Menuju Jaminan Kesehatan Semesta

Jaminan kesehatan kedepan akan mencakup seluruh rakyat Indonesia. Semua penduduk wajib ikut dan wajib bayar iuran, sedang yang tidak mampu iurannya dibayar Pemerintah.

Adalah suatu keharusan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2014 mendatang. Langkah ini akan memuluskan jalan Indonesia menuju Jaminan Kesehatan Semesta (JKS) atau Universal Health Coverage (UHC).

Namun, upaya ini tidaklah mudah. Kalau bicara tentang UHC, paling tidak ada tiga dimensi yang harus dipenuhi. Pertama, seberapa luas cakupan peserta yang akan dijamin. Kemudian, seberapa dalam manfaat pelayanan kesehatan yang akan dijamin. Terakhir, seberapa besar proporsi urun biaya yang masih harus dikeluarkan oleh peserta jaminan kesehatan ketika mendapatkan manfaat.

Idealnya, ketiga dimensi itu harus terpenuhi. Namun, mengingat keterbatasan yang ada, tidak mungkin memenuhi ketiga dimensi tersebut secara bersamaan di awal penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional. Oleh karenanya, Pemerintah memprioritaskan upaya perluasan cakupan kepesertaan terlebih dahulu, tetapi tetap dengan memperhatikan kedua dimensi yang lain.

Menurut Wakil Menteri Kesehatan RI Ali Ghufron Mukti, sebenarnya Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan sejak 2009 menginginkan seluruh masyarakat itu memiliki jaminan kesehatan pada tahun 2014. Namun, terkendala dengan belum adanya Badan Penyelenggara dan peraturan terkait lainnya. Dengan telah diundangkannya UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS, maka upaya untuk mencapai kepesertaan jaminan kesehatan nasional itu akan diakselerasi.

"Kami berkeinginan secepat mungkin penduduk Indonesia itu bisa mengakses pelayanan kesehatan tanpa beban biaya besar dan bisa mencapai derajad kesehatan yang setinggi-tingginya," ujar Wamenkes.

Selain itu, pencapaian JKS saat ini sudah menjadi prioritas global. Hal tersebut menjadi tema utama pada World Health Assembly ke-65 di Jenewa, yang berlangsung tanggal 21-26 Mei 2012 lalu. Upaya pencapaiannya sama pentingnya dengan pencapaian sasaran dalam Millenium Development Goals (MDGs). UHC ini bisa menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur sejauh mana kinerja Indonesia dalam menjamin kesehatan penduduknya. Bahkan kemungkinan akan menjadi prioritas global pada era setelah prioritas MDGs berakhir.

MEMPERLUAS CAKUPAN

Saat ini sekitar 63,5 persen penduduk Indonesia atau 151,5 juta jiwa telah mempunyai jaminan kesehatan dengan berbagai cara penjaminan. Itu termasuk para peserta Jamkesmas, Jamkesda, Askes, PNS Pensiunan dan Veteran, TNI POLRI aktif, Jamsostek, jaminan oleh perusahaan dan individu peserta jaminan kesehatan dari perusahaan asuransi kesehatan swasta. Artinya, masih terdapat 37 persen penduduk atau 87 juta jiwa yang belum tercakup dalam jaminan kesehatan.

Menurut Wamenkes, Pemerintah memiliki target untuk mencapai UHC secepatnya. Jika memungkinkan, akhir 2014 nanti minimal bisa mencakup 71 persen penduduk atau 174,5 juta jiwa. Artinya, mulai sekarang sampai dengan akhir 2014 harus ada upaya untuk meningkatkan kepesertaan sebesar 7 persen penduduk atau sekitar 23 juta jiwa.

Penambahan peserta sebesar 23 juta jiwa sampai dengan 2014 itu rencananya meliputi 19,6 juta jiwa dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan 3,4 juta jiwa peserta dari kelompok pekerja penerima upah yang pada saat ini masih belum mempunyai jaminan kesehatan.

Untuk menambah cakupan peserta, Pemerintah akan terus mendorong kepesertaan pekerja penerima upah (formal) yang diperkirakan jumlah totalnya mencapai 70 juta jiwa. Saat ini pekerja formal yang menjadi peserta Jamsostek baru mencapai 6 jutaan, dan yang mendapat jaminan dari perusahaan mencapai 15 jutaan.

Selain itu, Pemerintah juga akan menambah jumlah peserta PBI. Peserta PBI adalah peserta jaminan kesehatan yang iurannya dibayar oleh Pemerintah. Saat ini ada 76,4 juta peserta PBI melalui Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Untuk peserta PBI tahun 2013, Pemerintah menambah jumlah sasarannya menjadi 86,4 juta jiwa. Tahun 2014 diharapkan jumlah peserta PBI mencapai 96 juta. Data sasaran PBI ini telah tersedia sesuai hasil identifikasi TNP2K bersama BPS.

KEPESERTAAN DAN IURAN

Kepesertaan Jaminan Kesehatan ini bersifat wajib. Jadi, seluruh masyarakat di Indonesia harus ikut program jaminan kesehatan ini. Diharapkan Jaminan Kesehatan telah mencapai kepesertaan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) paling lambat pada tahun 2019.

