Yogyakarta, 14 Januari 2019

PKMK – Yogya. PKMK membuka diskusi awal tahun dengan menyelenggarakan outlook yang berfokus pada sector pembiayaan kesehatan pada Senin (15/1/2019) di kampus FK – KMK UGM. Menelisik situasi sektor kesehatan yang terjadi saat ini, yaitu defisit BPJS Kesehatan, fragmentasi sistem kesehatan, mutu layanan yang belum jelas dan pemerataan pelayanan kesehatan yang belum mampu terselesaikan. Memunculkan pertanyaan apakah selama ini tidak terjadi reformasi kesehatan di Indonesia?. Reformasi kesehatan bertujuan untuk efisiensi, peningkatan kualitas, pemerataan dan keadilan sosial, serta membangkitkan sumber - sumber dana baru dalam pelayanan kesehatan. Kebijakan kesehatan sejak 2011 hingga 2018 banyak mengalami perubahan pada aspek pembiayaan JKN, sedangkan kebijakan komponen - komponen lain dalam sistem kesehatan tidak banyak berubah. Defisit JKN menarik banyak perhatian masyarakat karena terjadi setiap tahun dan jumlahnya terus meningkat.

Prof. Laksono Trisnantoro selaku narasumber menyampaikan bahwa siklus reformasi kesehatan dapat dimulai dengan dilakukannya identifikasi masalah pelaksanaan dan isi kebijakan kesehatan dan adanya kemauan untuk melakukan persiapan reformasi dengan menata berbagai tombol kebijakan secara bersama (metafora control knob). Permasalahan JKN merupakan pokok problematis yang harus diputuskan penyelesaiannya. Sistem single pool, penggunaan dana PBI untuk menutup kekurangan PBPU, dan belum adanya kajian kompartemen memicu terjadinya ketidakadilan dalam hak pelayanan kesehatan. Selain itu, tata kelola JKN yang belum akuntabilitas dan transparan menurunkan kepercayaan dan partisipasi publik dalam penentuan kebijakan. Pernyataan tersebut sepaham dengan Sekda DIY yang turut hadir. Ir. Gatot Saptadi menyampaikan bahwa sampai ini belum ada sinronisasi data antara Pemda DIY dan BPJS Kesehatan.

Narasumber selanjutnya, M. Faozi Kurniawan menyampaikan bahwa anggaran kesehatan untuk iuran PBI mencapai 26,7 Trilyun dan peningkatan alokasi APBN untuk kesehatan mencapai 10%. Transfer daerah adalah komitmen politik pusat yang menginginkan adanya kewenangan lebih bagi daerah dalam mengatur dan mengurus wilayahnya dalam berbagai sektor. Diskusi outlook ini merupakan inisiasi PKMK FKKMK UGM dalam melakukan advokasi kebijakan kesehatan, dari kajian akademis menjadi dialog publik.

Ringkasan diskusi pengantar Outlook 2019: Apakah kita perlu mengkaji kembali prinsip Reformasi sektor Kesehatan?

1. Periode 2011 (sejak UU BPJS ditetapkan) sampai dengan 2018 yang lalu, sulit disebut periode yang terjadi reformasi kesehatan.
   Sebagai catatan: reformasi sektor kesehatan adalah perubahan yang disengaja dan berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi, pemerataan, dan efektifitas sektor kesehatan.
2. Mengapa tidak terjadi reformasi kesehatan? Selama ini yang banyak dirubah adalah kebijakan pembiayaan dengan UU SJSN (2004) dan UU BPJS (2011). Reformasi kesehatan tidak hanya merubah kebijakan, tapi perlu merubah berbagai kebijakan lainnya termasuk kebijakan pembayaran ke RS dan SDM Kesehatan, Regulasi dan Governance, sampai ke kebijakan perilaku sehat.
3. Tahun 2019 merupakan sebuah tahun istimewa. Terjadi proses politik besar dengan adanya pemilihan presiden dan pemilihan anggota parlemen. Pertanyaan besar adalah apakah tahun 2019 akan dimulai siklus reformasi kesehatan yang benar dengan merubah berbagai kebijakan di sektor kesehatan? Pembaharuan sektor kesehatan dengan menggunakan konsep reformasi kesehatan menjadi peluang yang mungkin dapat dimulai di tahun 2019.
4. Rangkaian Outlook 2019 akan membahas berbagai kebijakan di sektor kesehatan sebelum merangkumnya di awal bulan Februari 2019.

