaman dan masukan implementasi dari daerah mengalir secara terinstitusionalisasi ke tingkat nasional, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif, responsif, dan berakar pada bukti lapangan.

 

Muhammad Asrullah, MPH, Ph.D
⁠Penguatan Keberlanjutan Siaga Prima Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat – Sesi Paralel Adopsi Implementasi ILP melalui dukungan Health System Insight

Muhammad Asrullah membawakan paparan Penguatan Keberlanjutan SIAGA PRIMA Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat dalam Sesi Paralel “Adopsi Implementasi ILP melalui Dukungan Health System Insight”. Paparan ini menampilkan model ekosistem “Data–Keputusan–Aksi” yang mengubah bank data (MATASIDIK) menjadi keputusan lapangan konkret melalui analisis ARRIMES, penganggaran berbasis kebutuhan PRASANA, hingga penjangkauan proaktif TRC Ambulans, selain itu Asrullah juga menekankan pentingnya keputusan kelembagaan dan anggaran agar keberlanjutan program tidak sekadar bersifat aspirasional.

 

Likke Prawidya Putri, MPH, Ph.D
Panelist dari Integrated Panel Discussion: Decoding Decentralization – Lessons from PHC Strengthening in NTB – Sesi Paralel Decoding Decentralization for Better Essential Health Service Delivery: Lessons from PHC Strengthening in NTB

Likke Prawidya Putri, MPH, Ph.D., berperan sebagai salah satu panelis yang memaparkan hasil evaluasi program penguatan pelayanan kesehatan primer di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan empat kabupaten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program berhasil meningkatkan kapasitas dalam perencanaan, tata kelola, dan pengelolaan BLUD, serta mendorong inovasi pelayanan di tingkat puskesmas. Namun, keberlanjutan implementasi memerlukan dukungan pemerintah daerah melalui regulasi, penguatan SDM, pembiayaan, dan supervisi yang berkelanjutan agar dampaknya dapat dirasakan secara merata.

 

Reporter:
Muhammad Asrullah & Dhea Keyle Fortunandha (PKMK FK-KMK UGM)

 

 

Sesi Pleno III

Pembiayaan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP)

 

Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Primer yang Kuat Melalui Pendanaan yang Berkelanjutan
(Moderator: Ery Setiawan, S.K.M., M.E., Ph.D., AAK)

Mengawali sesi, moderator menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) ditopang oleh tiga domain utama. Pertama, perubahan paradigma pelayanan kesehatan, dari pendekatan yang sebelumnya berorientasi pada penyakit dan layanan per poli menjadi pelayanan yang holistik, berpusat pada individu, serta berorientasi pada siklus hidup. Kedua, perubahan struktur organisasi dan tata kelola layanan di tingkat Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), dan Posyandu agar mampu mendukung model layanan yang lebih terintegrasi. Ketiga, penguatan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) sebagai instrumen untuk memantau kondisi kesehatan masyarakat dan menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis data. Pihaknya menekankan bahwa ketiga domain tersebut memerlukan dukungan pembiayaan yang memadai agar dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, aspek pendanaan menjadi elemen strategis yang tidak hanya menopang operasional layanan, tetapi juga memastikan transformasi pelayanan kesehatan primer dapat berjalan secara optimal dan memberikan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat.

 

Keynote Speech

Diah Lenggogeni, ST, M.Sc – Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat BAPPENAS
Strategi Nasional Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Primer Berkelanjutan

Diah Lenggogeni, ST, M.Sc. memaparkan tren anggaran kesehatan Indonesia dalam lima tahun terakhir. Belanja negara di sektor kesehatan terus mengalami peningkatan sekitar, dengan lonjakan yang lebih signifikan pada periode 2024–2026. Selain itu, porsi belanja kesehatan terhadap APBN juga meningkat. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem kesehatan nasional sekaligus mendukung agenda prioritas, termasuk program pemenuhan gizi. Di sisi lain, pihaknya juga menyoroti adanya perubahan komposisi pembiayaan kesehatan. Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kesehatan menunjukkan tren penurunan secara bertahap hingga sekitar Rp1,8 triliun pada 2026, sementara DAK Non Fisik Kesehatan tetap relatif stabil di kisaran Rp12,68 triliun. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran fokus pendanaan dari pembangunan infrastruktur menuju penguatan operasional dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di daerah, sehingga diharapkan mampu mendukung keberlanjutan transformasi pelayanan kesehatan primer di Indonesia.

 

Prof. Dr. Wahyu Pudji Nugraheni, SKM., M.Kes. – Kepala Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi, BRIN
Strategi Pembiayaan Penyakit Menular di Era Efisiensi Anggaran

Prof. Dr. Wahyu Pudji Nugraheni, SKM., M.Kes. menyoroti bahwa penyakit menular masih menjadi tantangan besar yang bukan hanya membebani sistem kesehatan, melainkan juga perekonomian. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, efisiensi tidak dimaknai sebagai pengurangan pembiayaan, melainkan memastikan setiap alokasi anggaran menghasilkan dampak kesehatan yang optimal. Beliau menekankan bahwa pembiayaan kesehatan saat ini masih didominasi untuk layanan kuratif, sementara investasi pada upaya promotif dan preventif masih terbatas, sehingga berpotensi menurunkan efektivitas program dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, pendekatan yang berorientasi pada hasil (result-oriented financing) menjadi kunci dalam pengelolaan anggaran kesehatan. Dalam paparannya, ia juga menyampaikan hasil studi yang menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), sementara pemanfaatan skema pendanaan lain, seperti BLUD, belum optimal. Selain itu, struktur belanja kesehatan masih didominasi oleh belanja operasional sehingga perlu dilakukan penataan kembali agar lebih responsif terhadap kebutuhan epidemiologi. Beliau menegaskan bahwa pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan memerlukan diversifikasi sumber pendanaan, alokasi anggaran yang berbasis kebutuhan, serta penguatan investasi pada upaya promotif dan preventif, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan dapat memberikan manfaat kesehatan yang lebih besar bagi masyarakat.

 

Talkshow – Merajut Pembiayaan Kesehatan: Dari Pusat hingga Desa

 

Prastuti Soewondo, S.E., M.P.H., Ph.D – Staf Khusus Menteri Kesehatan untuk Pembiayaan Kesehatan
Strategi Pembiayaan Kesehatan untuk Mendukung Implementasi Integrasi Layanan Primer

Prastuti Soewondo, S.E., M.P.H., Ph.D menyoroti bahwa keberhasilan implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) sangat bergantung pada keberlanjutan pembiayaan, khususnya untuk memastikan pendekatan berbasis klaster dapat diimplementasikan secara optimal di tingkat pelayanan primer. Berdasarkan National Health Accounts (NHA) yang dipublikasikan Kementerian Kesehatan setiap tahun, proporsi belanja kesehatan Indonesia masih relatif rendah dibandingkan negara-negara lain dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang serupa. Meskipun pertumbuhan PDB per kapita terus meningkat, belanja kesehatan per kapita masih sekitar 32% di bawah tingkat yang seharusnya, sehingga masih terdapat ruang yang besar untuk memperkuat advokasi peningkatan investasi kesehatan, terutama bagi pelayanan kesehatan primer (Primary Health Care/PHC).

Ia juga menyoroti tren penurunan proporsi pembiayaan PHC dalam total belanja kesehatan nasional, yaitu dari 18% (2014), menjadi 15% (2019), dan kembali menurun menjadi 12,9% pada 2024. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri di tengah upaya memperkuat layanan primer. Di sisi lain, skema kapitasi JKN sebenarnya telah menyediakan peluang peningkatan pendanaan melalui mekanisme insentif berbasis kinerja. Fasilitas kesehatan dapat memperoleh tambahan kapitasi apabila memenuhi 13 indikator kinerja, termasuk indikator yang berkaitan dengan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), seperti pelaksanaan Free Medical Check-Up (CKG) dan pemanfaatan data Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) sebagai bagian dari penguatan pelayanan kesehatan primer.