Dengan semua penduduk menjadi peserta jaminan kesehatan akan terjadi subsidi silang antara peserta yang sehat kepada yang sakit, peserta yang muda kepada yang tua, dan peserta yang kaya kepada yang miskin. Dan, yang penting diketahui masyarakat, jaminan kesehatan ini tidak gratis. Prinsipnya semua orang yang akan menjadi peserta jaminan kesehatan wajib membayar iuran.

Bagi pekerja penerima upah (pekerja swasta, PNS, TNI POLRI aktif, pensiunan dan veteran) iurannya ditanggung oleh pekerja dan pemberi kerja.

Lantas bagaimana dengan kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu membayar iuran? Mereka iurannya akan dibayar oleh Pemerintah sebagai peserta PBI. Adapun penetapan kepesertaan PBI akan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah yang rancangannya kini tengah terus dimatangkan.

Sedangkan besaran iuran bagi peserta PBI dan proporsi iuran yang ditanggung oleh pekerja dan pemberi kerja saat ini masih terus digodok dan akan ditetapkan melalui Peraturan Presiden yang rancangannya masih sedang disiapkan.

Sementara itu, bagi pekerja bukan penerima upah yang tidak terkena wajib pajak diusulkan masuk dalam PBI. Secara teknis, sulit untuk mengumpulkan iuran dari kelompok pekerja bukan penerima upah. Terlebih sistem pembayaran pajak yang ada saat ini masih belum mencakup seluruh pekerja. Bisa jadi biaya untuk mengumpulkannya sama besarnya dengan besaran iuran itu sendiri.

Namun demikian, menurut Wamenkes, pada saatnya nanti Indonesia akan mencapai kondisi dimana sistem pembayaran pajak makin baik. Dengan begitu, kelompok pekerja bukan penerima upah ini secara bertahap akan membayar sendiri iurannya. Tentunya setelah semua sistem pembayaran telah disiapkan dengan baik oleh BPJS dan besaran biaya mengumpulkan iuran sudah efektif. Di sisi lain untuk pekerja bukan penerima upah namun menjadi wajib pajak akan dicarikan jalan keluarnya. (news.okezone.com)

Kapasitas Terbatas, Pasien Melonjak

Jakarta – Jelang diberlakukannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 1 Januari 2012 mendatang, diperkirakan bakal terjadi lonjakan jumlah pasien karena semua orang bisa berobat gratis.

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Dr. Chazali H Situmorang, Apt, MSc, dalam diskusi 'Transformasi BPJS, sampai di mana?' bersama Forum Wartawan Kesra (Forwara), Selasa di Jakarta. (aby)

"Untuk mengantisipasi lonjakan pasien, sementara kapasitas sarana kesehatan terbatas, pemerintah harus segera mendekati pihak swasta agar berinvestasi dan membangun berbagai fasilitas kesehatan," ujar Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Dr. Chazali H Situmorang, Apt, MSc, dalam diskusi 'Transformasi BPJS, sampai di mana?' bersama Forum Wartawan Kesra (Forwara), Selasa (31/7) di Jakarta.

Menurut Chazali, meski Kementerian Kesehatan tidak bisa mengatur rumah sakit swasta, namun BPJS dapat bekerjasama dengan semua jenis rumah sakit, baik swasta maupun milik negara.

"Undang-undang menyatakan, rumah sakit manapun harus menyediakan layanan komprehensif, mulai dari promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif," ujarnya.

Chazali mengatakan, dengan dana terbatas, pemerintah tidak akan bisa mengantisipasi lonjakan ini. "Puskesmas kita terbatas, kalau mau dipaksakan, tetap saja anggaran pemerintah terbatas. Saya dengar tahun 2013 anggaran untuk fasilitas kesehatan hanya akan ditambah Rp1 triliun, berarti sangat terbatas," urainya.

Chazali mengatakan pemerintah harus meyakinkan pihak swasta untuk membangun rumah sakit di tempat-tempat yang disetujui pemerintah. Pihak swasta diberi kemudahan perijinan. Asal jangan membangun RS di Ibukota Jakarta karena sudah kelebihan supply.

Dia mengatakan pihak swasta harus dibuat tertarik berinvestasi, karenanya pemerintah harus mempermudah semua perijinan. "Pemda harus sediakan lahan, sediakan sumber daya manusianya, kirim dokter-dokter ke sana," katanya lagi.

Menurut Chazali dengan pertimbangan menarik investor swasta pula maka diharapkan iuran jaminan kesehatan sebesar Rp27.000, jauh lebih besar dibanding iuran Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang hanya Rp6.500 per orang per bulan.

Chazali memperkirakan, pada Januari 2013 sebanyak 130 juta rakyat Indonesia sudah memiliki jaminan kesehatan yang mencakup semua jenis penyakit seumur hidup. Diharapkan di tahun 2019 semua rakyat Indonesia sudah menjadi anggota BPJS.

Chazali mengatakan, jika disepakati iuran jamkes sebesar Rp27.000 ribu maka diperkirakan dalam satu tahun Indonesia akan mendapat dana kesehatan sebesar Rp31 triliun.

