The Strategic Role of Private Health Insurance (PHI)
for Health System Goals and to Advance Universal Health Coverage
Alva Hotel by Royal, 1 Yuen Hong Street, Shatin, Hong Kong
Selasa – Kamis, 6-8 Mei 2025
Webinar Asuransi Kesehatan Swasta
Asuransi Kesehatan Swasta (PHI) berperan penting dalam pembiayaan kesehatan dengan melindungi masyarakat dari beban biaya medis besar. Dalam konteks tekanan pendanaan BPJS dan keterbatasan anggaran pemerintah, PHI menjadi alternatif yang bersifat suplementer, komplementer, atau substitutif. Peran ini diperkuat dalam UU Kesehatan 2023 dan PP 28/2024, namun pemahaman publik masih terbatas.
Untuk mendorong diskusi dan pemahaman lebih lanjut, PKMK FK-KMK UGM mengadakan forum webinar nasional yang telah dilaksanakan pada Kamis, 27 Maret 2025 dengan tema “Asuransi Kesehatan Swasta Sebagai Katup Pengaman BPJS: Apakah mungkin terjadi?”
Proposal Riset Kebijakan dalam rangka pengembangan Asuransi Kesehatan Swasta (Private Health Insurance) di Indonesia
Pertemuan pembahasan proposal ini bertujuan mengajak berbagai pihak yang tertarik untuk aktif sebagai peneliti dalam Riset Kebijakan Pengembangan Askes Swasta di Indonesia. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari persiapan menuju pertemuan internasional yang akan dilaksanakan di Hong Kong pada Mei 2025.
Pertemuan 1. Penyajian awal proposal secara terbuka kepada semua pihak yang berminat untuk terlibat dalam riset ini
Hari/tanggal: Selasa, 15 April 2025
Waktu: Pukul 13.00 – 15.00 WIB
Meeting ID: 890 0721 0423
Passcode: PHI
Pertemuan 2. Persiapan keberangkatan di Hongkong
Hari, tgl: Selasa, 29 April 2025
Peserta: Peneliti yang akan aktif terlibat dalam kegiatan pengembangan asuransi kesehatan swasta (undangan terbatas)
Tentang Acara
Sistem kesehatan di seluruh dunia menghadapi tekanan luar biasa akibat penuaan populasi dan meningkatnya biaya layanan kesehatan, yang mengancam stabilitas keuangan nasional dan daerah. Para pembuat kebijakan yang berupaya memperkuat sistem kesehatan mencari mekanisme pembiayaan alternatif untuk memastikan akses yang adil terhadap layanan kesehatan. Hal ini menimbulkan pertanyaan: Dapatkah Asuransi Kesehatan Swasta (PHI) mengisi kesenjangan dan membantu sistem kesehatan dalam mencapai Cakupan Kesehatan Semesta (UHC)?
Topik penting ini akan dibahas dalam Regional Knowledge Event bertajuk “Peran Strategis Asuransi Kesehatan Swasta (PHI) untuk Tujuan Sistem Kesehatan dan Memajukan Cakupan Kesehatan Semesta,” yang akan diadakan pada Rabu, 7 Mei 2025, di Hong Kong. Acara ini diselenggarakan oleh Asia-Pacific Network for Health Systems Strengthening (ANHSS) bekerja sama dengan Centre for Health Systems and Policy Research di Jockey Club School of Public Health and Primary Care, The Chinese University of Hong Kong.
Latar Belakang
Pembiayaan kesehatan publik, seperti sistem berbasis pajak atau Asuransi Kesehatan Sosial (Social Health Insurance – SHI), memainkan peran penting dalam sistem kesehatan global dengan memastikan cakupan luas dan perlindungan keuangan. Di sisi lain, Asuransi Kesehatan Swasta (PHI), yang dibeli secara individu untuk melengkapi, mendukung, atau menggantikan mekanisme pembiayaan publik, juga berkontribusi dalam mengurangi risiko keuangan dan meningkatkan akses layanan kesehatan.