 

Friendy Parulian Sihotang, S.Sos., M.T. – Direktur Fasilitasi dan Pemanfaatan Dana Desa, Kementerian Desa dan PDTT
Penggunaan Dana Desa untuk Dukungan Integrasi Layanan Primer

Friendy Parulian Sihotang, S.Sos., M.T., memaparkan peran strategis Dana Desa dalam mendukung implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP). Narasumber menjelaskan bahwa regulasi penggunaan Dana Desa telah memberikan ruang yang luas bagi pemerintah desa untuk mendukung sektor kesehatan, diantaranya melalui pembiayaan kader kesehatan desa, penguatan UPKD/K, serta operasional Posyandu sebagai pelayanan kesehatan berbasis masyarakat. Berbagai program kesehatan, seperti penanganan stunting, pemberian makanan tambahan, pengendalian tuberkulosis, pelayanan kesehatan ibu hamil, hingga edukasi kesehatan bagi remaja dan calon ibu, telah didukung melalui pemanfaatan Dana Desa. Dalam paparannya, ia juga menekankan bahwa besarnya kontribusi Dana Desa terhadap sektor kesehatan sangat bergantung pada proses perencanaan di tingkat desa, khususnya melalui musyawarah desa (musdes) dan pra-musdes. Oleh karena itu, kader kesehatan dan para pemangku kepentingan di desa diharapkan berperan aktif dalam mengadvokasi agar kesehatan menjadi salah satu prioritas pembangunan desa. Dengan perencanaan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat, Dana Desa dapat dioptimalkan untuk memperkuat layanan kesehatan primer sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di tingkat desa.

 

R. Wisnu Saputro, S.E., M.A.P – Kasubdit Badan Layanan Umum Daerah, Direktorat BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah, Ditjen Keuangan Daerah, Kemendagri
Akuntabilitas BLUD dalam Konteks Pengelolaan Keuangan Daerah

Wisnu Saputro, S.E., M.A.P., Kasubdit Badan Layanan Umum Daerah, Direktorat BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah, Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri, menjelaskan bahwa penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada puskesmas merupakan peluang strategis untuk meningkatkan kinerja layanan melalui pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel. Sebagai salah satu pola pengelolaan keuangan, BLUD memungkinkan pendapatan puskesmas dikelola langsung melalui rekening kas BLUD, sehingga memberikan keleluasaan dalam memanfaatkan sumber daya keuangan untuk mendukung peningkatan pelayanan. Salah satu keunggulan utama BLUD adalah fleksibilitas dalam mengelola sisa anggaran (SILPA) yang dapat dimanfaatkan kembali sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), berbeda dengan mekanisme non-BLUD yang mengharuskan sisa dana kapitasi diperhitungkan sebagai dana tahun berikutnya. Kemudian beliau menekankan bahwa fleksibilitas tersebut membuka peluang bagi puskesmas untuk terus berinovasi dan mengembangkan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga puskesmas tidak hanya berfokus pada pelayanan rutin, tetapi juga mampu menjawab tantangan kesehatan yang terus berkembang. Meski demikian, keberhasilan implementasi BLUD tidak hanya bergantung pada kapasitas pengelola puskesmas, tetapi juga memerlukan dukungan regulasi dan komitmen pemerintah daerah. Dengan prinsip kemandirian dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, BLUD diharapkan menjadi instrumen penting dalam memperkuat tata kelola puskesmas serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan primer.

 

dr. Maya Febriyanti Purwandari, M.H. – Asisten Deputi Manajemen Inovasi dan Pengembangan BPJS Kesehatan
Optimalisasi Pembiayaan Kapitasi untuk Penguatan Implementasi Integrasi Layanan Primer

Maya Febriyanti Purwandari, M.H. memaparkan bahwa mekanisme pembayaran kapitasi telah menjadi skema yang familiar bagi seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Meskipun demikian, BPJS Kesehatan tidak mengatur secara rinci pemanfaatan dana kapitasi di tingkat fasilitas kesehatan, selain ketentuan umum mengenai proporsi penggunaannya, yaitu sekitar 60% untuk jasa pelayanan dan 40% untuk biaya operasional. Oleh karena itu, keberhasilan optimalisasi dana kapitasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen masing-masing FKTP dalam mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk mendukung pelayanan kesehatan primer. Lebih lanjut, pihaknya menjelaskan bahwa sejak 2023 besaran dana kapitasi telah mengalami peningkatan, disertai penguatan skema Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) melalui pemberian insentif bagi fasilitas kesehatan yang memenuhi indikator Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis). Skema ini diharapkan dapat mendorong FKTP untuk lebih proaktif dalam mengelola pasien penyakit kronis secara komprehensif sehingga komplikasi dapat dicegah sejak dini. Dengan pengelolaan Prolanis yang optimal, BPJS Kesehatan berharap pembiayaan yang selama ini banyak terserap untuk pelayanan kuratif dapat dialihkan menuju upaya promotif dan preventif yang sejalan dengan penguatan implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP).

 

Sesi Pleno IV

Sumber Daya Manusia Kesehatan ILP

Kader Kesehatan Unggul untuk Pelayanan Kesehatan Primer yang Berdampak
(Moderator: Dr. dr. Andreasta Meliala, M.Kes. – Direktur Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada)

Mengawali sesi, Dr. dr. Andreasta Meliala, M.Kes., menyoroti pentingnya penguatan kader kesehatan sebagai salah satu pilar utama dalam transformasi pelayanan kesehatan primer. Penguatan kader tidak hanya berkaitan dengan peningkatan insentif dan kapasitas melalui pelatihan, tetapi juga membutuhkan dukungan kebijakan yang mampu menempatkan kader sebagai pengungkit utama kesehatan masyarakat. Pihaknya memberikan contoh praktik di berbagai negara yang telah mengembangkan kader dengan peran spesifik, seperti kader farmasi, pendamping terapi jangka panjang, hingga kader yang membantu masyarakat mengakses sistem jaminan kesehatan. Melalui diskusi yang menghadirkan pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga kader di lapangan, sesi ini bertujuan merumuskan strategi penguatan kader yang lebih komprehensif untuk mendukung implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP).

 

Keynote Speech

dr. Niken Wastu Palupi, MKM – Direktur Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas, Kemenkes RI
Arah Kebijakan Nasional Penguatan Kader Posyandu dalam Mendukung ILP

Niken Wastu Palupi, MKM menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) tidak dapat dipisahkan dari peran Posyandu sebagai pelayanan kesehatan berbasis masyarakat. Transformasi Posyandu menjadi Posyandu Siklus Hidup mengintegrasikan pelayanan bagi seluruh kelompok sasaran, mulai dari bayi dan balita, ibu hamil dan menyusui, usia sekolah dan remaja, hingga lansia. Perubahan ini menuntut kader memiliki kapasitas yang lebih komprehensif, sehingga Kementerian Kesehatan telah menyusun 25 kompetensi dasar kader yang dikelompokkan dalam lima komponen pelayanan sesuai siklus hidup.

Selain itu, diterapkan pula sistem stratifikasi kompetensi kader menjadi tingkat Madya, Purna, dan Utama sebagai acuan pengembangan kapasitas secara berkelanjutan. Lebih lanjut, narasumber menekankan bahwa penguatan kader tidak hanya bergantung pada pelatihan, tetapi juga memerlukan ekosistem pendukung yang kuat. Komitmen pemerintah desa, dukungan mitra pembangunan, regulasi yang mendukung implementasi ILP, keterlibatan aktif masyarakat, serta pembiayaan dari berbagai sumber yang sah menjadi faktor penting untuk memastikan Posyandu mampu menjalankan perannya secara optimal. Dengan dukungan tersebut, kader diharapkan mampu menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan primer yang memberikan pelayanan promotif, preventif, hingga deteksi dini secara berkesinambungan di tingkat komunitas.

 

Nitta Rosalin, SE., MA – Direktur Fasilitasi LKAD PKK Posyandu, Ditjen Bina Pemdes, Kemendagri
Kader Posyandu: Dari Relawan Menjadi Agen Transformasi Kesehatan

Nitta Rosalin, SE., MA menegaskan bahwa Posyandu saat ini telah bertransformasi dari sekadar kegiatan pelayanan kesehatan menjadi bagian dari kelembagaan desa yang memiliki peran strategis dalam pembangunan masyarakat. Sebagai Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), Posyandu mengedepankan partisipasi masyarakat dengan kader sebagai penggerak utama pelayanan di tingkat desa. Sejalan dengan implementasi Posyandu enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), kader kini dituntut menguasai sedikitnya 25 kompetensi dasar agar mampu menjawab berbagai tantangan kesehatan masyarakat di setiap tahapan siklus hidup. Menurutnya, transformasi Posyandu hanya dapat berjalan apabila didukung oleh penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas dan kesejahteraan kader, serta apresiasi yang memadai atas kontribusi mereka. Selain itu, pelayanan promotif dan preventif perlu terus diperkuat agar Posyandu benar-benar menjadi pintu pertama masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan. Nitta menekankan bahwa transformasi Posyandu pada akhirnya bukan hanya tentang perubahan sistem, tetapi juga membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang dekat, mudah diakses, dan berkualitas.

