Kerangka Acuan Kegiatan

Dialog Penguatan Kebijakan JKN Yang Berkeadilan, Akuntabel dan Bermutu

Bersama Pengambil Keputusan dan Pemangku Kepentingan Terkait

Maret - April 2021

   Pengantar

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada (PKMK FK-KMK UGM) menginisiasi perbaikan kebijakan JKN dengan melibatkan pengambil keputusan. Inisiasi perbaikan tersebut dilakukan dengan menyusun analisis kebijakan berbentuk dokumen daftar isian masalah (DIM) yang terdiri atas tiga topik: tata kelola, equity dan mutu. Dalam DIM terdapat beberapa pasal dari UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) dan peraturan teknis JKN yang bermasalah serta perlu direvisi oleh Komisi IX DPR RI dan pemerintah.

Dasar hukum dari PKMK FK-KMK UGM menyusun DIM adalah Pasal 96 ayat (1) dan (3) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) yang menjelaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan secara lisan/tertulis terhadap pembentukan suatu kebijakan. Selain itu, hasil penelitian kebijakan JKN dari 2014 - 2019 juga menjadi landasan utama penyusunan DIM. Melalui penyusunan dokumen ini, seluruh masalah dari hasil penelitian dirumuskan untuk menemukan akar penyebab dan menginisiasi opsi yang telah dianalisis kelayakannya. Selain menyusun DIM, PKMK FK-KMK UGM juga berencana melakukan audiensi agar pasal-pasal perlu direvisi dalam DIM dapat diketahui dan dipertimbangkan oleh Komisi IX DPR RI dan pemerintah.

   Tujuan

1. Untuk memperkuat penyelenggaraan kebijakan JKN di Indonesia secara adil, akuntabel dan bermutu.
2. Untuk menginisiasi kepada Komisi IX DPR RI dan pemerintah mengenai pasal dari UU SJSN, UU BPJS dan kebijakan teknis JKN yang salah dan perlu di revisi.
3. Untuk mengetahui persepsi Komisi IX DPR RI dan pemerintah mengenai masalah dan usulan revisi pasal UU SJSN, UU BPJS dan kebijakan teknis JKN.

   Hasil Yang Diharapkan

1. Kesepakatan merevisi beberapa atau seluruh pasal yang bermasalah berdasarkan DIM PKMK FK-KMK UGM
2. Kesepakatan untuk Komisi IX dan pemerintah menjadi revisi UU SJSN, UU BPJS dan kebijakan teknis JKN sebagai prioritas 2021 – 2022

   Waktu dan Tempat

Hari, tanggal : Maret – April 2021
Waktu : 10.00 – 12.00 WIB
Tempat : Jalan Medika, Common Room Gd Litbang Lt 1, PKMK FK-KMK UGM

   Target Partisipan

   Narahubung:

Koordinator Advokasi JKN
Tri Muhartini, MPA / +6289693387139
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kerangka Acuan Kegiatan

Forum Aspirasi Akademisi & Pemerintah Daerah

Dalam upaya meningkatkan mutu layanan dan menjaga sustainabilitas program JKN-KIS

19 Maret - 30 April 2021

   Pengantar

Forum ini adalah salah satu tindaklanjut agenda advokasi PKMK FK-KMK UGM bersama akademisi perguruan tinggi negeri dan swasta di 13 Provinsi Indonesia. Advokasi Kebijakan JKN dilakukan sebagai bentuk partisipasi aktif akademisi dalam mengaspirasikan peluang dan tantangan penyelenggaraan program JKN-KIS di wilayahnya masing - masing. Dimana kita ketahui bersama bahwa program JKN-KIS masih mengalami banyak kendala diantara yakni tata hubungan BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Daerah masih belum harmonis, disparitas pelayanan Kesehatan & keterbukaan serta akuntabilitas masih belum baik, JKN-KIS tersandra oleh pertimbangan politik, mutu layanan Kesehatan masih belum mampu terukur, kepesertaan yang masih belum memiliki kepastian, dan pencegahan fraud dalam program JKN-KIS masih yang belum berjalan optimal baik dalam substansi maupun implementasi.

PKMK FK-KMK UGM merancang forum ini sebagai terobosan membangun jembatan komunikasi antara akademisi, masyarakat umum, dan pemangku kepentingan. Melalui kegiatan ini diharapkan tidak hanya PKMK FK - KMK UGM dan JKKI yang dapat mengawal monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan JKN, tetapi masyarakat umum dan lembaga swadaya masyarakat lainnya, serta pemerintah. Sehingga, ada perbaikan tata kelola program JKN dalam merespon kebutuhan kesehatan atau pelayanan publik yang adaptif, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang menghargai keajegan, rutinitas, dan kepastian (Dwiyanto, 2016).