Ringkasan Diskusi Outlook 2019 tentang Kebijakan Pembiayaan

1. Kebijakan Pembiayaan merupakan salah satu kebijakan dalam konsep reformasi kesehatan. Kebijakan pembiayaan sangat dinamis pada tahun-tahun sebelum ini.
2. Sumber dana kesehatan dapat dibagi menjadi 2, yaitu sumber dana pemerintah (pusat dan daerah) serta sumber dana masyarakat. Sumber dana pemerintah berasal dari APBN dan APBD. Sumber dana masyarakat berasal dari pembayaran langsung ke fasilitas kesehatan (termasuk cost-sharing), ke askes komersial, sampai ke filantropi.
3. Di tahun 2019 ada berbagai kecenderungan: Situasi mungkin masih seperti tahun 2018 dimana terjadi defisit BPJS, kecuali ada keputusan politis untuk menaikkan iuran PBPU dan efisiensi di BPJS; Dana APBN semakin banyak yang didaerahkan dengan berbagai sistem penyaluran; Masih terjadi kekurangan dana untuk pelayanan promotif dan preventif; Kekurangan dana BPJS ada kemungkinan masih ditangani dengan cara Bail Out dari APBN, kecuali ada perubahan APBN 2019; Ada potensi dana Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk menutup Defisit BPJS; Pemerintah mulai membuka keran untuk sumber dana masyarakat ke BPJS dengan adanya Permenkes 51 mengenai Iur Biaya dan Selisih Biaya; Potensi dana kemanusiaan (Filantropi) perlu dicermati.
4. Diharapkan segenap pelaku kesehatan di Indonesia semakin menyadari bahwa ketergantungan dana kesehatan ke pemerintah saat ini bukan hal yang tepat. Potensi dana kesehatan dari GDP yang tidak melalui mekanisme APBN dan APBD masih besar. Kesempatan mendapat dana dari GDP (dari masyarakat mampu) tidak boleh dilewatkan.

Diskusi Outlook Kebijakan Pembiayaan 2019 akan diikuti dengan Diskusi Outlook Kebijakan Tatakelola Sistem Kesehatan pada hari Rabu, 16 Januari pukul 13.30 - 15.00 wib

Rangkaian jadwal kegiatan Outlook kebijakan kesehatan 2019 dapat diakses pada link berikut klik disini

Reportase : Tri Aktariyani (PKMK UGM)

{jcomments on} 

Kerangka Acuan Kegiatan

Diseminasi Evaluasi Peta Jalan JKN (2014 – 2018)
Dengan Pendekatan Realist Evaluation

diselenggarakan oleh
PKMK FK - KMK UGM dan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia

Kamis, 31 Januari 2019  |  08.30 – 16.00 WIB
Kegiatan akan disiarkan melalui Webinar dan Live streaming

   Pengantar

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK FKKMK UGM) dan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia terus menjaga komitmennya untuk memonitor pelaksanaan JKN sejak pertama kali diimplementasikan pada 2014 hingga 2018. Kebijakan JKN menjadi isu penting karena sejak diberlakukan terjadi pergeseran sistem kesehatan dan sistem jaminan kesehatan yang mempunyai berbagai dampak yang baik namun juga berbagai risiko. Hal yang baik adalah kebijakan JKN mampu melindungi jutaan masyarakat Indonesia. Di sisi lain, risiko yang dihadapi antara lain adalah potensi ketidakmampuan mobilisasi dana kesehatan serta pemerataan pelayanan kesehatan Indonesia yang bisa jadi lebih buruk. Setelah 5 tahun perjalanan JKN, diselenggarakan penelitian evaluasi JKN kebijakan dengan Indikator 8 Sasaran Peta Jalan JKN yang ditetapkan oleh DJSN.