 

Talkshow
Menguatkan Peran Kader Kesehatan: Praktik Baik, Tantangan, dan Inovasi Daerah

⁠I Made Wira Dharmajaya, SH., MM. – Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali
Menguatkan Peran Kader Kesehatan: Praktik Bai, Tantangan, dan Inovasi Daerah

I Made Wira Dharmajaya, SH., MM. memaparkan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam mengintegrasikan implementasi ILP ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, ILP tidak lagi dipandang sebagai program milik Dinas Kesehatan semata, melainkan telah menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Badung periode 2025-2030. Pendekatan ini memungkinkan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan terlibat dalam mendukung penguatan layanan kesehatan primer melalui perencanaan yang lebih terpadu. Selain aspek kebijakan, Pemerintah Kabupaten Badung juga telah menyiapkan proyeksi pembiayaan untuk mendukung implementasi ILP dalam jangka menengah. Meskipun alokasi tersebut masih bersifat proyeksi, langkah ini menunjukkan komitmen daerah dalam memastikan keberlanjutan program melalui dukungan anggaran yang terencana. Menurutnya, keberhasilan penguatan kader kesehatan memerlukan sinergi lintas sektor sehingga setiap program yang dirancang dapat diterjemahkan menjadi kegiatan nyata yang berdampak bagi masyarakat.

 

dr. Billy Daniel Messakh, Sp.B. – Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Integrasi Layanan Primer dan Kader Surabaya Hebat sebagai Ujung Tombak Ekosistem Kesehatan Kota Surabaya

Billy Daniel Messakh, Sp. B membagikan praktik baik Kota Surabaya dalam memperkuat peran kader melalui transformasi digital. Pemerintah Kota Surabaya mengembangkan aplikasi Sehat Warga yang terintegrasi dengan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) sehingga aktivitas dan kinerja kader dapat dipantau secara real time. Selain memudahkan pemantauan pelayanan di masyarakat, sistem ini juga menjadi dasar evaluasi kinerja kader melalui indikator yang berbasis merit sehingga pembinaan dapat dilakukan secara lebih objektif dan terukur. Pihaknya juga menekankan bahwa motivasi kader tidak hanya dibangun melalui insentif finansial, tetapi juga melalui pemberian penghargaan bagi kader teladan dan Posyandu berprestasi. Dengan organisasi kader yang tertata, sistem digital yang terintegrasi, dan mekanisme penghargaan yang jelas, Surabaya berupaya menciptakan ekosistem pelayanan kesehatan primer yang lebih responsif dan berkelanjutan. Menurutnya, kader yang kuat akan menjadi fondasi utama dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat.

 

Jusri Snae – Kader Pustu Oinlasi Puskesmas Siso Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kader ‘Digital’ Mendukung Capaian ILP

Jusri Snae membagikan pengalaman sebagai kader kesehatan di wilayah Timor Tengah Selatan dalam mendukung implementasi ILP melalui pendekatan digital. Bersama tenaga kesehatan, kader bertanggung jawab melaksanakan pelayanan Posyandu siklus hidup, kunjungan rumah rutin maupun khusus, serta melakukan tindak lanjut terhadap masyarakat berisiko menggunakan aplikasi Pemantauan Wilayah Setempat (PWS). Pembagian wilayah kerja yang jelas membantu kader menjangkau seluruh sasaran pelayanan, namun perubahan menuju sistem digital juga menghadirkan tantangan baru, terutama dalam memahami pengisian formulir elektronik dan penggunaan berbagai aplikasi pendukung. Di sisi lain, pihaknya menyoroti bahwa besaran insentif yang diterima kader masih sangat terbatas dibandingkan dengan tanggung jawab yang semakin besar. Kebutuhan akan kuota internet, biaya transportasi untuk kunjungan rumah, hingga tuntutan penguasaan 25 kompetensi dasar menjadi tantangan tersendiri bagi kader di lapangan. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital perlu diiringi dengan dukungan pembiayaan, pendampingan teknis, serta peningkatan kesejahteraan agar kader dapat menjalankan perannya secara optimal.

 

Sofia Turrifqi – Kader Posyandu Mawar 3 Desa Bekutuk, Kab. Blora, Prov. Jawa Tengah
Menguatkan Peran Kader Kesehatan: Praktik Baik, Tantangan, dan Inovasi Daerah

Sofia Turrifqi menyampaikan bahwa kader Posyandu saat ini menghadapi berbagai tantangan seiring perubahan kebijakan, peningkatan beban administrasi, serta adaptasi terhadap penggunaan aplikasi digital yang belum sepenuhnya diimbangi dengan dukungan fasilitas maupun peningkatan kesejahteraan. Di tengah tuntutan untuk memastikan masyarakat tetap sehat dan produktif, ia juga menyampaikan harapan agar kader memperoleh perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan, Posyandu Mawar 3 terus menghadirkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, di antaranya BASKARA Posyandu untuk sistem presensi berbasis QR Code, PENATA BUKIA untuk mempermudah pencatatan Buku KIA, TIKAR JAMILAH untuk meningkatkan kunjungan remaja melalui kolaborasi dengan sekolah, KEREN BEKEN untuk skrining lansia, PELANGI Sehat Jiwa sebagai inovasi promosi kesehatan mental, serta KURMA RESTO untuk memperkuat kunjungan rumah. Berbagai inovasi tersebut menunjukkan bahwa kader memiliki potensi besar sebagai agen perubahan di masyarakat apabila didukung oleh kebijakan, pendampingan, dan sumber daya yang memadai.

 

Peran PKMK UGM dalam Diseminasi Hasil Riset pada Leimena Conference 2026

Pada hari ke-3, Universitas Gadjah Mada, melalui Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM, turut mengambil peran strategis dalam The Leimena Conference 2026 dengan menyampaikan sejumlah paparan hasil riset dan pendampingan kebijakan kesehatan.

Likke Prawidya Putri, MPH, Ph.D. – Penilaian Awal Proyek ACTION terhadap Kesiapan Implementasi ILP 
Sesi Paralel Potret Supply, Demand, dan Tata Kelola Implementasi ILP di Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor

Likke Prawidya Putri memaparkan hasil Baseline Assessment Proyek ACTION yang dilaksanakan PKMK FK-KMK UGM bersama CHAI Indonesia untuk menilai kesiapan implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) di Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor. Melalui pendekatan mixed methods yang melibatkan 583 partisipan, studi ini mengidentifikasi kesiapan implementasi ILP dari aspek tata kelola, pembiayaan, pelayanan kesehatan, logistik, sistem digital, serta pemanfaatan layanan oleh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua daerah telah memiliki komitmen dalam implementasi ILP melalui kebijakan dan penyesuaian struktur layanan, masih terdapat berbagai tantangan pada aspek pembiayaan, kapasitas sumber daya manusia, integrasi sistem informasi, serta koordinasi lintas sektor yang perlu diperkuat untuk mendukung implementasi ILP secara berkelanjutan.

 

Muhammad Asrullah, MPH, Ph.D. – Indeks Maturitas Integrasi Layanan Primer sebagai bagian dari – Penilaian Awal Proyek ACTION terhadap Kesiapan Implementasi ILP – Sesi Paralel Potret Supply, Demand, dan Tata Kelola Implementasi ILP di Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor

Muhammad Asrullah melanjutkan sesi dengan memperkenalkan Indeks Maturitas ILP sebagai instrumen yang dirancang untuk mengukur tingkat kematangan implementasi ILP secara lebih komprehensif. Dalam paparannya, narasumber menjelaskan bahwa indeks tersebut dikembangkan berdasarkan hasil penilaian awal implementasi ILP di Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor. Pengembangan indeks ini bertujuan melengkapi pendekatan pengukuran implementasi yang selama ini masih didominasi oleh indikator administratif, sehingga harapannya mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kualitas dan tingkat kematangan implementasi ILP di lapangan.

Berbeda dengan pengukuran administratif, Indeks Maturitas ILP ini dapat menilai kesiapan implementasi di seluruh level pelaksana, mulai dari kabupaten/kota, puskesmas, pustu, hingga desa, melalui 4 dimensi utama: tata kelola dan pembiayaan, pelayanan terintegrasi, sistem digital dan logistik, serta keterlibatan masyarakat. Indeks ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memantau kemajuan implementasi ILP, mengidentifikasi kesenjangan, serta menyusun strategi penguatan yang lebih terarah dan berbasis bukti.

 

Shita Listya Dewi, S.IP, MM, MPP – Perlukan Opsi Integrasi Layanan Kesehatan Primer untuk Menjawab Tantangan Sumber Daya Kesehatan di Indonesia?
Sesi Paralel Presentasi Kategori Kesehatan Keluarga

Shita Dewi mempresentasikan hasil penelitian yang terpilih pada Leimena Conference 2026 mengenai implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) di Kabupaten Sumbawa Barat. Penelitian yang merupakan kolaborasi antara PKMK UGM dan Health Systems Insight (HSI) ini bertujuan menganalisis bagaimana konteks lokal mempengaruhi implementasi ILP, mulai dari tahap pelaksanaan hingga faktor-faktor yang menentukan keberlanjutannya. Melalui studi kasus di Kabupaten Sumbawa Barat, penelitian ini mengeksplorasi kesiapan sumber daya kesehatan, kapasitas sistem, serta dinamika kebijakan daerah dalam mendukung penerapan ILP sebagai model pelayanan kesehatan primer yang terintegrasi. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai posisi implementasi ILP saat ini sekaligus mengidentifikasi tantangan dan peluang untuk replikasi di daerah lain.