Meskipun skema pembiayaan publik menyediakan cakupan dasar, meningkatnya permintaan akan solusi pembiayaan inovatif telah meningkatkan perhatian terhadap PHI sebagai alat potensial untuk mendukung sistem publik dan memperluas akses layanan kesehatan. Namun, peran PHI dalam mencapai tujuan sistem kesehatan dan UHC masih menjadi perdebatan penting.
Salah satu tujuan sistem kesehatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) PBB, Target 3.8, adalah Cakupan Kesehatan Semesta (UHC), yang didefinisikan sebagai “akses ke seluruh layanan kesehatan berkualitas, kapan dan di mana pun dibutuhkan, tanpa kesulitan finansial.” Meskipun UHC menjadi prioritas global, kemajuannya telah mengalami stagnasi bahkan sebelum pandemi COVID-19.
Di negara-negara OECD, belanja kesehatan diproyeksikan tumbuh sebesar 2,6% per tahun, lebih cepat dari pertumbuhan pendapatan pemerintah yang hanya 1,3%, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang keberlanjutan keuangan.
Sementara itu, tren global seperti penuaan populasi dan meningkatnya penyakit kronis serta tidak menular menambah tekanan pada sistem kesehatan agar dapat memberikan layanan yang tepat waktu dan merata. Sistem pembiayaan tunggal seperti SHI memang memberikan perlindungan dasar, namun banyak negara menghadapi defisit fiskal yang semakin meningkat, dengan suntikan anggaran tambahan yang diperlukan untuk menjaga keberlanjutan keuangan.
Akibatnya, para pembuat kebijakan di seluruh dunia mengeksplorasi pendekatan pembiayaan kesehatan yang inovatif dan pelengkap. PHI semakin mendapat perhatian karena potensinya untuk mengurangi beban sektor publik, meningkatkan akses layanan kesehatan, dan mengurangi biaya langsung (out-of-pocket costs) bagi individu. Dengan mempertimbangkan tantangan dan peluang ini, diskusi mendalam mengenai peran PHI dalam mencapai tujuan sistem kesehatan dan UHC menjadi sangat penting dan relevan.
Gambaran Acara
Acara ini akan memberikan pemahaman menyeluruh tentang peran strategis PHI dalam konteks tujuan sistem kesehatan di kawasan Asia-Pasifik, dengan menghadirkan wawasan dan pengalaman dari akademisi senior, pembuat kebijakan, regulator, ekonom, dan pelaku industri asuransi.
Para peserta akan berpartisipasi dalam diskusi mengenai:
- Prinsip Cakupan Kesehatan Semesta – Memahami UHC, perspektif para pemangku kepentingan, serta upaya kolektif dalam mencapainya.
- Tujuan Sistem Kesehatan, Kebutuhan Populasi, dan Perspektif Pasien – Menelusuri bagaimana desain sistem kesehatan yang berbeda mengatasi tantangan yang sama.
- Peran Strategis Asuransi Kesehatan Swasta – Menganalisis bagaimana PHI dapat melengkapi dan mendukung skema nasional yang sudah ada.
- Lingkungan Bisnis dan Regulasi – Membahas persyaratan yang diperlukan agar PHI dapat berfungsi sebagai alat pembiayaan yang berkelanjutan.
- Studi Kasus dari Asia-Pasifik – Mempelajari pengalaman spesifik dari berbagai negara dan praktik terbaik dalam penerapan PHI.
Acara ini akan menjadi platform unik bagi para pemangku kepentingan utama untuk bertukar pengetahuan, berbagi strategi, dan mengeksplorasi pendekatan berbasis bukti dalam memanfaatkan PHI untuk mendukung UHC.
Tujuan Acara
- Menganalisis peran PHI dalam mencapai tujuan sistem kesehatan dan UHC di kawasan Asia-Pasifik.
- Mengkaji kebutuhan dan tantangan sistem kesehatan dari perspektif berbagai pemangku kepentingan, termasuk pembuat kebijakan, regulator, ekonom, dan industri asuransi.