"Angka Rp31 triliun itu relatif tidak besar dibanding sekitar Rp1400 triliun APBN saat ini. Apalagi jika mempertimbangkan aspek kesehatan sebagai investasi kemajuan bangsa," kata Chazali.

Menurutnya, program kesehatan tidak hanya aspek kuratif, tetapi juga promotif dan preventif. Karenanya, pelaksanaan program jaminan kesehatan akan tergantung pada kesediaan pemerintah untuk mengucurkan dana ini. "Jangan melihat orang miskin sebagai beban. Jika ingin mereka membayar, jadikan mereka aset masa depan bangsa agar tidak miskin lagi," tegasnya.

Pelaksanaan jaminan kesehatan oleh BPJS Kesehatan sejauh ini dinilai Chazali tidak terlalu menghadapi masalah. Karenanya, ia yakin pada 2014 BPJS Kesehatan bisa langsung 'berlari'.

Drg. Moeryono Aladin, menambahkan, meski ini wajib, masyarakat mampu boleh saja mengikuti jaminan kesehatan lain. Di sini lah letak sistem gotong royong BPJS Kesehatan.

"Iurannya wajib bagi semua masyarakat, tapi bagi masyarakat mampu yang tidak mau menerima manfaat dari BPJS Kesehatan, ya diperbolehkan," ujarnya.

Ia memastikan, pengelolaan BPJS Kesehatan tidak akan dikuasai asing. Sebagai amanat UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS, maka pihak-pihak asing tidak ada celah untuk menguasai BPJS ini.

"Lain lagi ceritanya kalau masyarakat ingin menggunakan asuransi komersial milik asing," tambahnya.

Jika BPJS Kesehatan tidak ada masalah pada 2014, lain halnya dengan BPJS Ketenagakerjaan. Variabel permasalahan di ketenagakerjaan lebih kompleks dibandingkan kesehatan, dengan empat program dan skema yang berbeda.

"Sejauh ini masih terus dibahas mengenai porsi iuran yang dibayarkan antara pemberi kerja dan pekerja," tambah Chazali.

Dalam program Jamsostek selama ini yang membayar iuran adalah pemberi kerja. Namun, ini sebesarnya dana dari pekerja. Cuma soal teknis administrasi dan secara akuntansi saja.

Menjelang 2015, satu hal yang paling mendesak dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yakni jaminan pensiun. "Ini tidak boleh ditunda karena akan ada lost opportunity, padahal ada sekitar 120 juta orang angkatan kerja di Indonesia. (poskotanews.com)

Menjelang Berlakunya BPJS, Perlu Banyak RS Swasta

Dengan pemberlakuan BPJS Kesehatan Januari 2014 mendatang diperkirakan akan ada lonjakan pasien karena semua orang bisa berobat.

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Chazali H Situmorang mengatakan pemerintah harus mulai mendekati pihak swasta untuk berinvestasi di bidang fasilitas kesehatan dalam rangka mengantisipasi pemberlakuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 2014 mendatang.

Menurut Chazali, meski Kementerian Kesehatan tidak bisa mengatur Rumah Sakit Swasta namun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dapat mengadakan kerjasama dengan semua jenis rumah sakit, baik swasta maupun milik negara.

"Undang-undang menyatakan, rumah sakit manapun harus menyediakan layanan komprehensif, mulai dari promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif," ujarnya.

Chazali mengatakan, dengan pemberlakuan BPJS Kesehatan Januari 2014 mendatang diperkirakan akan ada lonjakan pasien karena semua orang bisa berobat.

Menurutnya, dengan dana terbatas, pemerintah tidak akan bisa mengantisipasi lonjakan ini.

"Puskesmas kita terbatas, kalau mau dipaksakan kan anggaran pemerintah terbatas, saya dengar tahun 2013 anggaran untuk fasilitas kesehatan hanya akan ditambah Rp1 triliun, hanya sampai di mana itu?" tanyanya.

Chazali mengatakan pemerintah harus meyakinkan pihak swasta untuk membangun rumah sakit di tempat-tempat yang disetujui pemerintah.

"Jangan lagi bangun rumah sakit di DKI Jakarta yang sudah berlebihan," kata Chazali.

Lebih lanjut ia mengatakan agar pihak swasta tertarik berinvestasi maka pemerintah harus memberi kemudahan perizinan.

"Pemda harus sediakan lahan, sediakan sumber daya manusianya, kirim dokter-dokter ke sana," katanya lagi.

Menurut Chazali dengan pertimbangan menarik investor swasta pula maka diputuskan iuran jaminan kesehatan sebesar Rp 17.000, jauh lebih besar dibanding iuran Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang hanya Rp6.500 per orang per bulan.

Chazali memperkirakan, pada Januari 2013 sebanyak 130 juta rakyat Indonesia sudah memiliki jaminan kesehatan yang mencakup semua jenis penyakit seumur hidup.

Diharapkan di tahun 2019 semua rakyat Indonesia sudah menjadi anggota BPJS.