 

PKMK UGM – Sesi Paralel Penggunaan Alat Bantu Perencanaan dan Penganggaran Satuan Biaya Nasional (PRASANA) untuk ILP

Pada kesempatan di sesi paralel lainnya, PKMK UGM bersama Health Systems Insight juga menyerahkan hasil diseminasi penelitian yang telah dilakukan termasuk salah satunya terkait penggunaan ARRIMES serta penelitian lainnya selama beberapa tahun kepada Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer (Takel PKP), Kementerian Kesehatan RI. Penyerahan ini menjadi simbol komitmen kolaborasi antara akademisi, mitra pembangunan, dan pemerintah dalam menghasilkan bukti ilmiah (evidence) yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kebijakan serta implementasi transformasi layanan kesehatan primer di Indonesia. Hasil penelitian tersebut diharapkan menjadi salah satu referensi dalam pengembangan model ILP yang adaptif terhadap konteks dan kebutuhan daerah, sehingga mampu mendukung keberlanjutan transformasi sistem kesehatan nasional.

 

 

Reporter:
Muhammad Asrullah & Dhea Keyle Fortunandha (PKMK FK-KMK UGM)

 

 

 

Keynote Virtual Session “Human Resources for Health: Addressing Global Shortages and Retention”

Pada sesi keynote virtual bertajuk “Human Resources for Health: Addressing Global Shortages and Retention”, Prof. Viroj Tangcharoensathien, M.D., Ph.D. dari International Health Policy Program, Thailand., membahas tantangan global terkait kekurangan tenaga kesehatan, faktor-faktor yang memengaruhi retensi tenaga kesehatan, serta berbagai strategi untuk memperkuat keberlanjutan sumber daya manusia kesehatan dalam mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC).

Menurut Prof. Viroj, WHO memproyeksikan dunia akan mengalami kekurangan sekitar 11 juta tenaga kesehatan pada 2030, dengan dampak terbesar dirasakan oleh negara-negara berpendapatan rendah dan menengah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk terbatasnya kapasitas pendidikan dan pelatihan, pembiayaan yang belum memadai, kondisi kerja yang kurang mendukung, tingginya angka burnout, serta distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata.

Lebih lanjut, Prof. Viroj menjelaskan bahwa migrasi internasional tenaga kesehatan dipengaruhi oleh faktor pendorong (push factors) dan faktor penarik (pull factors). Faktor pendorong dari negara asal meliputi rendahnya insentif, terbatasnya peluang karier, serta isi kondisi kerja yang kurang memadai. Di sisi lain, negara tujuan menawarkan gaji yang lebih tinggi, fasilitas kesehatan yang lebih baik, dan jenjang karir yang lebih menjanjikan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Prof. Viroj menekankan pentingnya implementasi WHO Global Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel, penguatan strategi retensi tenaga kesehatan, pemanfaatan teknologi digital kesehatan, serta penerapan task shifting. Sebagai contoh praktik baik, Thailand telah mengembangkan berbagai kebijakan, antara lain rekrutmen mahasiswa dari daerah pedesaan, penempatan wajib tenaga kesehatan di wilayah rural, pemberian insentif bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil, reformasi jalur karier, serta penguatan jaringan relawan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan pemerataan tenaga kesehatan. Menutup paparannya, Prof. Viroj menegaskan bahwa penyelesaian krisis tenaga kesehatan membutuhkan investasi jangka panjang dan kolaborasi internasional guna membangun sistem kesehatan yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Reporter:
Via Angraini dan Karlina Sukarno (PKMK FK-KMK UGM)

---

 

Plenary session 2a. Addressing Health Equity: Social Determinants, Financial Protection, and Strategic Health Financing

Dr. Diah Ayu Puspandari, Apt, MBA, M Kes dari FK-KMK UGM menyoroti pencapaian ekuitas kesehatan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh determinan sosial dan kompleksitas geografis negara kepulauan. Meskipun program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah berperan sebagai instrumen perlindungan finansial selama lebih dari satu dekade, tantangan dalam pemerataan akses layanan kesehatan dan distribusi tenaga kesehatan masih menjadi persoalan utama. Selain itu, kelompok masyarakat berpendapatan rendah masih menghadapi berbagai hambatan non medis, seperti biaya transportasi menuju fasilitas kesehatan dan kebutuhan caregiver, yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam skema pembiayaan kesehatan, terutama di daerah terpencil dan sulit terjangkau.

Berdasarkan data National Health Account (NHA) 2024, total belanja kesehatan Indonesia mencapai sekitar 2,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB), dengan sebagian besar pembiayaan berasal dari sektor pembiayaan publik dan JKN. JKN juga dinilai berhasil meningkatkan perlindungan finansial masyarakat dengan menurunkan proporsi pengeluaran kesehatan langsung rumah tangga (out-of-pocket expenditure) menjadi  28,3%. Namun demikian, Dr. Diah menggarisbawahi adanya ketimpangan alokasi anggaran. Sebanyak 56% belanja terserap oleh layanan di rumah sakit dan 21,3% untuk obat-obatan, sedangkan layanan kesehatan primer (PHC) hanya mendapatkan porsi sekitar 20% dari total belanja kesehatan. Struktur belanja yang intensif pada layanan kuratif ini dinilai rentan terhadap tekanan fiskal, terutama dengan meningkatnya beban penyakit tidak menular.

Tekanan finansial diprediksi akan semakin meningkat seiring dengan perubahan demografi Indonesia. Meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia yang kini telah mencapai 7,1% dari total penduduk akan mendorong kebutuhan terhadap layanan kuratif dan perawatan jangka panjang (long-term care) yang membutuhkan biaya tinggi. Oleh karena itu, Dr. Diah menekankan pentingnya menggeser investasi kesehatan ke arah penguatan layanan kesehatan primer serta upaya promotif dan preventif guna mengurangi kebutuhan layanan rumah sakit yang lebih mahal.

Menutup paparannya, Dr. Diah menjelaskan bahwa konsep equitable rebalancing bukan berarti mengurangi anggaran rumah sakit, melainkan mengarahkan sumber daya baru dan hasil efisiensi sistem untuk memperkuat layanan kesehatan primer, upaya promotif dan preventif, pengembangan tenaga kesehatan, serta pelayanan di wilayah yang masih kurang terlayani. Menurutnya, keberlanjutan pembiayaan dapat tetap terjaga melalui implementasi yang bertahap, penetapan prioritas yang jelas, dan penerapan strategic purchasing. Dengan pendekatan tersebut, pembiayaan kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pembayaran layanan, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mengurangi ketimpangan sosial dan geografis serta memperkuat kapasitas sistem kesehatan dalam mewujudkan keadilan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Reporter:
Latifah Alifiana (PKMK FK-KMK UGM)

---

 

Plenary session 2b. Heath System Responses to Social Determinant of Health in South East Asia

Prof. Tippawan Liabsuetrakul dari Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Thailand, menekankan bahwa penyakit sering kali berakar jauh sebelum seseorang datang ke fasilitas kesehatan. Menurutnya, berbagai masalah kesehatan dipengaruhi oleh kondisi sosial, komunitas, komersial, dan politik yang membentuk kehidupan masyarakat sehari-hari. Pandangan tersebut disampaikan dalam paparannya mengenai respons sistem kesehatan terhadap penentu sosial kesehatan di kawasan Asia Tenggara. 

Prof. Tippawan menjelaskan bahwa penentu sosial kesehatan (Social Determinants of Health/SDoH) seperti tingkat pendidikan, pendapatan, keamanan finansial, hingga lingkungan tempat tinggal, memiliki pengaruh besar terhadap status kesehatan masyarakat. Pendidikan yang lebih tinggi, misalnya, sering dikaitkan dengan peluang pekerjaan yang lebih baik, kondisi hidup yang lebih layak, dan perilaku kesehatan yang lebih positif. Namun, selain faktor sosial,  sistem kesehatan saat ini juga menghadapi tantangan besar dari penentu komersial kesehatan (Commercial Determinants of Health/CDoH). Menurutnya, jika penentu sosial menjelaskan kondisi yang memengaruhi kesehatan, maka penentu komersial membantu menjelaskan siapa yang membentuk kondisi tersebut. Praktik bisnis seperti pemasaran produk yang tidak sehat, strategi penetapan harga, ketersediaan produk, hingga lobi kebijakan dapat memengaruhi kesehatan masyarakat secara signifikan dan perlu menjadi perhatian dalam upaya mewujudkan keadilan kesehatan.