- Mengeksplorasi berbagai model pembiayaan kesehatan, kelebihan, keterbatasan, dan potensi sinerginya dengan PHI.
- Mendorong pertukaran pengetahuan tentang strategi untuk mengatasi tekanan finansial dalam layanan kesehatan sambil menjaga aksesibilitas dan kesetaraan.
- Mendiskusikan kebijakan dan kerangka regulasi yang diperlukan untuk memastikan kontribusi PHI yang berkelanjutan dalam pembiayaan kesehatan.
- Menyajikan studi kasus nyata yang menggambarkan pengalaman berbagai negara dan pelajaran dalam mengintegrasikan PHI ke dalam sistem kesehatan.
Pembicara dan Tamu Undangan
- Dr. Eduardo P. BANZON (Director, Health Sector Group, Asian Development Bank, Philippines)
- Professor Ying-Yao CHEN (Professor, Fudan University, China)
- Mr. Clement CHEUNG (CEO, Insurance Authority, Hong Kong SAR, China)
- Professor Philip Wai-Yan CHIU (Dean of Medicine, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong SAR, China)
- Dr. Yat CHOW (Executive Medical Director, Bupa HK, Hong Kong SAR, China)
- Shita DEWI (Health Policy and Public Health Division, CHPM, Universitas Gadjah Mada, Indonesia)
- Dr. FUNG Hong, Executive Director and CEO of CUHK Medical Centre, HKSAR, China)
- Professor Chantal HERBERHOLZ (Professor, Chulalongkorn University, Thailand)
- Mr. Sam HUI (Deputy Secretary for Health 1, Health Bureau, Hong Kong SAR, China)
- Professor Soonman KWON (TBC) (Professor, Seoul National University, South Korea)
- Dr. Libby Ha-Yun LEE (Under Secretary for Health, Health Bureau, Hong Kong SAR, China)
- Ms. Sarah LEONG (TBC) (Director, Finance Partnerships and Governance, Ministry of Health, Singapore)
- Professor Chung-Mau LO (TBC) (Secretary for Health, Health Bureau, Hong Kong SAR, China)
- Professor Siripen SUPAKANKUNTI (Professor, Chulalongkorn University, Thailand)
- Professor Laksono TRISNANTORO (Professor, Universitas Gadjah Mada, Indonesia)
- Professor Sharifa Ezat WAN PUTEH (Professor, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia)
- Professor Samuel Yeung-Shan WONG (Director, JC School of Public Health and Primary Care, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong SAR, China)
- Professor Eng-Kiong YEOH (Director, Centre for Health Systems and Policy Research, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong SAR, China)
Sasaran Peserta
- Pembuat kebijakan, regulator, ekonom kesehatan, perusahaan asuransi, penyedia layanan kesehatan, dan peneliti yang terlibat dalam penguatan sistem kesehatan dan pembiayaan.
- Pejabat pemerintah yang menangani kebijakan kesehatan, pemangku kepentingan asuransi kesehatan swasta, serta organisasi internasional yang berfokus pada pencapaian UHC.
- Profesional dari lembaga multilateral, administrator rumah sakit, dan kelompok advokasi pasien yang ingin memahami strategi pembiayaan kesehatan inovatif serta peran PHI dalam melengkapi sistem kesehatan publik.
Kursus Kebijakan
Narahubung
Ratri / 0851-5517-2030
Sesi ini dibuka oleh Dr Nima Asgari, direktur Asia Pacific Observatory (APO). Dalam pemaparannya, Asgari memperkenalkan APO sebagai suatu kemitraan yang mendukung evidence-informed health system policy di tingkat kawasan maupun nasional. Lebih jauh lagi, Asgari menjelaskan lima klaster tematik APO, yakni (1) Primary Health Care (PHC) untuk mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC); (2) ketahanan sistem kesehatan; (3) kesehatan digital (memanfaatkan teknologi dan data untuk meningkatkan hasil kesehatan); (4) Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK), yang dirancang untuk kebutuhan kini dan nanti; serta (5) ketimpangan dalam kesehatan (aspek gender dan inklusi sosial dan aspek hard-to-reach). Untuk memperkuat kolaborasi, APO mendorong keterlibatan organik berbagai pihak melalui penyelenggaraan acara dan prakarsa, termasuk pembentukan local chapters yang melibatkan peneliti, organisasi kebijakan kesehatan, lembaga penelitian, pekerja kesehatan, pembuat kebijakan lokal, dan pemerintah.