   Tujuan

1. Mengkomunikasikan fakta dan bukti ilmiah pelaksanaan JKN di berbagai daerah
2. Memicu perhatian dan respon pemangku kepentingan dalam mengevauasi dan menyempurnakan kebijakan JKN yang berkelanjutan dan berkeadilan
3. Meningkatkan partisipatif yang konstruktif akademisi dan berbagai kalangan lainnya dalam ranah penyusunan dan evaluasi kebijakan JKN di pusat dan daerah
4. Mendefinisikan persoalan kebijakan JKN dalam perspektif tata pemerintahan daerah.

   Referensi

Untuk mengetahui & mendapat gambaran lengkap terkait hasil penelitian evaluasi JKN & data - data terkait sistem kesehatan nasional, silakan pembaca, peneliti & stakeholders dapat mengakses link berikut klik disini

   Agenda Acara

Maret - April 2021
pukul 09.00 - 10.30 WIB

Kerangka Acuan Kegiatan Zoom Meeting

Penulisan Policy Brief dan Pelaksanaan Policy Dialogue

2 Februari – 23 April 2021

   Latar Belakang

Keberagaman profil kesehatan masyarakat dan tingkat kesiapan sistem kesehatan antar daerah di Indonesia membutuhkan kebijakan kesehatan yang kontekstual. Namun, sebagian besar kebijakan kesehatan saat ini masih cenderung seragam. Sehingga, belum dapat merespon kebutuhan kesehatan yang bervariasi antar wilayah, serta dapat mempertajam perbedaan kualitas layanan dan status kesehatan masyarakat.

Beberapa masalah kesehatan yang masih menjadi tantangan di Indonesia baik di tingkat provinsi maupun kabupaten diantaranya adalah Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), gizi, penyakit kardiovaskuler, dan kanker. Kementerian kesehatan melalui berbagai direktorat terkait telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program kesehatan untuk menangani keempat masalah prioritas tersebut. Namun demikian, diperlukan analisis lebih lanjut agar kebijakan dan program kesehatan tersebut lebih dapat dikembangkan sesuai dengan konteks lokal spesifik dengan menggunakan data terkini.

Berawal dari kebutuhan akan pengembangan kebijakan kontekstual yang berbasis bukti, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK - KMK UGM bersama dengan World Health Organization (WHO) Indonesia telah menginisiasi serangkaian penguatan dan pengembangan kebijakan, pengembangan Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) sebagai sumber acuan data rutin, dan presentasi hasil sementara kegiatan pengembangan kebijakan pada Forum Nasional X Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI).
Langkah selanjutnya yang diperlukan dalam tahapan pengembangan kebijakan kontekstual dan berbasis data ini adalah penulisan policy brief dan advokasi kebijakan melalui policy dialogue di level kabupaten/kota serta provinsi. Dalam proses ini, PKMK FK - KMK UGM akan menggandeng beberapa mitra universitas serta melibatkan stakeholders lokal.

   Tujuan

1. Mempromosikan kebijakan berbasis bukti kepada para mitra universitas.
2. Membangun kapasitas mitra terpilih dalam memproduksi produksi terjemahan pengetahuan (knowledge translation).
3. Mitra universitas dapat menulis policy brief sesuai standar penulisan untuk empat masalah kesehatan prioritas KIA, gizi, CVD, dan Kanker.
4. Mitra universitas dapat melakukan pemetaan stakeholder lokal.
5. Mitra universitas dapat melibatkan stakeholder lokal dalam proses policy dialogue.

   Hasil yang diharapkan

1. Dihasilkan dokumen policy brief terkait empat masalah kesehatan prioritas KIA, gizi, CVD, dan kanker.
2. Terlaksananya seri policy dialogue untuk mengadvokasi kebijakan lokal yang dikembangkan mitra universitas (terkait 4 masalah kesehatan prioritas KIA, gizi, CVD, kanker) dengan melibatkan stakeholder terkait sebagai pembahas.
3. Dihasilkan dokumen plan of actions untuk 4 masalah kesehatan prioritas KIA, gizi, CVD, kanker.

   Peserta

Peserta pelatihan dan penulisan policy brief yaitu mitra universitas.
Peserta policy dialogue:

1. Pengambil kebijakan kesehatan: kementerian kesehatan, dinas kesehatan provinsi/ kabupaten, dan lembaga pemerintahan lainnya.
2. Fasilitas pelayanan kesehatan: Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL), dan fasilitas kesehatan lainnya baik milik pemerintah maupun swasta.
3. Pendidikan tinggi: peneliti, akademisi, dosen.
4. Badan penelitian dan pengembangan di Indonesia termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
5. Analis kebijakan.
6. Pemberi layanan kesehatan: tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan, ahli gizi, dan lain - lain), organisasi profesi, asosiasi pelayanan kesehatan, dan lembaga asuransi kesehatan pemerintah dan swasta.

   Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pelatihan dilaksanakan pada:
Waktu : 2 Februari – 23 April 2021
Media : Zoom meeting
Jumlah peserta : 8 orang

   Agenda Kegiatan

   Narahubung:

Widy Hidayah
Tlp: +6282122637003
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tri Muhartini
Tlp: +6289693387139
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kerangka Acuan Outlook Kebijakan Kesehatan

Layanan Kesehatan yang Bermutu dan Tangguh Terhadap Bencana:
Apakah membutuhkan Pendekatan Reformasi Kesehatan?

Rabu, 13 dan 20 Januari 2021

Diselenggarakan oleh:
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK)
Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM

   Pendahuluan

Sistem Kesehatan di Indonesia mengalami goncangan hebat sepanjang 2020 akibat bencana non alam pandemi COVID-19. Pandemi ini berdampak dan menguji langsung Sistem Kesehatan Nasional dan Daerah (SKN dan SKD), yang mana SKN dan SKD tersebut diperhitungkan lemah untuk menghadapi ancaman ketahanan kesehatan, bencana alam, maupun bencana non alam seperti saat ini.

Tatakelola pilar - pilar SKN yang belum mampu beradaptasi menghadapi perubahan dan tantangan baik pada situasi normal dan tidak normal seperti bencana pandemi COVID-19 ini diduga menjadi sumber lemahnya sistem kesehatan. Diantaranya, pertama dari sisi pembiayaan, dimana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengalami tantangan implementasi sehingga berdampak pada defisit BPJS Kesehatan yang belum juga usai sejak pertama kali dicanangkan pada 2014. Kedua, dari sisi SDM, potensi lulusan institusi Pendidikan Tinggi kesehatan: dokter, perawat, bidan, surveilans dan tenaga kesehatan lain masih belum termanfaatkan dengan optimal karena masalah dalam distribusinya. Tidak hanya itu, sisi SDM juga mendapat tantangan dari kurikulum manajemen bencana kesehatan sejak di perguruang tinggi hingga implementasi koordinasi kesiapsiagaan serta penanganan bencana bidang kesehatan di daerah. Tentunya hal ini sangat berkaitan dengan pilar layanan kesehatan dan pengembangan penelitian. Ketiga, mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan, dimana pemerintah masih memilik tantangan berupa penyediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang merata di seluruh wilayah Indonesia khususnya di daerah-daerah yang lebih rentan seperti wilayah kepulauan, perbatasan, sulit dan terpencil, serta daerah risiko tinggi bencana. Tantangan lainnya adalah manajemen informasi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pandemi COVID-19 ini belum dapat dipastikan kapan akan berakhir dan dan menginjak 2021 ini ternyata masih belum ada tanda - tanda berakhir. Belum lagi jika terjadi bencana alam yang bisa terjadi kapan saja di negeri ini. Sebuah tantangan yang sangat berat yang harus dihadapi bangsa Indonesia untuk tetap memberikan layanan kesehatan yang sesuai standar bagi seluruh masyarakat. Sementara itu, prioritas pembangunan kesehatan Indonesia lima tahun ke depan (2020 - 2024) telah menetapkan lima isu strategis yaitu Angka Kematian Ibu (AKI) atau Angka Kematian Neonatal (AKN) yang masih tinggi, stunting, tuberculosis (TBC), Penyakit Tidak Menular (PTM), dan cakupan imunisasi dasar lengkap. Program prioritas ini tentunya harus tetap berjalan di tengah pandemik COVID-19 atau pun situasi tak terduga lainnya.

Dalam menghadapi tantangan berat ini, ada pertanyaannya apakah Pemerintah akan melakukan strategi Reformasi Kesehatan? Apakah pendekatan reformasi ini tepat dilakukan dalam masa pandemi COVID-19 dan sesudahnya? Kegiatan Outlook ini akan mencoba membahas apa yang terjadi di tahun 2020 dan apa yang mungkin akan terjadi tahun 2021.

   Bentuk Kegiatan

Kegiatan dalam bentuk seminar dan diskusi aktif. Kegiatan ini akan dilakukan dalam 2 Tahap sebagai berikut:

• Tahap 1 membahas berbagai penelitian dan pengembangan yang dilakukan PKMK FK-KMK UGM pada 2020.
• Tahap 2 akan membahas mengenai apa yang mungkin terjadi pada 2021 dalam konteks reformasi kesehatan.

  Tujuan Kegiatan

Pertemuan Tahap 1 bertujuan untuk membahas berbagai penelitian pada 2020 yang dapat menjadi rekomendasi terkait temuan - temuan untuk penguatan sistem kesehatan.

Sedangkan, pertemuan Tahap 2 bertujuan untuk menjadi forum diskusi konstruktif antara akademisi, peneliti, pemerintah dan pemerintah daerah tentang bagaimana kemungkinan strategi pembangunan kesehatan pada 2021 dalam konteks reformasi sistem kesehatan dan pandemi COVID-19.

  Jadwal Kegiatan