Chazali mengatakan, jika disepakati iuran jamkes sebesar Rp27.000 ribu maka diperkirakan dalam satu tahun Indonesia akan mendapat dana kesehatan sebesar Rp79 triliun. (beritasatu.com)

Rokok Membodohi Masyarakat

JAKARTA (Pos Kota) – Indonesia terus menjadi tertawaan pegiat anti rokok internasional. Dari seluruh negara di Asia Tenggara, Indonesia dinilai paling bebas mengedarkan dan mengebulkan asap rokok di mana pun. Rokok membuat masyarakat Indonesia bodoh.

Padahal negara tetangga Singapura saja menerapkan aturan sangat ketat terhadap industri rokok agar penduduknya terhindar dari racun rokok mematikan.

Pegiat antirokok internasional, Dr Stephen Carr Leon melihat rokok bisa menjadi alat pembodohan suatu bangsa dan negara. "Dan rokok melahirkan suatu generasi bodo.

"Lihat saja Indonesia. Jika Anda ke Jakarta, atau wilayah manapun di Indonesia, di mana saja Anda berada, dari restoran, teater, kebun bunga hingga ke musium, hidung Anda akan segera mencium bau asap rokok! Berapa harga rokok? Cuma 70 cent (Rp9000)," sesalnya.

Padahal di Singapura harga sebungkus rokok mencapai Rp80 ribu. Di Malaysia Rp65 ribu, di Thailand Rp50 ribu dan di Filipina Rp55 ribu. Artinya, pemerintah Indonesia tidak melindungi warganya dari bahaya racun nikotin.

Menurut dia, Indonesia menduduki peringkat ketiga di dunia dalam hal jumlah perokok. Sekitar 80 juta penduduk Indonesia merokok. Kematian akibat penyakit yang berhubungan dengan rokok tiap tahun mencapai 629.948 orang atau 1.372 orang per hari. Bahkan, kerugian akibat rokok melebihi pendapatan cukai. Tahun 2011 cukai rokok sebesar Rp62 triliun. Tetapi biaya pengobatan penyakit akibat rokok mencapai Rp310 triliun atau 5 kali lipat cukai rokok. Konsumsi rokok tahun 2008 mencapai 240 miliar batang per hari atau 658 juta batang per hari. Ini berarti 330 miliar 'dibakar' oleh perokok Indonesia dalam sehari.

CANDU WARGA MISKIN

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti, MSc, PhD menuturkan pendapatan yang dihabiskan orang miskin untuk membeli rokok sebesar 19 persen. Sementara itu biaya kesehatan, warga miskin hanya menghabiskan 2,5 persen dari total pengeluarannya.

"Untuk orang miskin, sekitar 11-19 persen uangnya habis untuk rokok, sedangkan untuk kesehatan dia cuma 2,5 persen Kalau mereka kemudian bisa tidak merokok, uang yang 19 persen itu tidak lagi keluar," ungkap Gufron.

Dia mengakui, pemerintah terus mengkampanyekan antirokok, agar masyarakat cenderung berperilaku hidup sehat. "Kita berpromosi agar warga berperilaku hidup sehat, tidak terkena penyakit kanker paru dll. Kongkretnya kita terus berpromosi lintas sektor, dengan LSM dengan Puskesmas," katanya.

Gufron mengatakan, pihaknya berupaya pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tembakau agar segera dilaksanakan. "Termasuk mengupayakan RPP Tembakau disahkan secepat mungkin, kemudian kita buat klinik juga," tambahnya.

Data dari Badan Pusat Statistik menyebutkan sumbangan beras, rokok hingga belanja untuk perumahan dan pendidikan masih menjadi penyumbang utama kemiskinan. Jika pengeluaran salah satu komoditi itu ditekan maka, jumlah kemiskinan bisa dikurangi.

"Kalau kampanye anti rokok bisa dijalanin itu bisa mengurangi kemiskinian juga, karena rokok termasuk pengeluaran walau tak ada kalori," kata Kepala BPS Suryamin, kemarin. (postkotanews.com)

Menkes: 13 Daerah Di Aceh Bermasalah Kesehatan

Banda Aceh ( Beritasore ) : Menteri Kesehatan RI Nafsiah Mboi menyebutkan terdapat 13 dari sebanyak 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh masih bermasalah dengan kesehatan. "Kami berharap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan perhatian serius terhadap daerah-daerah yang bermasalah itu agar terjadi percepatan pembangunan kesehatan," katanya di Banda Aceh, Rabu [25/07] .

Hal tersebut disampaikan di sela-sela membuka rapat kerja kesehatan daerah Provinsi Aceh dan pembinaan terpadu kementerian kesehatan. Dikatakannya peningkatan capaian persalinan oleh tenaga kesehatan belum diikuti peningkatan cakupan imunisasi dan angka kematian ibu di tahun 2011 di sejumlah kabupaten lebih besar dibanding kelahiran hidup.

Selanjutnya, sebaran tenaga kesehatan masih belum merata, terutama tenaga bidan di daerah terpencil dan sistem pencatatan serta pelaporan perlu ditingkatkan sehingga dapat memberiikan gambaran permasalahan sesungguhnya.

Karenanya, ia berharap para kepala daerah di Aceh agar meningkatkan alokasi anggaran melalui APBD dalam pembiayaan kesehatan menyusul semakin meningkatnya kemampuan daerah. "Peningkatan kemampuan daerah dalam pembiayaan kesehatan dapat ditingkatkan melalui APBD menyusul semakin berkurangnya kontribusi APBN," katanya.