Penggunaan Pendekatan Realist Evaluation

Penelitian Evaluasi JKN menggunakan pendekatan realist evaluation yang dilakukan sepanjang 2018 di 7 level nasional dan propinsi. Pendekatan realist evaluation dipilih karena dapat menelaah perkembangan kebijakan JKN selama 5 tahun ini dengan lebih komprehensif. Pendekatan realist memungkinkan untuk mendokumentasikan dampak kebijakan JKN di berbagai konteks wilayah geografis Indonesia. Pertanyaan intinya adalah: apa saja indikator dalam Peta Jalan JKN yang berhasil dicapai dan yang belum dicapai di berbagai propinsi? Pertanyaan lebih lanjut: mengapa ada yang berhasil dan mengapa ada yang belum berhasil tercapai? Apakah konteks daerah mempengaruhi hasil?

Cakupan Geografis Penelitian

Saat ini penelitian telah berlangsung di level pusat dan 7 propinsi dengan dukungan berbagai perguruan tinggi. Penelitian evaluasi pelaksanaan JKN ini diharapkan dapat berlanjut lebih mendalam dan menyeluruh serta dapat dilakukan di seluruh provinsi Indonesia untuk mendapatkan bukti bermutu dalam penentuan kebijakan kesehatan yang berhasil guna pada masa mendatang. Sebagai catatan, Indonesia adalah negara dengan sistem desentralisasi yang terdiri dari 34 provinsi dan lebih dari 500 kabupaten/kota, dimana daerah - daerah ini memiliki kapasitas sistem kesehatan serta tata kelola pemerintahan yang bervariasi. DIharapkan penelitian ini dapat diperluas ke berbagai propinsi lainnya.

Harapan Adanya Dialog Kebijakan Antara Peneliti Independen Dengan Pengambil Kebijakan

Kegiatan penyebaran hasil penelitian ini dirancang sebagai salah satu bagiankegiatan dalam proses advokasi kebijakan JKN berbasis penelitian evaluasi di Indonesia. Hasil penelitian perlu disampaikan secara cepat ke para stakeholders (pemangku kepentingan) utama agar terjadi dialog kebijakan. Diharapkan presentasi hasil ini sebagai awal dari dialog kebijakan antara peneliti independen dengan pengambil kebijakan yang dapat dilakukan dengan berbagai cara termasuk komunikasi jarak jauh.
Melalui kegiatan ini, diharapkan PKMK FK - KMK UGM dan JKKI mampu memberikan kontribusi dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan JKN secara independen. Dana penelitian ini berasal dari UGM dan perguruan tinggi yang terlibat. Kegiatan diseminasi akan dilakukan di Jakarta pada akhir Januari dengan mengundang lembaga pemerintah dan swasta terkait, khususnya instansi pemerintah yang ada di Inpres 8/2017 dan Perpres 82/2018.

  Tujuan

• Penyampaian hasil sementara penelitian Evaluasi 8 Sasaran Peta Jalan JKN di nasional dan 7 propinsi dengan pendekatan Realist Evaluation kepada key stakeholders untuk mulai membuka dialog kebijakan.
• Memicu perhatian dan respon pemangku kepentingan dalam kebijakan JKN untuk menyempurnakan kebijakan JKN dengan menggunakan berbagai bukti yang ada.
• Membuka peluang untuk melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan realist evaluation untuk berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian.

  Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada
Hari, Tanggal   : Kamis, 31 Januari 2019
Waktu             : 08.30 – 16.00 WIB
Tempat           : Harris Hotel – Tebet Jakarta

Kegiatan akan disebar luaskan melalui Webinar dan Livestreaming

  Peserta yang diharapkan

1. Institusi Pemerintahan dan Swasta
   1. Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
   2. Kementerian Kesehatan
   3. Kementerian Dalam Negeri
   4. Kementerian Sosial
   5. Kementerian BUMN
   6. Kementerian Ketenagakerjaan
   7. Kementerian Komunikasi dan Informatika
   8. Bappenas
   9. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Divisi Pencegahan
   10. Direksi BPJS Kesehatan dan Divisi Regional serta Kantor Cabang
   11. Pemerintah Daerah, termasuk DinKes Propinsi dan DinKes Kabupaten.
   12. RS - RS Pemerintah dan Swasta
   13. Organisasi Pelayanan Kesehatan tingkat Primer Pemerintah dan Swasta.
2. Akademisi/ Pendidikan:
   
   1. Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Masyarakat, FKG, Fakultas Farmasi, Fakultas Hukum, STIKES, dan fakultas dari bidang kesehatan lainnya
   2. Poltekkes.
   3. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan yang terkait JKN.
3. Konsultan, Peneliti, Lembaga Swadaya Masyarakat, Asosiasi/ Organisasi:
   1. Balitbang Kemenkes
   2. Unit Penelitian dan Pengembangan Partai Politik
   3. Konsultan di bidang kesehatan & non kesehatan
   4. Peneliti di bidang kesehatan, kebijakan, hukum
   5. Edukator
   6. Lembaga Swadaya Masyarakat
   7. Organisasi Profesi
   8. Asosiasi Fasilitas Kesehatan
   9. dan berbagai pihak yang berminat
4. Lembaga - lembaga internasional: WHO, World Bank, dan berbagai lembaga lain yang bergerak di sektor kesehatan.
5. Media massa

Acara ini terbuka untuk umum namun dengan kuota terbatas sebanyak 50 orang.

Pembicara: Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK dan dari Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia
Pembahas: Para Pemangku Kepentingan

  Agenda Acara

  Informasi dan Pendaftaran

Maria Lelyana (Kepesertaan)
Telp: 0274 - 549425
HP/WA: 08111019077
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM
Menyelenggarakan

“Kaleidoskop Kebijakan Kesehatan Indonesia 2018 & Refleksi Lakon PKMK”

Kamis, 27 Desember 2018 Pukul 10.30 - 12.00 Wib

  Pengantar

Berakhirnya tahun 2018 memunculkan keingintahuan terhadap capaian pengembangan diri dan organisasi. Sejauh mana langkah dan peran yang telah diambil selama ini oleh organisasi seperti PKMK dalam memberikan kontribusi untuk pembangunan negeri? Sebagaimana kita tahu kebijakan dan implementasi besar yang diambil negeri ini pada beberapa tahun terakhir dan yang masih terus berjalan, selalu diikuti dengan tanggung jawab yang besar pula. Kebijakan JKN hanyalah awal dari rangkaian manfaat dan tanggung jawab berkesinambungan yang harus dipikul oleh banyak pihak untuk perbaikan dunia kesehatan Indonesia. Tentu tujuan akhirnya adalah perbaikan dunia kesehatan yang mensejahterakan masyarakat dan juga negara. Tahun-tahun ini menjadi tahun crucial bagi negeri ini untuk menggunakan era baru ini sebaik-baiknya dan secermat-cermatnya. Jangan bosan bicara tentang JKN dll karena kita belum sampai. Sudah dilakukan belum menjamin terlaksana dan tercapai tujuan dengan benar.

Perbaikan di bidang kesehatan menempatkan proses sebagai bagian terpenting. PKMK secara konsisten memilih lakon atau perannya dalam membangun bidang kesehatan melalui tiga pendekatan, yaitu: penelitian, konsultasi atau pendampingan, dan pendidikan. Semua pendekatan tersebut diharapkan dapat menyentuh tahapan penting: pendidikan bagi akademisi dan pelajar yang merupakan calon praktisi, calon pemangku kebijakan dll. Konsultasi bagi para praktisi di layanan kesehatan hingga pemangku kebijakan. Terakhir, penelitian untuk memberikan evidence based dalam perencanaan hingga evaluasi bidang kesehatan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, refleksi akhir tahun ini akan menyampaikan tidak hanya capaian namun juga proses yang dilakukan oleh PKMK selama 2018 untuk menajlankan lakon/perannya di bidang kesehatan Indonesia.