Pembicara pertama pada sesi ini adalah Manoj Jhalani, direktur Health Systems Development, WHO SEARO. Jhalani membuka paparannya dengan menggambarkan pelajaran penting dari pandemi COVID-19, yakni bahwa investasi awal dalam fondasi PHC untuk kesiapsiagaan dan respons adalah hal yang penting. Pandemi juga menegaskan pentingnya efisiensi PHC dalam mencapai UHC, keterlibatan komunitas, serta kolaborasi multisektoral. Komitmen politik terhadap PHC sebagai dasar UHC telah mendapat momentum, dimulai dari deklarasi Menteri Kesehatan Asia Tenggara pada bulan September 2021, yang menyebut pandemi sebagai pendorong transformasi sistem kesehatan berbasis PHC. Deklarasi ini diperkuat dalam pertemuan UNGA 2023, KTT G20, hingga Delhi Declaration pada Oktober 2023 yang menegaskan PHC sebagai elemen kunci UHC. Berbagai negara di kawasan Asia Tenggara juga telah memprioritaskan PHC dan menerbitkan kebijakan pendukung. Selain itu, Forum PHC, seperti yang baru-baru ini digelar di Jakarta, memfasilitasi pertukaran praktik baik antarnegara, memperkuat budaya sistem kesehatan yang terus belajar dan berinovasi sesuai konteks lokal.
Sesi dilanjutkan dengan pemaparan dari Lluis Vinyals Torres, direktur Health Systems and Services WHO WPRO. Torres mengawali paparannya dengan menekankan kebutuhan terhadap PHC. Model pelayanan kesehatan yang ada saat ini tidak mampu menangani volume perawatan yang timbul terkait dengan tingginya beban penyakit tidak menular (PTM) dan ageing population. Isu perawatan jangka panjang, yang membutuhkan tenaga kerja dan model layanan yang memadai, juga perlu menjadi perhatian utama dalam konteks populasi yang menua. Torres juga mengatakan bahwa dengan ekonomi Asia Tenggara yang tumbuh pesat dan masyarakat yang semakin sadar akan kesehatan, PHC harus lebih responsif dan mampu membangun hubungan saling percaya yang berkelanjutan antara pasien dengan penyedia layanan kesehatan. Perubahan-perubahan ini menuntut pendekatan baru dalam mengorganisasi PHC untuk memastikan kebutuhan kesehatan terpenuhi secara efektif.
Pembicara terakhir dalam sesi ini adalah Dr Jasper Tromp dari National University of Singapore School of Public Health. Tromp memaparkan hasil kajiannya tentang lanskap penelitian PHC di Asia Tenggara (SEAR) dan Pasifik Barat (WPR) dan potensi menutup kesenjangan antara produksi pengetahuan dengan implementasi. Studi ini menggunakan metode systematic mapping artikel ilmiah yang dipublikasi dalam 10 tahun terakhir dalam bahasa Inggris atau Cina, diikuti dengan presentasi hasil awal dan workshop untuk mendiskusikan hasil tersebut.
Sebagai pembicara pertama, Clark mengatakan bahwa perubahan iklim sebagai ancaman serius kesehatan global telah diakui oleh WHO dan didokumentasikan dalam berbagai laporan. Selain itu, ancaman pandemi telah membuat jutaan orang menjadi rentan secara ekonomi. Kegagalan kebijakan, ketimpangan, dan ketidakadilan dalam menghadapi perubahan iklim harus menjadi perhatian utama. Kajian sistem kesehatan perlu meliputi peran pemerintah dan siapa yang seharusnya mengambil keputusan untuk menjaga keberlanjutan kesehatan iklim, termasuk mengeksplorasi upaya untuk mengurangi jejak karbon. Clark menutup pemaparannya dengan menekankan kolaborasi lintas sektor dan perlunya peran komunitas health policy and systems research (HPSR) harus mengambil peran aktif dalam membawa perubahan, memperbaiki komunikasi kesehatan dan sains kepada publik, serta melawan narasi anti-kesehatan dan anti-sains.