Disebutkannya, pada tahun 2012 Kementerian Kesehatan mengalokasikan anggaran untuk mendukung upaya pembangunan kesehatan di Aceh sebesar Rp 242,568 miliar. Adapun alokasi anggaran itu tersebar dalam beberapa bidang yakni dana tugas pembantuan bidang kesehatan, dekonsentrasi dan alokasi khusus (DAK).

Di pihak lain, Menkes menyebutkan program asuransi Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang bersifat lintas sosial ekonomi berpeluang menjadi contoh pengelolaan jaminan sosial yang dibutuhkan masyarakat.

Disebutkannya hasil riset kesehatan dasar (Riskesdas) 2010 Aceh mengalami peningkatan Indek Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) dari 0,4 (2007) menjadi 0,55 2010. Prevalensi gizi buruk dan kurang menurun dari 25,51 persen menjadi 23,7 persen, cakupan persalinan dengan tenaga kesehatan meningkat dari 76,9 persen menjadi 91,70 persen dan cakupan sanitasi terjadi peningkatan dari 33,06 persen menjadi 52,1 persen.

MDGs Terhambat Kasus HIV/AIDS

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengatakan target pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) bagi Indonesia terhambat masalah penurunan kasus HIV/AIDS yang kasusnya terus meningkat.

"Sebenarnya beberapa bidang kesehatan kita masih bisa mencapai target MDGs pada 2015. Tapi yang membuat kita sulit dengan masih meningkatnya HIV/AIDS dan penyebarannya sudah seluruh wilayah," katanya di Banda Aceh, Rabu.

Hal itu disampaikan Menkes Nafsiah Mboi seusai membuka rapat kerja kesehatan daerah se Provinsi Aceh dan pembinaan terpadu Kementerian Kesehatan.

Selain masalah HIV/AIDS, menteri juga menyebutkan kendala lain Indonesia untuk mencapai target MDGs 2015 masalah tingginya angka kematian ibu yang melahirkan. "Khusus AKI yang melahirkan, terutama bagi ibu-ibu di daerah terpencil dan di wilayah-wilayah kepulauan ke depan akan disediakan pelayanan melalui program jaminan persalinan. Dengan itu diharapkan di masa yang akan datang AKI bukan masalah lagi," katanya menambahkan.

Menkes menjelaskan kesulitan menurunkan angka HIV/AIDS yakni adanya prilaku seks berisiko yang semakin meningkat, sebaliknya rendahnya penggunaan kondom. "Pencegahan penyebaran HIV/AIDS bagi pelaku seks berisiko tidak ada lain kecuali dengan penggunaan kondom. Jika penyebaran HIV/AIDS melalui jarum suntik narkoba sudah mulai menurun dengan adanya jarum suntik steril," kata dia menambahkan.

Akan tetapi, Nafsiah Mboi juga menjelaskan penyebab lain dari penyebaran kasus HIV/AIDS melalui peredaran obat-obatan penambah nafsu seks, akibatnya terjadi seks berisiko. "Sebagai penggantinya, sekarang dengan obat-obat perangsang seks berupa 'ATL' yang berkembang dimana-mana sehingga terjadi hubungan seks berisiko. Semuanya itu harus diantisipasi sendiri oleh masyarakat," kata dia menambahkan.

Terkait dengan penuntasan penyakit malaria sebagai salah satu indikator capaian target MDGs, Nafsiah menyatakan hingga kini bukan lagi sebuah masalah bagi Indonesia.

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan sebanyak 201 kasus HIV/AIDS ditemukan di tahun 2001. Kemudian kasusnya terus meningkat dan menjadi 21.770 kasus di tahun 2010. Penyebaran kasus HIV/AIDS hampir terdapat di semua provinsi di Indonesia, namun yang cukup besar antara lain terdapat DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Papua, berdasarkan data 2010 itu.

HIV Tantangan Tersulit Indonesia Mencapai MDGs 2015

News.okezobe - ACEH ,Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menyatakan penularan HIV Aids di Tanah Air memasuki tahap serius. Hal ini menjadi tantangan tersulit dalam mencapai Millennium Development Goals (MDGs) 2015.

"Yang masih sulit sekali adalah HIV Aids," kata Nafsiah kepada wartawan usai membuka Rapat Kerja Kesehatan Daerah Aceh di Hotel Hermes Palace, Band Aceh, Rabu (25/7/2012).

Masih tingginya angka kematian ibu melahirkan juga menjadi tantangan serius, di samping penularan virus Tuberculosis (TB), Demam Berdarah Degue dan Malaria. Permasalahan ini bisa diatasi dengan memperluas pelayanan kesehatan.

Nafsiah mengaku angka kematian ibu melahirkan masih sangat tinggi terutama di daerah-daerah terpencil dan kepualauan, yang masih sulit mengakses layanan kesehatan medis. "Tetapi dengan adanya jaminan persalinan, maka insya Allah bisa dikejar," ujarnya.

Sementara permasalahan HIV Aids masih sangat susah untuk diatasi, karena meningkatnya kecenderungan perilaku seks berisiko di tengah masyarakat, sedangkan kesadaran menggunakan kondom masih rendah. "Kalau sudah seks berisiko tidak ada jalan lain, kecuali penggunaan kondom," sebut Nafsiah.