Lebih lanjut, Prof. Tippawan menyoroti perubahan demografis dan perilaku yang sedang terjadi di Asia Tenggara. Diproyeksikan pada 2030, sekitar 10 hingga 20% populasi di Thailand, Malaysia, dan Indonesia akan berusia 60 tahun ke atas, diiringi dengan laju urbanisasi yang melonjak tajam hingga mencapai 60 hingga 80%. Hal ini diperburuk dengan pergeseran perilaku masyarakat seperti peningkatan penggunaan tembakau, pola makan tidak sehat, dan kurangnya aktivitas fisik. Untuk mengatasi beban kesehatan ini, peran Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage/UHC) sangatlah krusial. Belajar dari pandemi COVID-19 yang sempat melumpuhkan layanan esensial seperti imunisasi dan kesehatan ibu, ketahanan (resilience) kini telah menjadi fungsi wajib dari setiap sistem kesehatan. Oleh karena itu, ketahanan sistem kesehatan harus menjadi fungsi inti yang dibangun sebelum krisis terjadi, bukan sekadar respons ketika sistem telah kewalahan menghadapi lonjakan kebutuhan layanan.

Menurut Prof. Tippawan, sistem kesehatan yang responsif bukan hanya ditentukan oleh kualitas layanan medis, melainkan juga oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kesehatan. Pihaknya menekankan pentingnya pendekatan  “Health in All Policy“, yaitu prinsip bahwa kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan juga harus dipertimbangkan dalam seluruh kebijakan pembangunan. Sektor pendidikan, keuangan, pertanian, perumahan, hingga transportasi perlu berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan masyarakat dan mengurangi ketimpangan kesehatan.

Sebagai ilustrasi, Prof. Tippawan mengangkat kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Asia Tenggara. Menurutnya, DBD bukan semata-mata persoalan penyakit menular atau keberadaan nyamuk, melainkan juga berkaitan erat dengan faktor sosial, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan. Kepadatan permukiman, sanitasi yang kurang memadai, serta sistem drainase yang buruk dapat meningkatkan risiko perkembangbiakan nyamuk. Di sisi lain, pembangunan perkotaan yang pesat dan meningkatnya limbah plastik juga berkontribusi terhadap munculnya lingkungan yang mendukung penyebaran penyakit.

Oleh karena itu, pengendalian DBD memerlukan pendekatan yang terintegrasi melalui tiga tingkatan intervensi yang saling melengkapi, yaitu layanan klinis untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian, intervensi kesehatan masyarakat seperti pengendalian vektor dan pemberdayaan komunitas untuk memutus rantai penularan, serta intervensi kebijakan yang mencakup pengelolaan lingkungan, manajemen limbah, dan perencanaan tata kota yang lebih sehat. Ketiga aspek tersebut perlu berjalan secara simultan agar pengendalian penyakit dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Menutup paparannya, Prof. Tippawan mengingatkan bahwa luaran kesehatan masyarakat dibentuk oleh faktor sosial, komersial, lingkungan, dan politik, bukan sekadar dari fasilitas perawatan medis. Membangun sistem kesehatan yang tangguh dan berkeadilan membutuhkan tindakan kolektif (collective action) yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta. Menurutnya, diplomasi kesehatan, kebijakan berbasis bukti, serta kepemimpinan yang kuat sangat esensial untuk menerjemahkan penelitian menjadi kebijakan dan tindakan nyata yang mampu meningkatkan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Reporter:
Candra ( PKMK FK-KMK UGM)

---

 

Plenary Session 2c. The Role of Social Determinants, Financial Protection, and Strategic Health Financing

From Health to Social Policy: Building Equity Across Sectors

Sesi penutup Plenary Session 2 disampaikan oleh Emeritus Professor Dato’ Dr. Syed Mohamed Aljunid dari School of Medicine, International Medical University (IMU), Malaysia.  Dalam paparannya, Prof. Syed mengajak peserta melihat kesehatan dari perspektif yang lebih luas. Menurutnya, derajat kesehatan masyarakat bukan hanya ditentukan oleh pelayanan kesehatan, melainkan juga oleh berbagai social determinants of health, seperti pendidikan, tempat tinggal, pekerjaan, dan pendapatan. Oleh karena itu, kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan kebijakan kesehatan dan membutuhkan kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan Health in All Policies.

Prof. Syed juga menyoroti bahwa banyak negara masih lebih berfokus pada pembangunan rumah sakit dan layanan kuratif dibandingkan penguatan pelayanan kesehatan primer serta upaya promotif dan preventif. Di sisi lain, tingginya proporsi pengeluaran kesehatan yang masih ditanggung langsung oleh masyarakat (out-of-pocket expenditure), termasuk di Malaysia yang mencapai 38,8%, menunjukkan bahwa perlindungan finansial kesehatan masih menjadi tantangan dalam mewujudkan akses layanan yang merata dan berkeadilan.

Menutup paparannya, Prof. Syed menegaskan bahwa pencapaian health equity membutuhkan komitmen politik yang kuat serta sinergi antarsektor, khususnya antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan. Dengan menempatkan kesehatan sebagai pertimbangan dalam setiap kebijakan publik, sistem kesehatan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan dapat terwujud, sehingga kesehatan benar-benar menjadi hak bagi seluruh masyarakat, bukan hanya bagi kelompok tertentu.

Reporter:
Dhea Keyle Fortunandha, MHPM (Divisi PH)

---

 

Plenary 3a. Menerapkan Jejaring Layanan Primer untuk Akses yang Lebih Baik: Belajar dari Thailand

Prof. Supasit Pannarunothai dari Centre for Health Equity Monitoring Foundation, Thailand mengajak peserta menelusuri perjalanan tiga dekade reformasi sistem layanan primer di Thailand sekaligus merefleksikan bagaimana jejaring layanan primer seharusnya dibangun untuk mewujudkan akses dan pemerataan kesehatan yang lebih baik.  Ia membuka presentasi dengan membandingkan ketersediaan layanan primer di Inggris (United Kingdom) dan Thailand—yang menurutnya masih mengalami kekurangan—lalu menegaskan atribut inti praktik layanan primer yang menjadi rujukan sepanjang paparan: berpusat pada orang (person-centred), holistik, terkoordinasi, berfokus pada komunitas, berkesinambungan, dan mudah diakses.

Tiga dekade reformasi layanan primer Thailand

Titik balik reformasi Thailand adalah Undang-Undang Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2002 (National Health Security Act), yang meletakkan struktur jejaring layanan primer (primary care network, PCN) secara jelas melalui skema contracting unit for primary care (CUP) beserta unit-unit layanan primer (primary care units, PCU) di bawahnya, dengan pembiayaan kapitasi prabayar. Berdirinya National Health Security Office (NHSO) sebagai pengelola anggaran kapitasi dari pemerintah menjadi daya ungkit bagi lahirnya beragam inovasi jejaring: klinik swasta yang berperan sebagai PCU, apotek berkualitas, fisioterapis, perawat kunjungan rumah, telemedicine dan telepharmacy, hingga kebijakan rawat jalan di mana saja (outpatient anywhere).

Meski demikian, Prof. Supasit mencatat bahwa inisiatif jejaring layanan primer dari lembaga lain—seperti Kantor Layanan Primer Kementerian Kesehatan Masyarakat yang dipayungi Undang-Undang Sistem Layanan Primer 2019, maupun Royal College of Family Physicians—terbukti memiliki cakupan efektif yang terbatas. Di sisi lain, kebijakan desentralisasi layanan kesehatan ke pemerintah daerah menuntut adanya sistem pemantauan dan evaluasi jejaring layanan primer yang seragam demi akses dan pemerataan kesehatan yang lebih baik.

Belajar dari Inggris: Integrated Care System

Sebagai pembanding, Prof. Supasit memaparkan konsep sistem layanan terintegrasi (Integrated Care System, ICS) di Inggris sebagai istilah kunci dalam membangun jejaring layanan primer. NHS Inggris mengelola dan mendukung badan-badan NHS untuk bekerja bersama melalui ICS, dengan komisi kualitas layanan yang secara independen mengkaji dan menilai kinerjanya. ICS terdiri dari dua badan utama. Pertama, Integrated Care Board (ICB), beranggotakan direktur non-eksekutif yang dinominasikan oleh NHS trusts atau foundation trusts, pemerintah daerah, praktik umum, serta individu dengan keahlian di bidang kesehatan jiwa. Kedua, Integrated Care Partnership (ICP), yang beranggotakan perwakilan pemerintah daerah, ICB, Healthwatch, dan mitra lainnya. Kedua badan inilah yang membentuk struktur kemitraan dan arah layanan.

