Overview
Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di tahun 2018 telah memasuki tahun kelima. Hasil monitoring dan riset-riset di berbagai Wilayah menunjukkan adanya variasi pelaksanaan di Indonesia. Kebijakan tingkat provinsi/ kabupaten/ kota, faktor geografis, keanekaragaman sosial-budaya, kemampuan ekonomi masyarakat serta konteks yang berbeda-beda di masing-masing wilayah mempengaruhi mulus atau tidaknya pelaksanaan JKN di masing-masing kabupaten/ kota.
Evaluasi Kebijakan JKN penting dilakukan untuk mengidentifikasi dan memahami kebijakan dan program terkait JKN. Apa yang berhasil, mengapa berhasil, serta dalam konteks seperti apa kebijakan dijalankan.
Evaluasi kebijakan ini diharapkan dapat memberi masukan ke pemerintah untuk menyempurnakan kebijakan di level UU, PP ataupun regulasi di bawahnya, Mengingat tahun 2018 dan tahun 2019 adalah tahun politik maka diproyeksikan hasil Evaluasi Kebijakan ini akan diberikan kepada Presiden terpilih dan anggota DPR baru hasil pemilihan umum 2019. Sementara itu hasil sementara akan disampaikan ke berbagai pihak.
Metode Apa yang digunakan?
Setelah melakukan berbagai pertimbangan, Evaluasi Kebijakan perlu menggunakan metode Realist Evaluation. Metode ini merupakan cara evaluasi implementasi kebijakan yang dirancang untuk menangkap aspek-aspek yang terjadi di lapangan. Dengan melaksanakan realist evaluation, diharapkan masing-masing kabupaten/kota dapat mengambil pelajaran dari pelaksanaan JKN dalam 4 tahun terkahir serta mengidentifikasi faktor pendukung serta penghambat pelaksanaan kebijakan JKN. Hasil evaluasi ini juga dapat dijadikan pelajaran bagi kabupaten/kota lainnya, bahkan di negara lain dengan konteks yang mirip dengan Indonesia.