Dari tahun ke tahun, kasus HIV dan Aids terus meningkat. Dia mencotohkan Provinsi Aceh pada 2011 ditemukan 112 kasus HIV, angka ini meningkat dibanding pada 2010 yang hanya ditemukan 71 kasus dan pada 2009 dengan 49 kasus.

Penularan HIV saat ini, disebabkan perilaku seks berisiko, sementara penggunaan narkoba suntik dan heroin dinilai mulai menurun dengan adanya program-program layanan alat suntik steril dan terapi metadon.

Maraknya pergaulan bebas remaja yang sering diistilahkan Hubungan Tanpa Status (HTS) juga mendorong perilaku seks berisiko. Ditambah kecenderungan mengonsumsi obat perangsang nafsu seks sebagai pengganti narkoba. "Ini yang berkembang dimana-mana, sehingga terjadi hubungan seks yang berisiko," sebut Menkes.

Obat Generik Berlogo Bukan Obat Orang Miskin

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak komentar beragam di masyarakat ketika bicara soal obat generik. Dalam survei kecil-kecilan yang dilakukan Kompas.com di sejumlah apotek di kawasan Jakarta Timur, 13 dari 20 orang menganggap obat generik sebagai obat kelas dua, dan kurang berkhasiat ketimbang obat bermerek atau branded.

"Masyarakat seharusnya menggunakan haknya untuk meminta untuk mendapatkan resep obat generik dari dokter"

-- Sekjen Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto

Seperti diungkapkan Doni (24), yang ditemui saat hendak menebus obat di apotek untuk orangtuanya yang sedang sakit. Pria lajang ini mengatakan, "Ya lebih bagus obat bermerek lah, soalnya dia punya merek. Kalau generik kan nggak punya."

Sikap berbeda ditunjukkan Gunawan (34), seorang karyawan bank swasta di Jakarta. Dengan mantap ia mengatakan tak ada perbedaan antara obat generik dan bermerek. "Sama saja. Malah kalau berobat saya minta biar diresepin obat generik. Udah murah, khasiatnya sama aja," katanya.

Rini (23) seorang asisten apoteker yang bekerja di salah satu apotek di kawasan Pramuka, mengatakan bahwa obat generik saat ini sudah lebih banyak dicari ketimbang obat bermerek. Meski begitu, pihaknya tetap membatasi untuk menjual obat generik. Ia beralasan, keuntungan yang didapat dari menjual obat generik tidak sebesar jika menjual obat bermerek. "Ya mau gimana lagi, kita kan juga perlu untung mas," katanya, saat ditemui beberapa waktu lalu.

Menurut Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, Maura Linda Sitanggang, mitos yang berkembang bahwa obat generik adalah obat kelas dua dan tak berkualitas memang masih melekat. Obat generik pun kerap dicap obat bagi kaum tak mampu. Padahal, faktanya tidak demikian.

Minimnya informasi seputar obat adalah salah satu faktor penyebab obat generik dipandang sebelah mata. Anggapan ini, kata Linda, tak hanya merugikan pemerintah, tetapi juga pasien karena pembiayaan obat tak efisien. Linda mengatakan, selisih harga obat generik dan bermerk bisa mencapai hampir 20-30 kali lipat. Hal ini tentu memberatkan pasien yang seharusnya bisa membeli obat dengan murah.

Berlogo dan bermerek

Masyarakat, lanjut Linda, perlu memahami bahwa di pasaran terdapat dua jenis obat generik, yaitu obat generik yang dijual tanpa merek biasa disebut Obat Generik Berlogo (OGB) dan obat generik bermerek. OGB merupakan program pemerintah yang diluncurkan pada 1989 dengan tujuan memberi alternatif bagi masyarakat, dengan kualitas terjamin, harga terjangkau, dan ketersediaan obat yang cukup.

Dinamakan OGB karena obat ini ditandai dengan logo lingkaran hijau bergaris putih dengan tulisan "generik" di bagian tengahnya. Dari sisi zat aktifnya atau komponen utama obat, antara obat generik (baik berlogo maupun bermerek dagang), persis sama dengan obat paten.

Yang juga perlu dipahami adalah OGB dan obat generik bermerek hanya berbeda dari segi kemasan dan harga. "OGB cenderung murah karena tak memerlukan biaya promosi yang besar. Pengetahuan yang benar akan membuat masyarakat mendapatkan pengobatan yang murah dan bermutu," jelasnya.

Sedangkan obat generik bermerek yang lebih umum disebut obat bermerek adalah obat yang diberi merek dagang. Contoh, OGB untuk obat penurun kolesterol adalah Simvastatin, sedang obat generik bermerknya ada yang memiliki nama dagang Cholestat.

Linda menambahkan, struktur industri obat di beberapa negara maju hanya mengenal dua jenis obat, yaitu obat paten dan generik. Obat paten adalah obat originator yang dibuat produsen berdasarkan riset. Mereka mendapat hak paten dan produknya tidak boleh ditiru pihak lain. Masa paten obat biasanya hingga 15 tahun. Sedangkan obat generik berarti copy dari obat originator yang habis masa patennya. Kendati hanya meng-copy, kualitas kedua jenis obat harus sama. Namun di beberapa negara, termasuk Indonesia, selain obat paten dan generik, terdapat pula di antara keduanya obat generik bermerek yang dijual lebih mahal.