Selanjutnya, Narayan memantik dengan penekanan bahwa dunia saat ini menghadapi triple planetary crisis yang terdiri atas perubahan iklim, polusi (udara, air, dan tanah), serta hilangnya keanekaragaman hayati. Krisis iklim sudah terjadi sejak sekarang. Salah satu aspek yang dianggap paling merugikan adalah polusi udara akibat penggunaan bahan bakar fosil, dengan perkiraan biaya hingga 6% dari pendapatan domestik bruto (PDB) global. Narayan juga menyayangkan bahwa negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, yang memiliki kontribusi paling kecil dalam menyebabkan masalah ini, justru menjadi paling rentan terhadap dampaknya.
Melanjutkan pemaparan Narayan, Mayhew menjelaskan bahwa upaya mitigasi krisis iklim belum banyak berfokus pada sistem kesehatan. Mayhew juga menggunakan contoh Pandemi COVID-19 untuk membandingkan responsivitas pemerintahan di berbagai belahan dunia. COVID-19 ditanggapi dengan sangat cepat, namun banyak pemerintahan lambat menanggapi isu perubahan iklim. Selain itu, penurunan emisi yang terjadi di masa pandemi akibat restriksi mobilisasi sulit untuk dipertahankan tanpa perubahan paradigma ekonomi yang saat ini masih sangat bergantung pada teknologi berbasis fosil. Untuk mengatasi ini dan mencapai keadilan ekologi, Global Green New Deal diluncurkan. Mayhew menutup paparannya dengan menekankan bahwa sistem kesehatan yang tangguh, berkelanjutan, dan adil memerlukan langkah-langkah seperti memperluas visi dan kemitraan, berkontribusi pada tata kelola lintas sektor, penelitian yang lebih inklusif, pembiayaan inovatif ex ante, komitmen donor, model kepemimpinan baru, serta platform baru untuk produksi bukti (evidence) maupun memfasilitasi tindakan.
Pembicara kedua, yakni Saminarsih, menggarisbawahi peran pelayanan kesehatan primer atau primary health care (PHC) sebagai tulang punggung sistem kesehatan Indonesia. CISDI sebagai sebuah think tank telah mendorong agenda ini selama lebih dari satu dekade dan pada akhirnya diakui oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Pada tahun 2012, CISDI meluncurkan program Pencerah Nusantara untuk menguji perubahan proses bisnis PHC di daerah pedesaan. Prinsip dari program ini kini telah diperluas dan diterapkan hingga ke puskesmas pembantu.
Selanjutnya, Torres membuka paparannya dengan menjelaskan masalah terkait kurangnya kebijakan efektif untuk mengatasi kesulitan finansial akibat layanan kesehatan dan belum optimalnya penyediaan layanan kesehatan dalam konteks penuaan penduduk dan peningkatan prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM). Model pelayanan kesehatan klasik yang bersifat wait and see dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan isu kesehatan saat ini. Selain itu, salah satu tantangan utama dalam mencapai Cakupan Kesehatan Semesta (UHC) adalah keterbatasan SDMK. Memperbaiki masalah SDMK diperkirakan memerlukan waktu setidaknya 10 tahun, sementara banyak negara masih belum memiliki sumber daya dan sistem informasi yang memadai untuk mendukung inisiatif tersebut. SDMK selama ini banyak diatur oleh mekanisme pasar yang menentukan distribusi dan remunerasi SDMK. Meskipun berbagai negara telah menunjukkan praktik-praktik baik, skalanya belum cukup besar. Torres menutup pemaparannya dengan mengajak audiens untuk terus belajar satu sama lain dan terus melakukan penelitian untuk memperbaiki sistem kesehatan secara menyeluruh.