  Tujuan

Pertemuan akhir tahun ini bertujuan untuk memaparkan dan mendiskusikan capaian dan proses PKMK dalam menjalankan perannya untuk pembangunan berkelanjutan di bidang kesehatan Indonesia.

  Tempat, Waktu dan Tanggal Pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 27 Desember 2018
Waktu           : 10.30-12.00 WIB
Tempat         : Common Room Gedung Litbang FK-KMK UGM

  Rundown Acara

  Reportase Kegiatan 

  Narasumber

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD
(Ketua Departeman Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM dan Ketua Board PKMK FK UGM)

  Target Peserta

1. Dosen, Konsultan, dan Peneliti dari Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Masyarakat
2. Mitra Penelitian dan Pendampingan PKMK
3. Mahasiswa/i dari S2 HPM FK UGM
4. Lembaga Donor
5. Lembaga Swadaya Masyarakat
   
   

  Informasi dan Pendaftaran

Maria Lelyana
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
CP: 08111019077

Jakarta, 20 Desember 2018

Diskusi Panel 1: “Universal health coverage in Indonesia: concept, progress, challenges and its global implication”.

Diskusi pertama ini dimoderatori oleh Dr. dr. Dwiana Ocviyanti, SpOG (K) sekaligus membuka sesi dengan apresiasi penuh haru kepada para panelist yang selama 2,5 tahun ini mengerjakan tulisan mengenai UHC di Indonesia. Selanjutnya dr. Rina selaku penulis utama mendapat kesempatan lebih dulu memaparkan pengalaman dan substansi secara singkat jurnal yang pada Kamis (20/12/2018, pukul 06.30 WIB) telah terbit di The Lancet jurnal terkemuka dengan Q1 – Indeks faktor 5,2.

dr. Rina memulainya dengan statement yang menstimulus peserta seminar bahwa ternyata banyak hal yang dapat diangkat untuk menjadi tulisan isu UHC - JKN yang pada tahap ini masih memiliki tantangan yaitu pada masyarakat missing middle yang merupakan usia sehat atau tidak akan sakit dalam waktu lama; gap financing; Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) yang menurut data melakukan pendaftaran ketika sakit dan mengalami tunggakan iuran; pertumbuhan penyakit tidak menular dan kesiapan yang kurang baik dari tenaga kesehatan serta fasilitas kesehatan terutama di tingkat primary. Akademisi lulusan UGM tersebut menutup pemaparannya dengan pernyataan bahwa pelaksanaan UHC - JKN membutuhkan roadmap yang terencana dengan strategis melalui kebijakan atau program yang customizes, adaptif dan fleksibel.

Dr. Teguh Dartanto selaku ahli kemiskinan dan pembangunan sosial dari FEB UI merasa bangga bisa ikut berkontribusi dalam jurnal tersebut. Teguh menyampaikan bahwa tarif minimum masih menjadi masalah utama pendanaan UHC - JKN; perlunya intervensi pada perilaku manusia untuk memiliki perspektif hidup sehat atau mencegah sakit, karena faktor perilaku ini juga mempengaruhi kesuksesan penyelenggaraan UHC dan Government System BPJS Kesehatan, pencegahan fraud dan TKMKB yang masih belum optimal. Prof. Hasbullah Thabrany melanjutkan dengan persoalan transparansi BPJS Kesehatan selaku badan publik yang masih kurang terbuka. Manajemen dan komunikasi menjadi salah satu masalahnya yaitu pada penanganan defisit. Banyak dana - dana yang dapat dimobilisasi untuk menjadi hibah tanpa harus menggantungkan pada bantuan pemerintah. Dari sisi pelayanan kesehatan, dr. Akmal Taher menyatakan perlu redesain kembali konsep primary health care yang apabila ingin benar - benar menjadi gate keeper dalam JKN yaitu dari pendanaan, sumber daya dan regulasi. Hal ini disampaikan karena Hasbullah melihat terjadi kekeliruan pemahamani standar kompetensi kedokteran yang disamakan dengan standar pelayanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan. Pengembangan teknologi dalam mengawal primary health care juga perlu diperhatikan, karena hal ini dirasa mampu mengatasi minimnya ketersediaan tenaga kesehatan.