Secara geografis, ICS bekerja pada tiga level. Pada level system (mencakup populasi 1–2 juta jiwa), kolaborasi melibatkan NHS trusts—termasuk layanan akut, spesialis, dan kesehatan jiwa—serta relawan komunitas, wirausaha sosial, dan sektor mandiri. Pada level place (populasi 250–500 ribu jiwa), kemitraan berbasis lokasi menghimpun badan kesehatan dan kesejahteraan, ICB, Healthwatch, pemerintah daerah, VCSE, NHS trusts, dan layanan primer. Adapun pada level neighbourhood (populasi 30–50 ribu jiwa), jejaring layanan primer diisi oleh dokter umum (GP), apotek komunitas, dokter gigi, dan dokter mata. Kualitas layanan primer sendiri dinilai melalui sebelas dimensi, di antaranya tata kelola, aspek ekonomi, pengembangan tenaga kesehatan, akses terhadap layanan, kesinambungan layanan, koordinasi layanan, dan kekomprehensifan layanan.

COVID-19 dan lompatan telemedicine

Pandemi COVID-19 menjadi momen krusial. Sistem kesehatan Thailand sempat kolaps, dan jumlah kunjungan pasien menurun tajam—di Bangkok, dari 66.411 orang pada 2021 menjadi 46.777 pada 2022. Justru dari tekanan inilah jejaring layanan primer berbasis digital terbentuk: telemedicine melesat dan menjadi kanal layanan yang bertahan hingga kini, memperluas pilihan akses bagi masyarakat.

Desentralisasi: peluang yang belum tentu mulus

Bagian yang tak kalah menarik adalah temuan riset tentang dampak desentralisasi. Studi mengenai pengalihan rumah sakit promosi kesehatan tingkat subdistrik ke organisasi administratif tingkat provinsi menunjukkan penurunan drastis pada cakupan skrining diabetes melitus, hipertensi, activities of daily living (ADL), dan pemantauan pertumbuhan anak. Analisis pemanfaatan layanan (healthcare utilization) juga memperlihatkan pola menarik pada layanan rumah sakit: pemanfaatan layanan hipertensi tidak terpengaruh oleh kebijakan akses gratis, sementara layanan kardiovaskular justru terpengaruh. Secara umum, desentralisasi layanan primer ke pemerintah daerah diikuti penurunan intensitas layanan, dan dampaknya terhadap atribut inti layanan primer bervariasi antarlokasi.

Dari kajian di tiga lokasi, kualitas layanan diukur melalui serangkaian atribut: relevansi budaya, keterlibatan komunitas, orientasi dan keberpusatan pada keluarga, layanan komprehensif, menjadi pilihan kontak pertama, akses kontak pertama, kesinambungan layanan dan manajemen, kesinambungan layanan dan sistem informasi, serta sistem yang terintegrasi dan komprehensif. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa tujuan jejaring layanan primer perlu dikonsolidasikan dengan tujuan sistem kesehatan secara keseluruhan, melalui integrasi strategis di berbagai level.

Penutup: diseragamkan atau dibiarkan beragam?

Prof. Supasit menutup sesinya dengan pertanyaan fundamental yang ia lempar kepada peserta: apakah jejaring layanan primer perlu diseragamkan, atau justru dibiarkan beragam—khususnya dalam hal penyelenggaraan layanan, pembiayaan, serta pemantauan dan evaluasi—agar sesuai dengan ekosistem sistem kesehatan masing-masing, di tengah era artificial intelligence yang penuh tantangan? Pertanyaan ini terasa sangat relevan bagi Indonesia yang tengah menata jejaring layanan primernya sendiri melalui Integrasi Layanan Primer (ILP): pelajaran dari Thailand menunjukkan bahwa struktur pembiayaan yang jelas, ruang inovasi, dan sistem pemantauan yang kuat sama pentingnya dengan semangat desentralisasi itu sendiri.

---

 

Plenary Session 3.b Digital Transformation in Public Primary Care: Lessons from Malaysia

Mohd Rizal Abdul Manaf, M.D., M.P.H., Ph.D. dari Department of Public Health Medicine, Faculty of Medicine, Universiti Kebangsaan Malaysia, memaparkan pengalaman transformasi digital layanan kesehatan primer swasta di Malaysia. Menurutnya,  transformasi digital di sektor kesehatan merupakan pilar ketahanan nasional, terutama setelah pandemi COVID-19 yang mengubah cara sistem kesehatan merespons kebutuhan masyarakat dan mengelola layanan kesehatan.

Perjalanan transformasi digital di Malaysia ini dimulai sejak 1997 melalui pengembangan layanan telemedicine. Upaya tersebut terus berkembang hingga tercapainya integrasi data kesehatan pada 2017. Pada 2026, Malaysia mengembangkan Cloud-Based Clinical Management System (CCMS) dengan proyek percontohan di Sarawak.  Sistem ini dirancang untuk meningkatkan kontinuitas pelayanan melalui integrasi data pasien antar fasilitas kesehatan, sehingga informasi kesehatan dapat diakses secara lebih mudah dan efisien oleh tenaga kesehatan. Dalam jangka panjang, CCMS diproyeksikan berkembang menjadi Lifetime Health Record pada 2038, yang memungkinkan riwayat kesehatan individu terdokumentasi secara komprehensif sepanjang hidupnya.

Mohd Rizal menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital bukan hanya bergantung pada kesiapan teknologi, melainkan juga pada kemampuan individu dan organisasi dalam memanfaatkan teknologi tersebut untuk mendorong perubahan. Oleh karena itu, pendekatan people-first menjadi sangat penting, termasuk melalui integrasi alur kerja, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan budaya digital di sektor kesehatan.

Meski demikian, berbagai tantangan masih dihadapi dalam proses transformasi ini. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan konektivitas di wilayah pedesaan, perbedaan standar data antara fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta, serta berbagai isu kebijakan dan tata kelola, termasuk yang berkaitan dengan sektor asuransi kesehatan swasta. Menurutnya, transformasi digital merupakan proses jangka panjang yang memerlukan komitmen berkelanjutan dari berbagai pemangku kepentingan agar dapat mendukung akses layanan kesehatan yang lebih merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Reporter :
Bestian Ovilia Andini (PKMK FK-KMK UGM)

---

 

Plenary 3c. Interoperable Health Information Systems to Support Continuum of Care in Primary Health Centers: Lessons from Indonesia

Sesi plenary ketiga ditutup dengan paparan dari Lutfan Lazuardi, M.D., M.P.H., Ph.D dari FK-KMK UGM dengan tajuk “Interoperable Health Information Systems to Support Continuum of Care in Primary Health Centers: Lessons from Indonesia”. Lutfan membuka paparannya dengan menggambarkan perjalanan layanan kesehatan masyarakat yang dimulai sejak pelayanan antenatal, persalinan, hingga pemantauan tumbuh kembang dan imunisasi anak. Seluruh layanan tersebut berlangsung di berbagai tingkat fasilitas kesehatan dan melibatkan banyak tenaga kesehatan. Oleh karena itu, kesinambungan pelayanan (continuum of care) hanya dapat terwujud apabila informasi kesehatan dapat dipertukarkan secara efektif antar fasilitas dan antar penyedia layanan.

Menurut Lutfan, Indonesia memiliki sumber data kesehatan yang sangat besar, baik yang berasal dari pencatatan manual maupun berbagai aplikasi digital yang berkembang di tingkat nasional, daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, hingga komunitas. Namun, keberadaan sekitar 400 aplikasi kesehatan pada 2023 menunjukkan bahwa data masih tersebar dalam berbagai sistem yang belum saling terhubung, sehingga belum mampu menghasilkan informasi yang optimal untuk mendukung pelayanan kesehatan dan pengambilan keputusan.

Upaya untuk mengatasi fragmentasi tersebut, Kementerian Kesehatan mengembangkan SATUSEHAT sebagai platform interoperabilitas data kesehatan nasional. Implementasi rekam medis elektronik yang diwajibkan sejak tahun 2023 menjadi salah satu langkah penting dalam membangun pertukaran data kesehatan antar fasilitas pelayanan. Melalui SATUSEHAT, data kesehatan diharapkan dapat terintegrasi dan dimanfaatkan secara lebih efektif, sekaligus memberikan akses kepada masyarakat terhadap riwayat kesehatannya melalui Personal Health Records (PHR).