Mengawali diskusi panel, Joarder mengatakan bahwa kawasan Asia-Pasifik memiliki populasi yang sangat besar dan kaya akan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan, namun hal ini belum berlangsung optimal. Salah satu masalah utama adalah jeda waktu yang panjang antara proses produksi dan transfer pengetahuan kepada pembuat kebijakan, sehingga menghambat penerapan kebijakan berbasis bukti secara efektif. Melanjutkan pernyataan Joarder, Abimbola mengatakan bahwa learning health systems sejatinya tidak hanya terjadi di tingkat nasional, namun juga unit-unit kecil seperti fasiltias kesehatan. Platform untuk pembelajaran di unit-unit ini harus dioptimalkan agar pengetahuan yang ada di dalam sistem dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Panelis selanjutnya, yakni Reyes, membagikan pengalaman di Filipina, di mana UHC berbasis bukti telah didukung oleh kebijakan nasional. Selain itu, terdapat hibah khusus untuk penelitian promosi kesehatan. Reyes juga menggarisbawahi pentingnya produksi bukti yang dekat dengan episentrum masalah dan menanyakan pertanyaan yang tepat kepada pihak yang tepat. Selain itu, learning health systems harus dikelola oleh pihak yang memiliki kapasitas untuk melakukannya secara berkelanjutan. Saat ini, untuk promosi kesehatan di Filipina, lembaga-lembaga universitas telah mengambil peran dalam mewujudkan hal ini dan membangun kapasitas untuk mendukung implementasi kebijakan yang berbasis bukti.
Topik pertama yang dibahas pada sesi ini adalah tentang investasi untuk HPSR. Nagpal mengatakan bahwa kompleksitas sistem kesehatan yang berkembang dan transformasi pembiayaan kesehatan memerlukan asesmen yang tepat tentang area investasi dan kapasitas untuk mengoperasionalkan investasi. Selanjutnya, Takizawa mengatakan bahwa riset sistem kesehatan terkadang dianggap tidak cukup tangible jika dibandingkan dengan riset-riset biomedis. Namun demikian, JICA mulai bergerak untuk mengeksplorasi investasi di bidang HPSR, dengan catatan sumber daya dan konteks lokal harus dipahami dengan baik. Saxena menimpali dengan menjelaskan bahwa USAID Asia Bureau melakukan analisis lanskap untuk menentukan area yang menerima alokasi dana dan masalah utama yang membutuhkan bantuan USAID. Hasil analisis lanskap yang dilakukan USAID juga menunjukkan adanya kesenjangan dalam hal evidence to policy yang mensinyalir pentingnya memperkuat inisiatif tersebut. Selanjutnya, Kagubare menekankan bahwa pendanaan penelitian harus bersifat katalitik dengan fokus pada kebutuhan negara dan solusi lokal. Namun demikian, perlu diakui bahwa saat ini belum ada indikator pengukuran kinerja sistem kesehatan yang baku, di samping anggaran dan iklim politik yang seringkali menjadi hambatan penguatan sistem kesehatan. Saminarsih kemudian menambahkan bahwa waktu adalah hal yang dibutuhkan untuk sebuah intervensi sistem kesehatan mulai menampakkan hasilnya.
Barber memulai dengan menyatakan bahwa tantangan HPSR termasuk tantangan kerja sama global health security (GHS) dan tantangan dari luar sektor kesehatan. Grepin menambahkan bahwa learning sejatinya terjadi pada konteks dan tingkatan yang berbeda, namun HPSR seringkali berfokus pada konteks nasional atau kawasan. Tang menimpali bahwa peneliti dan pembuat kebijakan masih sangat terpisah dan belum berinteraksi dengan optimal. Salah satu pengamatan Tang adalah kurangnya kelompok peneliti yang bertujuan untuk mengadvokasi isu tertentu.