"Masyarakat maupun tenaga kesehatan tak perlu meragukan mutu obat generik berlogo (OGB), karena harganya yang murah. Anggapan bahwa OGB adalah obat orang miskin tidaklah benar," katanya.

Menurut Linda, penjualan obat generik di Tanah Air masih sangat rendah ketimbang negara lain yang sudah bisa mencapai di atas 70 persen. Hal ini karena penggunaan obat generik di negara maju didukung kesadaran dokter, kuatnya posisi pemerintah terhadap dokter dan industri farmasi, serta tersedianya sistem pembiayaan kesehatan.

"Porsi penjualan obat generik baik bermerek dan berlogo mencapai 80 persen dan paten sekitar 20 persen. Namun obat generik berlogo hanya menyumbang sekitar 10 persen sedangkan obat bermerk secara nilai mewakili 70 persen dari total pasar farmasi nasional." katanya.

Peran dokter

Untuk meningkatkan penggunaan obat generik di masyarakat, salah satu faktor yang sangat berperan adalah dokter. Diakui Sekjen Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto, dokter berpengaruh besar karena menuliskan resep obat. IDI, kata Slamet, selalu mengimbau kepada para anggotanya untuk meresepkan obat generik dan mengingatkan pada kode etik larangan menjalin kontrak dengan penyedia obat. Apabila terbukti ada anggotanya yang terlibat, maka akan diberikan sanksi berupa pembinaan.

"Tak dapat dipungkiri bahwa masih ada tenaga medis yang memberikan resep obat generik bermerek. Ke depan, hal-hal seperti ini diharapkan tidak lagi terjadi," katanya.

Slamet menambahkan, sejauh ini IDI sudah melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan menyurati pemerintah agar semua obat bermerk diberikan logo obat generik. Dengan demikian, masyarakat mengetahui bahwa komposisi dan khasiat obat bermerek dan obat generik sama. "Ini disebabkan kesalahan pemerintah yang membedakan antara obat generik berlogo dengan obat generik bermerek, seharusnya obat ini tidak boleh dibedakan, karena kedua obat ini isi dan khasiatnya sama persis, yang beda hanyanya bungkusnya saja," tegasnya.

Selain itu, peranan apoteker di instalasi farmasi juga sangat penting untuk bisa memberikan penerangan kepada masyarakat agar memilih obat generik serta berkonsultasi dengan dokter dan pasien untuk mengganti penggunaan obat paten dengan obat generik yang sepadan. "Masyarakat seharusnya menggunakan haknya untuk meminta untuk mendapatkan resep obat generik dari dokter. Masyarakat pun seharusnya bisa bertanya kepada apoteker untuk mendapatkan obat generik jika membeli obat atau menebus resep dari dokter," jelasnya.

Hanya 20 persen di apotik

Slamet juga mengamati bahwa masih banyak apotek yang tidak menyediakan obat generik. Kondisi ini menurutnya harus mendapat perhatian dari pemerintah, mengingat sudah ada Permenkes yang mengatur obat generik. "Apotek harus direformasi. Penyediaan obat generik di apotek cuma 10-20 persen," katanya.

Seharusnya, kata Slamet, ketersediaan obat generik di apotek harus di atas 50 persen. Sementara untuk setiap rumah sakit, minimal harus menyediakan 80 persen obat generik, sehingga ketika dokter meresepkan obat generik, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkannya. "Ini juga kesalahan pemerintah yang tak membuat regulasi mengenai ketentuan di apotek, harusnya semua apotek diwajibkan minimal menyediakan obat generik minimal 70 persen. Produsen obat juga harus memproduksi minimal 70 persen obat generik," ujarnya.

Namun hal itu disanggah oleh Linda. Menurutnya, pemerintah memang belum mengatur hal ini, tetai di beberapa daerah pemerintah telah menyediakan apotek khusus obat generik, meski jumlahnya masih sangat terbatas.

Linda menambahkan, pemerintah akan terus berupaya untuk menghilangkan stigma negatif tentang obat generik dengan melakukan revitalisasi dan reposisi OGB, dengan mengedepankan bahwa tak ada perbedaan antara OGB dan obat generik bermerek dengan kandungan zat aktif yang sama, dalam hal mutu, khasiat dan keamanan.

"Revitalisasi obat generik dilakukan dengan berbagai intervensi, dari hulu sampai ke hilir," ujarnya

Di hulu atau dari sisi penyediaan, pemerintah mendorong industri farmasi di Indonesia memproduksi OGB melalui penetapan harga obat generik yang lebih akomodatif, pelaksanaan fast track registrasi obat generik, mendorong agar kemasan obat generik lebih attractive dan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Di sektor hilir, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan penggunaan OGB, misalnya dengan menerbitkan Keputusan Menkes tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah. Kebijakan ini diharapkan menjadi angin segar bagi sebagian besar masyarakat.