Lutfan menekankan bahwa interoperabilitas tidak hanya berkaitan dengan teknologi. Keberhasilannya juga bergantung pada penerapan standar data yang seragam, tata kelola yang kuat, serta komitmen berbagai pemangku kepentingan untuk berbagi dan memanfaatkan data secara bertanggung jawab. Menurutnya, interoperabilitas merupakan fondasi penting untuk memperkuat sistem rujukan, meningkatkan kesinambungan pelayanan, dan memastikan bahwa informasi kesehatan dapat mengikuti pasien di setiap titik layanan.

Menutup paparannya, Lutfan menegaskan bahwa interoperabilitas merupakan bagian dari transformasi kebijakan kesehatan sekaligus fondasi bagi terwujudnya learning health system. Dengan data yang saling terhubung dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, sistem kesehatan akan mampu belajar dari praktik pelayanan sehari-hari, meningkatkan mutu layanan, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti menuju sistem kesehatan yang lebih terintegrasi, berpusat pada pasien, dan berkelanjutan.

Reporter:
Sensa Gudya Sauma Syahra (PKMK)

---

 

  Discussion session

Pada sesi diskusi, salah satu peserta mengangkat pertanyaan mengenai pengelolaan dan integrasi data kesehatan, khususnya terkait pengembangan data repository yang dapat mendukung pelayanan kesehatan sekaligus penelitian.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Mohd Rizal Abdul Manaf menjelaskan bahwa tantangan utama dalam integrasi data bukan hanya terletak pada aspek teknologi, tetapi juga pada tata kelola dan komitmen antarorganisasi untuk berbagi data. Menurutnya, saat ini banyak institusi masih menggunakan sistem yang berjalan secara paralel sehingga terjadi duplikasi pencatatan dan pelaporan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang kuat dan dukungan regulasi yang jelas untuk mendorong integrasi data antarsistem. Di sisi lain, perlindungan kerahasiaan dan privasi pasien tetap harus menjadi prioritas dalam setiap proses pertukaran data.

Sementara itu, Lutfan Lazuardi menekankan bahwa data kesehatan yang dikumpulkan di fasilitas pelayanan kesehatan memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan sebagai sumber data penelitian dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Namun, pemanfaatan tersebut perlu didukung oleh peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pengelolaan, analisis, dan pemanfaatan data. Menurutnya, penguatan interoperabilitas dan integrasi data sangat penting karena data yang tersedia di fasilitas kesehatan pada dasarnya merepresentasikan kondisi kesehatan masyarakat di komunitas. Oleh sebab itu, data perlu dikelola secara baik, aman, dan berkelanjutan agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pelayanan kesehatan, penelitian, maupun perumusan kebijakan.

Para panelis sepakat bahwa penguatan tata kelola data, perlindungan privasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dan mendukung learning health system di masa depan.

 

 

Visiting Hospital Bangkok, Hatyai

Rabu, 15  Juli 2026

Kunjungan ke Bangkok Hospital Hat Yai diawali dengan pemaparan profil rumah sakit oleh pihak manajemen. Bangkok Hospital Hat Yai merupakan rumah sakit yang berada di bawah naungan Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited (BDMS) dan berlokasi di Jalan Phetkasem Soi 15, Distrik Hat Yai, Provinsi Songkhla, Thailand. Rumah sakit ini mulai beroperasi sejak 1997 sebagai bagian dari kebijakan BDMS untuk memperluas akses terhadap layanan kesehatan modern dan berkualitas tinggi di kota-kota utama di berbagai wilayah Thailand. 

Kegiatan kemudian dibuka dengan sambutan dari Dr. Sanson, yang menekankan bahwa perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), serta analitik data telah membuka berbagai peluang baru untuk meningkatkan mutu dan efisiensi pelayanan kesehatan. Menurutnya, kunjungan ini menjadi kesempatan yang berharga bagi kedua institusi untuk saling bertukar pengalaman, memperluas wawasan, serta memperkuat kolaborasi dalam mendukung transformasi digital di sektor kesehatan.

Sesi kemudian dilanjutkan oleh Tony, selaku Head of Customer Experience, yang memperkenalkan profil Bangkok Hospital Hat Yai beserta nilai-nilai organisasi yang menjadi landasan pengembangan layanan rumah sakit, yaitu Beyond Excellence, Deep Empathy, Moral Commitment, dan Service Hospitality. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam menghadirkan pelayanan yang berorientasi pada kualitas, empati, profesionalisme, dan pengalaman pasien yang optimal.

 

Pada sesi “Digital Health Transformation Strategies and Implementation”, Kanitha Sariyasunton, Strategic Management Manager, menjelaskan bahwa transformasi digital di Bangkok Hospital Hat Yai tidak sekadar berfokus pada digitalisasi dokumen, tetapi pada perancangan ulang proses pelayanan agar lebih berpusat pada pasien (patient-centered care). Inisiatif yang mulai dikembangkan sejak 2024 ini didukung oleh tim multidisiplin yang terdiri atas tenaga klinis, analis data, analis manajemen strategis, pengembang perangkat lunak, hingga industrial engineer.

Berbagai inovasi digital dikembangkan dalam satu ekosistem layanan yang saling terintegrasi, antara lain Sandbox Care+, Health Risk Assessment, Telehealth, Shopping World, dan My B+. Seluruh platform tersebut didukung oleh sistem Clinical Practice Guidelines (CPG) yang dapat diakses secara real-time, serta pendekatan cross care yang bertujuan memperkuat kolaborasi lintas departemen dan mengurangi pemeriksaan yang tidak perlu atau berulang.

Kanitha juga memaparkan pemanfaatan berbagai dashboard berbasis Looker Studio dan Power BI, termasuk CSI Online untuk memantau kepuasan pasien. Berbagai instrumen tersebut tidak hanya digunakan untuk visualisasi data, tetapi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan klinis dan manajerial secara lebih cepat dan berbasis bukti. Seluruh proses transformasi digital tersebut didukung oleh tata kelola data yang mengacu pada Personal Data Protection Act (PDPA) Thailand, guna memastikan keamanan, privasi, dan kerahasiaan informasi pasien.

Sesi terakhir disampaikan oleh Sirawit Ahiran Suwanphithak, Industrial Engineer, Strategic and Innovation Management, yang memaparkan bagaimana transformasi digital diterapkan di sepanjang patient journey. Melalui aplikasi My B+, pasien dapat mengakses berbagai layanan sejak tahap pre-arrival, seperti pra-registrasi, skrining berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), verifikasi asuransi secara otomatis, dan pembuatan janji temu secara daring.

Selama dirawat di rumah sakit, pasien didukung oleh berbagai layanan digital yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan, antara lain sistem antrian real-time, Smart OPD, kios biometrik, serta sistem pembayaran digital. Setelah pasien pulang, konektivitas layanan tetap terjaga melalui fitur telehealth, pengingat konsumsi obat, dan akses terhadap rekam kesehatan pribadi (personal health record).

Menurut Sirawit, tujuan utama transformasi digital bukan sekadar menghadirkan teknologi baru, melainkan membangun ekosistem pelayanan yang terintegrasi dan berpusat pada pasien. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengalaman pasien, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, serta menjaga continuum of care secara berkelanjutan pada setiap tahapan pelayanan kesehatan.

Reporter:
Sensa Gudya Sauma Syahra & Karlina Dewi Sukarno
(PKMK FK-KMK UGM)

 

Hospital Tour

Setelah sesi diskusi, tim UGM melakukan hospital tour di lantai 2 Bangkok Hospital Hat Yai yang dipandu oleh tim rumah sakit. Dalam kunjungan tersebut, tim memperoleh gambaran mengenai model pelayanan yang berorientasi pada continuum of care dan berpusat pada pasien. Pelayanan kesehatan dirancang secara terintegrasi mulai dari tahap pra-rumah sakit (pre-hospital care), pelayanan selama perawatan (in-hospital care), hingga tindak lanjut pasca-perawatan (post-hospital care). Integrasi tersebut didukung oleh sistem informasi rumah sakit yang terhubung secara digital serta pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) untuk mendukung pelayanan dan pengelolaan pasien.

Rumah sakit juga memanfaatkan posisi Thailand sebagai salah satu tujuan utama medical tourism di kawasan Asia Tenggara. Dukungan kebijakan pemerintah, konektivitas transportasi, dan infrastruktur kesehatan yang kuat menjadi faktor penting dalam menarik pasien internasional. Salah satu keunggulan Hat Yai adalah keberadaan Bandara Internasional Hat Yai yang memiliki konektivitas dengan berbagai negara, termasuk kawasan Timur Tengah. Kondisi ini membuka peluang bagi rumah sakit untuk mengembangkan pelayanan bagi pasien internasional, termasuk menyediakan paket layanan kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan jamaah haji dan umrah. Rumah sakit juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk penyedia layanan transportasi, guna mempermudah mobilitas pasien selama menjalani perawatan.