Diskusi Panel 2: “Defining high priority and high impact research and publications to advance universal health coverage”

Diskusi kedua ini dimoderatori oleh Dr. Anuraj H Shankar, DSc (Harvard University). Anuraj menyampaikan bagaimana membuat tulisan yang dapat diterbitkan Jurnal Internasional yaitu hasil penelitian dapat menjawab masalah tidak hanya pada tingkat nasional tetapi global. Pada topik UHC menindaklanjuti pernyataan Prof. Endang L. Achadi , MD dari FKM UI bahwa penyakit katastropik penyebab utamanya adalah kurangnya gizi pada 1000 hari awal kehidupan. Penyakit ini lebih banyak didominasi oleh masyarakat menengah ke bawah. Untuk itu, saatnya kita mulai menggeser paradigma untuk benar - benar fokus pada promotifpreventif untuk mengurangi beban negara atas pelayanan kesehatan.

Dr. Anuraj menyatakan cukup banyak yang dapat digali di Indonesia yang perlu disampaikan kepada dunia internasional yaitu ; stunting reduction, rapid and low cost diagnostic, and early childhood development. Namun yang terpenting adalah akademisi dapat menyampaikan secara tuntas dan terbukti ilmiah implikasi program UHC bagi pembangunan kesehatan di Indonesia.

Pada sesi pertanyaan, dari PKMK UGM – menanyakan bagaimana menuliskan penelitian yang tengah dilakukan di 10 provinsi namun yang dapat berjalan masih 7 Provinsi terkait JKN yang membahas UHC dengan pendekatan realist evaluation. Metode realist evaluation adalah metode yang kompleks dan sampai saat ini masih mengalami perkembangan.

Dr. William S.M. Summerskill selaku Executive Editor The Lancet menanggapi bahwa metode Realist Evaluation cukup kompleks, yang terpenting dalam menuliskan hasil karya ilmiah adalah bagaimana kita menceritakan hasil oberservasi dengan lugas, faktual, terbukti ilmiah dan tentunya harus menghadirkan solusi dari masalah besar yang menjadi concern bukank hanya tingkat nasional melainkan juga dunia. Isu UHC-JKN di Indonesia masih cukup menarik untuk dipublikasikan karena Indonesia negara kepulauan dengan sistem otonomi yang telah lama berkembang.

link terkait https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31647-7/fulltext 

Reportase: Tri Aktariyani (PKMK UGM)

Hari Kelima, Alam Syukur (STIA LAN Makasar) menyampaikan konsep dan pentingnya advokasi kebijakan dengan membahas bahwa advokasi adalah suatu kegiatan pembelaan kasus atau beracara di peradilan (ligitasi). Advokasi kebijakan merupakan upaya bersama yang terkoordinasi untuk melakukan perubahan dalam penyelesaian permasalahan konflik. Salah satu kerangka analisis yang dapat digunakan untuk memahami suatu kebijakan publik adalah dengan melihat kebijakan tersebut sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari isi hukum, tata laksana hukum dan budaya hukum. Advokasi kebijakan bukan merupakan upaya publikasi untuk organisasi, namun merupakan usaha sengaja dilakukan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan.