Butuh Undang-undang Berkendara Bagi Penderita Epilepsi

surabayapost - Menurut medis, penderita epilepsi dilarang berkendara meskipun kondisinya sudah terkontrol. Sebab, pemicu kekambuhannya pun umum dirasakan orang normal, seperti stress, keletihan, menstruasi untuk penderita perempuan, hingga cahaya yang berkedip. Sayangnya, di kepolisian belum ada undang-udang yang mengatur ini. Penderita epilepsi masih gampang mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM).

OLEH: FEBY ADITYA KURNIAWAN - AMINULLAH

Berdasarkan data di RSU dr Soetomo penderita epilepsi di tahun 2011 berjumlah 225 pasien sementara di tahun 2012 ini hingga Bulan Juni pasien berjumlah 105 orang. Menurut dr Sonny Soebjanto, epilepsi dapat terkontrol asalkan minum Obat Anti Epilepsi (OAE) secara teratur. "Walaupun sudah terkontrol pasien epilepsi ini tetap belum sembuh 100 persen jadi seharusnya tetap dilarang untuk berkendara ataupun bekerja di tempat yang berbahaya," ujar dokter yang berpraktek di Klinik Samaria.

"OAE hanya bisa mengobati penderita epilepsi sebesar 70 sampai 80 persen saja. Penderita epilepsi masih bisa kambuh, apalagi ketika usianya memasuki usia 60 tahun, frekuensinya bakal semakin sering," imbuh alumnus Unair Surabaya itu.

Menurut dua, walau sudah meminum OAE rutin selama bertahun-tahun penderita epilepsi tetap dilarang aktivitas berkendara, kalaupun dirasa sudah dapat terkontrol, tetap harus ada yang mendampingi jika berkendara, apalagi di Indonesia ini masih belum ada standar yang mengatur berkendara untuk pasien epilepsi.

Sama halnya untuk masalah pekerjaan, penderita epilepsi terkontrol tetap tidak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan aktivitas lapangan yang membahayakan. Pekerjaan yang disarankan adalah pekerjaan yang di dalam ruangan dan di belakang meja.

Penyebab kekambuhan dari pasien epilepsi tersebut bisa bermacam-macam tergantung kondisi tertentu seperti stress, gangguan emosional, kelelahan, alcohol, obat-obatan, cahaya yang berkedip dan menstruasi. "Jika nekat berkendara bisa mengancam keselamatan penderita epilepsi itu sendiri ataupun orang lain di sekitarnya," tandasnya.

"Penderita epilepsi jarang ada yang meninggal karena kambuh dan kejang yang berkepanjangan. Paling sering terjadi adalah penderita epilepsi yang kambuh ketika dia sedang beraktivitas seperti berkendara ataupun bekerja di tempat yang berbahaya sehingga menyebabkan kecelakaan dan mengakibatkan meninggal dunia," tambah Sonny.

Lebih lanjut dijelaskannya, di Inggris penderita epilepsi dinyatakan boleh berkendara jika tidak mengalami serangan selama 2 tahun atau lebih, ketika berkendara muncul serangan maka akan langsung dilarang berkendara lagi selama 6-12 bulan ke depan. Pemberian SIM ketika penderita sudah 5 tahun tidak mengalami kejang, sementara di Indonesia belum ada aturan yang mengatur tentang berkendara bagi penderita epilepsy," tandasnya.

Hal itu juga dibenarkan oleh Dr. dr. Kurnia Kusumastuti SpS (K), dokter spesialis di Divisi Epilepsi RSU dr Soetomo. Menurutnya, penderita epilepsi di dunia medis tetap dilarang untuk berkendara. Namun, tambahnya, yang berhak mengeluarkan SIM adalah kepolisian. Tapi di Indonesia belum ada undang-undang atau aturan khusus terkait pengendara epilepsi. "Mestinya ada aturan tentang ini," tandasnya.

Sementara itu, penyebab seseorang menderita epilepsi bermacam-macam, bisa karena kelainan genetik, trauma kepala, infeksi dan tumor otak, reaksi obat yang berlebihan, stroke serta kelainan metabolisme tubuh. Orang bisa diindikasikan epilepsi jika mengalami kejang dua kali berturut-turut dalam waktu yang berdekatan namun harus dilakukan pemeriksaan EEG (alat perekam listrik di otak) untuk memastikannya.

Karena itu, penderita epilepsi dianjurkan untuk tetap minum obat meskipun puasa. Tapi cara minumnya diubah. "Misal dosis 3 obat satu hari bisa diminum 2 kali namun sekali minum 1,5 pil, dengan cara seperti itu tidak akan menggangu puasa dan tetap sehat. Juga hindari berpanasan di bulan puasa karena bisa dehidrasi dan menyebabkan kejang," ujar Sonny kembali.

Sementara itu, Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas (Kanit Laka) Polrestabes Surabaya, AKP Dwi Agung membenarkan jika penderita epilepsi berbahaya untuk berkendara. "Di dalam undang-undang memang tidak diatur secara khusus, tapi ketika mengajukan permohonan SIM, kondisinya harus benar-benar sehat," ujarya. Tapi, berdasarkan data selama ini, tambahnya, tidak ada kecelakaan yang dipicu akibat epilepsi.*