Selain melayani pasien dari Timur Tengah, Bangkok Hospital Hat Yai juga menargetkan pasien dari negara-negara tetangga, khususnya Malaysia dan Indonesia. Letak geografis Hat Yai yang berada di wilayah selatan Thailand menjadikannya mudah diakses oleh masyarakat dari kedua negara tersebut. Untuk mendukung pasar internasional, rumah sakit menyediakan tenaga kesehatan dan staf pendukung yang mampu berkomunikasi dalam berbagai bahasa, termasuk Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia. Informasi layanan juga tersedia dalam berbagai pilihan bahasa melalui situs web rumah sakit. Selain itu, tersedia unit pendaftaran dan layanan pelanggan khusus bagi pasien internasional guna memastikan proses pelayanan berlangsung lebih nyaman dan efisien.

Gambar 1. Heart Center

Heart Center merupakan salah satu layanan unggulan Bangkok Hospital Hat Yai. Unit ini berada di lantai 2, sedangkan fasilitas Cath Lab terletak di lantai 3. Salah satu keunggulannya adalah efisiensi pelayanan yang memungkinkan pasien operasi jantung terbuka menyelesaikan proses perawatan, mulai dari admisi hingga pulang, dalam waktu sekitar tujuh hari apabila tidak terdapat komplikasi selama masa pemulihan.

Gambar 2. Wellness Center

Selain pelayanan kuratif, Bangkok Hospital Hat Yai juga mengembangkan pelayanan promotif dan preventif melalui Wellness Center, yang menjadi salah satu unit dengan tingkat kunjungan yang tinggi, mencapai sekitar 100 pasien per hari. Unit ini menyediakan layanan kesehatan komprehensif yang didukung oleh berbagai fasilitas, antara lain Nurse Station, Examination Room, Specimen Storage Room, Alternative Wellness Room, dan Exclusive Room. Alternative Wellness Room digunakan untuk berbagai layanan kesehatan preventif, termasuk terapi dan injeksi vitamin, sedangkan Exclusive Room dimanfaatkan untuk kegiatan konsultasi privat maupun pertemuan edukasi kesehatan.

Selain menyediakan layanan kesehatan, Wellness Center juga menawarkan berbagai produk kesehatan, termasuk produk Royalife yang dikembangkan oleh jaringan rumah sakit BDMS. Untuk meningkatkan kenyamanan pasien, unit ini dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang memadai, seperti ruang tunggu yang nyaman dan lingkungan pelayanan yang dirancang untuk mendukung pengalaman pasien secara menyeluruh. Dengan pendekatan tersebut, Wellness Center tidak hanya berfokus pada pengobatan penyakit, tetapi juga pada pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Gambar 3. Mild Hyperbaric Oxygen Chamber for Wellness

Salah satu layanan unggulan lainnya adalah Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT), yaitu terapi yang memberikan oksigen murni di dalam ruang bertekanan tinggi untuk meningkatkan suplai oksigen ke jaringan tubuh. Terapi ini digunakan sebagai terapi penunjang pada berbagai kondisi medis, termasuk penyembuhan luka kronis, pemulihan pasca operasi, serta beberapa kondisi yang memerlukan peningkatan oksigenasi jaringan. Dalam kunjungan tersebut, peserta memperoleh penjelasan mengenai mekanisme kerja HBOT, indikasi penggunaannya, serta pengelolaan layanan hiperbarik sebagai bagian dari pelayanan rumah sakit modern. Kunjungan ini memberikan wawasan mengenai bagaimana inovasi teknologi dan pengembangan layanan unggulan dapat menjadi bagian dari strategi rumah sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan, pengalaman pasien, dan daya saing layanan kesehatan di era modern.

Gambar 4. Ruang Fisioterapi

Rumah sakit juga memiliki ruang fisioterapi yang dilengkapi teknologi stimulasi otot dasar panggul (pelvic floor muscle stimulation) berbasis gelombang elektromagnetik. Teknologi non-invasif ini digunakan untuk membantu memperkuat otot dasar panggul dan mendukung penanganan berbagai gangguan terkait fungsi dasar panggul. Layanan ini menjadi salah satu contoh pemanfaatan teknologi rehabilitasi modern untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan pasien.

Reporter:
Lia dan Via (PKMK FK-KMK UGM)

 

Sesi Diskusi

Pada sesi diskusi, berbagai topik dibahas, mulai dari strategi pemasaran medical tourism hingga transformasi digital dan inovasi layanan kesehatan di Bangkok Hospital Hat Yai. Terkait strategi pemasaran medical tourism, pihak rumah sakit menjelaskan bahwa situs web resmi tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai platform digital untuk memasarkan layanan kesehatan preventif kepada pasien internasional. Melalui platform tersebut, calon pasien dapat mengakses informasi layanan, membandingkan berbagai paket medical check-up, melihat rincian manfaat yang ditawarkan, serta melakukan pembelian secara daring menggunakan sistem pembayaran elektronik.

Produk yang dipasarkan terutama berupa pelayanan kesehatan preventif, seperti paket skrining kesehatan dan medical check-up. Paket yang telah dibeli dapat digunakan hingga satu tahun setelah transaksi, sehingga memberikan fleksibilitas bagi pasien dalam merencanakan kunjungan ke Thailand. Untuk menjangkau pasar internasional, situs web tersedia dalam beberapa bahasa, antara lain bahasa Thailand, Inggris, Indonesia/Melayu, dan Arab. Menurut pihak rumah sakit, Indonesia dan Malaysia merupakan dua pasar utama layanan medical tourism Bangkok Hospital Hat Yai, sehingga penyediaan layanan multibahasa menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan calon pasien dari kedua negara tersebut.

Selanjutnya, pihak Bangkok Hospital menjelaskan bahwa keberhasilan dalam menarik pasien internasional tidak hanya ditentukan oleh kualitas pelayanan medis, tetapi juga oleh pengalaman pasien secara keseluruhan. Untuk mendukung hal tersebut, rumah sakit memiliki International Customer Support Center yang secara khusus mendampingi pasien internasional sejak tahap perencanaan kunjungan, selama menjalani perawatan, hingga setelah pelayanan selesai.

Unit ini berperan dalam membantu penjadwalan konsultasi, memberikan informasi medis, memfasilitasi komunikasi lintas bahasa, mendampingi selama proses pelayanan, serta mengoordinasikan kebutuhan perjalanan apabila diperlukan. Layanan tersebut didukung oleh staf multibahasa yang menguasai bahasa Inggris, Mandarin, Arab, Indonesia, Melayu, dan Thailand, sehingga mampu memberikan pendampingan yang lebih personal sesuai dengan kebutuhan pasien dari berbagai negara. Pihak rumah sakit menegaskan bahwa pendekatan yang mengintegrasikan kualitas klinis, pelayanan pelanggan, dan dukungan bagi pasien internasional merupakan faktor penting dalam memperkuat daya saing Bangkok Hospital sebagai destinasi medical tourism di kawasan Asia Tenggara.

Diskusi juga membahas transformasi digital dan inovasi layanan kesehatan yang diterapkan di Bangkok Hospital. Pihak rumah sakit menjelaskan bahwa sistem digital health telah digunakan di seluruh jaringan Bangkok Dusit Medical Services (BDMS), sementara pengembangan inovasi dilakukan secara terpusat di Thailand. Pengembangan sistem dikerjakan secara internal oleh tim yang terdiri atas tenaga IT, software developer, dan data analyst, sehingga memungkinkan proses inovasi yang lebih cepat sekaligus mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga.

Untuk mendukung pengembangan teknologi, rumah sakit memiliki innovation sandbox yang terpisah dari sistem operasional utama, sehingga berbagai inovasi dapat diuji tanpa mengganggu pelayanan sehari-hari. Selain itu, teknologi Artificial Intelligence (AI) mulai dimanfaatkan untuk membantu proses skrining awal pasien rawat jalan, terutama dalam mengidentifikasi pasien yang memerlukan pemeriksaan lanjutan berdasarkan kondisi tertentu. Namun demikian, keputusan klinis tetap berada di tangan tenaga medis.

Dari sisi operasional, sekitar 60% pasien menggunakan skema asuransi, 20% berasal dari sistem rujukan, dan 20% lainnya membayar secara langsung (out-of-pocket payment). Setiap hari, rumah sakit melayani sekitar 700 kunjungan rawat jalan serta 44–50 pasien rawat inap. Secara keseluruhan, integrasi antara inovasi digital, pelayanan yang berpusat pada pasien, dan strategi pemasaran internasional menjadi faktor penting yang mendukung posisi Bangkok Hospital Hat Yai sebagai salah satu destinasi unggulan medical tourism di kawasan Asia Tenggara.

Reporter:
Dhea dan Latifah (PKMK FK-KMK UGM)