Advokasi kebijakan harus dapat melakukan strategi menggalang sekutu dan pendukung. Syarat untuk mendapatkan dukungan dalam melakukan advokasi kebijakan adalah memang penting dan berarti bagi mereka yang kita ajak, sebaiknya dengan cakupan atau lingkup terbatas dulu yang khas, isu harus mencerminkan adanya tujuan - tujuan perubahan yang lebih besar dalam jangka panjang, isu yang ditawarkan memiliki landasan untuk membangun kerjasama dan persekutuan yang lebih lanjut di masa mendatang, kerja sama yang dibangun dalam menghadapi isu memungkinkan saling bermanfaat satu sama lain, membuka kesempatan luas untuk saling membagi pengalaman, informasi, keahlian dan keterampilan keterlibatan semua pihak (hal yang paling penting) dalam perumusan dan pemilihan issu.

Ciri persekutuan yang efektif adalah fokus pada tujuan atau sasaran-sasaran advokasi yang sudah disepakati bersama, tegas menetapkan menggarap satu issu tertentu atau, sekalian menggarap beberapa issu sekaligus sepanjang disepakati bersama, ada pembagian peran dan tugas yang jelas diantara semua yang terlibat dan terbentuknya sebagai hasil atau dampak dari adanya pertentangan dalam masyarakat. Mereka yang bergabung adalah yang benar - benar merasakan perlunya bekerja sama

(Reporter: Relmbuss Biljers Fanda)

Link Terkait:

• Hari 1: Pelatihan Kompetensi Analis Kebijakan
• Hari 2: Analisis Kebijakan Publik
• Hari 3: Analisis Pemangku Kepentingan
• Hari 4: Praktik Analisis Kebijakan dan Penyusunan Policy Brief dan Policy Paper
• Hari 5: Konsultasi Publik dan Advokasi Kebijakan

Hari Keempat. Erna Irawati mewakili LAN melakukan review ulang tentang definisi dan tahap analis kebijakan. Materi pada hari keempat menekankan bahwa analisis kebijakan dapat meningkatkan proses pembuatan kebijakan. Alasan yang pertama, karena analisis kebijakan menggunakan metode analisis kebijakan untuk memberikan informasi lebih lanjut dan lebih baik dalam setiap tahapan pembuatan kebijakan. Analisis kebijakan juga menerjemahkan informasi dan analisis ke dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh orang lain.

Analisis kebijakan dapat menyiapkan dokumen saran kebijakan tertulis seperti, policy paper, policy brief, policy memo tentang solusi potensial untuk suatu masalah dan alasan terakhir karena analisis kebijakan dapat mengkomunikasikan isi dokumen saran kebijakan baik melalui briefing, rapat, percakapan, dan konferensi kepada para pembuat kebijakan.

Berikutnya, policy brief yang dibuat harus dapat mendukung pembuatan kebijakan (pembuatan keputusan) berdasarkan informasi yang relevan (informed evidence-based) pada pihak - pihak (organisasi) yang relevan (memiliki wewenang untuk membuat kebijakan/ membuat keputusan). Policy brief ditujukan kepada pembaca yang sangat spesifik dan memiliki agenda yang sangat padat, namun tidak selalu memiliki ‘pengetahuan yang tinggi’ tentang subyek/ fokus dalam produk kebijakan (apalagi dibandingkan penulis produk kebijakan).

Policy brief memiliki 2 tujuan utama yaitu sebagai media untuk eksplorasi dan advokasi. Media advokasi artinya policy brief memberikan pilihan terhadap sebuah solusi tertentu sedangkan media eksplorasi artinya policy brief tidak memberikan sebuah rekomendasi terpilih. Berikut adalah daftar cek yang harus dipersiapkan sebelum menulis policy brief:

(Reporter: Relmbuss Biljers Fanda)

Link Terkait:

• Hari 1: Pelatihan Kompetensi Analis Kebijakan
• Hari 2: Analisis Kebijakan Publik
• Hari 3: Analisis Pemangku Kepentingan
• Hari 4: Praktik Analisis Kebijakan dan Penyusunan Policy Brief dan Policy Paper
• Hari 5: Konsultasi Publik dan Advokasi Kebijakan